Perpres 70/2012

[ Komentar Facebook]

Silakan memasukkan usulan perbaikan peraturan perundan-undangan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perpres 70/2012

Postoleh Benny » 22 Agt 2012, 21:40

Perihal sanggah banding ditetapkan sebesar 1% x HPS. Jika demikian kami yakin ini mengurangi persaingan dan akhirnya terjadi pembiaran pelanggaran aturan karena peserta akan malas/ragu untuk melakukan sanggah banding walaupun yakin secara aturan mereka benar. Sementara bagi ULP/Panita semakin leluasa dan dilindungi. Sy berdiskusi dengan mantan panitia, tidak ada yang ditakutkan bagi ULP/panitia...krn tidak ada kekhawatiran dan sanksi tuh untuk ULP/panitia ketika di sanggah banding dan kalopun sanggahan banding dinyatakan benar paling evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang, atau tender ulang. Sementara untuk penyanggah harus menjaminkan dana sebesar 1%, jika kalah akan disita, kalo benar tidak ada sanksi bagi yang disanggah dan jaminan sanggahan banding dikembalikan. Hukum yang tidak seimbang.
Apalagi jika ditingkat kabupaten/kota/prop...jawaban sanggahan banding bisa diwakilkan ke eselon I/II (setingkat sekda/kepala dinas), ketidak seimbangan pengambil keputusan tentu akan terjadi. Bahkan mungkin titipan pemenang bisa saja orangnya si penjawab sanggahan banding. Berharap ada lembaga hukum independen diberi wewenang menjawab sanggahan banding dalam PBJ di tiap daerah.
Mestinya jika mau seimbang...bagi penyanggah dan yang disanggah dibebankan jaminan sebesar 1% HPS, jika penyanggah kalah/salah jaminan disita, tetapi jika menang/benar, sebaliknya panitia/ULP juga didenda sebesar 1% yang dibayar oleh negara/pemerintah dan sanksi yang seimbang (pencabutan sertifikat PBJ atau tidak boleh menjadi panitia selama kurun waktu tertentu) karena tidak memahami peraturan atau melanggar peraturan yang ditetapkan untuk Barang dan Jasa.
Avatar pengguna
Benny
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
 
Post: 506
Bergabung: 01 Apr 2011, 11:32
Lokasi: Kubu Raya (Kal-Bar)

Re: Perpres 70/2012

Postoleh khalid » 24 Agt 2012, 05:25

Benny menulis:Perihal sanggah banding ditetapkan sebesar 1% x HPS. Jika demikian kami yakin ini mengurangi persaingan dan akhirnya terjadi pembiaran pelanggaran aturan karena peserta akan malas/ragu untuk melakukan sanggah banding walaupun yakin secara aturan mereka benar. Sementara bagi ULP/Panita semakin leluasa dan dilindungi. Sy berdiskusi dengan mantan panitia, tidak ada yang ditakutkan bagi ULP/panitia...krn tidak ada kekhawatiran dan sanksi tuh untuk ULP/panitia ketika di sanggah banding dan kalopun sanggahan banding dinyatakan benar paling evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang, atau tender ulang. Sementara untuk penyanggah harus menjaminkan dana sebesar 1%, jika kalah akan disita, kalo benar tidak ada sanksi bagi yang disanggah dan jaminan sanggahan banding dikembalikan. Hukum yang tidak seimbang.
Apalagi jika ditingkat kabupaten/kota/prop...jawaban sanggahan banding bisa diwakilkan ke eselon I/II (setingkat sekda/kepala dinas), ketidak seimbangan pengambil keputusan tentu akan terjadi. Bahkan mungkin titipan pemenang bisa saja orangnya si penjawab sanggahan banding. Berharap ada lembaga hukum independen diberi wewenang menjawab sanggahan banding dalam PBJ di tiap daerah.
Mestinya jika mau seimbang...bagi penyanggah dan yang disanggah dibebankan jaminan sebesar 1% HPS, jika penyanggah kalah/salah jaminan disita, tetapi jika menang/benar, sebaliknya panitia/ULP juga didenda sebesar 1% yang dibayar oleh negara/pemerintah dan sanksi yang seimbang (pencabutan sertifikat PBJ atau tidak boleh menjadi panitia selama kurun waktu tertentu) karena tidak memahami peraturan atau melanggar peraturan yang ditetapkan untuk Barang dan Jasa.


:good:

Oleh sebab itu, sekarang yang harus diperbanyak adalah pengaduan.

Sy rencana mau kuliah hukum lagi nih, untuk buka kantor pengacara. Lumayan untuk menghadapi panitia dan pejabat nakal :angry:
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4123
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

Re: Perpres 70/2012

Postoleh Benny » 24 Agt 2012, 15:12

khalid menulis:
:good:

Oleh sebab itu, sekarang yang harus diperbanyak adalah pengaduan.

Sy rencana mau kuliah hukum lagi nih, untuk buka kantor pengacara. Lumayan untuk menghadapi panitia dan pejabat nakal :angry:


Wuih...mantab pak khalid...semoga semakin sukses ya :good:
Mohon bantuan sekalian ya pak khalid ....karena pak khalid termasuk orang yang kenal, dekat dan mungkin biasa berdiskusi dengan para pengambil, pembuat kebijakan mungkin bisa lebih mudah memberikan masukan ketimbang kami yang di seberang pulau ini....hehehehe.
Avatar pengguna
Benny
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
 
Post: 506
Bergabung: 01 Apr 2011, 11:32
Lokasi: Kubu Raya (Kal-Bar)

Re: Perpres 70/2012

Postoleh dennyyap » 29 Agt 2012, 19:07

khalid menulis: :good:

Oleh sebab itu, sekarang yang harus diperbanyak adalah pengaduan.

Sy rencana mau kuliah hukum lagi nih, untuk buka kantor pengacara. Lumayan untuk menghadapi panitia dan pejabat nakal :angry:


senasib dong pa... kalau pengalaman sya bukan hanya 2 profesi itu yang banyak oknumnya.... hehehehe makanya saya benar2 serius terjun ke dunia hukum, paling tidak walaupun kita jadi advokat maka kita menjadi advokat yang baik...
Avatar pengguna
dennyyap
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 438
Bergabung: 24 Nov 2011, 13:10
Lokasi: Surabaya

Re: Perpres 70/2012

Postoleh hidayat » 31 Agt 2012, 21:21

dennyyap menulis:
khalid menulis: :good:

Oleh sebab itu, sekarang yang harus diperbanyak adalah pengaduan.

Sy rencana mau kuliah hukum lagi nih, untuk buka kantor pengacara. Lumayan untuk menghadapi panitia dan pejabat nakal :angry:


senasib dong pa... kalau pengalaman sya bukan hanya 2 profesi itu yang banyak oknumnya.... hehehehe makanya saya benar2 serius terjun ke dunia hukum, paling tidak walaupun kita jadi advokat maka kita menjadi advokat yang baik...


2 profesi itu tidak mungkin main sendir pasti ada kawan mainnya (penyedia) berarti tambah 1 jadi 3 profesi... tak mungkin bertepuk sebelah tangan.. :D
Avatar pengguna
hidayat
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 396
Bergabung: 22 Apr 2012, 20:34

Re: Perpres 70/2012

Postoleh Benny » 04 Sep 2012, 20:16

Mohon pencerahan:
Saya sedang membayangkan lelang full e-proc sesuai pasal 60 ayat 3 perpres 70/2012 jika pengumuman lelang pada hari kamis, 4 hari kalender setelahnya dan tutup pada hari kerja berarti jatuh pada hari senin. katakanlah pada jam 09.00.
Berarti hanya ada 1 hari kerja untuk membuat jaminan penawaran dan dukungan bank..yaitu hari jumat. Gimana ini? :noway:
Avatar pengguna
Benny
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
 
Post: 506
Bergabung: 01 Apr 2011, 11:32
Lokasi: Kubu Raya (Kal-Bar)

Re: Perpres 70/2012

Postoleh arieq » 24 Sep 2012, 14:09

Benny menulis:Mohon pencerahan:
Saya sedang membayangkan lelang full e-proc sesuai pasal 60 ayat 3 perpres 70/2012 jika pengumuman lelang pada hari kamis, 4 hari kalender setelahnya dan tutup pada hari kerja berarti jatuh pada hari senin. katakanlah pada jam 09.00.
Berarti hanya ada 1 hari kerja untuk membuat jaminan penawaran dan dukungan bank..yaitu hari jumat. Gimana ini? :noway:


Maksudnya tutup pada hari senin tuh penutupan penawaran ? ya kalau demikian berarti menyalahi peraturan karena paling cepat mestinya hari senin itu baru pemberian penjelasan pekerjaan, dan waktu penawarannya paling cepar di tutup 2 hari setelah itu
arieq
Site Admin
Site Admin
 
Post: 206
Bergabung: 22 Sep 2012, 18:54

Re: Perpres 70/2012

Postoleh Benny » 24 Sep 2012, 23:35

arieq menulis:Maksudnya tutup pada hari senin tuh penutupan penawaran ? ya kalau demikian berarti menyalahi peraturan karena paling cepat mestinya hari senin itu baru pemberian penjelasan pekerjaan, dan waktu penawarannya paling cepar di tutup 2 hari setelah itu


penjelasan pada ayat sebelumnya semua menjelaskan hari kerja (lelang non e-proc), persis seperti pengertian bung arieq sebutkan diatas. tetapi bunyi pasal 62 perpres 70

(4) Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Procurement, dilakukan berdasarkan hari kalender.
(5) Batas akhir setiap tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui E-Procurementadalah hari kerja.
Avatar pengguna
Benny
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
 
Post: 506
Bergabung: 01 Apr 2011, 11:32
Lokasi: Kubu Raya (Kal-Bar)

Re: Perpres 70/2012

Postoleh Benny » 24 Sep 2012, 23:46

maksudnya :
pada pasal 62 ayat 2.g
pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan seleksi;

jika e-proc berarti menjadi
pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal undangan seleksi;
(krn pengumuman kamis, sabtu bisa penjelasan...3hr kalender)

pasal 62 ayat 2.h
pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan;

jika e-proc berarti menjadi :
pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kalender setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 3 (tiga) hari kalender setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan;
(Karena penjelasan sabtu, senin batas akhir...3hr kalender)

Asumsi : penghitungan hari kalender misal saja hari ini tggl 24/09/2012 (1hr kalender)...besok tggl 25/09/2012 sudah 2 hari kalender. Penghitungan hari kalender berganti pada pk.00.00 bukan dengan penghitungan 1x24jam. Sama halnya cara penghitungan jaminan penawaran.
Avatar pengguna
Benny
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
 
Post: 506
Bergabung: 01 Apr 2011, 11:32
Lokasi: Kubu Raya (Kal-Bar)

Re: Perpres 70/2012

Postoleh tenderwatch2 » 25 Sep 2012, 02:47

Benny menulis:Perihal sanggah banding ditetapkan sebesar 1% x HPS. Jika demikian kami yakin ini mengurangi persaingan dan akhirnya terjadi pembiaran pelanggaran aturan karena peserta akan malas/ragu untuk melakukan sanggah banding walaupun yakin secara aturan mereka benar. Sementara bagi ULP/Panita semakin leluasa dan dilindungi. Sy berdiskusi dengan mantan panitia, tidak ada yang ditakutkan bagi ULP/panitia...krn tidak ada kekhawatiran dan sanksi tuh untuk ULP/panitia ketika di sanggah banding dan kalopun sanggahan banding dinyatakan benar paling evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang, atau tender ulang. Sementara untuk penyanggah harus menjaminkan dana sebesar 1%, jika kalah akan disita, kalo benar tidak ada sanksi bagi yang disanggah dan jaminan sanggahan banding dikembalikan. Hukum yang tidak seimbang.
Apalagi jika ditingkat kabupaten/kota/prop...jawaban sanggahan banding bisa diwakilkan ke eselon I/II (setingkat sekda/kepala dinas), ketidak seimbangan pengambil keputusan tentu akan terjadi. Bahkan mungkin titipan pemenang bisa saja orangnya si penjawab sanggahan banding. Berharap ada lembaga hukum independen diberi wewenang menjawab sanggahan banding dalam PBJ di tiap daerah.
Mestinya jika mau seimbang...bagi penyanggah dan yang disanggah dibebankan jaminan sebesar 1% HPS, jika penyanggah kalah/salah jaminan disita, tetapi jika menang/benar, sebaliknya panitia/ULP juga didenda sebesar 1% yang dibayar oleh negara/pemerintah dan sanksi yang seimbang (pencabutan sertifikat PBJ atau tidak boleh menjadi panitia selama kurun waktu tertentu) karena tidak memahami peraturan atau melanggar peraturan yang ditetapkan untuk Barang dan Jasa.


Jaminan sanggah banding tidak sejalan dengan ASAS DAN TUJUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI.

Pasal 2 UU No 18/1999:

Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Penjelasan Pasal 2 mengenai asas keterbukaan:

Asas Keterbukaan mengandung pengertian ketersedinan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

Pasal 3 UU No 18/1999:

Pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk:

a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;

b. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatahan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.

Penjelasan Pasal 3 huruf c:

Peran masyarakat meliputi baik peran yang bersifat langsung sebagai penyedia jasa, pengguna jasa, dan pemanfaat hasil pekerjaan konstruksi, maupun peran sebagai warganegara yang berkewajiban turut melaksanakan pengawasan untuk menegakkan ketertiban penyelenggaraan pembangunan jasa konstruksi dan melindungi kepentingan umum.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka:

1. Asas keterbukaan yang memungkinkan adanya koreksi menjadi terhambat dengan diberlakukan jaminan sanggah banding.

2. Pemberlakuan jaminan sanggah banding secara sepihak tidak mencerminkan kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

3. Tujuan dari UU Jasa Konstruksi dalam mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi telah dihambat dengan pemberlakuan jaminan sanggah banding.

http://www.duniakontraktor.com/jaminan- ... ding/.html
Avatar pengguna
tenderwatch2
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 313
Bergabung: 11 Agt 2011, 22:48

tulis komentar

Berikutnya

Kembali ke Usulan Perbaikan Peraturan PBJ

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 1 tamu