Perpres 70/2012

Silakan memasukkan usulan perbaikan peraturan perundan-undangan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
User avatar
Benny
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
Posts: 539
Joined: 01 Apr 2011, 11:32
Location: Kubu Raya (Kal-Bar)
Contact:

Perpres 70/2012

Postby Benny » 22 Aug 2012, 21:40

Perihal sanggah banding ditetapkan sebesar 1% x HPS. Jika demikian kami yakin ini mengurangi persaingan dan akhirnya terjadi pembiaran pelanggaran aturan karena peserta akan malas/ragu untuk melakukan sanggah banding walaupun yakin secara aturan mereka benar. Sementara bagi ULP/Panita semakin leluasa dan dilindungi. Sy berdiskusi dengan mantan panitia, tidak ada yang ditakutkan bagi ULP/panitia...krn tidak ada kekhawatiran dan sanksi tuh untuk ULP/panitia ketika di sanggah banding dan kalopun sanggahan banding dinyatakan benar paling evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang, atau tender ulang. Sementara untuk penyanggah harus menjaminkan dana sebesar 1%, jika kalah akan disita, kalo benar tidak ada sanksi bagi yang disanggah dan jaminan sanggahan banding dikembalikan. Hukum yang tidak seimbang.
Apalagi jika ditingkat kabupaten/kota/prop...jawaban sanggahan banding bisa diwakilkan ke eselon I/II (setingkat sekda/kepala dinas), ketidak seimbangan pengambil keputusan tentu akan terjadi. Bahkan mungkin titipan pemenang bisa saja orangnya si penjawab sanggahan banding. Berharap ada lembaga hukum independen diberi wewenang menjawab sanggahan banding dalam PBJ di tiap daerah.
Mestinya jika mau seimbang...bagi penyanggah dan yang disanggah dibebankan jaminan sebesar 1% HPS, jika penyanggah kalah/salah jaminan disita, tetapi jika menang/benar, sebaliknya panitia/ULP juga didenda sebesar 1% yang dibayar oleh negara/pemerintah dan sanksi yang seimbang (pencabutan sertifikat PBJ atau tidak boleh menjadi panitia selama kurun waktu tertentu) karena tidak memahami peraturan atau melanggar peraturan yang ditetapkan untuk Barang dan Jasa.

User avatar
khalid
Site Admin
Site Admin
Posts: 4210
Joined: 30 Mar 2011, 21:26
Location: DKI Jakarta
Contact:

Re: Perpres 70/2012

Postby khalid » 24 Aug 2012, 05:25

Benny wrote:Perihal sanggah banding ditetapkan sebesar 1% x HPS. Jika demikian kami yakin ini mengurangi persaingan dan akhirnya terjadi pembiaran pelanggaran aturan karena peserta akan malas/ragu untuk melakukan sanggah banding walaupun yakin secara aturan mereka benar. Sementara bagi ULP/Panita semakin leluasa dan dilindungi. Sy berdiskusi dengan mantan panitia, tidak ada yang ditakutkan bagi ULP/panitia...krn tidak ada kekhawatiran dan sanksi tuh untuk ULP/panitia ketika di sanggah banding dan kalopun sanggahan banding dinyatakan benar paling evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang, atau tender ulang. Sementara untuk penyanggah harus menjaminkan dana sebesar 1%, jika kalah akan disita, kalo benar tidak ada sanksi bagi yang disanggah dan jaminan sanggahan banding dikembalikan. Hukum yang tidak seimbang.
Apalagi jika ditingkat kabupaten/kota/prop...jawaban sanggahan banding bisa diwakilkan ke eselon I/II (setingkat sekda/kepala dinas), ketidak seimbangan pengambil keputusan tentu akan terjadi. Bahkan mungkin titipan pemenang bisa saja orangnya si penjawab sanggahan banding. Berharap ada lembaga hukum independen diberi wewenang menjawab sanggahan banding dalam PBJ di tiap daerah.
Mestinya jika mau seimbang...bagi penyanggah dan yang disanggah dibebankan jaminan sebesar 1% HPS, jika penyanggah kalah/salah jaminan disita, tetapi jika menang/benar, sebaliknya panitia/ULP juga didenda sebesar 1% yang dibayar oleh negara/pemerintah dan sanksi yang seimbang (pencabutan sertifikat PBJ atau tidak boleh menjadi panitia selama kurun waktu tertentu) karena tidak memahami peraturan atau melanggar peraturan yang ditetapkan untuk Barang dan Jasa.


:good:

Oleh sebab itu, sekarang yang harus diperbanyak adalah pengaduan.

Sy rencana mau kuliah hukum lagi nih, untuk buka kantor pengacara. Lumayan untuk menghadapi panitia dan pejabat nakal :angry:
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====

User avatar
Benny
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
Posts: 539
Joined: 01 Apr 2011, 11:32
Location: Kubu Raya (Kal-Bar)
Contact:

Re: Perpres 70/2012

Postby Benny » 24 Aug 2012, 15:12

khalid wrote:
:good:

Oleh sebab itu, sekarang yang harus diperbanyak adalah pengaduan.

Sy rencana mau kuliah hukum lagi nih, untuk buka kantor pengacara. Lumayan untuk menghadapi panitia dan pejabat nakal :angry:


Wuih...mantab pak khalid...semoga semakin sukses ya :good:
Mohon bantuan sekalian ya pak khalid ....karena pak khalid termasuk orang yang kenal, dekat dan mungkin biasa berdiskusi dengan para pengambil, pembuat kebijakan mungkin bisa lebih mudah memberikan masukan ketimbang kami yang di seberang pulau ini....hehehehe.

User avatar
dennyyap
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
Posts: 438
Joined: 24 Nov 2011, 13:10
Location: Surabaya
Contact:

Re: Perpres 70/2012

Postby dennyyap » 29 Aug 2012, 19:07

khalid wrote: :good:

Oleh sebab itu, sekarang yang harus diperbanyak adalah pengaduan.

Sy rencana mau kuliah hukum lagi nih, untuk buka kantor pengacara. Lumayan untuk menghadapi panitia dan pejabat nakal :angry:


senasib dong pa... kalau pengalaman sya bukan hanya 2 profesi itu yang banyak oknumnya.... hehehehe makanya saya benar2 serius terjun ke dunia hukum, paling tidak walaupun kita jadi advokat maka kita menjadi advokat yang baik...

User avatar
hidayat
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
Posts: 399
Joined: 22 Apr 2012, 20:34

Re: Perpres 70/2012

Postby hidayat » 31 Aug 2012, 21:21

dennyyap wrote:
khalid wrote: :good:

Oleh sebab itu, sekarang yang harus diperbanyak adalah pengaduan.

Sy rencana mau kuliah hukum lagi nih, untuk buka kantor pengacara. Lumayan untuk menghadapi panitia dan pejabat nakal :angry:


senasib dong pa... kalau pengalaman sya bukan hanya 2 profesi itu yang banyak oknumnya.... hehehehe makanya saya benar2 serius terjun ke dunia hukum, paling tidak walaupun kita jadi advokat maka kita menjadi advokat yang baik...


2 profesi itu tidak mungkin main sendir pasti ada kawan mainnya (penyedia) berarti tambah 1 jadi 3 profesi... tak mungkin bertepuk sebelah tangan.. :D

User avatar
Benny
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
Posts: 539
Joined: 01 Apr 2011, 11:32
Location: Kubu Raya (Kal-Bar)
Contact:

Re: Perpres 70/2012

Postby Benny » 04 Sep 2012, 20:16

Mohon pencerahan:
Saya sedang membayangkan lelang full e-proc sesuai pasal 60 ayat 3 perpres 70/2012 jika pengumuman lelang pada hari kamis, 4 hari kalender setelahnya dan tutup pada hari kerja berarti jatuh pada hari senin. katakanlah pada jam 09.00.
Berarti hanya ada 1 hari kerja untuk membuat jaminan penawaran dan dukungan bank..yaitu hari jumat. Gimana ini? :noway:

arieq
Site Admin
Site Admin
Posts: 250
Joined: 22 Sep 2012, 18:54

Re: Perpres 70/2012

Postby arieq » 24 Sep 2012, 14:09

Benny wrote:Mohon pencerahan:
Saya sedang membayangkan lelang full e-proc sesuai pasal 60 ayat 3 perpres 70/2012 jika pengumuman lelang pada hari kamis, 4 hari kalender setelahnya dan tutup pada hari kerja berarti jatuh pada hari senin. katakanlah pada jam 09.00.
Berarti hanya ada 1 hari kerja untuk membuat jaminan penawaran dan dukungan bank..yaitu hari jumat. Gimana ini? :noway:


Maksudnya tutup pada hari senin tuh penutupan penawaran ? ya kalau demikian berarti menyalahi peraturan karena paling cepat mestinya hari senin itu baru pemberian penjelasan pekerjaan, dan waktu penawarannya paling cepar di tutup 2 hari setelah itu

User avatar
Benny
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
Posts: 539
Joined: 01 Apr 2011, 11:32
Location: Kubu Raya (Kal-Bar)
Contact:

Re: Perpres 70/2012

Postby Benny » 24 Sep 2012, 23:35

arieq wrote:Maksudnya tutup pada hari senin tuh penutupan penawaran ? ya kalau demikian berarti menyalahi peraturan karena paling cepat mestinya hari senin itu baru pemberian penjelasan pekerjaan, dan waktu penawarannya paling cepar di tutup 2 hari setelah itu


penjelasan pada ayat sebelumnya semua menjelaskan hari kerja (lelang non e-proc), persis seperti pengertian bung arieq sebutkan diatas. tetapi bunyi pasal 62 perpres 70

(4) Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Procurement, dilakukan berdasarkan hari kalender.
(5) Batas akhir setiap tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui E-Procurementadalah hari kerja.

User avatar
Benny
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
Posts: 539
Joined: 01 Apr 2011, 11:32
Location: Kubu Raya (Kal-Bar)
Contact:

Re: Perpres 70/2012

Postby Benny » 24 Sep 2012, 23:46

maksudnya :
pada pasal 62 ayat 2.g
pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan seleksi;

jika e-proc berarti menjadi
pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal undangan seleksi;
(krn pengumuman kamis, sabtu bisa penjelasan...3hr kalender)

pasal 62 ayat 2.h
pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan;

jika e-proc berarti menjadi :
pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kalender setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 3 (tiga) hari kalender setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan;
(Karena penjelasan sabtu, senin batas akhir...3hr kalender)

Asumsi : penghitungan hari kalender misal saja hari ini tggl 24/09/2012 (1hr kalender)...besok tggl 25/09/2012 sudah 2 hari kalender. Penghitungan hari kalender berganti pada pk.00.00 bukan dengan penghitungan 1x24jam. Sama halnya cara penghitungan jaminan penawaran.

User avatar
tenderwatch2
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
Posts: 313
Joined: 11 Aug 2011, 22:48

Re: Perpres 70/2012

Postby tenderwatch2 » 25 Sep 2012, 02:47

Benny wrote:Perihal sanggah banding ditetapkan sebesar 1% x HPS. Jika demikian kami yakin ini mengurangi persaingan dan akhirnya terjadi pembiaran pelanggaran aturan karena peserta akan malas/ragu untuk melakukan sanggah banding walaupun yakin secara aturan mereka benar. Sementara bagi ULP/Panita semakin leluasa dan dilindungi. Sy berdiskusi dengan mantan panitia, tidak ada yang ditakutkan bagi ULP/panitia...krn tidak ada kekhawatiran dan sanksi tuh untuk ULP/panitia ketika di sanggah banding dan kalopun sanggahan banding dinyatakan benar paling evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang, atau tender ulang. Sementara untuk penyanggah harus menjaminkan dana sebesar 1%, jika kalah akan disita, kalo benar tidak ada sanksi bagi yang disanggah dan jaminan sanggahan banding dikembalikan. Hukum yang tidak seimbang.
Apalagi jika ditingkat kabupaten/kota/prop...jawaban sanggahan banding bisa diwakilkan ke eselon I/II (setingkat sekda/kepala dinas), ketidak seimbangan pengambil keputusan tentu akan terjadi. Bahkan mungkin titipan pemenang bisa saja orangnya si penjawab sanggahan banding. Berharap ada lembaga hukum independen diberi wewenang menjawab sanggahan banding dalam PBJ di tiap daerah.
Mestinya jika mau seimbang...bagi penyanggah dan yang disanggah dibebankan jaminan sebesar 1% HPS, jika penyanggah kalah/salah jaminan disita, tetapi jika menang/benar, sebaliknya panitia/ULP juga didenda sebesar 1% yang dibayar oleh negara/pemerintah dan sanksi yang seimbang (pencabutan sertifikat PBJ atau tidak boleh menjadi panitia selama kurun waktu tertentu) karena tidak memahami peraturan atau melanggar peraturan yang ditetapkan untuk Barang dan Jasa.


Jaminan sanggah banding tidak sejalan dengan ASAS DAN TUJUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI.

Pasal 2 UU No 18/1999:

Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Penjelasan Pasal 2 mengenai asas keterbukaan:

Asas Keterbukaan mengandung pengertian ketersedinan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

Pasal 3 UU No 18/1999:

Pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk:

a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;

b. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatahan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.

Penjelasan Pasal 3 huruf c:

Peran masyarakat meliputi baik peran yang bersifat langsung sebagai penyedia jasa, pengguna jasa, dan pemanfaat hasil pekerjaan konstruksi, maupun peran sebagai warganegara yang berkewajiban turut melaksanakan pengawasan untuk menegakkan ketertiban penyelenggaraan pembangunan jasa konstruksi dan melindungi kepentingan umum.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka:

1. Asas keterbukaan yang memungkinkan adanya koreksi menjadi terhambat dengan diberlakukan jaminan sanggah banding.

2. Pemberlakuan jaminan sanggah banding secara sepihak tidak mencerminkan kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

3. Tujuan dari UU Jasa Konstruksi dalam mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi telah dihambat dengan pemberlakuan jaminan sanggah banding.

http://www.duniakontraktor.com/jaminan- ... ding/.html


Return to “Usulan Perbaikan Peraturan PBJ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest