Addendum dan Jangka waktu e-tendering

[ Komentar Facebook]

Silakan memasukkan usulan perbaikan peraturan perundan-undangan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Addendum dan Jangka waktu e-tendering

Postoleh wirapramudya » 27 Agt 2012, 22:43

Mau share dikit ah....

Hari ini saya mengikuti Aanwijzing untuk pengadaan senilai dengan nilai lebih dari 10 Milyar untuk pengadaan Alat Kesehatan dengan Jenis Barang lebih dari 30 item.
Selama proses Aanwijzing tersebut banyak hal menarik yang saya temui diantaranya :
- Panitia melakukan pengumuman lelang pada tanggal 15 Agustus 2012 Pk. 16.00 (tanggal 16 Agustus sudah banyak Distributor dan Importir yang libur)
- Panitia memberikan addendum dengan menetapkan spesifikasi yang diminta pada tanggal 25 Agustus 2012 Pk. 21.00 (Malam Minggu Lho)
- Penjelasan lelang dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2012
- Batas akhir pemasukan lelang adalah tanggal 31 Agustus 2012 Pk. 16.00
- Selama masa Aanwijzing tersebut banyak protes dilakukan oleh peserta dimana mereka minta perpanjangan waktu karena waktu yang diberikan untuk melengkapi dokumen penawaran sangat singkat, namun panitia menolak dimana salah satu alasannya yaitu :
==> Panitia telah memenuhi peraturan sesuai Perka e-tendering, bahwa batas waktu yang diberikan dalam lelang ini sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan (perubahan addendum dapat dilakukan berulang dengan batas akhir 2 hari sebelum tahap pemasukan dokumen penawaran berakhir)

Dari kejadian di atas saya sedikit menyoroti mengenai addendum dan batas waktu pemasukan dokumen penawaran sebagaimana diatur oleh Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 ataupun juga di dalam Perka LKPP dimana batas waktu pemasukan penawaran dalam Perpres70 2012 paling kurang adalah 2 hari kerja (lelang sederhana) atau 3 hari kerja (umum) atau dalam Perka LKPP adalah addendum dapat diberikan paling kurang 2 hari sebelum batas waktu pemasukan penawaran.

Di lapangan saya sering menemui proses penjelasan lelang selalu diakhiri dengan kata-kata "Tunggu Addendum" ataupun muncul Addendum tanpa peringatan sebelumnya dan sering kali Addendum menimbulkan pertanyaan baru bagi rekanan (terutama kalo ada perbedaan pendapat yang belum terselesaikan pada saat penjelasan).

Saya hanya berharap apabila ada peraturan lagi terkait tahapan dan jangka waktu pelelangan, sebaiknya pemerintah juga menetapkan bagaimana perlakuan terhadap addendum dimana saya berharap apabila addendum maka juga harus ada mekanisme penjelasan addendum tidak hanya sekedar addendum diberikan begitu saja.

Saya juga berharap agar proses tanya jawab dalam media LPSE tidak dibatasi pada saat proses Aanwijzing yang mana hanya diatur rata-rata selama 2 jam, menurut saya waktu Aanwijizing itu minimal 1 x 24 Jam (kalau ada addendum maka ada tambahan waktu 1 x 24 jam kembali)

Selain itu, saya berharap agar pemerintah juga memahami bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dokumen lelang bukan waktu yang sedikit. Harap diingat bahwa Indonesia tidak hanya ada rekanan yang berasal Jakarta tetapi juga ada rekanan dari berbagai provinsi di Indonesia dimana untuk mengajukan dokumen itu memerlukan proses pengajuan, pembuatan hingga proses pengiriman yang mana tidak mungkin cukup dengan 2 hari kerja atau 3 hari kerja (apalagi dengan e-tendering yang menetapkan menggunakan hari kalender).

Nampaknya LKPP pada saat menetapkan ini hanya berpikir bahwa melalui media elektronik pelayanan penerimaan dapat dilakukan 24 jam sehari selama 7 hari seminggu tetapi mereka tidak sadar proses penyiapan dokumen hanya berjalan secara normal 8 jam sehari dan 5 hari dalam seminggu. Selain itu, apabila ada masalah dengan media elektronik (LPSE) terutama di pelosok Indonesia yang jaringan sering bermasalah, kantor pemerintah hanya bisa dihubungi 6 jam sehari (apalagi di daerah) sehingga hal ini tentunya menyulitkan bagi sisi rekanan.

Namun disamping itu, saya sadar bahwa penetapan waktu yang cukup rapat ini bertujuan untuk mempercepat penyerapan anggaran di APBN (result oriented atau istilahnya Asal Bapak Senang Liat Grafiknya ) namun penetapan waktu yang cukup rapat ini juga mengakibatkan banyak permasalahan dalam proses pelaksanaan lelang (salah satunya bagi rekanan)

Mungkin ini saran dan usulan saya untuk perbaikan peraturan PBJ (curhat nih) :shy:

Kalau ada tambahan silakan. :pray:

Terima kasih :swt:
wirapramudya
Newbie
Newbie
 
Post: 73
Bergabung: 01 Jul 2012, 22:14
Lokasi: Kalimantan

Re: Addendum dan Jangka waktu e-tendering

Postoleh khalid » 28 Agt 2012, 06:47

wirapramudya menulis:Mau share dikit ah....

Hari ini saya mengikuti Aanwijzing untuk pengadaan senilai dengan nilai lebih dari 10 Milyar untuk pengadaan Alat Kesehatan dengan Jenis Barang lebih dari 30 item.
Selama proses Aanwijzing tersebut banyak hal menarik yang saya temui diantaranya :
- Panitia melakukan pengumuman lelang pada tanggal 15 Agustus 2012 Pk. 16.00 (tanggal 16 Agustus sudah banyak Distributor dan Importir yang libur)
- Panitia memberikan addendum dengan menetapkan spesifikasi yang diminta pada tanggal 25 Agustus 2012 Pk. 21.00 (Malam Minggu Lho)
- Penjelasan lelang dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2012
- Batas akhir pemasukan lelang adalah tanggal 31 Agustus 2012 Pk. 16.00
- Selama masa Aanwijzing tersebut banyak protes dilakukan oleh peserta dimana mereka minta perpanjangan waktu karena waktu yang diberikan untuk melengkapi dokumen penawaran sangat singkat, namun panitia menolak dimana salah satu alasannya yaitu :
==> Panitia telah memenuhi peraturan sesuai Perka e-tendering, bahwa batas waktu yang diberikan dalam lelang ini sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan (perubahan addendum dapat dilakukan berulang dengan batas akhir 2 hari sebelum tahap pemasukan dokumen penawaran berakhir)

Dari kejadian di atas saya sedikit menyoroti mengenai addendum dan batas waktu pemasukan dokumen penawaran sebagaimana diatur oleh Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 ataupun juga di dalam Perka LKPP dimana batas waktu pemasukan penawaran dalam Perpres70 2012 paling kurang adalah 2 hari kerja (lelang sederhana) atau 3 hari kerja (umum) atau dalam Perka LKPP adalah addendum dapat diberikan paling kurang 2 hari sebelum batas waktu pemasukan penawaran.

Di lapangan saya sering menemui proses penjelasan lelang selalu diakhiri dengan kata-kata "Tunggu Addendum" ataupun muncul Addendum tanpa peringatan sebelumnya dan sering kali Addendum menimbulkan pertanyaan baru bagi rekanan (terutama kalo ada perbedaan pendapat yang belum terselesaikan pada saat penjelasan).

Saya hanya berharap apabila ada peraturan lagi terkait tahapan dan jangka waktu pelelangan, sebaiknya pemerintah juga menetapkan bagaimana perlakuan terhadap addendum dimana saya berharap apabila addendum maka juga harus ada mekanisme penjelasan addendum tidak hanya sekedar addendum diberikan begitu saja.

Saya juga berharap agar proses tanya jawab dalam media LPSE tidak dibatasi pada saat proses Aanwijzing yang mana hanya diatur rata-rata selama 2 jam, menurut saya waktu Aanwijizing itu minimal 1 x 24 Jam (kalau ada addendum maka ada tambahan waktu 1 x 24 jam kembali)

Selain itu, saya berharap agar pemerintah juga memahami bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dokumen lelang bukan waktu yang sedikit. Harap diingat bahwa Indonesia tidak hanya ada rekanan yang berasal Jakarta tetapi juga ada rekanan dari berbagai provinsi di Indonesia dimana untuk mengajukan dokumen itu memerlukan proses pengajuan, pembuatan hingga proses pengiriman yang mana tidak mungkin cukup dengan 2 hari kerja atau 3 hari kerja (apalagi dengan e-tendering yang menetapkan menggunakan hari kalender).

Nampaknya LKPP pada saat menetapkan ini hanya berpikir bahwa melalui media elektronik pelayanan penerimaan dapat dilakukan 24 jam sehari selama 7 hari seminggu tetapi mereka tidak sadar proses penyiapan dokumen hanya berjalan secara normal 8 jam sehari dan 5 hari dalam seminggu. Selain itu, apabila ada masalah dengan media elektronik (LPSE) terutama di pelosok Indonesia yang jaringan sering bermasalah, kantor pemerintah hanya bisa dihubungi 6 jam sehari (apalagi di daerah) sehingga hal ini tentunya menyulitkan bagi sisi rekanan.

Namun disamping itu, saya sadar bahwa penetapan waktu yang cukup rapat ini bertujuan untuk mempercepat penyerapan anggaran di APBN (result oriented atau istilahnya Asal Bapak Senang Liat Grafiknya ) namun penetapan waktu yang cukup rapat ini juga mengakibatkan banyak permasalahan dalam proses pelaksanaan lelang (salah satunya bagi rekanan)

Mungkin ini saran dan usulan saya untuk perbaikan peraturan PBJ (curhat nih) :shy:

Kalau ada tambahan silakan. :pray:

Terima kasih :swt:


Curhat yang bagus pak :good:

Kalau bisa dikirimkan dalam bentuk surat resmi ke LKPP sebagai masukan untuk mereka
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4178
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

Re: Addendum dan Jangka waktu e-tendering

Postoleh wirapramudya » 28 Agt 2012, 07:45

khalid menulis:Curhat yang bagus pak :good:

Kalau bisa dikirimkan dalam bentuk surat resmi ke LKPP sebagai masukan untuk mereka


Terima kasih komentarnya pak Khalid,

Sedikit pertanyaan, masukan ini di tujukan ke siapa dan dikirim ke mana ya pak?

Terima kasih
wirapramudya
Newbie
Newbie
 
Post: 73
Bergabung: 01 Jul 2012, 22:14
Lokasi: Kalimantan

Re: Addendum dan Jangka waktu e-tendering

Postoleh khalid » 29 Agt 2012, 16:55

wirapramudya menulis:
khalid menulis:Curhat yang bagus pak :good:

Kalau bisa dikirimkan dalam bentuk surat resmi ke LKPP sebagai masukan untuk mereka


Terima kasih komentarnya pak Khalid,

Sedikit pertanyaan, masukan ini di tujukan ke siapa dan dikirim ke mana ya pak?

Terima kasih


Kalau bisa langsung ke Kepala LKPP saja
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4178
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

tulis komentar


Kembali ke Usulan Perbaikan Peraturan PBJ

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 2 tamu