PENGADAAN LANGSUNG

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang pengadaan barang berdasarkan Perpres 54/2010

Re: PENGADAAN LANGSUNG

Postoleh guskun » 10 Jun 2011, 09:30

Pengadaan langsung memakai metode pre knowledge, tdk perlu penilaian kualifikasi karena sudah diyakini penyedia memenuhi syarat kualifikasi.
Ada 2 metode yang dilakukan pre kowledge dan tdk perlu evaluasi kualifikasi :
1) Pengadaan Langsung
2) Penunjukan Langsung Darurat
Happy Procure !!!

http://guskun.com, PERTAMA menyediakan newslatter mingguan, terhubung ke seluruh social media
http://bukutender.com
http://www.carajawab.com/?id=guskun
URGENT : guskun@pengadaan.org or info@guskun.com
guskun
Procurement Specialist
Procurement Specialist
 
Post: 2305
Bergabung: 01 Apr 2011, 20:43
Lokasi: Jakarta, Surabaya

Re: PENGADAAN LANGSUNG

Postoleh sudarto » 13 Jun 2011, 11:27

Berdasarkan PERPRES NO.54 Tahun 2010
BAB III
Pasal 16
(1) Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
(2) Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
(3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.


BAB VI
Pasal 39
(1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
a. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I;
b. teknologi sederhana;
c. risiko kecil; dan/atau
d. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang-perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.
(2) Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
(3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan.
(4) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.




Pertanyaan :

(1) Apakah Paket Pengadaan Barang (ATK) yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara Pengadaan Langsung harus diumumkan di website atau papan pengumuman resmi seperti Pelelangan Umum?

(2) Kami akan melaksanakan Paket Pengadaan Barang (ATK) yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara Pengadaan Langsung dan dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan 3 orang. Apakah hal ini bertentangan dengan PERPRES NO.54 Tahun 2010?

(3) Kami akan melaksanakan Paket Pengadaan Material dan Peralatan untuk perbaikan jalan dan kantor yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara Pengadaan Langsung dan dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan 3 orang. Apakah hal ini bertentangan dengan PERPRES NO.54 Tahun 2010?

(4) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara Pengadaan Langsung dibuat dan disahkan oleh siapa? Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan atau PPK ?

(5) Dalam hal Pengadaan Langsung, klarifikasi dan negosiasi teknis serta untuk mendapatkan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan, minimal dilakukan terhadap 1(satu) penawaran atau 2(dua) penawaran ?


Demikian pertanyaan kami untuk mendapatkan penjelasan, terimakasih
sudarto
Newbie
Newbie
 
Post: 1
Bergabung: 12 Jun 2011, 19:15

Re: PENGADAAN LANGSUNG

Postoleh burhan » 13 Jun 2011, 18:24

sudarto menulis:Berdasarkan PERPRES NO.54 Tahun 2010
BAB III
Pasal 16
(1) Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
(2) Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
(3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.


BAB VI
Pasal 39
(1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
a. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I;
b. teknologi sederhana;
c. risiko kecil; dan/atau
d. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang-perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.
(2) Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
(3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan.
(4) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.




Pertanyaan :

(1) Apakah Paket Pengadaan Barang (ATK) yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara Pengadaan Langsung harus diumumkan di website atau papan pengumuman resmi seperti Pelelangan Umum?

(2) Kami akan melaksanakan Paket Pengadaan Barang (ATK) yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara Pengadaan Langsung dan dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan 3 orang. Apakah hal ini bertentangan dengan PERPRES NO.54 Tahun 2010?

(3) Kami akan melaksanakan Paket Pengadaan Material dan Peralatan untuk perbaikan jalan dan kantor yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara Pengadaan Langsung dan dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan 3 orang. Apakah hal ini bertentangan dengan PERPRES NO.54 Tahun 2010?

(4) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara Pengadaan Langsung dibuat dan disahkan oleh siapa? Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan atau PPK ?

(5) Dalam hal Pengadaan Langsung, klarifikasi dan negosiasi teknis serta untuk mendapatkan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan, minimal dilakukan terhadap 1(satu) penawaran atau 2(dua) penawaran ?


Demikian pertanyaan kami untuk mendapatkan penjelasan, terimakasih


(1) adanya pengumuman penetapan penyedia barang/jasa
(2) lakukan dengan pejabat pengadaan
(3) idem nomor 3
(4) PPK
(5) terhadap 1 penawaran, untuk jelasnya silahkan lihat SBD pengadaan langsung
Avatar pengguna
burhan
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
 
Post: 584
Bergabung: 01 Apr 2011, 09:01

Re: PENGADAAN LANGSUNG

Postoleh Hernawan Dwi » 14 Jun 2011, 08:53

guskun menulis:
cak Jo menulis:Pak khalid dan tim yth

Rencana kami akan mengadakan barang (komputer) senilai 90 juta proses dg metode pengadaan langsung , proses awal persiapan s/d SPK saya buat dg tahapan dan urutan sbb :

1. Undangan Rapat persiapan (dari PPK ke Pejabat pengadaan )
2. BA. Penetapan metode pengadaan langsung (berisi alasan2 menggunakan metode pengadaan langsung)
3. PPK menetapkan HPS, item barang, spek
(PPK sudah survei harga minimal 2 tempat , ditoko atau diinternet)
4. ttd Pakta Integritas PPK dan Pejabat pengadaan (akan saya buat pada setiap paket pekerjaan)
5. Pejabat membuat jadwal proses pengadaan
6. Pejabat membuat Undangan kepada Rekanan dilengkapi dokumen pengadaan (SBD yg saya donwload dari
BAB I sd BAB V) ditambah RKS dan jumlah brg/spek serta Formulir Isian Penilaian Kualifikasi dan petunjuk pengisian
7. Penyedia barang mengajukan penawaran harga dilengkapi RAB, berkas perusahaan, pakta integritas,
surat minat dan Formulir Isian Penilaian Kualifikasi yg telah diisi
8. BA pembukaan dokumen penawaran
9. Pejabat mengadakan evaluasi dokumen perusahaan, klarifikasi & Negosiasi berdasarkan HPS saja
10. Pejabat membuat SK Penetapan penyedia barang
11. Pejabat membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL)
12. Pejabat menyampaikan BAHPL kepada kepada PPK
13. PPK membuat SK Penunjukan Penyedia barang/jasa
14. SPK dan lampiran RAB hasil Nego, dan Syarat UMUM SPK
Ket. BA (berita acara)

Mohon bantuannya pak Khalid dan Tim nya , untuk dapat dikoreksi apakah sudah benar tahapan dan urutanya , yang saya akan buat berdasarkan pemahaman saya pada perpres 54.

Pertanyaan lain :
:roll:
1. apakah diperbolehkan PPK dan Pejabat pengadaan menandatangani pakta integritas cukup sekali saja dan dipakai utk
seluruh kegiatan 1 tahun anggaran


Nomor 3 :
PPK melakukan survey untuk penyusunan HPS tidak harus 2, karena memang tidak diatur secara explisit. Semakin banyak sumber data PPK, semakin bagus.

Nomor 5a :
Pejabat HARUS melakukan survey kepada 2 penyedia. survey ini berbeda dengan survey yang dilakukan oleh PPK.

PPK dan Pejabat menandatangani Pakta Integritas, 1x setelah menerima SK Pengangkatan



pada Nomor 5a apakah harus Pejabat Pengadaan "HARUS" membuat BA. Survey Harga kepada 2 penyedia.
terima kasih
Hernawan Dwi
Newbie
Newbie
 
Post: 7
Bergabung: 19 Mei 2011, 10:02

Re: PENGADAAN LANGSUNG

Postoleh shaka » 14 Jun 2011, 11:06

Hernawan Dwi menulis:
guskun menulis:
cak Jo menulis:Pak khalid dan tim yth

Rencana kami akan mengadakan barang (komputer) senilai 90 juta proses dg metode pengadaan langsung , proses awal persiapan s/d SPK saya buat dg tahapan dan urutan sbb :

1. Undangan Rapat persiapan (dari PPK ke Pejabat pengadaan )
2. BA. Penetapan metode pengadaan langsung (berisi alasan2 menggunakan metode pengadaan langsung)
3. PPK menetapkan HPS, item barang, spek
(PPK sudah survei harga minimal 2 tempat , ditoko atau diinternet)
4. ttd Pakta Integritas PPK dan Pejabat pengadaan (akan saya buat pada setiap paket pekerjaan)
5. Pejabat membuat jadwal proses pengadaan
6. Pejabat membuat Undangan kepada Rekanan dilengkapi dokumen pengadaan (SBD yg saya donwload dari
BAB I sd BAB V) ditambah RKS dan jumlah brg/spek serta Formulir Isian Penilaian Kualifikasi dan petunjuk pengisian
7. Penyedia barang mengajukan penawaran harga dilengkapi RAB, berkas perusahaan, pakta integritas,
surat minat dan Formulir Isian Penilaian Kualifikasi yg telah diisi
8. BA pembukaan dokumen penawaran
9. Pejabat mengadakan evaluasi dokumen perusahaan, klarifikasi & Negosiasi berdasarkan HPS saja
10. Pejabat membuat SK Penetapan penyedia barang
11. Pejabat membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL)
12. Pejabat menyampaikan BAHPL kepada kepada PPK
13. PPK membuat SK Penunjukan Penyedia barang/jasa
14. SPK dan lampiran RAB hasil Nego, dan Syarat UMUM SPK
Ket. BA (berita acara)

Mohon bantuannya pak Khalid dan Tim nya , untuk dapat dikoreksi apakah sudah benar tahapan dan urutanya , yang saya akan buat berdasarkan pemahaman saya pada perpres 54.

Pertanyaan lain :
:roll:
1. apakah diperbolehkan PPK dan Pejabat pengadaan menandatangani pakta integritas cukup sekali saja dan dipakai utk
seluruh kegiatan 1 tahun anggaran


Nomor 3 :
PPK melakukan survey untuk penyusunan HPS tidak harus 2, karena memang tidak diatur secara explisit. Semakin banyak sumber data PPK, semakin bagus.

Nomor 5a :
Pejabat HARUS melakukan survey kepada 2 penyedia. survey ini berbeda dengan survey yang dilakukan oleh PPK.

PPK dan Pejabat menandatangani Pakta Integritas, 1x setelah menerima SK Pengangkatan



pada Nomor 5a apakah harus Pejabat Pengadaan "HARUS" membuat BA. Survey Harga kepada 2 penyedia.
terima kasih


tambahan pak, di SBD baru bukannya ga pakai isian kualifikasi lagi, tolong yang ahli buatkan yang baru dan lengkap :mrgreen:
semoga amal ibadahnya diterima yang maha kuasa ;)
there's always hope
Avatar pengguna
shaka
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 177
Bergabung: 04 Apr 2011, 12:24

Re: PENGADAAN LANGSUNG

Postoleh Buana » 15 Jun 2011, 08:12

Dh,

Untuk pengadaan langsung, pejabat pengadaan melakukan surey pasar. Apakah yang dimaksud survey pasar disini? apakah survey ke minimal 2 calon penyedia pengadaan langsung atau benar2 ke pasar/toko2? Apa beda fungsi HPS dan harga dari hasil survey pasar? t'Kasih :P
Buana
Newbie
Newbie
 
Post: 2
Bergabung: 13 Mei 2011, 10:55

Re: PENGADAAN LANGSUNG

Postoleh guskun » 15 Jun 2011, 11:31

Buana menulis:Dh,

Untuk pengadaan langsung, pejabat pengadaan melakukan surey pasar. Apakah yang dimaksud survey pasar disini? apakah survey ke minimal 2 calon penyedia pengadaan langsung atau benar2 ke pasar/toko2? Apa beda fungsi HPS dan harga dari hasil survey pasar? t'Kasih :P


Substansinya adalah survey ke penjual, bisa di pasar , mall , pertokoan atau bahkan penjual online.
Gunanya survey adalah untuk memilih siapa calon penjual yang berpotensi menawarkan harga lebih murah.
kepada yang dipilih, nanti dikirim surat undangan pengadaan langsung.
setelah penyedia mengajukan penawaran, harga penawaran dibandingkan dengan HPS.
Happy Procure !!!

http://guskun.com, PERTAMA menyediakan newslatter mingguan, terhubung ke seluruh social media
http://bukutender.com
http://www.carajawab.com/?id=guskun
URGENT : guskun@pengadaan.org or info@guskun.com
guskun
Procurement Specialist
Procurement Specialist
 
Post: 2305
Bergabung: 01 Apr 2011, 20:43
Lokasi: Jakarta, Surabaya

Re: PENGADAAN LANGSUNG

Postoleh asrulgrace » 16 Jun 2011, 13:37

Saya mo share, terkait rencana pengadaan langsung pengadaan almari filling kabinet senilai 30 Jt, sebagai pejabat pengadaan berencana megundang perusahaan dengan kualifikasi SIUP, Besar dengan pertimbangan bahwa perusahaan tersebut merupakan agen dari barang tersebut, apakah hal ini diperbolehkan dan tidak menyalahi aturan.
asrulgrace
Newbie
Newbie
 
Post: 6
Bergabung: 20 Mei 2011, 09:00

Re: PENGADAAN LANGSUNG

Postoleh max modi » 17 Jun 2011, 06:17

asrulgrace menulis:Saya mo share, terkait rencana pengadaan langsung pengadaan almari filling kabinet senilai 30 Jt, sebagai pejabat pengadaan berencana megundang perusahaan dengan kualifikasi SIUP, Besar dengan pertimbangan bahwa perusahaan tersebut merupakan agen dari barang tersebut, apakah hal ini diperbolehkan dan tidak menyalahi aturan.

sebagai referensi bisa dibaca di topik ini pak
viewtopic.php?f=5&t=24&p=1768&hilit=carefour#p1768
dan Pasal 100 Perpres 54.
max modi
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 414
Bergabung: 01 Apr 2011, 05:32

Re: PENGADAAN LANGSUNG

Postoleh boy » 17 Jun 2011, 14:24

Mohon pencerahannya .........
Apabila BUMD dalam pengadaan untuk bahan baku produksi untuk proses produksi dimana pembeliannya bersumber dari uang hasil usaha sendiri/ tidak bersumber dari APBD atau apabila uangnya dari APBD tetapi sifatnya sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD yang bersangkutan, pengadaannya berpedoman kepada Perpres 54/2010 ? Terimakasih ..
boy
Newbie
Newbie
 
Post: 2
Bergabung: 17 Jun 2011, 13:46

tulis komentar

SebelumnyaBerikutnya

Kembali ke Barang

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Bing [Bot] dan 3 tamu