Penunjukan Langsung Pengadaan Mobil

[maz kidid]

Oh ya pak, sy jg pengalaman dngn teman yg melakukan proses penunjukan langsung pengadaan mobil dinas jenis Toyota Innova di Sulawesi Selatan berdasarkan harga resmi yang dikeluarkan oleh dealer Toyota, dan saat ini proses sdh selesai dilaksanakan dan mobil dinasnya telah diterima oleh pengguna jasa. Apakah itu sudah menyalahi Perpres 54/2010 karena berbicara aturan hukum bisa sj berbeda berdasarkan interpretasi masing2 pihak. Klo memang prosesnya sudah terlanjurnya menyalahi perpres 54/2010 , apa yang harus dilakukan ?

Ya paling jadi temuan pada saat pemeriksaan

Nah menarik topik ini, kalau sudah menjadi temuan, apa yang harus dilakukan dan siapakah yang harus dipersalahkan??? panitia/rekanan pemenang/PPK atau ada yang lain.. Lalu, resiko terburuk apa yang akan dialaminya?? apakah lelang dibatalkan atau dana ditarik kembali, padahal proses sudah selesai dan semua pihak terkait menyetujuinya.
Mohon penjelasan tambahannya.. Terima kasih..

[Ali Baba]

kami didaerah cenderung menunggu...e-catalog... kl mau skrg....lelang umum/sederhana..... dan dok. pengadaan langsung jg blum...jd lebih tidak efisien dan efektif... kesannya memperlambat...bagaimana???

[dex]

Kenapa harus pengadaan langsung bos? Apakah ada kendala dgn pelelangan umum metode pascakualifikasi/ sist.gugur,.;>

[Ali Baba]

Kenapa harus pengadaan langsung bos? Apakah ada kendala dgn pelelangan umum metode pascakualifikasi/ sist.gugur,.;>

maksudnya e-catalog...dan... SDP pengadaan langsung blum di publish oleh LKPP.... jadi lambat gitu...

[Roy Rochananto]

Oh ya pak, sy jg pengalaman dngn teman yg melakukan proses penunjukan langsung pengadaan mobil dinas jenis Toyota Innova di Sulawesi Selatan berdasarkan harga resmi yang dikeluarkan oleh dealer Toyota, dan saat ini proses sdh selesai dilaksanakan dan mobil dinasnya telah diterima oleh pengguna jasa. Apakah itu sudah menyalahi Perpres 54/2010 karena berbicara aturan hukum bisa sj berbeda berdasarkan interpretasi masing2 pihak. Klo memang prosesnya sudah terlanjurnya menyalahi perpres 54/2010 , apa yang harus dilakukan ?

Ya paling jadi temuan pada saat pemeriksaan

Nah menarik topik ini, kalau sudah menjadi temuan, apa yang harus dilakukan dan siapakah yang harus dipersalahkan??? panitia/rekanan pemenang/PPK atau ada yang lain.. Lalu, resiko terburuk apa yang akan dialaminya?? apakah lelang dibatalkan atau dana ditarik kembali, padahal proses sudah selesai dan semua pihak terkait menyetujuinya.
Mohon penjelasan tambahannya.. Terima kasih..

Tentunya temuan yang utama adalah menyalahi Penjelasan Perpres 54/2010 Pasal 38 Ayat 5 Huruf e
Namun demikian semuanya dikembalikan kepada, apakah terjadi kerugian negara?
Bagaimana caranya membuktikan terjadinya kerugian negara?

[burhan]

Tentunya temuan yang utama adalah menyalahi Penjelasan Perpres 54/2010 Pasal 38 Ayat 5 Huruf e
Namun demikian semuanya dikembalikan kepada, apakah terjadi kerugian negara?
Bagaimana caranya membuktikan terjadinya kerugian negara?

tidak ada kerugian negara, ujung-ujungnya PTUN dengan aduan perdata, paling kena sanksi teguran atau tidak boleh jadi panitia lagi, lumayan bagi yang sudah tidak berminat

[Kunkun]

Mas Khalid, untuk pengadaan mobil baik secara lelang umum maupun penunjukan langsung, untuk menyusun HPS-nya bagaimana? Karena setiap kali datang ke dealer kita mendapat price list untuk plat hitam (on the road) dan untuk plat merah (bila diminta), kita tidak mengetahui persis komponen harga dari price list tersebut bahkan kadang2 harga yang disampaikan khususnya plat merah persentase penurunan harga (karena bebas BBN dan PPh) dari plat hitam berbeda-beda masing2 dealer (ada indikasi permainan harga). Bila kita mengacu harga rata-rata yang diberikan tersebut, apakah sudah tepat?. Apa boleh memasukkan komponen keuntungan dan overhead (khusus lelang umum) sebagaimana dalam perpres 54. Misalnya boleh, berapa persen wajarnya (misalnya harga mobil 200 - 300 jt).
Terima kasih.

[khalid]

Mas Khalid, untuk pengadaan mobil baik secara lelang umum maupun penunjukan langsung, untuk menyusun HPS-nya bagaimana? Karena setiap kali datang ke dealer kita mendapat price list untuk plat hitam (on the road) dan untuk plat merah (bila diminta), kita tidak mengetahui persis komponen harga dari price list tersebut bahkan kadang2 harga yang disampaikan khususnya plat merah persentase penurunan harga (karena bebas BBN dan PPh) dari plat hitam berbeda-beda masing2 dealer (ada indikasi permainan harga). Bila kita mengacu harga rata-rata yang diberikan tersebut, apakah sudah tepat?. Apa boleh memasukkan komponen keuntungan dan overhead (khusus lelang umum) sebagaimana dalam perpres 54. Misalnya boleh, berapa persen wajarnya (misalnya harga mobil 200 - 300 jt).
Terima kasih.

Karena lelang kendaraan bermotor dilakukan antar dealer, maka silakan menggunakan price list yang sudah ada sebagai HPS. Tidak perlu memasukkan keuntungan + overhead lagi karena di dalam price list itu sudah pasti ada keuntungan dealer.

Kecuali kalau pengadaannya di kabupaten yang jauh dari ibukota propinsi, bisa dimasukkan biaya komponen pengiriman.

[zulkifli]

Pak Khalid dan anggota forum Yth, kami sedang memproses pengadaan mobil dinas kantor dengan metode penunjukan langsung.Mohon yg sudah berpengalaman dg Perpres 54 2010 dapat membagi pengalamannya, contoh dokumen, Surat kontrak dll . contoh kontrak yang sudah jadi mulai dari proses awal sampai akhir mohon ke email saya, sulbar33@gmail.com.
Terima Kasih buat semua..

[eko achmad santoso]

istri saya di kemenag dapat price list harga kendaraan utk pemerintah dan sdh konsultasi dengan LKPP ternyata price list itu bisa digunakan. mgkn survey aja langsung ke dealer2 yg sdh punya GSO dan minta ketetapan dari LKPP