HUKUM ACARA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA

Silakan memasukkan usulan perbaikan peraturan perundan-undangan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
MESTIKA JAYA
Newbie
Newbie
PostCOLON 8
BergabungCOLON 25 Nov 2011, 07:20

HUKUM ACARA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA

Postoleh MESTIKA JAYA » 15 Feb 2013, 12:27

Salam e-Proc.
Bahwa Korupsi yang menyebabkan banyaknya Pejabat penyelenggara negara di Indonesia ini menjadi Tersangka, episentrumnya berasal dari Pengadaan Barang dan Jasa. Baik itu karena keserakahannya ataupun karena ketidakpahaman dari penyelenggara negara tersebut. Alangkah ironisnya negeri ini dalam pengelolaan Belanja Keuangan Negara yang nilainya ratusan trilyun rupiah hanya diatur dengan Peraturan Presiden yang tidak lain hanya memuat tata cara Pengadaan Barang/Jasa.
Bahwa, jika Pengadaan Barang dan Jasa ini diatur dalam satu Undang-undang dan atau bahkan dibuat Undang-undang yang mengatur Tentang Hukum Acara Pengadaan Barang dan Jasa, secara tegas baik itu Pengguna maupun Penyedia dalam melakukan sesuatu dan untuk tidak melakukan sesuatu akan selalu menghindari delik yang didalam undang-undang dicantumkan "Barang siapa yang ..."

MESTIKA JAYA

Avatar pengguna
melki
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
PostCOLON 220
BergabungCOLON 30 Mar 2011, 22:50
LokasiCOLON Kalimantan Tengah

Re: HUKUM ACARA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA

Postoleh melki » 15 Feb 2013, 18:42

MESTIKA JAYA menulisColonSalam e-Proc.
Bahwa Korupsi yang menyebabkan banyaknya Pejabat penyelenggara negara di Indonesia ini menjadi Tersangka, episentrumnya berasal dari Pengadaan Barang dan Jasa. Baik itu karena keserakahannya ataupun karena ketidakpahaman dari penyelenggara negara tersebut. Alangkah ironisnya negeri ini dalam pengelolaan Belanja Keuangan Negara yang nilainya ratusan trilyun rupiah hanya diatur dengan Peraturan Presiden yang tidak lain hanya memuat tata cara Pengadaan Barang/Jasa.
Bahwa, jika Pengadaan Barang dan Jasa ini diatur dalam satu Undang-undang dan atau bahkan dibuat Undang-undang yang mengatur Tentang Hukum Acara Pengadaan Barang dan Jasa, secara tegas baik itu Pengguna maupun Penyedia dalam melakukan sesuatu dan untuk tidak melakukan sesuatu akan selalu menghindari delik yang didalam undang-undang dicantumkan "Barang siapa yang ..."

MESTIKA JAYA

:good: klo dibuat seperti itu penjara pasti penuh pak... :swt:

Avatar pengguna
lassadad
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
PostCOLON 310
BergabungCOLON 13 Jan 2012, 17:26
LokasiCOLON J o g j a
CONTACTCOLON

Re: HUKUM ACARA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA

Postoleh lassadad » 18 Feb 2013, 20:41

melki menulisColon
MESTIKA JAYA menulisColonSalam e-Proc.
Bahwa Korupsi yang menyebabkan banyaknya Pejabat penyelenggara negara di Indonesia ini menjadi Tersangka, episentrumnya berasal dari Pengadaan Barang dan Jasa. Baik itu karena keserakahannya ataupun karena ketidakpahaman dari penyelenggara negara tersebut. Alangkah ironisnya negeri ini dalam pengelolaan Belanja Keuangan Negara yang nilainya ratusan trilyun rupiah hanya diatur dengan Peraturan Presiden yang tidak lain hanya memuat tata cara Pengadaan Barang/Jasa.
Bahwa, jika Pengadaan Barang dan Jasa ini diatur dalam satu Undang-undang dan atau bahkan dibuat Undang-undang yang mengatur Tentang Hukum Acara Pengadaan Barang dan Jasa, secara tegas baik itu Pengguna maupun Penyedia dalam melakukan sesuatu dan untuk tidak melakukan sesuatu akan selalu menghindari delik yang didalam undang-undang dicantumkan "Barang siapa yang ..."

MESTIKA JAYA

:good: klo dibuat seperti itu penjara pasti penuh pak... :swt:

ULP nya sibuk dengan pangadaan bahan makanan/ransum
~~
Luthfi Assadad
http://luthfi.web.id
rekans, cmiiw yaaaaaa.......

radisct
Newbie
Newbie
PostCOLON 23
BergabungCOLON 19 Feb 2013, 10:56

Re: HUKUM ACARA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA

Postoleh radisct » 01 Mar 2013, 16:53

MESTIKA JAYA menulisColonSalam e-Proc.
Bahwa Korupsi yang menyebabkan banyaknya Pejabat penyelenggara negara di Indonesia ini menjadi Tersangka, episentrumnya berasal dari Pengadaan Barang dan Jasa. Baik itu karena keserakahannya ataupun karena ketidakpahaman dari penyelenggara negara tersebut. Alangkah ironisnya negeri ini dalam pengelolaan Belanja Keuangan Negara yang nilainya ratusan trilyun rupiah hanya diatur dengan Peraturan Presiden yang tidak lain hanya memuat tata cara Pengadaan Barang/Jasa.
Bahwa, jika Pengadaan Barang dan Jasa ini diatur dalam satu Undang-undang dan atau bahkan dibuat Undang-undang yang mengatur Tentang Hukum Acara Pengadaan Barang dan Jasa, secara tegas baik itu Pengguna maupun Penyedia dalam melakukan sesuatu dan untuk tidak melakukan sesuatu akan selalu menghindari delik yang didalam undang-undang dicantumkan "Barang siapa yang ..."

MESTIKA JAYA

tentang hukum acara pengadaan barang/jasa pemerintah adalah perpres 54/2010 dengan perubahan kedua perpres 70 tahun 2012

Avatar pengguna
dennyyap
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
PostCOLON 438
BergabungCOLON 24 Nov 2011, 13:10
LokasiCOLON Surabaya
CONTACTCOLON

Re: HUKUM ACARA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA

Postoleh dennyyap » 02 Mar 2013, 18:50

radisct menulisColon
MESTIKA JAYA menulisColonSalam e-Proc.
Bahwa Korupsi yang menyebabkan banyaknya Pejabat penyelenggara negara di Indonesia ini menjadi Tersangka, episentrumnya berasal dari Pengadaan Barang dan Jasa. Baik itu karena keserakahannya ataupun karena ketidakpahaman dari penyelenggara negara tersebut. Alangkah ironisnya negeri ini dalam pengelolaan Belanja Keuangan Negara yang nilainya ratusan trilyun rupiah hanya diatur dengan Peraturan Presiden yang tidak lain hanya memuat tata cara Pengadaan Barang/Jasa.
Bahwa, jika Pengadaan Barang dan Jasa ini diatur dalam satu Undang-undang dan atau bahkan dibuat Undang-undang yang mengatur Tentang Hukum Acara Pengadaan Barang dan Jasa, secara tegas baik itu Pengguna maupun Penyedia dalam melakukan sesuatu dan untuk tidak melakukan sesuatu akan selalu menghindari delik yang didalam undang-undang dicantumkan "Barang siapa yang ..."

MESTIKA JAYA

tentang hukum acara pengadaan barang/jasa pemerintah adalah perpres 54/2010 dengan perubahan kedua perpres 70 tahun 2012


Hukum Acara terkait dengan tata cara beracara di pengadilan, jadi kalau mau hukum acara khusus PBJ maka perlu badan peradilan khusus, kalau tidak ada badan peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa PBJ maka tidak perlu hukum acara. Perpres 54/2010 termasuk perubahannya, termasuk aturan turunannya bukan hukum acara.

Rahmad R
Newbie
Newbie
PostCOLON 1
BergabungCOLON 16 Apr 2013, 16:10
LokasiCOLON Aceh

Re: HUKUM ACARA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA

Postoleh Rahmad R » 17 Agt 2013, 17:41

:kick:
Meskipun Perpres 54/70 bukan Undang - undang atau bukan merupakan hukum acara, namum tetap merupakan peraturan yang apabila di langggar berarti melanggar/melawan hukum (dan sangat berpotensi pidana).waspadalah!!!!
[img]

KodeColon Pilih semua

[list][/list]
[/img]

Avatar pengguna
Adi Purba
Newbie
Newbie
PostCOLON 54
BergabungCOLON 14 Apr 2011, 22:49
LokasiCOLON Makassar

Re: HUKUM ACARA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA

Postoleh Adi Purba » 19 Agt 2013, 10:41

melki menulisColon
MESTIKA JAYA menulisColonSalam e-Proc.
Bahwa Korupsi yang menyebabkan banyaknya Pejabat penyelenggara negara di Indonesia ini menjadi Tersangka, episentrumnya berasal dari Pengadaan Barang dan Jasa. Baik itu karena keserakahannya ataupun karena ketidakpahaman dari penyelenggara negara tersebut. Alangkah ironisnya negeri ini dalam pengelolaan Belanja Keuangan Negara yang nilainya ratusan trilyun rupiah hanya diatur dengan Peraturan Presiden yang tidak lain hanya memuat tata cara Pengadaan Barang/Jasa.
Bahwa, jika Pengadaan Barang dan Jasa ini diatur dalam satu Undang-undang dan atau bahkan dibuat Undang-undang yang mengatur Tentang Hukum Acara Pengadaan Barang dan Jasa, secara tegas baik itu Pengguna maupun Penyedia dalam melakukan sesuatu dan untuk tidak melakukan sesuatu akan selalu menghindari delik yang didalam undang-undang dicantumkan "Barang siapa yang ..."

MESTIKA JAYA

:good: klo dibuat seperti itu penjara pasti penuh pak... :swt:


menurut saya jangan diberlakukan hukum badan hanya akan menambah beban anggaran, mungkin hukumannya berupa denda materi karena Orang Indonesia Takut Miskin.
Salam Sukses
Adi Purba


Kembali ke

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: 1 dan 0 tamu