PENGADAAN LANGSUNG

[cak Jo]

Pak khalid dan tim yth

Rencana kami akan mengadakan barang (komputer) senilai 90 juta proses dg metode pengadaan langsung , proses awal persiapan s/d SPK saya buat dg tahapan dan urutan sbb :

1. Undangan Rapat persiapan (dari PPK ke Pejabat pengadaan )
2. BA. Penetapan metode pengadaan langsung (berisi alasan2 menggunakan metode pengadaan langsung)
3. PPK menetapkan HPS, item barang, spek
(PPK sudah survei harga minimal 2 tempat , ditoko atau diinternet)
4. ttd Pakta Integritas PPK dan Pejabat pengadaan (akan saya buat pada setiap paket pekerjaan)
5. Pejabat membuat jadwal proses pengadaan
6. Pejabat membuat Undangan kepada Rekanan dilengkapi dokumen pengadaan (SBD yg saya donwload dari
BAB I sd BAB V) ditambah RKS dan jumlah brg/spek serta Formulir Isian Penilaian Kualifikasi dan petunjuk pengisian
7. Penyedia barang mengajukan penawaran harga dilengkapi RAB, berkas perusahaan, pakta integritas,
surat minat dan Formulir Isian Penilaian Kualifikasi yg telah diisi
8. BA pembukaan dokumen penawaran
9. Pejabat mengadakan evaluasi dokumen perusahaan, klarifikasi & Negosiasi berdasarkan HPS saja
10. Pejabat membuat SK Penetapan penyedia barang
11. Pejabat membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL)
12. Pejabat menyampaikan BAHPL kepada kepada PPK
13. PPK membuat SK Penunjukan Penyedia barang/jasa
14. SPK dan lampiran RAB hasil Nego, dan Syarat UMUM SPK
Ket. BA (berita acara)

Mohon bantuannya pak Khalid dan Tim nya , untuk dapat dikoreksi apakah sudah benar tahapan dan urutanya , yang saya akan buat berdasarkan pemahaman saya pada perpres 54.

Pertanyaan lain :

1. apakah diperbolehkan PPK dan Pejabat pengadaan menandatangani pakta integritas cukup sekali saja dan dipakai utk
seluruh kegiatan 1 tahun anggaran

[Yudi Sanaky]

mau tanya p.khalid,..sy yudi di LPMP Maluku,..mngenai pengadaan Langsung.
di t4 sy mau adakan pemilihan langsung pembelian printer nilai 100 jt,.. bisa minta contoh prosedur lelangx,. sy liat SBD agak rumit juga,.. calon penyedia hrus minimal 3 penyedia ?? Tks

[guskun]

Pak khalid dan tim yth

Rencana kami akan mengadakan barang (komputer) senilai 90 juta proses dg metode pengadaan langsung , proses awal persiapan s/d SPK saya buat dg tahapan dan urutan sbb :

1. Undangan Rapat persiapan (dari PPK ke Pejabat pengadaan )
2. BA. Penetapan metode pengadaan langsung (berisi alasan2 menggunakan metode pengadaan langsung)
3. PPK menetapkan HPS, item barang, spek
(PPK sudah survei harga minimal 2 tempat , ditoko atau diinternet)
4. ttd Pakta Integritas PPK dan Pejabat pengadaan (akan saya buat pada setiap paket pekerjaan)
5. Pejabat membuat jadwal proses pengadaan
6. Pejabat membuat Undangan kepada Rekanan dilengkapi dokumen pengadaan (SBD yg saya donwload dari
BAB I sd BAB V) ditambah RKS dan jumlah brg/spek serta Formulir Isian Penilaian Kualifikasi dan petunjuk pengisian
7. Penyedia barang mengajukan penawaran harga dilengkapi RAB, berkas perusahaan, pakta integritas,
surat minat dan Formulir Isian Penilaian Kualifikasi yg telah diisi
8. BA pembukaan dokumen penawaran
9. Pejabat mengadakan evaluasi dokumen perusahaan, klarifikasi & Negosiasi berdasarkan HPS saja
10. Pejabat membuat SK Penetapan penyedia barang
11. Pejabat membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL)
12. Pejabat menyampaikan BAHPL kepada kepada PPK
13. PPK membuat SK Penunjukan Penyedia barang/jasa
14. SPK dan lampiran RAB hasil Nego, dan Syarat UMUM SPK
Ket. BA (berita acara)

Mohon bantuannya pak Khalid dan Tim nya , untuk dapat dikoreksi apakah sudah benar tahapan dan urutanya , yang saya akan buat berdasarkan pemahaman saya pada perpres 54.

Pertanyaan lain :

1. apakah diperbolehkan PPK dan Pejabat pengadaan menandatangani pakta integritas cukup sekali saja dan dipakai utk
seluruh kegiatan 1 tahun anggaran

Nomor 3 :
PPK melakukan survey untuk penyusunan HPS tidak harus 2, karena memang tidak diatur secara explisit. Semakin banyak sumber data PPK, semakin bagus.

Nomor 5a :
Pejabat HARUS melakukan survey kepada 2 penyedia. survey ini berbeda dengan survey yang dilakukan oleh PPK.

PPK dan Pejabat menandatangani Pakta Integritas, 1x setelah menerima SK Pengangkatan

[guskun]

mau tanya p.khalid,..sy yudi di LPMP Maluku,..mngenai pengadaan Langsung.
di t4 sy mau adakan pemilihan langsung pembelian printer nilai 100 jt,.. bisa minta contoh prosedur lelangx,. sy liat SBD agak rumit juga,.. calon penyedia hrus minimal 3 penyedia ?? Tks

Metode yang dipakai adalah Pengadaan Langsung.
Prinsipnya : Survey kepada 2 calon penyedia, Undangan kepada 1 penyedia

[Bobby]

Apa syarat2 yg hrs dipenuhi utk bs melakukan pembayaran dg mekanisme UP, GU TU, dan LS?
Trims.....

[guskun]

Apa syarat2 yg hrs dipenuhi utk bs melakukan pembayaran dg mekanisme UP, GU TU, dan LS?
Trims.....

Pada Prinsipnya pembayaran dilakukan dengan mekanisme LS, kecuali pembayaran untuk keperluan kantor sehari-hari yang nilainya kurang dari 10 juta.
Pembayaran yang kurang dr 10 juta dilakukan dengan UP.

TU dan GU terminologi Bendaharawan yang tdk terkait dengan pembayaran kepada pihak ketiga

[cak Jo]

Nomor 3 :
PPK melakukan survey untuk penyusunan HPS tidak harus 2, karena memang tidak diatur secara explisit. Semakin banyak sumber data PPK, semakin bagus.

Nomor 5a :
Pejabat HARUS melakukan survey kepada 2 penyedia. survey ini berbeda dengan survey yang dilakukan oleh PPK.

PPK dan Pejabat menandatangani Pakta Integritas, 1x setelah menerima SK Pengangkatan

[

berarti tahapan dan urutan yg saya mau buat SUDAH BETUL dan BAGUS sesuai dg perpres 54, ya mas guskun
dengan ditambah no. 5a, tapi apakah hasil survey kepada 2 penyedia semuanya saya masukan dalam dokumen kontrak, atau survey 1 nya saya simpan saja sebagai arsip ..?

[fardhon murdiyantoro]

survey yang dilakukan oleh PPK untuk menyusun HPS, bisa diminta oleh pejabat pengadaan sehingga tinggal nambah 1 survey lagi, dari minimal 2 survey tadi dipilih 1 untuk diundang memasukan penawaran sebagai penyedia bila menggunakan SPK, bila dibawah 10 juta dari 2 survey tadi yg termurah bisa langsung dilakukan klarifikasi dan negosiasi

Mekanisme pengadaan langsung

Sebelum dilakukan pengadaan langsung, maka PPK harus menetapkan terlebih dahulu spesifikasi teknis dan HPS pekerjaan tersebut, serta menetapkan rancangan SPK bilamana pengadaan tersebut bernilai di atas Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). HPS sudah memperhitungkan keuntungan yang wajar, PPN dan biaya overhead. HPS dapat menggunakan kontrak dengan penyedia jasa sebelumnya yang sejenis dan harganya masih valid;
Pejabat Pengadaan kemudian menyusun dokumen pengadaan beserta lampirannya yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan SPK antara PPK dengan Penyedia. Dokumen pengadaan langsung yang disiapkan pejabat pengadaan pada prinsipnya sama dengan dokumen untuk pelelangan umum dengan pascakualifikasi terdiri dari dua (2) yaitu dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan, khususnya untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultasi. Perbedaannya terletak pada bagian IKPP, dimana tidak terdapat tahapan aanwijzing, pemasukan dan pembukaan penawaran, penetapan pemenang serta sanggahan sebagaimana dilakukan pada pelelangan umum;
Dalam hal pelaksanaan pengadaan langsung merupakan pengadaan barang, maka pengadaan/pembelian barang tersebut tidak harus dilaksanakan oleh PPK dan/atau Pejabat Pengadaan. Pejabat Pengadaan dapat melakukan transaksi atau menunjuk staf lainnya. Namun Pejabat Pengadaan tetap bertanggung jawab terhadap proses penetapan penyedia tersebut. Sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab pada proses pengadaan langsung tersebut khususnya proses pembayaran, baik untuk pembayaran yang menggunakan bukti pembayaran, kuitansi maupun Surat Perintah Kerja/SPK (pasal 55 ayat (1));
Sedangkan pemilihan penyedia untuk pengadaan langsung pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultasi, Pejabat Pengadaan melakukan survei untuk mendapatkan sekurang-kurangnya dari 2 (dua) informasi harga dari Penyedia yang berbeda (pasal 57 ayat (5)). Penyedia harus merinci Daftar Kegiatan atau Daftar Kuantitas Harga untuk pekerjaan tersebut, bilamana menggunakan kontrak harga satuan. Pejabat Pengadaan selanjutnya melakukan klarifikasi dan negosiasi dengan penyedia yang memberikan harga yang terbaik (terendah dan responsif);
Di dalam melakukan survey harga pasar kepada penyedia jasa, Pejabat Pengadaan dapat meminta penawaran dari Penyedia sebelumnya yang digunakan oleh PPK untuk menetapkan HPS. Selanjutnya Pejabat Pengadaan membandingkan penawaran tersebut sekurang-kurangnya dengan 1 (satu) informasi harga lainnya. Survey harga dapat dilakukan diberbagai media, seperti internet, surat kabar atau pun mendatangi langsung tempat-tempat yang dianggap dapat mewakili dalam mendapatkan harga barang/jasa dimaksud sampai di tempat pengguna barang;
Penilaian kualifikasi untuk pengadaan langsung tidak seperti pembuktian kualifikasi pada proses pelelangan/seleksi. Penyedia cukup menyampaikan data-data yang dibutuhkan untuk membuktikan kemampuannya dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut kepada Pejabat Pengadaan sebagai pihak yang berwenang untuk menetapkan penyedia. Penyedia tidak diharuskan mengisi isian form kualifikasi. Meskipun demikian calon penyedia harus memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam pasal 19, sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang diberikan;
Pejabat Pengadaan tidak diharuskan menyusun dokumen pengadaan untuk pengadaan langsung sebagaimana Standar Dokumen Pengadaan untuk Pelelangan/Seleksi yang ada di website LKPP. Dokumen Pengadaan untuk pekerjaan yang bernilai sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lebih sederhana, dimana sekurang-kurangnya terdiri dari HPS, spesifikasi teknis dan jadwal waktu pengiriman/penyelesaian pekerjaan. Namun Pejabat Pengadaan harus melakukan survey harga pasar untuk pekerjaan dimaksud.


http://www.lkpp.go.id/v2/konsultasi/ind ... owseP#q_33

[guskun]

Nomor 3 :
PPK melakukan survey untuk penyusunan HPS tidak harus 2, karena memang tidak diatur secara explisit. Semakin banyak sumber data PPK, semakin bagus.

Nomor 5a :
Pejabat HARUS melakukan survey kepada 2 penyedia. survey ini berbeda dengan survey yang dilakukan oleh PPK.

PPK dan Pejabat menandatangani Pakta Integritas, 1x setelah menerima SK Pengangkatan

[

berarti tahapan dan urutan yg saya mau buat SUDAH BETUL dan BAGUS sesuai dg perpres 54, ya mas guskun
dengan ditambah no. 5a, tapi apakah hasil survey kepada 2 penyedia semuanya saya masukan dalam dokumen kontrak, atau survey 1 nya saya simpan saja sebagai arsip ..?

Hasil survey menjadi arsip dokumentasi Pejabat Pengadaan jika dilakukan pemeriksaan oleh APIP. Jangan dihilangkan.

[Yudi Sanaky]

mau tanya p.khalid,..sy yudi di LPMP Maluku,..mngenai pengadaan Langsung.
di t4 sy mau adakan pemilihan langsung pembelian printer nilai 100 jt,.. bisa minta contoh prosedur lelangx,. sy liat SBD agak rumit juga,.. calon penyedia hrus minimal 3 penyedia ?? Tks

Metode yang dipakai adalah Pengadaan Langsung.
Prinsipnya : Survey kepada 2 calon penyedia, Undangan kepada 1 penyedia

p.guskun, bgm dgn dokumen pemilihan di kasi 2 calon juga y? evaluasi 2 pnyedia dgn cr bgm ? maap sy bru ikut pengadaan,...