SUB BIDANG

Diskusi tentang pengadaan barang berdasarkan Perpres 54/2010
Titiek
Newbie
Newbie
Posts: 63
Joined: 05 May 2011, 10:54

SUB BIDANG

Postby Titiek » 22 May 2012, 13:20

Pada paket Pengadaan Alat tulis kantor dg anggaran Rp. 600 juta, panitia mansyaratkan Bidang Pemasokan Barang dengan sub bidang Alat tulis kantor. menurut kami selaku rekanan adalah :
1. Panitia sudah keliru dalam hal ini karena berdasarkan pasal 19 ayat 1, untuk paket usaha kecil yg diminta hanya Bidang tidak perlu sub bidang
2. Dari beberapa SBU yg dikeluarkan LPJK belum ada bidang Pemasokan barang dan dari yang dikeluarkan perizinan berupa SITU hanya bidang perdagangan umum
3. Panitia tdk meminta dukungan distributor berarti yg diarahkan hanya untuk distributor
jadi berdasarkan hal trsbt, rekanan menyatakan bahwa panitia melanggar Pepres 54/2010, dan melakukan diskriminasi dg persyaratan tsb serta memperkecil persaingan usaha dan tidak memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada usaha kecil untuk mendapatkan pekerjaan ini.
Mohon tanggapan dari rekan-rekan dan apa yg harus rekanan lakukan menghadapi ini. Apakah tetap ikut pada paket ini meski bidangnya bukan bidang yg diminta (bidang rekanan umumnya : bidang perdagangan umum) ?

User avatar
khalid
Site Admin
Site Admin
Posts: 4210
Joined: 30 Mar 2011, 21:26
Location: DKI Jakarta
Contact:

Re: SUB BIDANG

Postby khalid » 22 May 2012, 17:34

Titiek wrote:Pada paket Pengadaan Alat tulis kantor dg anggaran Rp. 600 juta, panitia mansyaratkan Bidang Pemasokan Barang dengan sub bidang Alat tulis kantor. menurut kami selaku rekanan adalah :
1. Panitia sudah keliru dalam hal ini karena berdasarkan pasal 19 ayat 1, untuk paket usaha kecil yg diminta hanya Bidang tidak perlu sub bidang
2. Dari beberapa SBU yg dikeluarkan LPJK belum ada bidang Pemasokan barang dan dari yang dikeluarkan perizinan berupa SITU hanya bidang perdagangan umum
3. Panitia tdk meminta dukungan distributor berarti yg diarahkan hanya untuk distributor
jadi berdasarkan hal trsbt, rekanan menyatakan bahwa panitia melanggar Pepres 54/2010, dan melakukan diskriminasi dg persyaratan tsb serta memperkecil persaingan usaha dan tidak memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada usaha kecil untuk mendapatkan pekerjaan ini.
Mohon tanggapan dari rekan-rekan dan apa yg harus rekanan lakukan menghadapi ini. Apakah tetap ikut pada paket ini meski bidangnya bukan bidang yg diminta (bidang rekanan umumnya : bidang perdagangan umum) ?


1. Betul. Sub bidang hanya untuk paket non kecil sehingga persyaratan sub bidang dari panitia melanggar Pasal 19 Ayat 1 Huruf g
2. Pengadaan barang tidak membutuhkan SBU. SBU adalah sertifikat untuk jasa konstruksi. Cukup menggunakan SIUP
3. Tidak adanya dukungan distributor bukan berarti diarahkan untuk distributor. Jadi kalau perusahaan anda mampu memasukkan barang yang diminta, maka tidak perlu repot-repot meminta dukungan. Cukup spek yang diminta dipenuhi saja.
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====

Heroin Putra
Newbie
Newbie
Posts: 32
Joined: 03 Apr 2012, 11:15

Re: SUB BIDANG

Postby Heroin Putra » 15 Aug 2012, 11:09

khalid wrote:
Titiek wrote:Pada paket Pengadaan Alat tulis kantor dg anggaran Rp. 600 juta, panitia mansyaratkan Bidang Pemasokan Barang dengan sub bidang Alat tulis kantor. menurut kami selaku rekanan adalah :
1. Panitia sudah keliru dalam hal ini karena berdasarkan pasal 19 ayat 1, untuk paket usaha kecil yg diminta hanya Bidang tidak perlu sub bidang
2. Dari beberapa SBU yg dikeluarkan LPJK belum ada bidang Pemasokan barang dan dari yang dikeluarkan perizinan berupa SITU hanya bidang perdagangan umum
3. Panitia tdk meminta dukungan distributor berarti yg diarahkan hanya untuk distributor
jadi berdasarkan hal trsbt, rekanan menyatakan bahwa panitia melanggar Pepres 54/2010, dan melakukan diskriminasi dg persyaratan tsb serta memperkecil persaingan usaha dan tidak memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada usaha kecil untuk mendapatkan pekerjaan ini.
Mohon tanggapan dari rekan-rekan dan apa yg harus rekanan lakukan menghadapi ini. Apakah tetap ikut pada paket ini meski bidangnya bukan bidang yg diminta (bidang rekanan umumnya : bidang perdagangan umum) ?


1. Betul. Sub bidang hanya untuk paket non kecil sehingga persyaratan sub bidang dari panitia melanggar Pasal 19 Ayat 1 Huruf g
2. Pengadaan barang tidak membutuhkan SBU. SBU adalah sertifikat untuk jasa konstruksi. Cukup menggunakan SIUP
3. Tidak adanya dukungan distributor bukan berarti diarahkan untuk distributor. Jadi kalau perusahaan anda mampu memasukkan barang yang diminta, maka tidak perlu repot-repot meminta dukungan. Cukup spek yang diminta dipenuhi saja.


Pak Khalid, mohon dasar bahwa Pengadaan barang tidak membutuhkan SBU sebagaimana point 2. Karena di kota kami ada pengadaan barang, namun meminta SBU (Sertifikat Badan Usaha) : Pembangunan Kapal dan Alat Apung Lainnya. Padahal Pengadaan tersebut jelas tertulis Pengadaan Barang.

Adimas Saputra
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
Posts: 126
Joined: 03 Jan 2013, 23:48

Re: SUB BIDANG

Postby Adimas Saputra » 23 Jan 2013, 07:54

SBU hanya digunakan untuk pengadaan jasa konstruksi.

kalau untuk pengadaan barang mungkin mengunakan sertifikat kompetensi dari asosiasi pengadaan barang seperti KADIN, ARDIN, ASPANJI.
tapi dasarnya apa ya? ada yang tau mohon dijelaskan

Khairil Khai
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
Posts: 370
Joined: 31 Mar 2011, 05:32

Re: SUB BIDANG

Postby Khairil Khai » 23 Jan 2013, 14:26

Titiek wrote:Pada paket Pengadaan Alat tulis kantor dg anggaran Rp. 600 juta, panitia mansyaratkan Bidang Pemasokan Barang dengan sub bidang Alat tulis kantor. menurut kami selaku rekanan adalah :
1. Panitia sudah keliru dalam hal ini karena berdasarkan pasal 19 ayat 1, untuk paket usaha kecil yg diminta hanya Bidang tidak perlu sub bidang
2. Dari beberapa SBU yg dikeluarkan LPJK belum ada bidang Pemasokan barang dan dari yang dikeluarkan perizinan berupa SITU hanya bidang perdagangan umum
3. Panitia tdk meminta dukungan distributor berarti yg diarahkan hanya untuk distributor
jadi berdasarkan hal trsbt, rekanan menyatakan bahwa panitia melanggar Pepres 54/2010, dan melakukan diskriminasi dg persyaratan tsb serta memperkecil persaingan usaha dan tidak memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada usaha kecil untuk mendapatkan pekerjaan ini.
Mohon tanggapan dari rekan-rekan dan apa yg harus rekanan lakukan menghadapi ini. Apakah tetap ikut pada paket ini meski bidangnya bukan bidang yg diminta (bidang rekanan umumnya : bidang perdagangan umum) ?


saya rasa antara penyedia dan Panitia juga belum memahami mengenai Pengadaan barang.
merujuk pada Perpres 70 tahun 2012 Pasal 19 ayat 1 bahwa
Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan salah satunya adalah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha


salah satu peraturan dlam kegiatan usaha perdagangan adalah Permendag Nomor 09/M-DAG/PER/3/2006 tentang KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN.
dalam pasal 1 ayat 5 berbunyi:
Surat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

dalam lampiran permohonan pengajuan SIUP terdapat hal sbb:
Image
sehingga jelas dalam SIUP terdapat Bidang Usaha dan Jenis Barang/Dagangan Utama.
Permendag 09/M-DAG/PER/3/2006 telah dirubah dengan Permendag 46/M-DAG/PER/9/2009 tetapi hal-hal seperti diatas tidak ada perubahan.
Dalam Permendag 46/M-DAG/PER/9/2009 Pasal 5 disana ada larangan-larangan.
Image
oleh karena itu dalam hal pengadaan barang seharusnya Panitia mensyaratkan:
SIUP dengan Bidang Usaha dan Jenis Barang/Dagangan Utama.
sedangkan Bidang Usaha dapat mengikuti klasifikasi baku (KLBI 2009).
banyak Panitia salh kaprah dalam Dokumen Pemilihannya menuliskan Sub Bidang, padahal yg dimaksud adalah Jenis Barang/Dagangan Utama.

semoga penjelasan ini menjadi pencerahan.

User avatar
aiririah
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
Posts: 1241
Joined: 10 Sep 2011, 10:46

Re: SUB BIDANG

Postby aiririah » 25 Jan 2013, 09:01

Khairil Khai wrote:
Titiek wrote:Pada paket Pengadaan Alat tulis kantor dg anggaran Rp. 600 juta, panitia mansyaratkan Bidang Pemasokan Barang dengan sub bidang Alat tulis kantor. menurut kami selaku rekanan adalah :
1. Panitia sudah keliru dalam hal ini karena berdasarkan pasal 19 ayat 1, untuk paket usaha kecil yg diminta hanya Bidang tidak perlu sub bidang
2. Dari beberapa SBU yg dikeluarkan LPJK belum ada bidang Pemasokan barang dan dari yang dikeluarkan perizinan berupa SITU hanya bidang perdagangan umum
3. Panitia tdk meminta dukungan distributor berarti yg diarahkan hanya untuk distributor
jadi berdasarkan hal trsbt, rekanan menyatakan bahwa panitia melanggar Pepres 54/2010, dan melakukan diskriminasi dg persyaratan tsb serta memperkecil persaingan usaha dan tidak memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada usaha kecil untuk mendapatkan pekerjaan ini.
Mohon tanggapan dari rekan-rekan dan apa yg harus rekanan lakukan menghadapi ini. Apakah tetap ikut pada paket ini meski bidangnya bukan bidang yg diminta (bidang rekanan umumnya : bidang perdagangan umum) ?


saya rasa antara penyedia dan Panitia juga belum memahami mengenai Pengadaan barang.
merujuk pada Perpres 70 tahun 2012 Pasal 19 ayat 1 bahwa
Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan salah satunya adalah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha


salah satu peraturan dlam kegiatan usaha perdagangan adalah Permendag Nomor 09/M-DAG/PER/3/2006 tentang KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN.
dalam pasal 1 ayat 5 berbunyi:
Surat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

dalam lampiran permohonan pengajuan SIUP terdapat hal sbb:
Image
sehingga jelas dalam SIUP terdapat Bidang Usaha dan Jenis Barang/Dagangan Utama.
Permendag 09/M-DAG/PER/3/2006 telah dirubah dengan Permendag 46/M-DAG/PER/9/2009 tetapi hal-hal seperti diatas tidak ada perubahan.
Dalam Permendag 46/M-DAG/PER/9/2009 Pasal 5 disana ada larangan-larangan.
Image
oleh karena itu dalam hal pengadaan barang seharusnya Panitia mensyaratkan:
SIUP dengan Bidang Usaha dan Jenis Barang/Dagangan Utama.
sedangkan Bidang Usaha dapat mengikuti klasifikasi baku (KLBI 2009).
banyak Panitia salh kaprah dalam Dokumen Pemilihannya menuliskan Sub Bidang, padahal yg dimaksud adalah Jenis Barang/Dagangan Utama.

semoga penjelasan ini menjadi pencerahan.

Penjelasan yang sangat bagus, wajib dibaca panitia pengadaan dibidang pengadaan barang, khususnya yang tahun 2014 akan menjadi pokja pengadaan barang ULP . . . .
mottoku adalah : aiririah

User avatar
kujang101
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
Posts: 1305
Joined: 06 Apr 2011, 16:30

Re: SUB BIDANG

Postby kujang101 » 25 Jan 2013, 11:17

Khairil Khai wrote:
Titiek wrote:Pada paket Pengadaan Alat tulis kantor dg anggaran Rp. 600 juta, panitia mansyaratkan Bidang Pemasokan Barang dengan sub bidang Alat tulis kantor. menurut kami selaku rekanan adalah :
1. Panitia sudah keliru dalam hal ini karena berdasarkan pasal 19 ayat 1, untuk paket usaha kecil yg diminta hanya Bidang tidak perlu sub bidang
2. Dari beberapa SBU yg dikeluarkan LPJK belum ada bidang Pemasokan barang dan dari yang dikeluarkan perizinan berupa SITU hanya bidang perdagangan umum
3. Panitia tdk meminta dukungan distributor berarti yg diarahkan hanya untuk distributor
jadi berdasarkan hal trsbt, rekanan menyatakan bahwa panitia melanggar Pepres 54/2010, dan melakukan diskriminasi dg persyaratan tsb serta memperkecil persaingan usaha dan tidak memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada usaha kecil untuk mendapatkan pekerjaan ini.
Mohon tanggapan dari rekan-rekan dan apa yg harus rekanan lakukan menghadapi ini. Apakah tetap ikut pada paket ini meski bidangnya bukan bidang yg diminta (bidang rekanan umumnya : bidang perdagangan umum) ?


saya rasa antara penyedia dan Panitia juga belum memahami mengenai Pengadaan barang.
merujuk pada Perpres 70 tahun 2012 Pasal 19 ayat 1 bahwa
Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan salah satunya adalah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha


salah satu peraturan dlam kegiatan usaha perdagangan adalah Permendag Nomor 09/M-DAG/PER/3/2006 tentang KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN.
dalam pasal 1 ayat 5 berbunyi:
Surat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

dalam lampiran permohonan pengajuan SIUP terdapat hal sbb:
Image
sehingga jelas dalam SIUP terdapat Bidang Usaha dan Jenis Barang/Dagangan Utama.
Permendag 09/M-DAG/PER/3/2006 telah dirubah dengan Permendag 46/M-DAG/PER/9/2009 tetapi hal-hal seperti diatas tidak ada perubahan.
Dalam Permendag 46/M-DAG/PER/9/2009 Pasal 5 disana ada larangan-larangan.
Image
oleh karena itu dalam hal pengadaan barang seharusnya Panitia mensyaratkan:
SIUP dengan Bidang Usaha dan Jenis Barang/Dagangan Utama.
sedangkan Bidang Usaha dapat mengikuti klasifikasi baku (KLBI 2009).
banyak Panitia salh kaprah dalam Dokumen Pemilihannya menuliskan Sub Bidang, padahal yg dimaksud adalah Jenis Barang/Dagangan Utama.

semoga penjelasan ini menjadi pencerahan.

Masalahnya adalah bidang usaha yang tertera di SIUP terlalu luas dan kadang kala bahkan ada yang sapu jagat, kalau dihiperbolakan: dari jual ATK sampai perlengkapan pesawar terbang bisa dibikin di SIUP.


Return to “Barang”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest