Survei Harga Pasar

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang pengadaan barang berdasarkan Perpres 54/2010

Re: Survei Harga Pasar

Postoleh ndute5758 » 24 Feb 2012, 20:55

khalid menulis:
dhanu menulis:Mas Guskun,
Dalam Perka LKPP Nomor 12 tahun 2011 Lampiran 3-1 s/d 3-5 tentang Contoh format penyusunan HPS untuk pemilihan penyedia barang/jasa tidak "MENCANTUMKAN/MEMPERLIHATKAN" total keuntungan dan overhead..lalu dimana kita dapat mencantumkan/memperlihatkan total keuntungan dan overhead????


Dimasukkan dalam komponen biaya barang itu sendiri.


maaf sdikit share....maaf klo salah...
setau saya didalam lampiran 3 perka LKPP 12/2011 itu hanya merupakan CONTOH FORMAT...
bukan sebuah standar format yg harus dibuat seperti itu...
yang paling terpenting dalam penyusunan HPS adalah harga barang itu sndiri plus biaya overhead (max) 15% dan PPN 10%...
3 komponen itu yang paling penting...
menurut saya TIDAK DIHARAMKAN dalam mencantumkan biaya overhead yang wajar (maximal 15%)...
:mood:
ndute5758
Newbie
Newbie
 
Post: 26
Bergabung: 24 Feb 2012, 20:31

Re: Survei Harga Pasar

Postoleh priyantoro » 26 Feb 2012, 14:17

Masih belum terang nih pak ..... (maklum ditempat saya hujan melulu.. :mrgreen: )
Di Perpres jelas-jelas disebut dalam menyusun HPS :
1. Pajak PPn 10%,
dengan penjelasan dari rekan-2 ===> tanya dulu ke penyedia/toko apa harga sudah termasuk pajak pa belon, kalau belum..... pajak ditambahkan ....
....ok....clear
2. Keuntungan dan biaya OVERHEAD maksimal 15%,
Point 2 ini penjelasan dari rekan-2 diatas beragam dan kalau saya boleh menyimpulkan adalah "Menyesuaikan Kondisi Barangnya" , contoh :
a. barang tidak ada di Sumatra adanya di Jawa jadi ada biaya kirim ; (saya pikir ... iya kalo barangnya kecil mungkin murah ongkos kirimnya, lha kalo
barangnya segede gajah apa masuk tuh hitungan ongkos kirim yang dibatasi 15% padahal masih harus ditambah keuntungan pula)
b. barang ada di lokal setempat tapi ada biaya pemasangan/instalasi ; (apa ini masuk katagori OVERHEAD....??)
c. menurut bp. Guskun contoh OVERHEAD itu adalah biaya administrasi rekanan ; (saya kurang jelas maksudnya .... mohon dibantu diperjelas sejelas-
jelasnya :D )
d. kalau menurut senior-senior di tempat kerja saya katanya begini :
Senior : Keuntungan itu dik .... ya keuntungan rekanan/penyedia besarnya dulu rata-rata 10% dari fisik/harga barang sebelum pajak.
Saya : Kalo begitu untuk OVERHEAD-nya tinggal 5% ya mas...??
Senior : Ya mungkin begitu dik hitung-hitungannya ...
Saya : Biaya OVERHEAD itu apa sih mas...??
Senior : Kalo dulu yang masuk overhead itu biaya transport barang, biaya administrasi semuanya sampek termyn dan biaya-biaya lain
Saya : Biaya-biaya lain itu apa contohnya mas...??
Senior : Wah aku takut salah jawabnya dik ... liat aja di Perpres
Saya : Di Perpres belum ketemu juga mas ... abis bukunya tebel banget... yang ketemu ya cuma 15% itu tok...
Senior+Saya : Termenung.... ngelamun .... (sambil nunggu hujan reda) :( :(
Jadi barangkali ada rekan-rekan yang bisa mengulas lebih detil apa itu maksud point 2. Keuntungan dan biaya OVERHEAD maksimal 15% skalian jika ada sumber pedoman/petunjuk teknis nya yang bisa di share .... akan sangat membantu
Salam Pengadaan ... :hi:
priyantoro
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 308
Bergabung: 26 Mei 2011, 22:11

Re: Survei Harga Pasar

Postoleh guskun » 26 Feb 2012, 16:37

priyantoro menulis:Masih belum terang nih pak ..... (maklum ditempat saya hujan melulu.. :mrgreen: )
Di Perpres jelas-jelas disebut dalam menyusun HPS :
1. Pajak PPn 10%,
dengan penjelasan dari rekan-2 ===> tanya dulu ke penyedia/toko apa harga sudah termasuk pajak pa belon, kalau belum..... pajak ditambahkan ....
....ok....clear
2. Keuntungan dan biaya OVERHEAD maksimal 15%,
Point 2 ini penjelasan dari rekan-2 diatas beragam dan kalau saya boleh menyimpulkan adalah "Menyesuaikan Kondisi Barangnya" , contoh :
a. barang tidak ada di Sumatra adanya di Jawa jadi ada biaya kirim ; (saya pikir ... iya kalo barangnya kecil mungkin murah ongkos kirimnya, lha kalo
barangnya segede gajah apa masuk tuh hitungan ongkos kirim yang dibatasi 15% padahal masih harus ditambah keuntungan pula)
b. barang ada di lokal setempat tapi ada biaya pemasangan/instalasi ; (apa ini masuk katagori OVERHEAD....??)
c. menurut bp. Guskun contoh OVERHEAD itu adalah biaya administrasi rekanan ; (saya kurang jelas maksudnya .... mohon dibantu diperjelas sejelas-
jelasnya :D )
d. kalau menurut senior-senior di tempat kerja saya katanya begini :
Senior : Keuntungan itu dik .... ya keuntungan rekanan/penyedia besarnya dulu rata-rata 10% dari fisik/harga barang sebelum pajak.
Saya : Kalo begitu untuk OVERHEAD-nya tinggal 5% ya mas...??
Senior : Ya mungkin begitu dik hitung-hitungannya ...
Saya : Biaya OVERHEAD itu apa sih mas...??
Senior : Kalo dulu yang masuk overhead itu biaya transport barang, biaya administrasi semuanya sampek termyn dan biaya-biaya lain
Saya : Biaya-biaya lain itu apa contohnya mas...??
Senior : Wah aku takut salah jawabnya dik ... liat aja di Perpres
Saya : Di Perpres belum ketemu juga mas ... abis bukunya tebel banget... yang ketemu ya cuma 15% itu tok...
Senior+Saya : Termenung.... ngelamun .... (sambil nunggu hujan reda) :( :(
Jadi barangkali ada rekan-rekan yang bisa mengulas lebih detil apa itu maksud point 2. Keuntungan dan biaya OVERHEAD maksimal 15% skalian jika ada sumber pedoman/petunjuk teknis nya yang bisa di share .... akan sangat membantu
Salam Pengadaan ... :hi:


Jika kita menyusun HPS, kita harus membayangkan menghitung harga pokok penyedia.
contoh 2a tsb di atas :
- harga pokok penyedia adalah : harga barang franco jakarta, ongkos kirim jakarta ke lokasi, biaya instalasi dan pemasangan di lokasi. Jumlah keseluruhan saya pake istilah "jumlah 2a"
- overhead dan keuntungan setinggi2nya adalah 15% dikalikan "jumlah 2a"

contoh 2b tsb di atas
- harga pokok penyedia adalah : harga barang franco setempat, biaya instalasi dan pemasangan di lokasi. Jumlah keseluruhan saya pake istilah "jumlah 2b"
- overhead dan keuntungan setinggi2nya adalah 15% dikalikan "jumlah 2b"

apa contoh-contoh overhead ?
- biaya modal. penyedia harus membeli tunai ke pemasok, sementara pembayaran dari negara dilakukan setelah barang terpasang. ada jeda antara pembelian oleh penyedia dan pelunasan dari negara, secara ekonomi penyedia menanggung biaya modal atau bunga dari modal. komponen ini adalah bagian dari overhead
- biaya administrasi. misalnya administrasi membuat penawaran, administrasi membuat laporan dan tagihan, materai.
- biaya komunikasi. penyedia harus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, bayar tagihan telepon atau beli pulsa
Happy Procure !!!

http://guskun.com, PERTAMA menyediakan newslatter mingguan, terhubung ke seluruh social media
http://bukutender.com
http://www.carajawab.com/?id=guskun
URGENT : guskun@pengadaan.org or info@guskun.com
guskun
Procurement Specialist
Procurement Specialist
 
Post: 2305
Bergabung: 01 Apr 2011, 20:43
Lokasi: Jakarta, Surabaya

Re: Survei Harga Pasar

Postoleh priyantoro » 26 Feb 2012, 19:39

guskun menulis:- harga pokok penyedia adalah : harga barang franco setempat,

maksudnya harga barang franco setempat apakah harga jual toko? mohon diperjelas lagi pak Guskun ... :D
Biasanya sih pak kalau survey kita mendapatkan harga jual toko dan itu berarti harga itu sudah termasuk keuntungan tokonya.
Nah kalo begitu "keuntungan dan biaya overhead 15%" harus kita pecah donk pak.... keuntungan harus dikeluarkan.
Saya pernah coba-coba tanya ke toko "harga barangnya sendiri tanpa keuntungan berapa" ? (maksud saya kan biar enak ngitungnya kalo saya harus memasukkan overheadnya) Hasilnya gak ada satupun toko yang mau buka harga dasarnya.
Jadi pertanyaannya tinggal berapa % overhead yang harus saya masukkan (pedoman hitung-hitungannya gimana pak?)
guskun menulis:apa contoh-contoh overhead ?
- biaya modal. penyedia harus membeli tunai ke pemasok, sementara pembayaran dari negara dilakukan setelah barang terpasang. ada jeda antara pembelian oleh penyedia dan pelunasan dari negara, secara ekonomi penyedia menanggung biaya modal atau bunga dari modal. komponen ini adalah bagian dari overhead
- biaya administrasi. misalnya administrasi membuat penawaran, administrasi membuat laporan dan tagihan, materai.
- biaya komunikasi. penyedia harus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, bayar tagihan telepon atau beli pulsa

Lebih bagus lagi kalo di prosentase gimana pak?
Salam Pengadaan ... :hi:
priyantoro
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 308
Bergabung: 26 Mei 2011, 22:11

Re: Survei Harga Pasar

Postoleh guskun » 26 Feb 2012, 22:44

misalnya "pekerjaan pemasangan AC"
penyedia yang bisa mengikuti pelelangan : Jasa Pelaksana Konstruksi dengan IUJK Mekanikal Elektrical.

dalam menyusun HPS, maka kita harus membayangkan :
- Pelaksana Konstruksi akan membeli AC dari distributor/agen/toko, anggaplah di kota tersebut ada penjual dimaksud -> harga AC
- Pelaksana Konstruksi mempekerjaan tenaga ahli atau tenaga trampil untuk pemasangan instalasi AC -> biaya pemasangan
- dari penjumlahan tersebut di atas, dikalikan 15% sbg overhead dan keuntungan bagi Pelaksana Konstruksi. Tidak ada panduan untuk membuat rincian overhead

Pembahasan tentang HPS ini memang perlu contoh detail untuk mengurangi kemungkinan salah persepsi. Kondisi perdagangan yang berbeda akan menghasilkan HPS yang berbeda.
Happy Procure !!!

http://guskun.com, PERTAMA menyediakan newslatter mingguan, terhubung ke seluruh social media
http://bukutender.com
http://www.carajawab.com/?id=guskun
URGENT : guskun@pengadaan.org or info@guskun.com
guskun
Procurement Specialist
Procurement Specialist
 
Post: 2305
Bergabung: 01 Apr 2011, 20:43
Lokasi: Jakarta, Surabaya

Re: Survei Harga Pasar

Postoleh ndute5758 » 28 Feb 2012, 04:24

Nyumbang share :

Sebagai Pejabat Pengadaan sebelum melaksanakan pengadaan, akan menetapkan metode yang akan digunakan,

1. Misalnya : ditetapkan Pengadaan Langsung (utk Pengadaan s/d 100jt). Selain menetapkan metode, pastinya juga akan memutuskan siapa yang akan menjadi penyedia.
Penyedia itu sendiri terbagi dalam 2 kategori : Penyedia berbentuk Perorangan dan Penyedia berbentuk Badan Usaha.
Penyedia berbentuk Badan Usaha biasa kita sebut sebagai Rekanan yg berbentuk CV/PT/UD, dll, sedangkan penyedia perorangan meliputi toko/home industri.

a. Jika pejabat pengadaan akan memilih Penyedianya adalah Perorangan (misalnya : Toko), maka kita tinggal mencari data dukung harga pasar setempat tanpa perlu menambahkan keuntungan dan overhead lainnya, karena biasanya barang yang dijual Toko itu sudah termasuk keuntungan penjual.
Jika barang tersebut memerlukan biaya tambahan, misalnya : perakitan, pemasangan, dll, maka tinggal ditambahkan overhead yang wajar.

b. Jika pejabat pengadaan akan memilih Penyedianya adalah Badan Usaha, maka kita tinggal mencari data dukung harga pasar setempat dan TIDAK DILARANG menambahkan keuntungan dan overhead lainnya. Jika barang tersebut memerlukan biaya tambahan, misalnya : perakitan, pemasangan, dll, maka tinggal ditambahkan overhead yang wajar.

Justru yang menjadi bidikan auditor biasanya adalah proses negosiasi teknis dan biaya penawaran.
Negosiasi tidak musti harus terhadap harga, tetapi dapat juga negosiasi terhadap spesifikasi teknis barang. Negosiasi teknis disini dimaksudkan untuk mendapatkan spesifikasi barang yang lebih tinggi dengan nilai yang ada.
Akan tetapi langkah AMANnya memang melakukan negosiasi atas harga barang tersebut.

2. Jika proses pengadaan menggunakan metode Pelelangan Umum (diatas 100juta), dalam menyusun HPS sebaiknya tambahkan keuntungan dan biaya overhead lainnya jika memang biaya overhead tersebut belum termasuk harga barang tersebut.

jika terjadi kasus ternyata biaya overhead dan keuntungan melebihi 15%, sedangkan pagu anggaran masih mencukupi, maka sah-sah saja jika biaya overhead melebihi 15% asalkan didukung data yang akurat dan bukan bagian dari markup. Sebab dalam Pasal 66 ayat (8) hanya disebutkan HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang DIANGGAP WAJAR, dan dalam penjelasan pasal dan ayat tersebut hanya disebutkan CONTOH keuntungan dan biaya overhead yang wajar untuk pekerjaan KONSTRUKSI. walaupun dalam lampiran II Buku 4 memang disebutkan bahwa keuntungan dan biaya overhead yang wajar untuk Penyedia maksimal 15%, akan tetapi ada ketentuan (pasal) karet yang dapat digunakan untuk penyusunan HPS yaitu dasar data yang dipakai utk penyusunan HPS antara lain adalah mengan mempertimbangkan informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

akan tetapi jika ternyata biaya overhead menyebabkan nilai HPS melebihi pagu, maka ULP dapat mengusulkan kepada PPK perubahan spesifikasi barang agar dapat disesuaikan dengan pagu anggaran yg ada.

========================

harap diingat, share ini hanya merupakan berbagi pengetahuan. :D
ndute5758
Newbie
Newbie
 
Post: 26
Bergabung: 24 Feb 2012, 20:31

Re: Survei Harga Pasar

Postoleh priyantoro » 28 Feb 2012, 23:21

Sebelumnya terima-kasih pd bp. Guskun dan bagi-bagi pengetahuannya dari bp. ndute5758.
1. Tanggapan dan pertanyaan saya pada bp. Guskun :
Contoh dari bapak saya ganti ya pak, saya buat lebih sederhana. Mohon ditanggapi 2 contoh berikut :
a. misalnya contoh 1 : "pekerjaan swakelola pembelian dan pemasangan pipa PVC Dia. 4" sepanjang 200 M' dengan pagu anggaran 10 juta"
b. misalnya contoh 2 : "pekerjaan swakelola pembelian dan pemasangan pipa PVC Dia. 4" sepanjang 500 M' dengan pagu anggaran 25 juta"
Pada kedua contoh kegiatan diatas (saya hanya akan membahas pengadaan bahannya) bahan yang harus disurvey dan dibuat harga HPSnya adalah Pipa PVC Dia. 4".
Misalkan hasil survey didapatkan harga Pipa PVC Dia. 4" dari toko = 30.000 /meter, perkiraan total sementara (karena belum dibuat HPSnya) untuk kedua contoh kegiatan sbb :
1. untuk contoh 1 : 30.000 x 200 M = 6 juta (nantinya proses bisa cukup pakai kuitansi),
2. untuk contoh 2 : 30.000 x 500 M = 15 juta (nantinya proses pakai SPK/dikontrakkan melalui pihak ketiga)
Pertanyaan saya pak :
1. Bagaimana menyusun HPS untuk masing-masing contoh diatas (contoh a dan b);
2. Dengan catatan ==> hasil survey harga jual toko yang didapat sebesar 30.000 per meter itu biasanya sudah termasuk keuntungan toko (tetapi Overheadnya kan belum dimasukkan). Kenapa saya bisa mengatakan itu karena proses survey yang terjadi adalah sbb :
Saya : Saya mau tanya harga anda menjual Pipa PVC Dia.4" per meternya berapa?
Toko : 30 ribu pak, cash ditempat (maksudnya ada uang ada barang tidak termasuk ongkos kirim)
Saya : Apakah 30 ribu ini anda sudah ambil untung dan apa seharga itu pula anda jual ke masyarakat?
Toko : Itu sudah termasuk keuntungan pak dan saya jual ke lain orang juga harga segitu
Dari ilustrasi diatas maka dapat dipastikan harga itu belum dimasukkan overhead-nya. Bagaimana saya memasukkan overheadnya kalau begitu sedangkan keuntungan dan overhead ditetapkan max. 15% (toko sudah ambil untung berarti tinggal overheadnya) ?
Mohon sabar ya pak,... maklum otak saya belum Core2duo masih Pentium V makanya saya gak ngerti2 soal "overhead" ini .... :mrgreen: :mrgreen:

2. Tanggapan saya untuk bp. ndute5758 :
ndute5758 menulis:a. Jika pejabat pengadaan akan memilih Penyedianya adalah Perorangan (misalnya : Toko), maka kita tinggal mencari data dukung harga pasar setempat tanpa perlu menambahkan keuntungan dan overhead lainnya, karena biasanya barang yang dijual Toko itu sudah termasuk keuntungan penjual.
Jika barang tersebut memerlukan biaya tambahan, misalnya : perakitan, pemasangan, dll, maka tinggal ditambahkan overhead yang wajar.

Koreksi pak mohon diperjelas beda antara "biaya tambahan" dan "biaya overhead". Apakah maksud sdr. memasukkan biaya perakitan, pemasangan, dll dalam katagori "biaya overhead". Padahal menurut bp. Guskun yang disebut "biaya overhead" adalah :
guskun menulis:apa contoh-contoh overhead ?
- biaya modal. penyedia harus membeli tunai ke pemasok, sementara pembayaran dari negara dilakukan setelah barang terpasang. ada jeda antara pembelian oleh penyedia dan pelunasan dari negara, secara ekonomi penyedia menanggung biaya modal atau bunga dari modal. komponen ini adalah bagian dari overhead
- biaya administrasi. misalnya administrasi membuat penawaran, administrasi membuat laporan dan tagihan, materai.
- biaya komunikasi. penyedia harus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, bayar tagihan telepon atau beli pulsa

Atau maksud sdr. jika ada biaya pemasangan maka yang perlu dimasukkan adalah "biaya pemasangan + biaya overhead"?
ndute5758 menulis:jika terjadi kasus ternyata biaya overhead dan keuntungan melebihi 15%, sedangkan pagu anggaran masih mencukupi, maka sah-sah saja jika biaya overhead melebihi 15% asalkan didukung data yang akurat dan bukan bagian dari markup. Sebab dalam Pasal 66 ayat (8) hanya disebutkan HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang DIANGGAP WAJAR, dan dalam penjelasan pasal dan ayat tersebut hanya disebutkan CONTOH keuntungan dan biaya overhead yang wajar untuk pekerjaan KONSTRUKSI. walaupun dalam lampiran II Buku 4 memang disebutkan bahwa keuntungan dan biaya overhead yang wajar untuk Penyedia maksimal 15%, akan tetapi ada ketentuan (pasal) karet yang dapat digunakan untuk penyusunan HPS yaitu dasar data yang dipakai utk penyusunan HPS antara lain adalah mengan mempertimbangkan informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kalau untuk kasus keuntungan dan biaya overhead melebihi 15%, saya berpendapat lain pak :
Ketetapan maks. 15% dimasukkan dalam Perpres tentunya bukan tanpa alasan (jujur saja, saya juga tidak mengetahui alasannya) dan ketentuan ini seharusnya menjadi pedoman dalam menyusun HPS. Adanya ketentuan bahwa dasar data yang dipakai utk penyusunan HPS antara lain adalah dengan mempertimbangkan informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan tidak serta merta menjadikan "excuse" untuk melebihi pedoman maks. 15%. Karena kalau ini yang terjadi maka ketetapan maks.15% akan menjadi "useless".
Menurut saya seharusnya begini pak : Dalam menyusun HPS kita menggunakan dasar data yang dipakai dengan mempertimbangkan informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan tetap tidak melebihi batas maks. 15% ..... kira-kira begitu pak ... :mrgreen:
Salam Pengadaan ... :hi:
priyantoro
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 308
Bergabung: 26 Mei 2011, 22:11

Re: Survei Harga Pasar

Postoleh ndute5758 » 29 Feb 2012, 08:28

2. Tanggapan saya untuk bp. ndute5758 :

ndute5758 menulis:a. Jika pejabat pengadaan akan memilih Penyedianya adalah Perorangan (misalnya : Toko), maka kita tinggal mencari data dukung harga pasar setempat tanpa perlu menambahkan keuntungan dan overhead lainnya, karena biasanya barang yang dijual Toko itu sudah termasuk keuntungan penjual.
Jika barang tersebut memerlukan biaya tambahan, misalnya : perakitan, pemasangan, dll, maka tinggal ditambahkan overhead yang wajar.


Koreksi pak mohon diperjelas beda antara "biaya tambahan" dan "biaya overhead". Apakah maksud sdr. memasukkan biaya perakitan, pemasangan, dll dalam katagori "biaya overhead". Padahal menurut bp. Guskun yang disebut "biaya overhead" adalah :


Biaya overhead tidak dijelaskan secara rinci dan detail dalam perpres. tetapi hasil diskusi dengan sesama rekan panitia termasuk pernah saya tanyakan kepada LKPP saat "dolan" kesana, yg dimaksud biaya overhead adalah biaya-biaya lain yang timbul akibat pembelian barang dan biaya tersebut memang mendukung terhadap pembelian barang tersebut. Termasuk keuntungan pun masuk dalam komponen biaya overhead.

Misalnya sebagai contoh : pembelian AC.
dalam membeli AC biasanya belum termasuk biaya pemasangan, maka kita dapat memasukkan biaya pemasangan dalam pembelian AC.
akan tetapi jika pembelian AC tersebut sudah termasuk biaya pasang, otomatis tidak perlu ditambahkan biaya pasang dalam overhead.

contoh 2 : pembelian CCTV
jika kita hanya membeli CCTV saja, apakah bisa digunakan ??? tentu saja belum bisa jika kita tidak membuat jaringan CCTV.
dalam hal ini, biaya pembuatan jaringan TIDAK dimasukan dalam biaya overhead, tetapi dalam penyusunan pengadaan CCTV sekaligus dimasukan biaya pembuatan jaringan CCTV, karena biaya pembuatan jaringan CCTV jelas akan lebih dari 15% (batas maksimal biaya overhead)

Kalau untuk kasus keuntungan dan biaya overhead melebihi 15%, saya berpendapat lain pak :
Ketetapan maks. 15% dimasukkan dalam Perpres tentunya bukan tanpa alasan (jujur saja, saya juga tidak mengetahui alasannya) dan ketentuan ini seharusnya menjadi pedoman dalam menyusun HPS. Adanya ketentuan bahwa dasar data yang dipakai utk penyusunan HPS antara lain adalah dengan mempertimbangkan informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan tidak serta merta menjadikan "excuse" untuk melebihi pedoman maks. 15%. Karena kalau ini yang terjadi maka ketetapan maks.15% akan menjadi "useless".
Menurut saya seharusnya begini pak : Dalam menyusun HPS kita menggunakan dasar data yang dipakai dengan mempertimbangkan informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan tetap tidak melebihi batas maks. 15% ..... kira-kira begitu pak ..


IDEALNYA memang seperti itu pak. maksud saya bisa lebih dari 15% disini adalah jika memang komponen biaya tersebut bisa DIPERTANGGUNGJAWABKAN.
jika kita berpikir secara logika, sebenanyapun dalam menyusun HPS kita tidak perlu menambahkan keuntungan yang tinggi (misalnya sampai 10%).
karna apa ? karna sudah tentu dalam pengadaan barang, pihak penyedia akan berusaha mencari barang dengan harga rendah (tawar menawar dengan seller).
istilahnya penyedia jelas mendapat DISKON. diskon juga salah satu biaya keuntungan, walaupun besarannya relatif, tidak bisa ditentukan prosesntasenya.
Misalnya : dalam membeli genset, bisa saja mendapat diskon sampai 15% dari harga barang, tetapi dalam pembelian AC mungkin hanya mendapat diskon 5% saja. Kuantitas atau jumlah barang pun akan mempengaruhi besar kecilnya diskon yang didapat.

nah, melihat kenyataan tersebut, sudah jadi hal umum panitia biasanya hanya memasukan harga pasar saja dalam menyusun HPS, tanpa memperhitungkan diskon tersebut.

jadi intinya, bagaimana kita sebagai pejabat / panitia menyusun HPS berdasarkan kenyataan harga yang ada dan tak perlu memasukkan biaya-biaya lainnya yang tidak begitu penting hanya untuk menaikkan nilai HPS.

kira-kira begitu penjelasan saya....monggo barangkali ada ahli-ahli lain yg bisa berpendapat....
kurang lebihnya mohon maaf...
ndute5758
Newbie
Newbie
 
Post: 26
Bergabung: 24 Feb 2012, 20:31

Re: Survei Harga Pasar

Postoleh priyantoro » 29 Feb 2012, 17:26

Senang berbagi dengan anda bp.ndute5758 dan Terima kasih tanggapannya pak.
ndute5758 menulis:Biaya overhead tidak dijelaskan secara rinci dan detail dalam perpres. tetapi hasil diskusi dengan sesama rekan panitia termasuk pernah saya tanyakan kepada LKPP saat "dolan" kesana, yg dimaksud biaya overhead adalah biaya-biaya lain yang timbul akibat pembelian barang dan biaya tersebut memang mendukung terhadap pembelian barang tersebut. Termasuk keuntungan pun masuk dalam komponen biaya overhead.

Dari tanggapan bp. diatas, berarti bapak menyimpulkan Biaya OVERHEAD diantaranya KEUNTUNGAN dan BIAYA-BIAYA LAIN. Koreksi saya pak jika keliru ..... :mrgreen: :mrgreen:
Mari kita lihat dalam Perpres Buku 4 Lampiran II.A.3.d dan Lampiran II.A.3.e. Pada kedua butir (d dan e) tsb ada 3 jenis kelompok/katagori Biaya :
1. Biaya OVERHEAD, ===> Harus/Boleh diperhitungkan dalam menyusun HPS,
2. Biaya TAK TERDUGA, ===> Tidak Boleh diperhitungkan dalam menyusun HPS,
3. Biaya LAIN-LAIN, ===> Tidak Boleh diperhitungkan dalam menyusun HPS,
Ketiga hal diatas sering menjadi masalah di tempat kami, karena didalam Perpres tidak disebutkan contoh-2 yang jelas untuk masing-masing biaya diatas.
Akibatnya antar Panitia/Pejabat bisa mendefinisikan sendiri tanpa mempunyai pegangan dasar/pedoman yang jelas.
Menurut saya berlandaskan kedua butir yang saya sebut diatas dan saya rangkum menjadi 3 jenis kelompok biaya, sebenarnya anda sudah bisa menilai tanggapan bp. terhadap biaya Overhead sudah tepat atau belum.
Saya pribadi lebih sepakat dengan masukan Bp. Guskun, :good: bahwa ada sedikitnya 3 contoh yang masuk dalam katagori Biaya OVERHEAD diantaranya :
guskun menulis:- biaya modal. penyedia harus membeli tunai ke pemasok, sementara pembayaran dari negara dilakukan setelah barang terpasang. ada jeda antara pembelian oleh penyedia dan pelunasan dari negara, secara ekonomi penyedia menanggung biaya modal atau bunga dari modal. komponen ini adalah bagian dari overhead
- biaya administrasi. misalnya administrasi membuat penawaran, administrasi membuat laporan dan tagihan, materai.
- biaya komunikasi. penyedia harus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, bayar tagihan telepon atau beli pulsa

Untuk Biaya TAK TERDUGA dan Biaya LAIN-LAIN mungkin ada rekan-rekan pengadaan lain bisa ikut share mendefinisikan berikut contoh-2nya.
Demikian mohon diluruskan bila keliru ....
Salam Pengadaan ... :hi:
priyantoro
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 308
Bergabung: 26 Mei 2011, 22:11

Re: Survei Harga Pasar

Postoleh priyantoro » 03 Mar 2012, 23:36

priyantoro menulis:Saya pribadi lebih sepakat dengan masukan Bp. Guskun, :good: bahwa ada sedikitnya 3 contoh yang masuk dalam katagori Biaya OVERHEAD diantaranya :
guskun menulis:- biaya modal. penyedia harus membeli tunai ke pemasok, sementara pembayaran dari negara dilakukan setelah barang terpasang. ada jeda antara pembelian oleh penyedia dan pelunasan dari negara, secara ekonomi penyedia menanggung biaya modal atau bunga dari modal. komponen ini adalah bagian dari overhead
- biaya administrasi. misalnya administrasi membuat penawaran, administrasi membuat laporan dan tagihan, materai.
- biaya komunikasi. penyedia harus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, bayar tagihan telepon atau beli pulsa

Saya baru saja membaca penjelasan dari LKPP untuk biaya OVERHEAD termasuk didalamnya adalah biaya pengiriman/transportasi sebagaimana yang ditulis LKPP sbb :
"Didalam penyusunan HPS PPK diharuskan menambahkan PPN. PPK dapat pula menambahkan biaya overhead bila dibutuhkan oleh penyedia, antara lain untuk mengirimkan barang tersebut ke lokasi pengguna. Biaya transportasi yang dimaksud di sini bukan biaya yang dikeluarkan Pejabat Pengadaan dalam melakukan pengadaan langsung, karena biaya tersebut tidak dibabankan dalam belanja barang/modal, melainkan biaya untuk proses pengadaan."
Dengan demikian untuk contoh Biaya OVERHEAD digabung dengan punya bpk. Guskun, saya sudah punya 4 contoh pak... :D :D
Sayangnya penjelasan LKPP untuk Biaya TAK TERDUGA berikut contohnya kurang jelas sedangkan untuk Biaya LAIN-LAIN tidak ada penjelasannya.
Untuk Biaya TAK TERDUGA dan Biaya LAIN-LAIN mungkin ada rekan-rekan pengadaan lain bisa ikut share mendefinisikan berikut contoh-2nya.
Salam Pengadaan ... :hi:
priyantoro
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 308
Bergabung: 26 Mei 2011, 22:11

tulis komentar

SebelumnyaBerikutnya

Kembali ke Barang

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 3 tamu

cron