Masukan Terhadap Perka LKPP No.6 Tahun 2012

Silakan memasukkan usulan perbaikan peraturan perundan-undangan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Khairil Khai
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
PostCOLON 370
BergabungCOLON 31 Mar 2011, 05:32

Masukan Terhadap Perka LKPP No.6 Tahun 2012

Postoleh Khairil Khai » 24 Sep 2012, 06:36

Perka LKPP No.6 Tahun 2012 tantang Petunjuk Teknis Perpres 70 tahun 2012 ada beberapa yang perlu di revisi disesuaikan dengan Batang Tubuh Perpres 70/2012.

Khairil Khai
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
PostCOLON 370
BergabungCOLON 31 Mar 2011, 05:32

Re: Masukan Terhadap Perka LKPP No.6 Tahun 2012

Postoleh Khairil Khai » 24 Sep 2012, 06:51

Pertama Mengenai Proses Pengadaan Langsung

Dalam Pasal 56 ayat 4 dan 4a disebutkan bahwa Pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung termasuk dalam kategori PRAKUALIFIKASI.
Gambar
sedangkan dalam Perka No.6/2012 Pada :
Bagian Jasa Konstruksi : bab III.11.c.2).b (Halaman VII-271) mengenai proses pengadaan langsung tidak disebutkan tata cara prakualifikasinya.
Bagian Jasa Konsultansi: bab IVA.6..b Halaman IV-171 mengenai proses pengadaan langsung tidak disebutkan tata cara prakualifikasinya.

hal ini menurut saya sudah ada ketidaksesuaian sehingga alangkah baiknya dalam proses pengadaan langsung disebutkan mengenai tata cara prakualifikasinya

Khairil Khai
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
PostCOLON 370
BergabungCOLON 31 Mar 2011, 05:32

Re: Masukan Terhadap Perka LKPP No.6 Tahun 2012

Postoleh Khairil Khai » 24 Sep 2012, 06:59

Kedua Mengenai Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi Pada Jasa Konsultansi

SELEKSI UMUM METODE EVALUASI KUALITAS DUA SAMPUL
Bab IV.1.d.17 (halaman IV-50)
Gambar

SELEKSI UMUM METODE EVALUASI KUALITAS DAN BIAYA SERTA METODE EVALUASI PAGU ANGGARAN DUA SAMPUL
Bab IV.2.d.17 (Halaman IV-90)
Gambar

SELEKSI UMUM METODE EVALUASI BIAYA TERENDAH SATU SAMPUL
Bab IV.3.d.19 (Halaman IV-132)
Gambar

untuk yg SELEKSI UMUM METODE EVALUASI KUALITAS DUA SAMPUL sudah benar pembobotannya bisa 100%
tetapi bandingkan dengan SELEKSI UMUM METODE EVALUASI KUALITAS DAN BIAYA SERTA METODE EVALUASI PAGU ANGGARAN DUA SAMPUL
dan SELEKSI UMUM METODE EVALUASI BIAYA TERENDAH SATU SAMPUL
jumlah pembobotannya tidak bisa 100%.

dari penjelasan diatas perlu direvisi mengenai pembobotanya.

Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
PostCOLON 4210
BergabungCOLON 30 Mar 2011, 21:26
LokasiCOLON DKI Jakarta
CONTACTCOLON

Re: Masukan Terhadap Perka LKPP No.6 Tahun 2012

Postoleh khalid » 26 Sep 2012, 17:51

:good:

Memang perka ini akan segera direvisi pak, salah satu yang akan dihilangkan adalah negosiasi pada pelelangan umum untuk pengadaan barang seperti yang tertulis pada Bab II, B, 1, h
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====

Avatar pengguna
aiririah
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
PostCOLON 1241
BergabungCOLON 10 Sep 2011, 10:46

Re: Masukan Terhadap Perka LKPP No.6 Tahun 2012

Postoleh aiririah » 27 Sep 2012, 00:40

khalid menulisColon:good:

Memang perka ini akan segera direvisi pak, salah satu yang akan dihilangkan adalah negosiasi pada pelelangan umum untuk pengadaan barang seperti yang tertulis pada Bab II, B, 1, h

Iya aneh dalam bab tentang pelelangan umum pekerjaan konstruksi, pada pembuktian kualifikasi, bila calon pemenang tidak memenuhi dalam pembuktian kualifikasi, maka calon pemenang 1 memenuhi, dilakukan negosiasi dengan harga penawaran sesuai dengan calon pemenang, bila calon pemenang cadang 1 tdk bersedia, maka dilanjutkan ke calon pemenang cadangan 2, bila tidak bersedia juga pelelangan gagal.
mottoku adalah : aiririah

Avatar pengguna
aiririah
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
PostCOLON 1241
BergabungCOLON 10 Sep 2011, 10:46

Re: Masukan Terhadap Perka LKPP No.6 Tahun 2012

Postoleh aiririah » 27 Sep 2012, 00:44

Kalo menurut kami pengadaan langsung pada pekerjaan konstruksi pada juknis perpres 70/2012 telah sesuai, prakualifikasi yang dimaksud ialah pada saat survey ato mencari informasi dari minimal 2 penyedia, disitulah prakualifikasinya, yaitu dengan mensurvey sekalian meminta data penyedia seperti IUJK dan SBU.
mottoku adalah : aiririah

Khairil Khai
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
PostCOLON 370
BergabungCOLON 31 Mar 2011, 05:32

Re: Masukan Terhadap Perka LKPP No.6 Tahun 2012

Postoleh Khairil Khai » 27 Sep 2012, 11:26

aiririah menulisColonKalo menurut kami pengadaan langsung pada pekerjaan konstruksi pada juknis perpres 70/2012 telah sesuai, prakualifikasi yang dimaksud ialah pada saat survey ato mencari informasi dari minimal 2 penyedia, disitulah prakualifikasinya, yaitu dengan mensurvey sekalian meminta data penyedia seperti IUJK dan SBU.

karena anda mentafsirkan pencarian informasi cuma melalui non elektronik atau kunjungan langsung.
bagaimana jika pencarian informasi media elektronik....???
Seharusnya dikasih penjelasan yag dimaksud Prakualifikasinya dimn dan prosesnya bagaimana.

Avatar pengguna
aiririah
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
PostCOLON 1241
BergabungCOLON 10 Sep 2011, 10:46

Re: Masukan Terhadap Perka LKPP No.6 Tahun 2012

Postoleh aiririah » 27 Sep 2012, 12:18

Khairil Khai menulisColon
aiririah menulisColonKalo menurut kami pengadaan langsung pada pekerjaan konstruksi pada juknis perpres 70/2012 telah sesuai, prakualifikasi yang dimaksud ialah pada saat survey ato mencari informasi dari minimal 2 penyedia, disitulah prakualifikasinya, yaitu dengan mensurvey sekalian meminta data penyedia seperti IUJK dan SBU.

karena anda mentafsirkan pencarian informasi cuma melalui non elektronik atau kunjungan langsung.
bagaimana jika pencarian informasi media elektronik....???
Seharusnya dikasih penjelasan yag dimaksud Prakualifikasinya dimn dan prosesnya bagaimana.

Bila pekerjaan konstruksi melalui elektronik kan harus ada komunikasi ke penyedia untuk tahu yang mau disurvey, jadi pada saat komunikasi, kita bisa meminta scan iujk ato sbu, lainnya halnya pengadaan barang yang kita bisa langsung tahu harganya, tanpa berkomunikasi, contohnya seperti harga notebook, tapi pekerjaan konstruksi tidak bisa seperti itu.
mottoku adalah : aiririah

Avatar pengguna
burhan
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
PostCOLON 663
BergabungCOLON 01 Apr 2011, 09:01

Re: Masukan Terhadap Perka LKPP No.6 Tahun 2012

Postoleh burhan » 27 Sep 2012, 18:23

aiririah menulisColon
Khairil Khai menulisColon
aiririah menulisColonKalo menurut kami pengadaan langsung pada pekerjaan konstruksi pada juknis perpres 70/2012 telah sesuai, prakualifikasi yang dimaksud ialah pada saat survey ato mencari informasi dari minimal 2 penyedia, disitulah prakualifikasinya, yaitu dengan mensurvey sekalian meminta data penyedia seperti IUJK dan SBU.

karena anda mentafsirkan pencarian informasi cuma melalui non elektronik atau kunjungan langsung.
bagaimana jika pencarian informasi media elektronik....???
Seharusnya dikasih penjelasan yag dimaksud Prakualifikasinya dimn dan prosesnya bagaimana.

Bila pekerjaan konstruksi melalui elektronik kan harus ada komunikasi ke penyedia untuk tahu yang mau disurvey, jadi pada saat komunikasi, kita bisa meminta scan iujk ato sbu, lainnya halnya pengadaan barang yang kita bisa langsung tahu harganya, tanpa berkomunikasi, contohnya seperti harga notebook, tapi pekerjaan konstruksi tidak bisa seperti itu.


menambahkan : proses prakualifikasi telah dijelaskan dengan gamblang di pasal 56 ayat (1), (3), (4), (4a), (6), (7), (10), (11), dan (12), jika hal tersebut telah dibaca maka akan jelas bagaimana proses prakualifikasi tersebut.

tambaha di perka no. 6/2012 di lampiran pada konstruksi di bab III : Penyedia tidak diwajibkan untuk menyampaikan formulir isian kualifikasi, apabila menurut pertimbangan Pejabat Pengadaan, Penyedia dimaksud memiliki kompetensi atau untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan tanda bukti perjanjian berupa bukti pembelian atau kuitansi. Penilaian persyaratan kualifikasi Penyedia dapat tidak dilakukan untuk Pengadaan Langsung

Khairil Khai
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
PostCOLON 370
BergabungCOLON 31 Mar 2011, 05:32

Re: Masukan Terhadap Perka LKPP No.6 Tahun 2012

Postoleh Khairil Khai » 30 Sep 2012, 07:12

burhan menulisColonmenambahkan : proses prakualifikasi telah dijelaskan dengan gamblang di pasal 56 ayat (1), (3), (4), (4a), (6), (7), (10), (11), dan (12), jika hal tersebut telah dibaca maka akan jelas bagaimana proses prakualifikasi tersebut.

tambaha di perka no. 6/2012 di lampiran pada konstruksi di bab III : Penyedia tidak diwajibkan untuk menyampaikan formulir isian kualifikasi, apabila menurut pertimbangan Pejabat Pengadaan, Penyedia dimaksud memiliki kompetensi atau untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan tanda bukti perjanjian berupa bukti pembelian atau kuitansi. Penilaian persyaratan kualifikasi Penyedia dapat tidak dilakukan untuk Pengadaan Langsung


memang di Perka no. 6/2012 Bab III,A,4,c,3 disebutkan
Penyedia tidak diwajibkan untuk menyampaikan formulir isian kualifikasi, apabila menurut pertimbangan Pejabat Pengadaan, Penyedia dimaksud memiliki kompetensi atau untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan tanda bukti perjanjian berupa
bukti pembelian atau kuitansi

pemikiran anda karena belum memikirkan jika proses tersebut masuk ke ranah hukum / penyidikan.
tentunya anda akan ditanyakan atas dasar apa saudara pejabat Pengadaan tidak mewajibkan penyedia menyampaikan kualifikasi. buktinya mana jika penyedia tersebut memiliki kompetensi...? (mempunyai izin usaha yg masih berlaku, memiliki personalia, memiliki peralatan ..dlll)
tentunya hal tersebut akan membuat pejabat pengadaannya kebingungan, apalagi kegiatan tersebut sudah berlangsung 2 tahun sebelumnya atau lebih....
karena dalam dokumen pengadaannya ( SPK dan proses lainnya atau yg biasa disebut kontrak) tidak ada penjelasan mengenai kualifikasi penyedia.
ingat kegagalan bangunan bisa sampai 10 tahun maksimal. karenanya proses hukum masih akan mengintai. tentunya juga masih tergantung jenis kegiatan konstruksinya.

maka seharusnya di perka di jelaskan mengenai tata cara Prakualifikasinya seperti apa sehingga apabila pejabat pengadaan meminta penyedia utk memasukkan kualifikasi krn tidak yakin/tdk tahu kompetensinya juga tidak salah jika ada yg komplain.
karena pasal 56 ayat 4 huruf d bersifat baru maka seharusnya juga di jelaskan tatacaranya.
sama halnya dgn pembedaan pengadaan langsung dengan pembelian/pembayaran langsung dan pengadaan langsung dengan Permintaan penawaran.


Kembali ke

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: 1 dan 0 tamu