Perpres Menjadi Undang-undang

[ Komentar Facebook]

Silakan memasukkan usulan perbaikan peraturan perundan-undangan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perpres Menjadi Undang-undang

Postoleh MESTIKA JAYA » 11 Feb 2013, 12:05

Bagaimana mungkin tidak terjadi Kecurangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Anggaran ratusan Trilyun dan bahkan ribuan Trilyun hanya diatur oleh Peraturan Presiden bukan diatur didalam Undang-Undang. Karena sifatnya Inpres dan bukan Undang-Undang, maka konsekwensi hukum (Pidana atau Perdata) tidak ada.
Dan Kasus-kasus Korupsi kedepan akan semakin bertambah jumlahnya baik dari jumlah orangnya maupun nilainya.
Salam E-proc
MESTIKA JAYA
MESTIKA JAYA
Newbie
Newbie
 
Post: 8
Bergabung: 25 Nov 2011, 07:20

Re: Perpres Menjadi Undang-undang

Postoleh kujang101 » 11 Feb 2013, 15:32

MESTIKA JAYA menulis:Bagaimana mungkin tidak terjadi Kecurangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Anggaran ratusan Trilyun dan bahkan ribuan Trilyun hanya diatur oleh Peraturan Presiden bukan diatur didalam Undang-Undang. Karena sifatnya Inpres dan bukan Undang-Undang, maka konsekwensi hukum (Pidana atau Perdata) tidak ada.
Dan Kasus-kasus Korupsi kedepan akan semakin bertambah jumlahnya baik dari jumlah orangnya maupun nilainya.
Salam E-proc
MESTIKA JAYA

Sabar, Pak...
Maksudnya Perpres atau Inpres nih?

Dalam UU No 12 Tahun 2011 menyebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3. UU/peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan daerah Propinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten /Kota.

Nah, masuk deh kayaknya...
Avatar pengguna
kujang101
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1154
Bergabung: 06 Apr 2011, 16:30

Re: Perpres Menjadi Undang-undang

Postoleh MESTIKA JAYA » 15 Feb 2013, 12:24

Salam e-Proc.
Bahwa Korupsi yang menyebabkan banyaknya Pejabat penyelenggara negara di Indonesia ini menjadi Tersangka, episentrumnya berasal dari Pengadaan Barang dan Jasa. Baik itu karena keserakahannya ataupun karena ketidakpahaman dari penyelenggara negara tersebut. Alangkah ironisnya negeri ini dalam pengelolaan Belanja Keuangan Negara yang nilainya ratusan trilyun rupiah hanya diatur dengan Peraturan Presiden yang tidak lain hanya memuat tata cara Pengadaan Barang/Jasa.
Bahwa, jika Pengadaan Barang dan Jasa ini diatur dalam satu Undang-undang dan atau bahkan dibuat Undang-undang yang mengatur Tentang Hukum Acara Pengadaan Barang dan Jasa, secara tegas baik itu Pengguna maupun Penyedia dalam melakukan sesuatu dan untuk tidak melakukan sesuatu akan selalu menghindari delik yang didalam undang-undang dicantumkan "Barang siapa yang ..."

MESTIKA JAYA
MESTIKA JAYA
Newbie
Newbie
 
Post: 8
Bergabung: 25 Nov 2011, 07:20

Re: Perpres Menjadi Undang-undang

Postoleh radisct » 21 Mar 2013, 09:52

MESTIKA JAYA menulis:Bagaimana mungkin tidak terjadi Kecurangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Anggaran ratusan Trilyun dan bahkan ribuan Trilyun hanya diatur oleh Peraturan Presiden bukan diatur didalam Undang-Undang. Karena sifatnya Inpres dan bukan Undang-Undang, maka konsekwensi hukum (Pidana atau Perdata) tidak ada.
Dan Kasus-kasus Korupsi kedepan akan semakin bertambah jumlahnya baik dari jumlah orangnya maupun nilainya.
Salam E-proc
MESTIKA JAYA

jika menjadi undang-undang berlaku untuk seluruh rakyat indonesia bukan hanya penyelenggara negara saja atau badan hukum, perseorang yang ada dalam lingkup pengadaan tersebut
radisct
Newbie
Newbie
 
Post: 23
Bergabung: 19 Feb 2013, 10:56

tulis komentar


Kembali ke Usulan Perbaikan Peraturan PBJ

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 2 tamu