swakelola

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang Swakelola berdasarkan Perpres 54/2010

swakelola

Postoleh dwiwec » 16 Apr 2013, 20:58

mohon saran rekan rekan , ada desa mendapat anggaran APBDES / ADD yang penggunaanya menggunakan sistem SWAKELOLA , pertanyaan saya apabila di sebuah desa mendapat dana 500 juta untuk membuat kantor desa bagaimana prosedurnya apakah menggunakan sistem penunjukan langsung atau lelang umum atau bagaimana ??
trimks ......
dwiwec
Newbie
Newbie
 
Post: 2
Bergabung: 16 Apr 2013, 20:30

Re: swakelola

Postoleh khalid » 25 Apr 2013, 07:41

dwiwec menulis:mohon saran rekan rekan , ada desa mendapat anggaran APBDES / ADD yang penggunaanya menggunakan sistem SWAKELOLA , pertanyaan saya apabila di sebuah desa mendapat dana 500 juta untuk membuat kantor desa bagaimana prosedurnya apakah menggunakan sistem penunjukan langsung atau lelang umum atau bagaimana ??
trimks ......


Kalau melihat sepintas sepertinya ini swakelola tipe 1, yaitu swakelola yang dilaksanakan sendiri oleh K/L/D/I karena anggarannya masuk ke anggaran Desa yang merupakan satker pemerintah daerah juga (CMIIW)

Kalau pelaksanaannya dapat dikerjakan sendiri, mengunakan tenaga warga desa secara gotong royong, maka proses pembangunannya dilaksanakan sendiri, tetapi pelaksanaan pengadaan alat/bahan/tenaga ahli, berarti melalui penyedia yang harus dipilih menggunakan metode pemilihan penyedia (Pasal 35).
Untuk metodenya, disesuaikan dengan nilai pekerjaannya (Pasal 36, 37, atau 39).
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4189
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

Re: swakelola

Postoleh dwiwec » 28 Apr 2013, 21:22

benar memang dr desa telah menunjuk CV untuk sebagai penyedia bahan dan tenaga tukang , untuk penyedia bahan material anggaran yang ada sekitar 430 juta , dan tukang 100 juta , untuk penyedia bahan desa membuat penunjukan langsung kepada 3 CV untuk menghindari lelang umum , mohon penjelasan hal tersebut , desa membuat alasan dalam APBDES tidak disebutkan total anggaran namun rincian per bahan , apakah hal tersebut di perbolehkan
dwiwec
Newbie
Newbie
 
Post: 2
Bergabung: 16 Apr 2013, 20:30

Re: swakelola

Postoleh khalid » 02 Mei 2013, 07:56

dwiwec menulis:benar memang dr desa telah menunjuk CV untuk sebagai penyedia bahan dan tenaga tukang , untuk penyedia bahan material anggaran yang ada sekitar 430 juta , dan tukang 100 juta , untuk penyedia bahan desa membuat penunjukan langsung kepada 3 CV untuk menghindari lelang umum , mohon penjelasan hal tersebut , desa membuat alasan dalam APBDES tidak disebutkan total anggaran namun rincian per bahan , apakah hal tersebut di perbolehkan


Kalau bahan itu dapat disediakan oleh 1 penyedia, maka sebaiknya tidak dipisah. Kalau dipisah berarti sudah masuk klausul memecah paket untuk menghindari lelang.
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4189
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

Re: swakelola

Postoleh LPLI » 13 Jun 2013, 17:29

ditempat saya di Aceh juga ada persoalan yang hampir sama, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) mengalokasikan anggaran 20 Milyar utk pembangn kantor kepala desa yang tersebar di kabupaten/kota nilai per paket 150 jt. permasaalahan nya adalah pembangunan ktr desa tsb dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat sedangkan pengawasan ditunjuk konsultan penyedia sedangkan konsultan perencana kembali diserahkan kepada masyarakat. kami jadi bingung jika kami membaca perpres 54 dan perubahan nya tata cara swakelola oleh masyarakat dilaksanakan mulai perencanaan, pembangunan dan pengawasan dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat, kelompok masyarakat boleh menunjuk tenaga teknis dari luar.
yang menjadi pertanyaan mendasar kami adalah : pembangunan gedung baru apakah bisa dilaksakan secara swakelola oleh masyarakat ? mhn pencerahan dan trimksh
LPLI
Newbie
Newbie
 
Post: 1
Bergabung: 10 Mar 2013, 11:27

Re: swakelola

Postoleh khalid » 19 Agt 2013, 06:55

LPLI menulis:ditempat saya di Aceh juga ada persoalan yang hampir sama, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) mengalokasikan anggaran 20 Milyar utk pembangn kantor kepala desa yang tersebar di kabupaten/kota nilai per paket 150 jt. permasaalahan nya adalah pembangunan ktr desa tsb dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat sedangkan pengawasan ditunjuk konsultan penyedia sedangkan konsultan perencana kembali diserahkan kepada masyarakat. kami jadi bingung jika kami membaca perpres 54 dan perubahan nya tata cara swakelola oleh masyarakat dilaksanakan mulai perencanaan, pembangunan dan pengawasan dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat, kelompok masyarakat boleh menunjuk tenaga teknis dari luar.
yang menjadi pertanyaan mendasar kami adalah : pembangunan gedung baru apakah bisa dilaksakan secara swakelola oleh masyarakat ? mhn pencerahan dan trimksh


Kalau kelompok masyarakat memiliki kemampuan, maka bisa saja melaksanakan pembangunan gedung yang sederhana (Pasal 31)
Namun, untuk menjamin bangunan sesuai dengan ketentuan konstruksi (UU 18/99), maka sebaiknya dibangun oleh penyedia dalam bidang konstruksi dan setelah selesai, diserahkan kepada kelompok masyarakat.
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4189
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

tulis komentar


Kembali ke Swakelola

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 1 tamu