Swakelola

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang Swakelola berdasarkan Perpres 54/2010

Swakelola

Postoleh andy rahman » 04 Mei 2012, 16:25

Di satker kami akan melaksanakan kegiatan DAK pendidikan tahun 2012, dimana Juknis DAK (permendikbud No. 56 & 57 th. 2011) berbunyi untuk kegiatan fisik (rehab) berbentuk swakelola, kalau merujuk ke peraturan yang ada (Perpres 54) yang mengharuskan adanya PPK dan Pejabat/panitia-BJ (bersertifikat), Yang kami tanyakan :
1. Kalau menggunakan prinsip Pengadaan B/J yang efektif dan efisien, bagaimana melaksanakan kegiatan swakelola terutama pekerjaan fisik/rehab tersebut ? apakah pelaksanaanya bisa dipecah-pecah artinya untuk pengadaan materialnya (keramik, besi, cat, dll) bisa secara Pengadaan Langsung ? sedangkan kalau menerapkan prinsip efektif dan efisien apakah pembelian bisa ke toko bangunan yang tidak punya npwp/badan usaha, karena di daerah sangat sulit untuk mencari toko bahan bangunan yang berbadan usaha (npwp, tdp, siup, dll)?
2. Di daerah kami terutama sekolah-sekolah (SD/SMP) di bawah jajaran kami tdk ada yg mempunyai sertifikat, bagaimana menyikapinya ?
3. Karena bentuknya swakelola bagaimana posisi Kepala Sekolah apakah sebagai PA/KPA, PPK atau yang lain ? dan siapa yang tanda tangan di dalam kontrak ? :huh:
andy rahman
Newbie
Newbie
 
Post: 12
Bergabung: 20 Apr 2012, 00:06

Re: Swakelola

Postoleh aiririah » 05 Mei 2012, 04:35

andy rahman menulis:Di satker kami akan melaksanakan kegiatan DAK pendidikan tahun 2012, dimana Juknis DAK (permendikbud No. 56 & 57 th. 2011) berbunyi untuk kegiatan fisik (rehab) berbentuk swakelola, kalau merujuk ke peraturan yang ada (Perpres 54) yang mengharuskan adanya PPK dan Pejabat/panitia-BJ (bersertifikat), Yang kami tanyakan :
1. Kalau menggunakan prinsip Pengadaan B/J yang efektif dan efisien, bagaimana melaksanakan kegiatan swakelola terutama pekerjaan fisik/rehab tersebut ? apakah pelaksanaanya bisa dipecah-pecah artinya untuk pengadaan materialnya (keramik, besi, cat, dll) bisa secara Pengadaan Langsung ? sedangkan kalau menerapkan prinsip efektif dan efisien apakah pembelian bisa ke toko bangunan yang tidak punya npwp/badan usaha, karena di daerah sangat sulit untuk mencari toko bahan bangunan yang berbadan usaha (npwp, tdp, siup, dll)?
2. Di daerah kami terutama sekolah-sekolah (SD/SMP) di bawah jajaran kami tdk ada yg mempunyai sertifikat, bagaimana menyikapinya ?
3. Karena bentuknya swakelola bagaimana posisi Kepala Sekolah apakah sebagai PA/KPA, PPK atau yang lain ? dan siapa yang tanda tangan di dalam kontrak ? :huh:

Ini adalah swakelola instansi pemerintah lain dimana seharusnya PPKnya dari Dinas Pendidikan dan Pelaksananya dari sekolah dengan pengertian adanya nota kesepahaman (bentuk kontrak swakelola dengan instansi pemerintah lain).
1. Paket pekerjaan rehab sekolah misalnya, bukan dipecah-pecah menjadi beberapa paket, tetapi RAB (rencana anggaran biaya) rehab sekolah telah disediakan oleh PPK dan diserahkan kepada pelaksana dimana pelaksananya adalah sekolah, didalam RAB ada perhitungan kebutuhan barang (bahan/material untuk rehab sekolah tersebut), kebutuhan bahan/material tersebutlah yang diperlukan penyedia untuk memenuhinya, apabila dibawah 100 juta perlu adanya pejabat pengadaan dan apabila diatas 100 juta perlu adanya panitia pengadaan.
2. Apabila tidak ada yang bersertifikat di sekolah maka bisa diambil dari instansi tempat PPK yaitu dari Dinas Pendidikan untuk jadi Pejabat/Panitia Pengadaan.
3. Kepala sekolah sebagai kepala tim pelaksana dan menandatangani nota kesepahaman dengan ppk.
Ini dasar swakelola dengan instansi pemerintah lain. Perpres 54 tahun 2010 Pasal 30 :
"Pengadaan melalui Swakelola oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pelaksanaan dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola.
b. pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola;
c. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf b berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
d. pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan;
e. pembayaran imbalan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak;
f. penggunaan tenaga kerja, bahan/barang dan/atau peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;
g. kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola;
h. kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola; dan
i. pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan."
mottoku adalah : aiririah
Avatar pengguna
aiririah
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1241
Bergabung: 10 Sep 2011, 10:46

Re: Swakelola

Postoleh aiririah » 05 Mei 2012, 05:10

Coba lihat di peraturan kepala LKPP dimana disana diperlihatkan contoh nota kesepahaman (kontrak swakelola dengan instansi pemerintah lainnya) dan contoh format RAB dan lain - lainnya dan unduh perkanya disini :
lkpp.go.id/v2/contentlist-detail.php?mid=0029564157&id=2722997714
dan ini komentar Pak Khalid Mustafa tentang swakelola dana DAK 2012 kemendikbud dapat di baca disini :
khalidmustafa.info/2012/01/14/mbs-dan-swakelola-pada-dak-bidang-pendidikan-2012.php#more-1639
mottoku adalah : aiririah
Avatar pengguna
aiririah
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1241
Bergabung: 10 Sep 2011, 10:46

Re: Swakelola

Postoleh aiririah » 16 Mei 2012, 11:15

chapo ricky menulis:Bila agenda nasionalisasi tidak mencukupi untuk menghadirkan pembebasan bagi proletariat [1], adakah alternatif radikal yang dapat diambil? Tentu saja alternatif tersebut dimaksudkan untuk menghapuskan fitur-fitur, watak dan keseluruhan sifat menghisap dari sebuah sistem produksi dan konsumsi yang eksis ini. Secara singkat, agenda utamanya adalah menegasikan keseluruhan sistem kapitalisme, tanpa ragu-ragu dan setengah-setengah. Oleh karena kapitalisme eksis berdasarkan ‘kerja-upahan’ untuk memproduksi komoditi, dan hal tersebut hanya dimungkinkan lewat sebuah relasi sosial dan ekonomi yang hirarkis – seperti majikan-pekerja, maka untuk menegasikannya, sebuah relasi sosial sekaligus ekonomi harus diorganisir melampaui bentuk-bentuk awalnya. Dan sebuah alternatif radikal yang dimaksud dapat dijumpai dalam bentuk self-management atau swakelola.

Swakelola bertujuan untuk mengembangkan SDM dari dalam, dan SDM dari masyarakat serta untuk pekerjaan yang tidak diminati Penyedia dengan tidak mengurangi kualitas, sehingga pekerjaan tertentu dilarang diswakelolakan, harus dikerjakan penyedia (demi berkembangnya perekonomian).

:bingo:
mottoku adalah : aiririah
Avatar pengguna
aiririah
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1241
Bergabung: 10 Sep 2011, 10:46

Re: Swakelola

Postoleh andy rahman » 16 Mei 2012, 21:34

oke trim's
andy rahman
Newbie
Newbie
 
Post: 12
Bergabung: 20 Apr 2012, 00:06

Re: Swakelola

Postoleh Rusdiaman Tahir » 24 Mei 2012, 22:15

Pembangunan dan rehablitasi sekolah banyak peminatnya kog...Tapi mengapa mesti di swakelolakan...?
Rusdiaman Tahir
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 180
Bergabung: 31 Mar 2011, 07:56

Re: Swakelola

Postoleh hidayat » 24 Mei 2012, 22:35

aiririah menulis:Coba lihat di peraturan kepala LKPP dimana disana diperlihatkan contoh nota kesepahaman (kontrak swakelola dengan instansi pemerintah lainnya) dan contoh format RAB dan lain - lainnya dan unduh perkanya disini :
lkpp.go.id/v2/contentlist-detail.php?mid=0029564157&id=2722997714
dan ini komentar Pak Khalid Mustafa tentang swakelola dana DAK 2012 kemendikbud dapat di baca disini :
khalidmustafa.info/2012/01/14/mbs-dan-swakelola-pada-dak-bidang-pendidikan-2012.php#more-1639


banyak jawaban dari pertannyaan tsb (mengapa di swakelolakan),, sebagai referensi bisa dilihat alamat diatas...
Avatar pengguna
hidayat
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 396
Bergabung: 22 Apr 2012, 20:34

Re: Swakelola

Postoleh andy rahman » 09 Jun 2012, 19:53

Juknis pak mentri swakelola bgitu boss...
matur nuhun.....
andy rahman
Newbie
Newbie
 
Post: 12
Bergabung: 20 Apr 2012, 00:06

Re: Swakelola

Postoleh khalid » 11 Jun 2012, 10:49

andy rahman menulis:Juknis pak mentri swakelola bgitu boss...
matur nuhun.....


Sayangnya kalau ada masalah, yang masuk penjara bukan Menteri, tetapi pelaksana di lapangan
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4178
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

tulis komentar


Kembali ke Swakelola

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 2 tamu