dok pengadaan langsung

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang pengadaan barang berdasarkan Perpres 54/2010

dok pengadaan langsung

Postoleh rudy capil » 03 Mei 2011, 10:07

apakah dokumen pada pengadaan langsung/penunjukan langsung dibawah 100jt sama dengan standar dokumen pengadaan pascakualifikasi pd perpres 54 th2010?
rudy capil
Newbie
Newbie
 
Post: 4
Bergabung: 03 Mei 2011, 09:29

Re: dok pengadaan langsung

Postoleh Chairul Fuad » 03 Mei 2011, 10:14

rudy capil menulis:apakah dokumen pada pengadaan langsung/penunjukan langsung dibawah 100jt sama dengan standar dokumen pengadaan pascakualifikasi pd perpres 54 th2010?


sdr rudy, semua ada disini
http://www.lkpp.go.id/v2/contentlist-de ... 9775763951
Chairul Fuad
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 144
Bergabung: 31 Mar 2011, 10:06

Re: dok pengadaan langsung

Postoleh rudy capil » 03 Mei 2011, 11:52

trims' atas infonya ya.....................sangat membantu
rudy capil
Newbie
Newbie
 
Post: 4
Bergabung: 03 Mei 2011, 09:29

Re: dok pengadaan langsung

Postoleh rudy capil » 04 Mei 2011, 07:47

Berdasarkan Perpres 54, Pengadaan Langsung memiliki ketentuan merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I (pasal 39) yg pd penjelasannya untuk kebutuhan rutin dan tidak menambah aset atau kekayaan. yang ingin sy tanyakan jika pengadaan komputer dan motor yg nilainya kurang dari 100jt,jenis pengadaan apa yg sy gunakan? mohon penjelasannya
rudy capil
Newbie
Newbie
 
Post: 4
Bergabung: 03 Mei 2011, 09:29

Re: dok pengadaan langsung

Postoleh khalid » 04 Mei 2011, 08:28

rudy capil menulis:Berdasarkan Perpres 54, Pengadaan Langsung memiliki ketentuan merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I (pasal 39) yg pd penjelasannya untuk kebutuhan rutin dan tidak menambah aset atau kekayaan. yang ingin sy tanyakan jika pengadaan komputer dan motor yg nilainya kurang dari 100jt,jenis pengadaan apa yg sy gunakan? mohon penjelasannya


Silakan dibaca http://khalidmustafa.info/?p=1380
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4123
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

Re: dok pengadaan langsung

Postoleh abdurahman » 04 Mei 2011, 11:44

Saya sudah mendapatkan SBD untuk Pengadaan Langsung dar LKPP, namun saya merasa bingung karena pada SBD untuk Pengadaan Barang tidak ada bagian yang mengatur format penawaran (surat penawaran, isian kualifikasi dan fakta integritas), pada SBD lainnya (Konstruksi, Konsultansi & Jasa Lainnya) juga tidak ada form isian kualifikasi. Apakah untuk kualifikasi calon penyedia jasa tidak perlu dilakukan dengan menyerahkan isian kualifikasi? Bagaimana kalau nanti dalam pemeriksaan oleh auditor (BPK, BPKP, Inspektorat) lalu menanyakan berkas tentang kualifikasi penyedia jasa (apakah telah memenuhi Perpres 54/2010 pasal 19 ayat 1 huruf a s/d o) berkas apa yang harus diperlihatkan kepada mereka?
Ada yang bisa bantu menjelaskan :?:
Salam Hangat


Abdurahman
Avatar pengguna
abdurahman
Newbie
Newbie
 
Post: 18
Bergabung: 14 Apr 2011, 14:24
Lokasi: Kabupaten Pontianak

Re: dok pengadaan langsung

Postoleh Khairil Khai » 04 Mei 2011, 16:23

sebagian diskusi SBD pengadaan langsung barang ada disini :
http://forum.pengadaan.org/phpbb/viewtopic.php?f=5&t=416&start=10

di lampiran II Perpres 54 utk pengadaan barang dgn metode Pengadaan langsung belum ada referensi mengenai Undangan & Pemasukan penawaran.
ingat Gunakan Perpres 54 Distribusi II seperti contoh link diatas. krn ada yg ngotot ktnya ada referensinya. yg digunakan referensi biasanya 10.b dokumen Pemilihan. pdhl di Perpres 54 Distribusi II sudah tdk ada kata2 pengadaan langsung.

penafsiran dari LKPP mengenai pengadaan langsung silakan baca link : http://www.lkpp.go.id/v2/konsultasi/index.php?mod=browseP&pid=178#q_1
point pentingnya adalah :
Mekanisme Pengadaan Langsung
    1. Sebelum dilakukan Pengadaan Langsung, maka PPK harus menetapkan terlebih dahulu spesifikasi teknis dan HPS pekerjaan tersebut, serta menetapkan rancangan SPK bilamana pengadaan tersebut bernilai di atas Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). HPS sudah memperhitungkan keuntungan yang wajar, PPN dan biaya overhead. HPS dapat menggunakan kontrak dengan penyedia jasa sebelumnya yang sejenis dan harganya masih valid;
    2. Pejabat Pengadaan kemudian menyusun dokumen pengadaan beserta lampirannya yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan SPK antara PPK dengan Penyedia. Dokumen pengadaan langsung yang disiapkan pejabat pengadaan pada prinsipnya sama dengan dokumen untuk pelelangan umum dengan pascakualifikasi terdiri dari dua (2) yaitu dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan, khususnya untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultasi. Perbedaannya terletak pada bagian IKPP, dimana tidak terdapat tahapan aanwijzing, pemasukan dan pembukaan penawaran, penetapan pemenang serta sanggahan sebagaimana dilakukan pada pelelangan umum;
    3. Dalam hal pelaksanaan pengadaan langsung merupakan pengadaan barang, maka pengadaan/pembelian barang tersebut tidak harus dilaksanakan oleh PPK dan/atau Pejabat Pengadaan. Pejabat Pengadaan dapat melakukan transaksi atau menunjuk staf lainnya. Namun Pejabat Pengadaan tetap bertanggung jawab terhadap proses penetapan penyedia tersebut. Sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab pada proses pengadaan langsung tersebut khususnya proses pembayaran, baik untuk pembayaran yang menggunakan bukti pembayaran, kuitansi maupun Surat Perintah Kerja/SPK (pasal 55 ayat (1));
    4. Sedangkan pemilihan penyedia untuk pengadaan langsung pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultasi, Pejabat Pengadaan melakukan survei untuk mendapatkan sekurang-kurangnya dari 2 (dua) informasi harga dari Penyedia yang berbeda (pasal 57 ayat (5)). Penyedia harus merinci Daftar Kegiatan atau Daftar Kuantitas Harga untuk pekerjaan tersebut, bilamana menggunakan kontrak harga satuan. Pejabat Pengadaan selanjutnya melakukan klarifikasi dan negosiasi dengan penyedia yang memberikan harga yang terbaik (terendah dan responsif);
    5. Di dalam melakukan survey harga pasar kepada penyedia jasa, Pejabat Pengadaan dapat meminta penawaran dari Penyedia sebelumnya yang digunakan oleh PPK untuk menetapkan HPS. Selanjutnya Pejabat Pengadaan membandingkan penawaran tersebut sekurang-kurangnya dengan 1 (satu) informasi harga lainnya;
    6. Penilaian kualifikasi untuk pengadaan langsung tidak seperti pembuktian kualifikasi pada proses pelelangan/seleksi. Penyedia cukup menyampaikan data-data yang dibutuhkan untuk membuktikan kemampuannya dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut kepada Pejabat Pengadaan sebagai pihak yang berwenang untuk menetapkan penyedia. Penyedia tidak diharuskan mengisi isian form kualifikasi. Meskipun demikian calon penyedia harus memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam pasal 19, sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang diberikan;
    7. Pejabat Pengadaan tidak diharuskan menyusun dokumen pengadaan untuk Pengadaan Langsung sebagaimana Standar Dokumen Pengadaan untuk Pelelangan/Seleksi yang ada di website LKPP. Dokumen Pengadaan untuk pekerjaan yang bernilai sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lebih sederhana, dimana sekurang-kurangnya terdiri dari HPS, spesifikasi teknis dan jadwal waktu pengiriman/penyelesaian pekerjaan. Namun Pejabat Pengadaan harus melakukan survey harga pasar untuk pekerjaan dimaksud.

Tahapan Pengadaan Langsung
    1. PPK membuat HPS, spesifikasi teknis dan rancangan SPK. Pejabat Pengadaan menyusun dokumen pengadaan;
    2. Pejabat Pengadaan tidak diharuskan menyusun dokumen pengadaan untuk Pengadaan Langsung sebagaimana Standar Dokumen Pengadaan untuk Pelelangan/Seleksi. Dokumen Pengadaan untuk pekerjaan yang bernilai sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lebih sederhana, dimana sekurang-kurangnya terdiri dari HPS, spesifikasi teknis dan jadwal waktu pengiriman/ penyelesaian pekerjaan;
    3. Pejabat Pengadaan membuat Surat Permintaan Informasi Harga sekurang-kurangya kepada 2 (dua) calon penyedia atau melakukan survei untuk mendapatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) informasi harga;
    4. Pejabat Pengadaan membandingkan informasi harga yang diperoleh dengan HPS yang ditetapkan oleh PPK. Bilamana penawaran (informasi) harga yang diperoleh melebihi HPS, maka Pejabat Pengadaan mencari penyedia lain;
    5. Setelah diperoleh Penyedia yang memenuhi persyaratan, maka Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi, klarifikasi dan negosiasi penawaran kepada calon Penyedia yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi Harga;
    6. Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung kepada PPK;
    7. Pejabat Pengadaan membuat surat Penetapan Penyedia;
    8. PPK selanjutnya membuat SPPBJ;
    9. PPK dan Penyedia menandatangani SPK (bila menggunakan SPK).

yg perlu kita cermati diatas untuk tahapan pengadaan langsung point 3. kata2 Pejabat Pengadaan membuat Surat Permintaan Informasi Harga sekurang-kurangya kepada 2 (dua) calon penyedia bisa diartinya undangan agar penyedia menyampaikan penawaran.

pada mekanisme pengadaan langsung point 6 bisa diambil kesimpulan bahwa pd saat melakukan Klarifikasi, kualifikasi Penyedia cukup disampaikan & tdk perlu mengisi Formulir kualifikasi spt yg ada di SBD Pelelangan.
oleh krn itu di SBD Pengadaan langsung tdk ada contoh formulir kualifikasi beserta penilaian kualifikasinya.

kesimpulannya:
1. klo dirasa perlu penawaran penyedia maka pejabat pengadaan dapat membuat Surat Permintaan Informasi Harga yg nantinya penyedia membuat Informasi Harga berupa dokumen penawaran. tentunya dlm Surat Permintaan Informasi Harga dijelaskan informasi spt apa yg pejabat butuhkan.
2. data2 kualifikasi yg dibutuhkan bisa dimintakan oleh Pejabat Pengadaan saat Klarifikasi & negosiasi. dlm berita acara Klarifikasi & negosiasi jg disebutkan mengenai klarifikasi kualifikasi yg dibutuhkan. berkas2 copi kualifikasi dari penyedia (SIUP, NPWP dll) dijadikan Lampiran Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi. Jgn Lupa Jg Pakta Integritasnya.
Khairil Khai
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 363
Bergabung: 31 Mar 2011, 05:32

Re: dok pengadaan langsung

Postoleh abdurahman » 05 Mei 2011, 14:13

Sebagai pejabat pengadaan saya telah melaksanakan proses pengadaan langsung (barang) pada bulan pebruari 2011(saat itu belum ada contoh dokumen). Saya membuat dokumen dengan mengadaptasi dokumen yang ada dengan tetap melakukan prosedur SURVEY langsung (tidak dengan surat) calon penyedia dan harga sebelumnya. Setelah meyakini calon penyedia dapat memenuhi kualifikasi sebagai penyedia (Perpres pasal 19 ayat 1), saya langsung mengundang salah satu calon penyedia yang SAYA NILAI dapat memenuhi spesifikasi barang dan harga yang ekonomis dengan melampirkan dokumen pengadaan (termasuk isian kualifikasi, format penawaran dan fakta intergritas) untuk dapat diisi dan disampaikan sesuai jadual yang saya tetapkan (pemeriksaan berkas, klarifikasi dan negosiasi saya lakukan dalam satu hari).
Apakah prosedur yang saya lakukan ini dapat dibenarkan?
Salam Hangat


Abdurahman
Avatar pengguna
abdurahman
Newbie
Newbie
 
Post: 18
Bergabung: 14 Apr 2011, 14:24
Lokasi: Kabupaten Pontianak

Re: dok pengadaan langsung

Postoleh ERIK.MTA » 06 Mei 2011, 02:00

Setelah saya baca keterangan dari Bapak diatas..untuk dokumen kontrak (Kepres 80) pengadaan langsung tidak perlu adanya BA. Evaluasi Penawasan, BA. Aanwijzing, BA. Pembukaan sampul dan lain sebagainya seperti yang ada pada Pelelangan Umum ya..?? Trism Infonya..
ERIK.MTA
Newbie
Newbie
 
Post: 8
Bergabung: 06 Mei 2011, 01:41

Re: dok pengadaan langsung

Postoleh janto » 06 Mei 2011, 19:02

malam pak..ditempat kami telah melakukan proses pengadaan alat pengolah data (komputer) yang dibawah 100jt.
Pertanyaan kami, SBD mana yg harus kami pakai? krn yg sedang kami konsepkan dengan menggunakan SBD Penunjukan Langsung Pengadaan Barang Non Darurat.

Tks
janto
Newbie
Newbie
 
Post: 1
Bergabung: 06 Mei 2011, 18:33

tulis komentar

Berikutnya

Kembali ke Barang

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 3 tamu