Pengadaan Langsung Boleh Dilakukan oleh Usaha Non Kecil?

Diskusi tentang pengadaan barang berdasarkan Perpres 54/2010
yudhi.satria
Newbie
Newbie
PostCOLON 82
BergabungCOLON 10 Jan 2013, 07:47

Pengadaan Langsung Boleh Dilakukan oleh Usaha Non Kecil?

Postoleh yudhi.satria » 04 Apr 2013, 08:53

Selamat pagi Bapak Ibu sekalian,
Selamat pagi Pak Khalid

Yang saya ikuti salah satu diskusi yang sempat menyedot atensi di forum ini salah satunya adalah Pengadaan Langsung apakah boleh untuk Barang Aset. Saya baca sepertinya sudah mengerucut bahwa BOLEH dengan landasan teori tentang tata bahasa yang sudah dijelaskan di forum ini. Bila "DAN" maka semua kriteria harus masuk, bila "ATAU" maka pilihan satu kriteria masuk bisa Pengadaan Langsung. (CMIIW)

Nah, bila penggunaan "ATAU" pada pasal 39 Perpres 70 2012 bersifat pilihan dimana apabila salah satu saja syarat terpenuhi boleh menggunakan Pengadaan langsung, apakah hal tersebut juga berlaku untuk poin d tentang kualifikasi penyedia. Dengan kata lain Pengadaan Langsung boleh dilaksanakan oleh usaha non kecil selama nilainya dibawah 200juta rupiah dan minimal satu syarat lainnya terpenuhi.


Contoh:
Paket pengadaan jasa servis AC dengan nilai 100 juta rupiah dilaksanakan oleh usaha non kecil secara pengadaan langsung. (Syarat a saja yang dipenuhi)

Mohon pencerahan...terima kasih :)
Melalui forum ini kami mencari ilmu untuk melaksanakan pengadaan yang lebih baik, semoga Allah SWT melindungi ikhtiar kami... Amin

Avatar pengguna
aiririah
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
PostCOLON 1241
BergabungCOLON 10 Sep 2011, 10:46

Re: Pengadaan Langsung Boleh Dilakukan oleh Usaha Non Kecil?

Postoleh aiririah » 04 Apr 2013, 17:18

yudhi.satria menulisColonContoh:
Paket pengadaan jasa servis AC dengan nilai 100 juta rupiah dilaksanakan oleh usaha non kecil secara pengadaan langsung. (Syarat a saja yang dipenuhi)

Mohon pencerahan...terima kasih :)

Tidak boleh, lihat pasal 100 ayat 3 : "Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil" dan penjelasannya : "Yang dimaksud dengan kompetensi teknis adalah memiliki kemampuan sumber daya manusia teknis, modal dan peralatan yang cukup, contohnya pengadaan kendaraan, peralatan elektronik presisi tinggi, percetakan dengan securitypaper, walaupun nilainya dibawah Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa yang bukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta koperasi kecil".
mottoku adalah : aiririah

Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
PostCOLON 4206
BergabungCOLON 30 Mar 2011, 21:26
LokasiCOLON DKI Jakarta
CONTACTCOLON

Re: Pengadaan Langsung Boleh Dilakukan oleh Usaha Non Kecil?

Postoleh khalid » 05 Apr 2013, 07:22

aiririah menulisColon
yudhi.satria menulisColonContoh:
Paket pengadaan jasa servis AC dengan nilai 100 juta rupiah dilaksanakan oleh usaha non kecil secara pengadaan langsung. (Syarat a saja yang dipenuhi)

Mohon pencerahan...terima kasih :)

Tidak boleh, lihat pasal 100 ayat 3 : "Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil" dan penjelasannya : "Yang dimaksud dengan kompetensi teknis adalah memiliki kemampuan sumber daya manusia teknis, modal dan peralatan yang cukup, contohnya pengadaan kendaraan, peralatan elektronik presisi tinggi, percetakan dengan securitypaper, walaupun nilainya dibawah Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa yang bukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta koperasi kecil".


Bagaimana kalau beli kertas ke supermarket? Bukankah supermarket (seperti carefour, giant, lotte) itu non kecil?
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====

Avatar pengguna
aiririah
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
PostCOLON 1241
BergabungCOLON 10 Sep 2011, 10:46

Re: Pengadaan Langsung Boleh Dilakukan oleh Usaha Non Kecil?

Postoleh aiririah » 05 Apr 2013, 07:33

khalid menulisColon
aiririah menulisColon
yudhi.satria menulisColonContoh:
Paket pengadaan jasa servis AC dengan nilai 100 juta rupiah dilaksanakan oleh usaha non kecil secara pengadaan langsung. (Syarat a saja yang dipenuhi)

Mohon pencerahan...terima kasih :)

Tidak boleh, lihat pasal 100 ayat 3 : "Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil" dan penjelasannya : "Yang dimaksud dengan kompetensi teknis adalah memiliki kemampuan sumber daya manusia teknis, modal dan peralatan yang cukup, contohnya pengadaan kendaraan, peralatan elektronik presisi tinggi, percetakan dengan securitypaper, walaupun nilainya dibawah Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa yang bukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta koperasi kecil".


Bagaimana kalau beli kertas ke supermarket? Bukankah supermarket (seperti carefour, giant, lotte) itu non kecil?

Kami jadi bingung Pak Khalid, mohon bantuannya mengenai pasal 100 ayat 3.
mottoku adalah : aiririah

Avatar pengguna
aiririah
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
PostCOLON 1241
BergabungCOLON 10 Sep 2011, 10:46

Re: Pengadaan Langsung Boleh Dilakukan oleh Usaha Non Kecil?

Postoleh aiririah » 05 Apr 2013, 07:51

Kami ingin bertanya Pak Khalid, agak melenceng sedikit :
1. Bila ingin melakukan pembelian langsung ke supermarket, bagaimana caranya agar terpenuhi pasal 19 yaitu masalah NPWP, SPT tahunan, dan pajak 3 bulan terakhir. Pastinya supermarket tersebut pasti memiliki semua hal tersebut, bila tidak pasti ijinnya dicabut, tetapi untuk memenuhi pasal tersebut, kita kan harus meminta salinannya? Mohon bantuannya.
2. Apakah ada persyaratan harus memiliki akta notaris bila ingin menandatangani kontrak dalam hal ini SPK, sebagai contoh pengadaan langsung dengan nilai misalkan dengan HPS 150 juta. Penyedianya adalah sebuah toko yang tidak memiliki akta notaris. Mohon bantuannya.
Sebelumnya kami ucapkan terima kasih.
mottoku adalah : aiririah

yudhi.satria
Newbie
Newbie
PostCOLON 82
BergabungCOLON 10 Jan 2013, 07:47

Re: Pengadaan Langsung Boleh Dilakukan oleh Usaha Non Kecil?

Postoleh yudhi.satria » 05 Apr 2013, 08:03

Nah, benar Pak Khalid... saya rasa contoh aplikasinya lebih mengena yang Bapak sampaikan.

Dasar pertanyaan di atas adalah pemahaman atas Pasal 39 ayat 1 tentang definisi pengadaan langsung Bapak Ibu. Bila pengadaan langsung dapat didefinisikan pengadaan dengan nilai sampai dengan 200juta dan bisa menambah aset dengan dasar penggunaan "ATAU" maka seharusnya Pengadaan Langsung juga dapat didefinisikan sebagai pengadaan dengan nilai sampai dengan 200juta oleh usaha non kecil selama ada salah satu syarat lainnya terpenuhi. Sebenarnya saya sangat berharap kalo pengadaan langsung kriterianya cuma satu saja Bapak dan Ibu: dengan nilai sampai 200juta :D karena toh penggunaan "ATAU" pada definisi pengadaan langsung sepertinya meniadakan "DAN".

Mohon pencerahannya :)
Melalui forum ini kami mencari ilmu untuk melaksanakan pengadaan yang lebih baik, semoga Allah SWT melindungi ikhtiar kami... Amin

yudhi.satria
Newbie
Newbie
PostCOLON 82
BergabungCOLON 10 Jan 2013, 07:47

Re: Pengadaan Langsung Boleh Dilakukan oleh Usaha Non Kecil?

Postoleh yudhi.satria » 05 Apr 2013, 08:22

aiririah menulisColonKami ingin bertanya Pak Khalid, agak melenceng sedikit :
2. Apakah ada persyaratan harus memiliki akta notaris bila ingin menandatangani kontrak dalam hal ini SPK, sebagai contoh pengadaan langsung dengan nilai misalkan dengan HPS 150 juta. Penyedianya adalah sebuah toko yang tidak memiliki akta notaris. Mohon bantuannya.
Sebelumnya kami ucapkan terima kasih.


Izin urun pendapat Bu,mungkin untuk poin 2 ini bisa dimasukkan sebagai SPK dengan Perseorangan sehingga tidak diperlukan akta karena bukan Badan Usaha?
Melalui forum ini kami mencari ilmu untuk melaksanakan pengadaan yang lebih baik, semoga Allah SWT melindungi ikhtiar kami... Amin

Avatar pengguna
aiririah
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
PostCOLON 1241
BergabungCOLON 10 Sep 2011, 10:46

Re: Pengadaan Langsung Boleh Dilakukan oleh Usaha Non Kecil?

Postoleh aiririah » 05 Apr 2013, 09:33

yudhi.satria menulisColon
aiririah menulisColonKami ingin bertanya Pak Khalid, agak melenceng sedikit :
2. Apakah ada persyaratan harus memiliki akta notaris bila ingin menandatangani kontrak dalam hal ini SPK, sebagai contoh pengadaan langsung dengan nilai misalkan dengan HPS 150 juta. Penyedianya adalah sebuah toko yang tidak memiliki akta notaris. Mohon bantuannya.
Sebelumnya kami ucapkan terima kasih.


Izin urun pendapat,mungkin untuk poin 2 ini bisa dimasukkan sebagai SPK dengan Perseorangan sehingga tidak diperlukan akta karena bukan Badan Usaha?

Pasal 19 ayat 2 : "Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf h dan huruf i, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa orang perorangan", tidak ada poin m : " secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak.
mottoku adalah : aiririah

Avatar pengguna
Kasiman berutu
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
PostCOLON 586
BergabungCOLON 10 Feb 2013, 16:54
LokasiCOLON SUMATERA UTARA, HP. 081370201730

Re: Pengadaan Langsung Boleh Dilakukan oleh Usaha Non Kecil?

Postoleh Kasiman berutu » 05 Apr 2013, 11:28

aiririah menulisColonKami ingin bertanya Pak Khalid, agak melenceng sedikit :
1. Bila ingin melakukan pembelian langsung ke supermarket, bagaimana caranya agar terpenuhi pasal 19 yaitu masalah NPWP, SPT tahunan, dan pajak 3 bulan terakhir. Pastinya supermarket tersebut pasti memiliki semua hal tersebut, bila tidak pasti ijinnya dicabut, tetapi untuk memenuhi pasal tersebut, kita kan harus meminta salinannya? Mohon bantuannya.
2. Apakah ada persyaratan harus memiliki akta notaris bila ingin menandatangani kontrak dalam hal ini SPK, sebagai contoh pengadaan langsung dengan nilai misalkan dengan HPS 150 juta. Penyedianya adalah sebuah toko yang tidak memiliki akta notaris. Mohon bantuannya.
Sebelumnya kami ucapkan terima kasih.


Pasal 56 ayat 4 point d. disebutkan bahwa : Prakualifiaksi dilaksanakan untuk pengadaan pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung. selanjutnya pada pasal 4a. disebutkan bahwa : prakulifikasi dikecualikan untuk pengadan barang dan jasa lainnya.

pemilihan penyedia pengadaan langsung sesuai pasal 57 ayat 5 perpres 70 :pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia barang/jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi. pekerjan konstruksi yang menggunakan kuitansi. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada penyedia untuk pengadaan langsung yang menggunakan SPK. .

dari dua aturan diatas dapat disimpulkan :
1. apabila pengadaan barang/jasa lainnya dengan sd. pagu Rp. 50 juta maka dapat dilakukan pembelian langsung ke toko tanpa meminta dokumen kualifikasi.
2. apabila pengadaan barang/jasa lainnya diatas 50 juta sd. 200 juta maka diperlukan permintaan penawaran dari penyedia.
salam pengadaan dari sumatera utara, HP. 081370201730, email : bkasiman@gmail.com

Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
PostCOLON 4206
BergabungCOLON 30 Mar 2011, 21:26
LokasiCOLON DKI Jakarta
CONTACTCOLON

Re: Pengadaan Langsung Boleh Dilakukan oleh Usaha Non Kecil?

Postoleh khalid » 05 Apr 2013, 13:04

Kasiman berutu menulisColon
aiririah menulisColonKami ingin bertanya Pak Khalid, agak melenceng sedikit :
1. Bila ingin melakukan pembelian langsung ke supermarket, bagaimana caranya agar terpenuhi pasal 19 yaitu masalah NPWP, SPT tahunan, dan pajak 3 bulan terakhir. Pastinya supermarket tersebut pasti memiliki semua hal tersebut, bila tidak pasti ijinnya dicabut, tetapi untuk memenuhi pasal tersebut, kita kan harus meminta salinannya? Mohon bantuannya.
2. Apakah ada persyaratan harus memiliki akta notaris bila ingin menandatangani kontrak dalam hal ini SPK, sebagai contoh pengadaan langsung dengan nilai misalkan dengan HPS 150 juta. Penyedianya adalah sebuah toko yang tidak memiliki akta notaris. Mohon bantuannya.
Sebelumnya kami ucapkan terima kasih.


Pasal 56 ayat 4 point d. disebutkan bahwa : Prakualifiaksi dilaksanakan untuk pengadaan pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung. selanjutnya pada pasal 4a. disebutkan bahwa : prakulifikasi dikecualikan untuk pengadan barang dan jasa lainnya.

pemilihan penyedia pengadaan langsung sesuai pasal 57 ayat 5 perpres 70 :pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia barang/jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi. pekerjan konstruksi yang menggunakan kuitansi. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada penyedia untuk pengadaan langsung yang menggunakan SPK. .

dari dua aturan diatas dapat disimpulkan :
1. apabila pengadaan barang/jasa lainnya dengan sd. pagu Rp. 50 juta maka dapat dilakukan pembelian langsung ke toko tanpa meminta dokumen kualifikasi.
2. apabila pengadaan barang/jasa lainnya diatas 50 juta sd. 200 juta maka diperlukan permintaan penawaran dari penyedia.


Nah, saya setuju nih dengan jalan keluar pak Kasiman.

Karena tidak memerlukan kualifikasi, artinya tidak perlu meminta dokumen-dokumen kualifikasi. Sy bayangkan betapa repotnya minta SPT Tahunan dan SPT Masa untuk Lotte, Giant, dll
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====


Kembali ke

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: 4 dan 0 tamu