PENGADAAN DIBAWAH 10 JUTA

Diskusi tentang pengadaan barang berdasarkan Perpres 54/2010
Avatar pengguna
marwanlalla
Newbie
Newbie
PostCOLON 66
BergabungCOLON 21 Apr 2011, 19:57

PENGADAAN DIBAWAH 10 JUTA

Postoleh marwanlalla » 28 Mar 2012, 18:28

Pada kantor tempat saya bekerja terdapat pengadaan meubeler dengan anggaran 10 Juta Rupiah, dan menurut peratuaran menteri keuangan hal tersabut bisa dilakukan dengan UP (Uang Persediaan)
yang ingin saya tanyakan adalah :
1. siapakah yang menerima uang dari bendahara satker?
2. apakah diperbolehkan pejabat pengadaan yang menerima uang tersebut kemudian pejabat pengadaan yang membelanjakan langsung?
3. Surat Pesanan di tanda tangani oleh pejabat pengadaan atau PPK?
4. Surat Pesanan dibuat sebelum pengambilan dana dari bensat atau sesudah diambil?
mohon bantuannya
:o:
teakomalla_EWAKO

guskun
Procurement Specialist
Procurement Specialist
PostCOLON 2305
BergabungCOLON 01 Apr 2011, 20:43
LokasiCOLON Jakarta, Surabaya
CONTACTCOLON

Re: PENGADAAN DIBAWAH 10 JUTA

Postoleh guskun » 28 Mar 2012, 20:18

marwanlalla menulisColonPada kantor tempat saya bekerja terdapat pengadaan meubeler dengan anggaran 10 Juta Rupiah, dan menurut peratuaran menteri keuangan hal tersabut bisa dilakukan dengan UP (Uang Persediaan)
yang ingin saya tanyakan adalah :
1. siapakah yang menerima uang dari bendahara satker?
2. apakah diperbolehkan pejabat pengadaan yang menerima uang tersebut kemudian pejabat pengadaan yang membelanjakan langsung?
3. Surat Pesanan di tanda tangani oleh pejabat pengadaan atau PPK?
4. Surat Pesanan dibuat sebelum pengambilan dana dari bensat atau sesudah diambil?
mohon bantuannya
:o:


1-2) pada prinsipnya ada kwitansi dari penyedia. kwitansi ini dasar pembukuan Bendaharawan. Kalaupun uangnya dititipkan lewat pihak lain, hal tsb tidak terbaca di pembukuan Bendaharawan
3-4) Karena bukti perjanjiannya adlaah kwitansi, tidak perlu Surat Pesanan
Happy Procure !!!

http://guskun.com, PERTAMA menyediakan newslatter mingguan, terhubung ke seluruh social media
http://bukutender.com
http://www.carajawab.com/?id=guskun
URGENT : guskun@pengadaan.org or info@guskun.com

Avatar pengguna
marwanlalla
Newbie
Newbie
PostCOLON 66
BergabungCOLON 21 Apr 2011, 19:57

Re: PENGADAAN DIBAWAH 10 JUTA

Postoleh marwanlalla » 28 Mar 2012, 20:31

guskun menulisColon
marwanlalla menulisColonPada kantor tempat saya bekerja terdapat pengadaan meubeler dengan anggaran 10 Juta Rupiah, dan menurut peratuaran menteri keuangan hal tersabut bisa dilakukan dengan UP (Uang Persediaan)
yang ingin saya tanyakan adalah :
1. siapakah yang menerima uang dari bendahara satker?
2. apakah diperbolehkan pejabat pengadaan yang menerima uang tersebut kemudian pejabat pengadaan yang membelanjakan langsung?
3. Surat Pesanan di tanda tangani oleh pejabat pengadaan atau PPK?
4. Surat Pesanan dibuat sebelum pengambilan dana dari bensat atau sesudah diambil?
mohon bantuannya
:o:


1-2) pada prinsipnya ada kwitansi dari penyedia. kwitansi ini dasar pembukuan Bendaharawan. Kalaupun uangnya dititipkan lewat pihak lain, hal tsb tidak terbaca di pembukuan Bendaharawan
3-4) Karena bukti perjanjiannya adlaah kwitansi, tidak perlu Surat Pesanan


jadi siapa yang melakukan pembelanjaan bang?,
teakomalla_EWAKO

guskun
Procurement Specialist
Procurement Specialist
PostCOLON 2305
BergabungCOLON 01 Apr 2011, 20:43
LokasiCOLON Jakarta, Surabaya
CONTACTCOLON

Re: PENGADAAN DIBAWAH 10 JUTA

Postoleh guskun » 28 Mar 2012, 20:35

marwanlalla menulisColon
guskun menulisColon
marwanlalla menulisColonPada kantor tempat saya bekerja terdapat pengadaan meubeler dengan anggaran 10 Juta Rupiah, dan menurut peratuaran menteri keuangan hal tersabut bisa dilakukan dengan UP (Uang Persediaan)
yang ingin saya tanyakan adalah :
1. siapakah yang menerima uang dari bendahara satker?
2. apakah diperbolehkan pejabat pengadaan yang menerima uang tersebut kemudian pejabat pengadaan yang membelanjakan langsung?
3. Surat Pesanan di tanda tangani oleh pejabat pengadaan atau PPK?
4. Surat Pesanan dibuat sebelum pengambilan dana dari bensat atau sesudah diambil?
mohon bantuannya
:o:


1-2) pada prinsipnya ada kwitansi dari penyedia. kwitansi ini dasar pembukuan Bendaharawan. Kalaupun uangnya dititipkan lewat pihak lain, hal tsb tidak terbaca di pembukuan Bendaharawan
3-4) Karena bukti perjanjiannya adlaah kwitansi, tidak perlu Surat Pesanan


jadi siapa yang melakukan pembelanjaan bang?,


Yang mencari Penyedia adalah Pejabat Pengadaan. Karena nilai nya kecil, Pejabat Pengadaan bisa langsung melakukan transaksi.
Kwitansi, sebagai bukti transaksi harus disahkan oleh PPK.
Happy Procure !!!

http://guskun.com, PERTAMA menyediakan newslatter mingguan, terhubung ke seluruh social media
http://bukutender.com
http://www.carajawab.com/?id=guskun
URGENT : guskun@pengadaan.org or info@guskun.com

Avatar pengguna
marwanlalla
Newbie
Newbie
PostCOLON 66
BergabungCOLON 21 Apr 2011, 19:57

Re: PENGADAAN DIBAWAH 10 JUTA

Postoleh marwanlalla » 28 Mar 2012, 21:12

Yang mencari Penyedia adalah Pejabat Pengadaan. Karena nilai nya kecil, Pejabat Pengadaan bisa langsung melakukan transaksi.
Kwitansi, sebagai bukti transaksi harus disahkan oleh PPK.[/quote]

1. Siapa Yang bertanda tangan dikwitansi pengambilan uang dari bensat?
2. Mohon diberikan urutan pelaksanaannya untuk belanja barang dengan cara up, mulai dari pencairan dana up dari rekening bensat
teakomalla_EWAKO

guskun
Procurement Specialist
Procurement Specialist
PostCOLON 2305
BergabungCOLON 01 Apr 2011, 20:43
LokasiCOLON Jakarta, Surabaya
CONTACTCOLON

Re: PENGADAAN DIBAWAH 10 JUTA

Postoleh guskun » 28 Mar 2012, 22:19

marwanlalla menulisColonYang mencari Penyedia adalah Pejabat Pengadaan. Karena nilai nya kecil, Pejabat Pengadaan bisa langsung melakukan transaksi.
Kwitansi, sebagai bukti transaksi harus disahkan oleh PPK.


1. Siapa Yang bertanda tangan dikwitansi pengambilan uang dari bensat?
2. Mohon diberikan urutan pelaksanaannya untuk belanja barang dengan cara up, mulai dari pencairan dana up dari rekening bensat[/quote]

1) Pada prinsipnya, yang boleh pegang uang hanya Bendahara. Jadi penyedia harus datang ke bendahara untuk menerima pembayaran tunai. Jika Bendahara menitipkan uang ke seseorang, maka hanya dicatat di dalam catatan Bendahara, tidak masuk di Jurnal Kas nya. Pada jurnal kas bendahara, langsung tertulis nama penyedia sebagai penerima pembayaran

2) coba dipelajari Perdirjen Perbendaharaan tentang Mekanisme Pembayaran atas Beban APBN. di daerah diatur di Permendagri 13.
Happy Procure !!!

http://guskun.com, PERTAMA menyediakan newslatter mingguan, terhubung ke seluruh social media
http://bukutender.com
http://www.carajawab.com/?id=guskun
URGENT : guskun@pengadaan.org or info@guskun.com

priyantoro
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
PostCOLON 308
BergabungCOLON 26 Mei 2011, 22:11

Re: PENGADAAN DIBAWAH 10 JUTA

Postoleh priyantoro » 29 Mar 2012, 03:29

guskun menulisColonKarena bukti perjanjiannya adlaah kwitansi, tidak perlu Surat Pesanan

Regulasi tentang Surat Pesanan untuk Pengadaan Langsung dibawah 10 juta diatur dimana pak...?
Terima-kasih.
Salam Pengadaan... :hi:

Hamdani agus
Newbie
Newbie
PostCOLON 71
BergabungCOLON 07 Jun 2011, 09:06
LokasiCOLON padangp

Re: PENGADAAN DIBAWAH 10 JUTA

Postoleh Hamdani agus » 29 Mar 2012, 20:36

marwanlalla menulisColonPada kantor tempat saya bekerja terdapat pengadaan meubeler dengan anggaran 10 Juta Rupiah, dan menurut peratuaran menteri keuangan hal tersabut bisa dilakukan dengan UP (Uang Persediaan)


mohon bantuannya pak, nomor permenkeunya.... mengingat meubelair merupakan belanja modal, bendarahara di t4 saya berpendapat bahwa hal tersebut tak boleh menggunakan UP, namun LS ke rek rekanan/penyedia yang di transfer melalui KPPN...terima kasih sebelumnya..
hidup tanpa ilmu
bagai sibuta tanpa tongkat

guskun
Procurement Specialist
Procurement Specialist
PostCOLON 2305
BergabungCOLON 01 Apr 2011, 20:43
LokasiCOLON Jakarta, Surabaya
CONTACTCOLON

Re: PENGADAAN DIBAWAH 10 JUTA

Postoleh guskun » 29 Mar 2012, 21:42

Hamdani agus menulisColon
marwanlalla menulisColonPada kantor tempat saya bekerja terdapat pengadaan meubeler dengan anggaran 10 Juta Rupiah, dan menurut peratuaran menteri keuangan hal tersabut bisa dilakukan dengan UP (Uang Persediaan)


mohon bantuannya pak, nomor permenkeunya.... mengingat meubelair merupakan belanja modal, bendarahara di t4 saya berpendapat bahwa hal tersebut tak boleh menggunakan UP, namun LS ke rek rekanan/penyedia yang di transfer melalui KPPN...terima kasih sebelumnya..


bendahara anda betul.
diatur di Perdirjen Perbendaharaan 66 tahun (sudah lama banget). dan mungkin sudah diganti
memang di situ dijelaskan bahwa : UP dapat digunakan untuk membiayai MAK ........ (di dalam daftar MAK ini tidak termasuk MAK belanja modal).

dari thread pertama , tidak ada info bahwa Anda melakukan belanja modal, saya membayangkan keperluan sehari-hari perkantoran.
Happy Procure !!!

http://guskun.com, PERTAMA menyediakan newslatter mingguan, terhubung ke seluruh social media
http://bukutender.com
http://www.carajawab.com/?id=guskun
URGENT : guskun@pengadaan.org or info@guskun.com

Avatar pengguna
uti
Newbie
Newbie
PostCOLON 37
BergabungCOLON 10 Mei 2011, 08:22

Re: PENGADAAN DIBAWAH 10 JUTA

Postoleh uti » 30 Mar 2012, 14:15

guskun menulisColon
Hamdani agus menulisColon
marwanlalla menulisColonPada kantor tempat saya bekerja terdapat pengadaan meubeler dengan anggaran 10 Juta Rupiah, dan menurut peratuaran menteri keuangan hal tersabut bisa dilakukan dengan UP (Uang Persediaan)


mohon bantuannya pak, nomor permenkeunya.... mengingat meubelair merupakan belanja modal, bendarahara di t4 saya berpendapat bahwa hal tersebut tak boleh menggunakan UP, namun LS ke rek rekanan/penyedia yang di transfer melalui KPPN...terima kasih sebelumnya..


bendahara anda betul.
diatur di Perdirjen Perbendaharaan 66 tahun (sudah lama banget). dan mungkin sudah diganti
memang di situ dijelaskan bahwa : UP dapat digunakan untuk membiayai MAK ........ (di dalam daftar MAK ini tidak termasuk MAK belanja modal).

dari thread pertama , tidak ada info bahwa Anda melakukan belanja modal, saya membayangkan keperluan sehari-hari perkantoran.


PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 11 /PB/2011 Pasal 7 ayat 7
UP dapat diberikan dalam batas-batas sebagai berikut:
a. UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran:
1) Belanja Barang (52);
2) Belanja Modal (53) untuk pengeluaran honor tim, Alat Tulis Kantor (ATK), perjalanan dinas, biaya pengumuman lelang, pengurusan surat perijinan dan pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dalam rangka perolehan aset
3) Belanja lain-lain (58)

tapi saya kurang paham maksud ayat 7 tersebut :blur:


Kembali ke

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: 1 dan 0 tamu