Bolehkah Dokumen Penawaran diberikan pada Pihak Aparat?

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang teknis pelaksanaan E-Procurement berdasarkan Perpres 54/2010

Bolehkah Dokumen Penawaran diberikan pada Pihak Aparat?

Postoleh fitrie aryani rahayu » 15 Feb 2012, 11:49

Maaf, mau tanya... di daerah pihak aparat sangat getol sekali memanggil dan memeriksa panitia pengadaan, khususnya yang nilainya lebih dari 1 M... seringkali aparat tersebut meminta kepada pokja untuk menyerahkan seluruh dokumen termasuk dokumen2 penawaran peserta lelang? Apakah hal tersebut diperbolehkan, mengingat ada kekhawatiran mereka akan menilai sendiri dokumen 2 tersebut menurut kacamata mereka sendiri.. Perlu diingat bahwa salah satu syarat bagi panitia adalah memiliki sertifikat barang/jasa, bukannya kami merasa tinggi hati, tetapi kebayakan dari mereka bahkan tidak memiliki sertifikat dan tidak mengerti/paham terhadap perpres 54 (kami simpulkan hal tersebut pada saat kami dipanggil untuk diberikan keterangan, seringkali mereka tidak paham bagaimana proses2 lelang dan seperti bingung mau menanyakan apa). Dan mereka pun tidak menjelaskan kepada kami pokok persoalan terletak di ranah mana, apakah ada penyimpangan atau tidak sehingga memunculkan spekulasi bahwa mereka sedang mencari-cari kasus dan berkesan menakut-nakuti panitia. Nah, pada saat itu mereka sering meminta dokumen dari kami, dan seringkali kami tidak dapat menolak karena dikatakan bahwa kami menghambat proses hukum. masalahnya, apakah boleh kami menyerahkan dokumen-dokumen tersebut? Bukankah untuk membuka dan menilai dokumen tersebut kami harus menggunakan aplikasi APENDO serta harus memiliki ID LPSE untuk membuka dokumen tersebut karena menggunakan LPSE, sedangkan mereka dengan mudah dapat memintanya..
fitrie aryani rahayu
Newbie
Newbie
 
Post: 6
Bergabung: 01 Nov 2011, 08:14
Lokasi: kota sukabumi jawa barat

Re: Bolehkah Dokumen Penawaran diberikan pada Pihak Aparat?

Postoleh olga pragosta » 15 Feb 2012, 12:21

Saya sangat setuju dengan TS bahwa sekarang menjadi sangat trend sekali dari pihak aparat yang satu itu bahwa mereka seakan akan seperti mencari-cari. Mohon di koreksi jika saya salah, sepengetahuan saya bukankah jika meminta dokumen dan meminta keterangan tersebut seharusnya sudah mengantongi calon terdakwa dan sudah memiliki bukti-bukti awal mengenai adanya indikasi korupsi akan kegiatan yg akan di periksa, bukan mencari keterangan dan data untuk mencari ada tidaknya dan siapa yg akan dijadikan calon tersangka.

Saya sangat setuju dengan TS bahwa seharusnya dokumen penawaran dan evaluasi panitia itu alangkah lebih baiknya jangan terlalu mudah diberikan kepada "aparat" karena dengan alasan2 sebagai berikut :
- perka LKPP no 1 tahun 2011 tentang e-tendering bukan kah sudah diataur tentang tatacara jika akan dilakukan audit.
- Undang-undang no.30 tahun 2000 tentang rahasia dagang, bukankah penawaran penyedia tersebut dapat diklasifikasikan dalam undang-undang rahasia dagang tersebut.

Jika memang tetap memaksa dan tidak menerima ketentuan tersebut, satu-satunya cara adalah menolak dengan secara halus, yaitu bahwa kita hanyalah staf jadi mohon untuk rasa aman saya bisakah kiranya untuk permohonan meminta dokumen tersebut dibuat dalam bentuk surat tertulis yang di tujukan pada pimpinan kami.
olga pragosta
Newbie
Newbie
 
Post: 1
Bergabung: 07 Jul 2011, 11:50

Re: Bolehkah Dokumen Penawaran diberikan pada Pihak Aparat?

Postoleh mochamad ares » 15 Feb 2012, 20:21

sundul ah :hmm:
mochamad ares
Newbie
Newbie
 
Post: 10
Bergabung: 01 Apr 2011, 13:02

Re: Bolehkah Dokumen Penawaran diberikan pada Pihak Aparat?

Postoleh guskun » 16 Feb 2012, 06:10

fitrie aryani rahayu menulis:Maaf, mau tanya... di daerah pihak aparat sangat getol sekali memanggil dan memeriksa panitia pengadaan, khususnya yang nilainya lebih dari 1 M... seringkali aparat tersebut meminta kepada pokja untuk menyerahkan seluruh dokumen termasuk dokumen2 penawaran peserta lelang? Apakah hal tersebut diperbolehkan, mengingat ada kekhawatiran mereka akan menilai sendiri dokumen 2 tersebut menurut kacamata mereka sendiri.. Perlu diingat bahwa salah satu syarat bagi panitia adalah memiliki sertifikat barang/jasa, bukannya kami merasa tinggi hati, tetapi kebayakan dari mereka bahkan tidak memiliki sertifikat dan tidak mengerti/paham terhadap perpres 54 (kami simpulkan hal tersebut pada saat kami dipanggil untuk diberikan keterangan, seringkali mereka tidak paham bagaimana proses2 lelang dan seperti bingung mau menanyakan apa). Dan mereka pun tidak menjelaskan kepada kami pokok persoalan terletak di ranah mana, apakah ada penyimpangan atau tidak sehingga memunculkan spekulasi bahwa mereka sedang mencari-cari kasus dan berkesan menakut-nakuti panitia. Nah, pada saat itu mereka sering meminta dokumen dari kami, dan seringkali kami tidak dapat menolak karena dikatakan bahwa kami menghambat proses hukum. masalahnya, apakah boleh kami menyerahkan dokumen-dokumen tersebut? Bukankah untuk membuka dan menilai dokumen tersebut kami harus menggunakan aplikasi APENDO serta harus memiliki ID LPSE untuk membuka dokumen tersebut karena menggunakan LPSE, sedangkan mereka dengan mudah dapat memintanya..


menurut saya dikembalikan ke pasal 117.
Sebaiknya anda teruskan surat aparat tsb ke APIP.
Happy Procure !!!

http://guskun.com, PERTAMA menyediakan newslatter mingguan, terhubung ke seluruh social media
http://bukutender.com
http://www.carajawab.com/?id=guskun
URGENT : guskun@pengadaan.org or info@guskun.com
guskun
Procurement Specialist
Procurement Specialist
 
Post: 2305
Bergabung: 01 Apr 2011, 20:43
Lokasi: Jakarta, Surabaya

Re: Bolehkah Dokumen Penawaran diberikan pada Pihak Aparat?

Postoleh noel pbj » 28 Feb 2012, 21:14

Praktek-praktek keji juga ada di daerah kami, PREMAN Memanfaatkan Kekuasaan Aparat untuk memperoleh Data Proses Lelang walau melalui e-proc dengan mudah.

Ceritanya begini,

Ada rekanan yang tidak menang dalam tender e-proc, dengan berbagai upaya ingin mendapatkan informasi mengenai dokumen penawaran sang pemenang. Dia berusaha mendekati Pihak LPSE, namun LPSE menjawab, kami hanya fasilitator lelang elektronik, tidak ada kewenangan Pihak LPSE untuk bisa melihat isi dokumen penawaran peserta lelang.

Setelah gagal ke LPSE, dengan busuknya dia melaporkan ke Aparat pada saat masa sanggah dan mengirimkan sanggahan. Al-hasil, aparat memanggil Pihak Panitia dengan menyuruh panitia membawa semua berkas penawaran yang udah didownload oleh Panitia. Walau saat pemeriksaan Aparat banyak mempertanyakan hal-hal yang dia sendiri masih belum mengerti. Malah APARAT banyak diajarin oleh si Panitia. Terus Panitia dipersilahkan pulang. Setelah mendapatkan semua berkas-2 dokumen penawaran tersebut, sang APARAT memanggil si Rekanan yang kalah untuk memperlihatkan dokumen penawaran sang pemenang. Setelah mendapatkan data-data informasi, dari situlah DIA MEMBUAT SANGGAHAN BANDING.

Karena kekuatan Menekan-nekan Pejabat Atasan Panitia, akhirnya SANGGAHAN BANDING DIMENANGKAN, entah apa pertimbangannya.

Dari pelajaran ini, saya yakin 100% karena hanya dengan jalan itu dia dapat Informasi, TAHUN-TAHUN KEDEPAN INI, PERISTIWA INI AKAN TERULANG LAGI, KARENA MUDAHNYA DAPAT DOKUMEN PENAWARAN yang sudah jelas di Perpres 54 di atur APARAT DAPAT MEMERIKSA setelah tanda tangan kontrak.

Namun APARAT tidak kalah canggih, dia memakai Undang-Undang Kepolisian untuk melawan Perpres 54.

LKPP seharusnya bisa menyerap atau menggali informasi dari Daerah.

Bravo Pengadaan
Avatar pengguna
noel pbj
Newbie
Newbie
 
Post: 14
Bergabung: 25 Feb 2012, 09:34

Re: Bolehkah Dokumen Penawaran diberikan pada Pihak Aparat?

Postoleh Muhammad Taufik » 28 Feb 2012, 22:11

Karena ini katanya negara hukum, lalu hukum dijadikan tuhan, hukum dibeli...maka kiamatlah
Procureholic...
Muhammad Taufik
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 124
Bergabung: 13 Apr 2011, 11:20
Lokasi: Buntok

tulis komentar


Kembali ke E-Procurement

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 2 tamu