SURAT PERNYATAAN

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang pengadaan barang berdasarkan Perpres 54/2010

SURAT PERNYATAAN

Postoleh Aditama » 27 Apr 2012, 16:38

Mohon penjelasan senior. . . .

Kami mengikuti lelang pengadaan barang dengan eproc sistem pascakualifikasi perusahaan kami digugurkan dengan alasan sbb :
1. Tidak memasukkan Surat pernyataan bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya atau peserta perorangan, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya.
2. Tidak menyampaikan Surat pernyataan bahwa salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam.
3. Tidak menyampaikan Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen

sebagai informasi sudah berkali - kali mengikuti lelang dengan eproc sistem pascakualifikasi dan kami tidak pernah memasukan surat pernyataan tersebut dan perusahaan kami pun tidak pernah digugukan baru kali ini, karena kami tahu persyaratan ini sudah diatur dalam Perka No.1 Tahun 2011 lampiran V. 2. C6. a s/d c yaitu :

DENGAN MENGIRIMKAN DATA KUALIFIKASI SECARA ELEKTRONIK, PENYEDIA BARANG/JASA MENYETUJUI PERNYATAAN SEBAGAI BERIKUT :
1. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya atau peserta perorangan, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya.
2. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam.
3. Data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka penandatatangan dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administrative, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian, terima kasih
Aditama
Newbie
Newbie
 
Post: 25
Bergabung: 06 Mar 2012, 18:25

Re: SURAT PERNYATAAN

Postoleh Hana » 27 Apr 2012, 17:02

Coba jawab:
Untuk diketahui bahwa dokumen pengadaan meliputi dokumen pemilihan dan dokumen kualifikasi. Dokumen pemilihan terkait dengan substansi penawaran atas barang/jasa sedangkan dokumen kualifikasi terkait dengan "kapasitas" perusahaan yang melakukan penawaran.
Evaluasi dokumen penawaran meliputi administrasi (kelengkapan surat penawaran: tanggal surat, masa berlaku penawaran, jangka waktu pelaksanaan yang ditawarkan, jaminan penawaran, surat pernyataan, dll) , teknis (detail barang/jasa) dan harga (nilai penawaran).
Ketentuan tentang tatacara evaluasi biasanya sudah tertulis lengkap dalam dokumen pengadaan.
Dalam kasus Saudara kemungkinan gugur saat evaluasi administrasi karena tidak melampirkan surat pernyataan yang diminta terkait penawaran yang diajukan.
CMIIW :hi:
Hana
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 140
Bergabung: 12 Apr 2011, 10:41

Re: SURAT PERNYATAAN

Postoleh Wandikon » 27 Apr 2012, 18:23

Hana menulis:Coba jawab:
Untuk diketahui bahwa dokumen pengadaan meliputi dokumen pemilihan dan dokumen kualifikasi. Dokumen pemilihan terkait dengan substansi penawaran atas barang/jasa sedangkan dokumen kualifikasi terkait dengan "kapasitas" perusahaan yang melakukan penawaran.
Evaluasi dokumen penawaran meliputi administrasi (kelengkapan surat penawaran: tanggal surat, masa berlaku penawaran, jangka waktu pelaksanaan yang ditawarkan, jaminan penawaran, surat pernyataan, dll) , teknis (detail barang/jasa) dan harga (nilai penawaran).
Ketentuan tentang tatacara evaluasi biasanya sudah tertulis lengkap dalam dokumen pengadaan.
Dalam kasus Saudara kemungkinan gugur saat evaluasi administrasi karena tidak melampirkan surat pernyataan yang diminta terkait penawaran yang diajukan.
CMIIW :hi:


tentang menyampaikan Surat pernyataan tersebut masih tertuang pada SBD BAB VIII Tata Cara Evaluasi Kualifikasi padahal pada Perka LKPP No.1/2011 lampiran V. 2. C6 secara jelas menyatakan tidak perlu melampirkan....memang terjadi kontradiktif........ :huh:
Karena diatur pada tatacara evaluasi kualifikasi, maka seharusnya tidak dievaluasi pada tahapan administrasi....
demikian mohon dikoreksi kalau salah . TKS
Wandikon
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 195
Bergabung: 13 Feb 2012, 19:22

Re: SURAT PERNYATAAN

Postoleh Aditama » 27 Apr 2012, 18:40

Ok terima kasih atas jawabannya

Ayo kawan2 yang lain bagaimana tanggapannya ?
Aditama
Newbie
Newbie
 
Post: 25
Bergabung: 06 Mar 2012, 18:25

Re: SURAT PERNYATAAN

Postoleh Aditama » 28 Apr 2012, 16:36

Menaggapi jawaban oleh Hana dan Wandikon, kalau menurut kami seharusnya perusahaan tidak digugurkan karena ini lelang eproc bukan non eproc dan tidak sesuai Perka LKPP No.1/2011 lampiran V. 2. C6 secara jelas menyatakan tidak perlu melampirkan surat pernyataan......
Aditama
Newbie
Newbie
 
Post: 25
Bergabung: 06 Mar 2012, 18:25

Re: SURAT PERNYATAAN

Postoleh ghevi » 28 Apr 2012, 18:33

Aditama menulis:Menaggapi jawaban oleh Hana dan Wandikon, kalau menurut kami seharusnya perusahaan tidak digugurkan karena ini lelang eproc bukan non eproc dan tidak sesuai Perka LKPP No.1/2011 lampiran V. 2. C6 secara jelas menyatakan tidak perlu melampirkan surat pernyataan......

kalau bapak Aditama yakin benar.sanggah saja.kalau sdh ada jawaban sanggah tapi tidak puas dan masih sangat yakin benar.sanggah banding.
ghevi
Newbie
Newbie
 
Post: 77
Bergabung: 26 Apr 2011, 21:55

Re: SURAT PERNYATAAN

Postoleh max modi » 28 Apr 2012, 19:00

silahkan di sanggah Pak..
No 1 & 2 tidak perlu di buat, karena sudah ada dalam Isian Kualifikasi,.
No. 3, Sejak terbitnya Perpres 54 ini, sudah tidak ada lagi yang namanya Surat Kebenaran Dokumen, karena sekarang
Panitia di wajibkan melakukan pembuktian kualifikasi.
Semoga Panitia mau berbesar hati mengakui kekhilafannya.
:haix:
max modi
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 414
Bergabung: 01 Apr 2011, 05:32

Re: SURAT PERNYATAAN

Postoleh Hana » 28 Apr 2012, 19:46

Aditama menulis:Menaggapi jawaban oleh Hana dan Wandikon, kalau menurut kami seharusnya perusahaan tidak digugurkan karena ini lelang eproc bukan non eproc dan tidak sesuai Perka LKPP No.1/2011 lampiran V. 2. C6 secara jelas menyatakan tidak perlu melampirkan surat pernyataan......

Pada saat evaluasi apa anda dinyatakan gugur? administrasi, teknis, harga atau kualifikasi? :huh:
Hana
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 140
Bergabung: 12 Apr 2011, 10:41

Re: SURAT PERNYATAAN

Postoleh Wandikon » 28 Apr 2012, 20:53

max modi menulis:silahkan di sanggah Pak..
No 1 & 2 tidak perlu di buat, karena sudah ada dalam Isian Kualifikasi,.
No. 3, Sejak terbitnya Perpres 54 ini, sudah tidak ada lagi yang namanya Surat Kebenaran Dokumen, karena sekarang
Panitia di wajibkan melakukan pembuktian kualifikasi.
Semoga Panitia mau berbesar hati mengakui kekhilafannya.
:haix:


Setuju untuk disanggah..........karena kalau terjadi sanggah dan boleh kita berandai-andai untuk item 1&2 sbb :

Materi Sanggah : Panitia/ulp telah melakukan kesalahan prosedur telah menggugurkan dengan alasan tidak menyampaikan surat pernyataan 1&2 diatas, dimana hal ini bertentangan dengan Perka LKPP no.1/2011 Bagian V.2.c.6 yang secara jelas bunyinya.............dst.

Jawaban Sanggah : kami telah melakukan evaluasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan BAB VIII Tatacara Evaluasi kualifikasi pada poin 2&3, sebagaimana SBD yang ditetapkan oleh Perka LKPP no.5/2011 tentang standar dokumen pengadaan..........dst

Jadi akan lucu dan menarik.... :blur:

Untuk Item 3......setuju
Wandikon
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 195
Bergabung: 13 Feb 2012, 19:22

Re: SURAT PERNYATAAN

Postoleh Hana » 28 Apr 2012, 21:50

Wandikon menulis:
Hana menulis:Coba jawab:
Untuk diketahui bahwa dokumen pengadaan meliputi dokumen pemilihan dan dokumen kualifikasi. Dokumen pemilihan terkait dengan substansi penawaran atas barang/jasa sedangkan dokumen kualifikasi terkait dengan "kapasitas" perusahaan yang melakukan penawaran.
Evaluasi dokumen penawaran meliputi administrasi (kelengkapan surat penawaran: tanggal surat, masa berlaku penawaran, jangka waktu pelaksanaan yang ditawarkan, jaminan penawaran, surat pernyataan, dll) , teknis (detail barang/jasa) dan harga (nilai penawaran).
Ketentuan tentang tatacara evaluasi biasanya sudah tertulis lengkap dalam dokumen pengadaan.
Dalam kasus Saudara kemungkinan gugur saat evaluasi administrasi karena tidak melampirkan surat pernyataan yang diminta terkait penawaran yang diajukan.
CMIIW :hi:


tentang menyampaikan Surat pernyataan tersebut masih tertuang pada SBD BAB VIII Tata Cara Evaluasi Kualifikasi padahal pada Perka LKPP No.1/2011 lampiran V. 2. C6 secara jelas menyatakan tidak perlu melampirkan....memang terjadi kontradiktif........ :huh:
Karena diatur pada tatacara evaluasi kualifikasi, maka seharusnya tidak dievaluasi pada tahapan administrasi....
demikian mohon dikoreksi kalau salah . TKS

Menurut saya, yang menjadi panduan penilaian panitia/pokja ULP adalah dokumen pengadaan yang telah ditetapkan bukan SBD. Dokumen pengadaan itu pula yang kemudian dijadikan dasar bagi penyedia utk melakukan penawaran (biasanya tertulis dalam surat penawaran "Sehubungan dengan pengumuman pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan nomor: _________________ tanggal ______________ dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan, Berita Acara Pemberian Penjelasan [dan adendum Dokumen Pengadaan], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan ......dst). Terlepas dokumen pengadaan menyalahi perpres atau tidak, apabila penyedia melakukan penawaran tidak sesuai dokumen pengadaan maka penawarannya dapat dipastikan jaka sembung alias tidak nyambung. Dan panitia/pokja ULP sudah pasti memberinya :red:
Hana
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 140
Bergabung: 12 Apr 2011, 10:41

tulis komentar

Berikutnya

Kembali ke Barang

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 1 tamu