Antara Perpres, BUMN dan BUMD

[ Komentar Facebook]

Silakan memasukkan usulan perbaikan peraturan perundan-undangan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Antara Perpres, BUMN dan BUMD

Postoleh aria damar » 23 Feb 2012, 14:47

    Sering kita temui jika mengikuti tender dilingkungan BUMN ( Pelindo, Pertamina, PLN,,dll,dst) selalu tidak mengikuti aturan Perpres dengan dalih mengacu kepada keputusan direksi perusahaan BUMN/BUMD yg bersangkutan, sehingga terjadi adu argumentasi antara panitia lelang dan peserta lelang dan pada akhirnya kita sudah meerka yang menang adalah Panitia dengan hak pererogatifnya,,,

    Kebanyakan Pihak BUMN berdalih bahwa mereka menenderkan dengan uang mereka sendiri,,jadi yang paling mengikat adalah keputusan Direksi perusahaan BUMN tersebut sedangkan Perpres "Kebanyakan" tidak dijadikan pijakan atau aturan yang berlaku secara nasional,,,,, saya jadi bungung,,,padahal Presidennya Satu Presiden RI, tapi mereka lebih menguatkan/lebih tinggi aturan yg dibuat oleh direksi mereka,,,,,

    Usulan saya, harusnya perpres dibuat untuk semua jenis PBJ kepada semua instansi. lembaga pemerintah maupun non perintah termasuk BUMN/BUMD dan kalau memang sudah ada, apakah mereka pura-pura tidak tahu ( spt jawaban Angie wktu jd saksi, he.he..he..) karena kenyataan dilapangan seperti itu..
.
aria damar
Newbie
Newbie
 
Post: 1
Bergabung: 31 Okt 2011, 13:24

Re: Antara Perpres, BUMN dan BUMD

Postoleh khalid » 23 Feb 2012, 14:50

aria damar menulis:
    Sering kita temui jika mengikuti tender dilingkungan BUMN ( Pelindo, Pertamina, PLN,,dll,dst) selalu tidak mengikuti aturan Perpres dengan dalih mengacu kepada keputusan direksi perusahaan BUMN/BUMD yg bersangkutan, sehingga terjadi adu argumentasi antara panitia lelang dan peserta lelang dan pada akhirnya kita sudah meerka yang menang adalah Panitia dengan hak pererogatifnya,,,

    Kebanyakan Pihak BUMN berdalih bahwa mereka menenderkan dengan uang mereka sendiri,,jadi yang paling mengikat adalah keputusan Direksi perusahaan BUMN tersebut sedangkan Perpres "Kebanyakan" tidak dijadikan pijakan atau aturan yang berlaku secara nasional,,,,, saya jadi bungung,,,padahal Presidennya Satu Presiden RI, tapi mereka lebih menguatkan/lebih tinggi aturan yg dibuat oleh direksi mereka,,,,,

    Usulan saya, harusnya perpres dibuat untuk semua jenis PBJ kepada semua instansi. lembaga pemerintah maupun non perintah termasuk BUMN/BUMD dan kalau memang sudah ada, apakah mereka pura-pura tidak tahu ( spt jawaban Angie wktu jd saksi, he.he..he..) karena kenyataan dilapangan seperti itu..
.


Pasal 2 Ayat 1 Perpres 54/2010:

(1) Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi:
a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.

Mengapa BUMN memiliki aturan sendiri?
1. Dana yang digunakan bersumber dari dana yang mereka kelola
2. Baik atau buruk pengelolaan pengadaan akan berpengaruh pada kinerja mereka sendiri. Kalau baik, maka pendapatan mereka juga baik, kalau buruk, maka hasil untuk mereka juga buruk. Jadi resiko ada di tangan mereka.
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4189
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

tulis komentar


Kembali ke Usulan Perbaikan Peraturan PBJ

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 1 tamu