Metode pelelangan

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang pengadaan barang berdasarkan Perpres 54/2010

Metode pelelangan

Postoleh sugeng widodo » 02 Mar 2013, 11:39

saya akan melelangkan paket kegiatan cetak lebel /stiker dengan nilai 750 jt , apakah syaratnya hanya memiliki SIUP aja (terus SIUP nya kira2 jenis barang apa? ) mohon petunjuk ,
sugeng widodo
Newbie
Newbie
 
Post: 10
Bergabung: 08 Feb 2013, 21:41

Re: Metode pelelangan

Postoleh Kasiman berutu » 14 Mar 2013, 06:48

sugeng widodo menulis:saya akan melelangkan paket kegiatan cetak lebel /stiker dengan nilai 750 jt , apakah syaratnya hanya memiliki SIUP aja (terus SIUP nya kira2 jenis barang apa? ) mohon petunjuk ,


SIUP saja (maksudnya tanpa SBU). jenis pengadaan : jasa lainnya. klasifikasi : percetakan
salam pengadaan dari sumatera utara, HP. 081370201730, email : bkasiman@gmail.com
Avatar pengguna
Kasiman berutu
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
 
Post: 544
Bergabung: 10 Feb 2013, 16:54
Lokasi: SUMATERA UTARA, HP. 081370201730

Re: Metode pelelangan

Postoleh kujang101 » 14 Mar 2013, 17:39

Kasiman berutu menulis:
sugeng widodo menulis:saya akan melelangkan paket kegiatan cetak lebel /stiker dengan nilai 750 jt , apakah syaratnya hanya memiliki SIUP aja (terus SIUP nya kira2 jenis barang apa? ) mohon petunjuk ,


SIUP saja (maksudnya tanpa SBU). jenis pengadaan : jasa lainnya. klasifikasi : percetakan

Sehubungan dengan pengadaan jasa lainnya ini, dalam BAB V SBD E-Proc dari LKPP, Persyaratan kualifikasi disebutkan:

2. [memiliki pengalaman pada bidang _________ [isi sesuai dengan bidang sejenis yang dipersyaratkan];] (untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Kecil)

3. [memiliki pengalaman pada subbidang (apabila diperlukan)________ [isi sesuai dengan subbidang sejenis yang dipersyaratkan] dengan Kemampuan Dasar (KD) sebesar ________________________ [sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS] ;] (untuk usaha non-kecil apabila dipersyaratkan)


Yang jadi pertanyaan:
1. Jika nilai paket < Rp 2,5 M, maka poin 2 diisi apa?
2. Jika nilai paket > Rp 2,5 M (Non Kecil), maka poin 3 diisi apa?

Karena, jika di Pekerjaan Konstruksi dikenal bidang dan subbidang (Bidang di IUJK: SIPIL, Subbidang di SBU: Jalan Raya atau Irigasi misalnya).

Nah, jika Jasa Lainnya atau Pengadaan Barang gimana yah? Soalnya di SIUP tidak ada bidang/subbidang, hanya ada Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama.
Avatar pengguna
kujang101
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1159
Bergabung: 06 Apr 2011, 16:30

Re: Metode pelelangan

Postoleh khalid » 16 Mar 2013, 08:22

kujang101 menulis:
Kasiman berutu menulis:
sugeng widodo menulis:saya akan melelangkan paket kegiatan cetak lebel /stiker dengan nilai 750 jt , apakah syaratnya hanya memiliki SIUP aja (terus SIUP nya kira2 jenis barang apa? ) mohon petunjuk ,


SIUP saja (maksudnya tanpa SBU). jenis pengadaan : jasa lainnya. klasifikasi : percetakan

Sehubungan dengan pengadaan jasa lainnya ini, dalam BAB V SBD E-Proc dari LKPP, Persyaratan kualifikasi disebutkan:

2. [memiliki pengalaman pada bidang _________ [isi sesuai dengan bidang sejenis yang dipersyaratkan];] (untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Kecil)

3. [memiliki pengalaman pada subbidang (apabila diperlukan)________ [isi sesuai dengan subbidang sejenis yang dipersyaratkan] dengan Kemampuan Dasar (KD) sebesar ________________________ [sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS] ;] (untuk usaha non-kecil apabila dipersyaratkan)


Yang jadi pertanyaan:
1. Jika nilai paket < Rp 2,5 M, maka poin 2 diisi apa?
2. Jika nilai paket > Rp 2,5 M (Non Kecil), maka poin 3 diisi apa?

Karena, jika di Pekerjaan Konstruksi dikenal bidang dan subbidang (Bidang di IUJK: SIPIL, Subbidang di SBU: Jalan Raya atau Irigasi misalnya).

Nah, jika Jasa Lainnya atau Pengadaan Barang gimana yah? Soalnya di SIUP tidak ada bidang/subbidang, hanya ada Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama.


Saya tidak setuju dengan SBD LKPP tersebut. Kalimat "[memiliki pengalaman pada bidang _________ [isi sesuai dengan bidang sejenis yang dipersyaratkan];] (untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Kecil)" tidak memiliki dasar pada Pasal 19.
Pasal 19 ayat 1 huruf g menyebutkan memiliki "kemampuan" pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil serta kemampuan subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil.
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4189
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

Re: Metode pelelangan

Postoleh kujang101 » 16 Mar 2013, 09:42

khalid menulis:
kujang101 menulis:
Kasiman berutu menulis:
SIUP saja (maksudnya tanpa SBU). jenis pengadaan : jasa lainnya. klasifikasi : percetakan

Sehubungan dengan pengadaan jasa lainnya ini, dalam BAB V SBD E-Proc dari LKPP, Persyaratan kualifikasi disebutkan:

2. [memiliki pengalaman pada bidang _________ [isi sesuai dengan bidang sejenis yang dipersyaratkan];] (untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Kecil)

3. [memiliki pengalaman pada subbidang (apabila diperlukan)________ [isi sesuai dengan subbidang sejenis yang dipersyaratkan] dengan Kemampuan Dasar (KD) sebesar ________________________ [sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS] ;] (untuk usaha non-kecil apabila dipersyaratkan)


Yang jadi pertanyaan:
1. Jika nilai paket < Rp 2,5 M, maka poin 2 diisi apa?
2. Jika nilai paket > Rp 2,5 M (Non Kecil), maka poin 3 diisi apa?

Karena, jika di Pekerjaan Konstruksi dikenal bidang dan subbidang (Bidang di IUJK: SIPIL, Subbidang di SBU: Jalan Raya atau Irigasi misalnya).

Nah, jika Jasa Lainnya atau Pengadaan Barang gimana yah? Soalnya di SIUP tidak ada bidang/subbidang, hanya ada Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama.


Saya tidak setuju dengan SBD LKPP tersebut. Kalimat "[memiliki pengalaman pada bidang _________ [isi sesuai dengan bidang sejenis yang dipersyaratkan];] (untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Kecil)" tidak memiliki dasar pada Pasal 19.
Pasal 19 ayat 1 huruf g menyebutkan memiliki "kemampuan" pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil serta kemampuan subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil.


Jadi point 2 dan 3 itu boleh dihapus saja ya, Pak Khalid?

Kemudian, bagaimana melihat kemampuan pada bidang yang sesuai untuk usaha kecil dan kemampuan pada subbidang yang sesuai untuk usaha non kecil?
Apakah di SIUP nya? sedangkan SIUP tidak menyebutkan/menegaskan bidang/subbidang sebagaimana halnya di pekerjaan konstruksi yang jelas bidang di IJUK dan subbidang di SBU.
Avatar pengguna
kujang101
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1159
Bergabung: 06 Apr 2011, 16:30

Re: Metode pelelangan

Postoleh khalid » 17 Mar 2013, 07:37

kujang101 menulis:
Jadi point 2 dan 3 itu boleh dihapus saja ya, Pak Khalid?

Kemudian, bagaimana melihat kemampuan pada bidang yang sesuai untuk usaha kecil dan kemampuan pada subbidang yang sesuai untuk usaha non kecil?
Apakah di SIUP nya? sedangkan SIUP tidak menyebutkan/menegaskan bidang/subbidang sebagaimana halnya di pekerjaan konstruksi yang jelas bidang di IJUK dan subbidang di SBU.


Nah ini juga memang merupakan inkonsistensi aturan di Indonesia. Kata yang digunakan tidak sama antar peraturan. Kalau di SIUP, menggunakan KBLI, sedangkan di Perpres menggunakan Bidang/Sub Bidang yang hanya ada di Pekerjaan Konstruksi. Mungkin karena yang nyusun Perpresnya kebanyakan ahli di konstruksi jadi istilah2-nya mengadopsi aturan PU.

Kalau dilihat di KBLI, spesifikasi bidang itu menggunakan kelompok 3 digit. Sedangkan 4 digit dan seterusnya itu sub bidang. (CMIIW)
Pernah baca hal ini tapi lupa dimana :zzz:
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4189
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

Re: Metode pelelangan

Postoleh kujang101 » 18 Mar 2013, 09:08

khalid menulis:
kujang101 menulis:
Jadi point 2 dan 3 itu boleh dihapus saja ya, Pak Khalid?

Kemudian, bagaimana melihat kemampuan pada bidang yang sesuai untuk usaha kecil dan kemampuan pada subbidang yang sesuai untuk usaha non kecil?
Apakah di SIUP nya? sedangkan SIUP tidak menyebutkan/menegaskan bidang/subbidang sebagaimana halnya di pekerjaan konstruksi yang jelas bidang di IJUK dan subbidang di SBU.


Nah ini juga memang merupakan inkonsistensi aturan di Indonesia. Kata yang digunakan tidak sama antar peraturan. Kalau di SIUP, menggunakan KBLI, sedangkan di Perpres menggunakan Bidang/Sub Bidang yang hanya ada di Pekerjaan Konstruksi. Mungkin karena yang nyusun Perpresnya kebanyakan ahli di konstruksi jadi istilah2-nya mengadopsi aturan PU.

Kalau dilihat di KBLI, spesifikasi bidang itu menggunakan kelompok 3 digit. Sedangkan 4 digit dan seterusnya itu sub bidang. (CMIIW)
Pernah baca hal ini tapi lupa dimana :zzz:

Di SIUP, Kegiatan Usaha (KBLI) 5 digit.
Tetapi ada juga SIUP yang KBLI-nya kosong, hanya ada Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama.
Avatar pengguna
kujang101
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1159
Bergabung: 06 Apr 2011, 16:30

Re: Metode pelelangan

Postoleh khalid » 19 Mar 2013, 06:07

kujang101 menulis:
Di SIUP, Kegiatan Usaha (KBLI) 5 digit.
Tetapi ada juga SIUP yang KBLI-nya kosong, hanya ada Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama.


Makasih pak, inilah yang saya sebut sebagai inkonsistensi ijin usaha di Indonesia.

Juga setahu saya, maksimal bidang usaha pada SIUP itu hanya 3, tapi saya pernah melihat ada SIUP yang setengah halamannya (ada puluhan) isinya bidang usaha semua :noway:
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4189
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

tulis komentar


Kembali ke Barang

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 1 tamu

cron