PENGADAAN LANGSUNG

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang pengadaan barang berdasarkan Perpres 54/2010

Re: PENGADAAN LANGSUNG

Postoleh Kasiman berutu » 11 Mar 2013, 22:23

simbahganteng menulis:
priyantoro menulis:
khalid menulis:Pakai pengadaan langsung. Pertanggungjawaban administrasinya pakai "at cost"
Kalau dibawah 5 juta, cukup menggunakan bukti pembelian, kalau di bawah 10 juta menggunakan kuitansi.


1. Apa definisi bukti pembelian :?: . Apakah yang dimaksud bukti pembelian itu sama dengan Nota pembelian :?:
2. Jika benar, menurut syarat pencairan keuangan di tempat kami bahwa untuk pembelian diatas 1 juta harus disertai Surat Pesanan, BA. Serah Terima Barang, Nota Pembelian dan Kuitansi yang bermeterai. Sudah saya tanyakan katanya itu sudah peraturan di Keuangan.
Jadi bagaimana menyinkronkan hal ini di satu sisi aturan Pengadaan/Perpres 54 mensyaratkan cukup bukti pembelian/Nota sedangkan aturan Keuangan harus SP, Nota pembelian dan Kuitansi yang bermeterai :roll: Thks.



yg diminta keuangan adalah kelengkapan dokumen pak, klo dibawah 50jt cukup kwitansi dan dokumen kelenhkapan pengadaan, ba pembauaran, ba serah terima dan spmk atau surat pesanan, jadi tetap bukan hanya kwitansi aja

jd yg berubah setelah adanya perpres 70 adalah hanya pada bukti perjanjian bukan kelengkapan pencairan/pembayaran


dalam setiap tahapan pengadaan barang/jasa harus ada dokumennya. tahapan proses pengadaan barang dan jasa terdiri dari :
1. perencanaan pengadaan barang/jasa, dokumennya adalah : RUP, KAK, dan Rencana pelaksanaan Pengadaan yang terdiri dari SPEK HPS dan gambar bila ada, dasarnyaa dalah perpres 70 tahun 2012 dan Perka LKPP no 14 tahun 2012
2. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa, bila pengadaan langsung dibawah 50 juta maka dokumennya adalah surat pesanan, berita acara serah terima, dasarnya perpres 70 dan permendagri 13 (untk APBD), kuitansi
3. pembayaran pengadaan barang/jasa, dokumennya adalah : SPM dan SP2D yang dilampiri dokumen pelaksanaan pengadaan

dari uraian diatas maka tidaka da peraturan yang saling bertolak belakang dalam pengadaan ini.
salam pengadaan dari sumatera utara, HP. 081370201730, email : bkasiman@gmail.com
Avatar pengguna
Kasiman berutu
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
 
Post: 544
Bergabung: 10 Feb 2013, 16:54
Lokasi: SUMATERA UTARA, HP. 081370201730

Re: PENGADAAN LANGSUNG

Postoleh yuwan gw » 22 Mar 2013, 09:28

amanjago menulis:
zainul arifin menulis:mohon pencerahan untuk pengadaan langsung barang, jasa konstruksi dan jasa konsultansi sesuai juknis perpres 70 tahun 2012 dalam perka LKPP no 14 tahun 2012.

dalam juknis tersebut, untuk pengadaan langsung yang melalui SPK dengan permintaan penawaran terhadap penyedia, melalui proses
1. Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga (untuk barang dan konstruksi) Jasa Konsultansi yang akan dilaksanakan beserta biayanya (untuk konsultansi), antara lain melalui media elektronik maupun non elektronik;
2. Pejabat Pengadaan membandingkan harga / biaya dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda;
3. dst

yang menjadi pertanyaan saya adalah apabila pejabat pengadaan menerima perintah dari PPK untuk melaksanakan pengadaan langsung yang disertai dengan HPS, spesifikasi dan lain2, dimana HPS adalah ditetapkan oleh PPK. apakah pejabat pengadaan tidak perlu melakukan point 1 dan 2 di atas mengingat sudah ada HPS dari PPK dan HPS itu tentunya diperoleh dari survei harga (baik harga pasar maupun harga distributor).

mohon kiranya teman2 yang ahli di pengadaan dan para pengasuh forum ini membalas post saya ini, terima kasih


Ijin berpendapat ya Pak Zainal menurut saya pin 1 dan 2 bukan pada tataran HPS tapi tataran pembelian/pemilihan penyedia sehingga Informasi harga HPS sebagai informasi pertama kemudian dalam tataran pembelian/pemilihan penyedia pejabat pengadaan juga mempunyai informasi pembanding dari HPS tersebut. Jadi obyeknya berbeda antara survey harga untuk kepentingan HPS dan membandingkan harga/biaya dan kualitas dari dua sumber informasi yang berbeda dalam kerangka pemilihan penyedia...

Semoga jawaban saya tepat ya...bisa dikoreksi kalau salah.. :)


salam

Untuk perihal survey harga dari pejabat pengadaan kapan hal tersebut dilakukan setelah rekanan memasukan dokumen pengadaan apa setelah perintah pengadaan dari PPK berarti sebelum rekanan memasukan dokumen penawaran.
yuwan gw
Newbie
Newbie
 
Post: 9
Bergabung: 06 Mar 2013, 11:39

Re: PENGADAAN LANGSUNG

Postoleh kujang101 » 22 Mar 2013, 17:41

yuwan gw menulis:
salam

Untuk perihal survey harga dari pejabat pengadaan kapan hal tersebut dilakukan setelah rekanan memasukan dokumen pengadaan apa setelah perintah pengadaan dari PPK berarti sebelum rekanan memasukan dokumen penawaran.

Setelah menerima perintah dari PPK, Pejabat Pengadaan melakukan survey harga pasar, baru mengundang penyedia. bukan setelah penyedia memasukkan penawaran.
Avatar pengguna
kujang101
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1159
Bergabung: 06 Apr 2011, 16:30

Re: PENGADAAN LANGSUNG

Postoleh aiririah » 23 Mar 2013, 13:13

kujang101 menulis:
yuwan gw menulis:
salam

Untuk perihal survey harga dari pejabat pengadaan kapan hal tersebut dilakukan setelah rekanan memasukan dokumen pengadaan apa setelah perintah pengadaan dari PPK berarti sebelum rekanan memasukan dokumen penawaran.

Setelah menerima perintah dari PPK, Pejabat Pengadaan melakukan survey harga pasar, baru mengundang penyedia. bukan setelah penyedia memasukkan penawaran.

Tambahan baca topik Pengadaan Langsung :
viewtopic.php?f=9&t=5371
mottoku adalah : aiririah
Avatar pengguna
aiririah
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1241
Bergabung: 10 Sep 2011, 10:46

Re: PENGADAAN LANGSUNG

Postoleh zhamank » 15 Apr 2013, 19:24

ass .... untuk mempersingkat sy langsung ke contoh kejadian, moga ada yg menanggapi dan menjawabnya ... :pray:

dikator sy ada pengadaan barang berupa atk dan peralatan bantu kerja habis pakai, metode pencairan dilaksanakan sbb :
1. dana di dipa untuk atk di bagi tiga untuk setahun setiap pencairan sy rencanakan dibawah 20 juta menggunakan surat pesanan barang, nah disini sy bingung krn sesuai perpres harus ditanda tangani oleh pejabat pengadaan, sedangkan di format kantor sy yg bertanda tangan disitu adalah PPK mengetahui dan yg menyanggupi itu adalah rekanan , apakah ini termasuk pengadaan langsung atau penunjukan langsung ?
2. batas jumlah minimum untuk pengadaan atk diatas berapaan ? , yg sy tahu klu mau pembayaran uang persediaan harus dibawah 20 juta, klu diatasnya harus pembayaran LS ke rekening. rekanan ya ?
3. total dana atk misal. 65 juta , di bagi per 3 kali saja atau 4 kali supaya total dana dibawah 20 jt ?
4. untuk pengadaan peralatan bantu kerja habis pakai total dana sekitar 40 jutaan, menggunakan Surat pesanan barang dimana yg bermohon PPK dan yang menyanggupi adalah rekanan, bukan pejabat pengadaan, apakah prosedurnya sudah betul ?
5. Batas pengadaan barang untuk atk dan peralatan bantu kerja habis pakai berapa total sesungguhnya , bilamana total di dipa sudah melebihi batas jumlah pengadaan langsung/penunjukan langsung, tapi disini sy mencairkan secara bertahap selama 3 kali untuk setahun anggaran ? , yg dihitung sebagai batas minimum itu total dipa setahun atau sekali pencairan ? ...

kesimpulan : sy masih bingung soal pejabat pengadaan sesuai perpres yg baru, krn dikantor sy tidak ada pejabat pengadaannya, semua permintaan barang melalui pihak ketiga/rekanan, jadi bingung apakah ini termasuk pengadaan langsung atau penunjukan langsung.... ..terima kasih ... mohon bantuannya supaya dijawab ... :o:
zhamank
Newbie
Newbie
 
Post: 1
Bergabung: 10 Apr 2013, 23:35

Re: PENGADAAN LANGSUNG

Postoleh awiedoank » 15 Apr 2013, 23:30

Ass.. Mohon Maaf...agak keluar dari pembahasan di atas...
kbtln sya baru & masih byk keliru dlm masalah2 pelaksanaan pengadaan BJP :swt: ... jd mohon pendapatnya ttg mslh kami berikut :

1. pada kantor kami ada keg pengadaan perlengkapan kantor sbb:
a. Belanja Pendingin Ruangan Ac Split 1 unit = Rp. 2.975.000
b. Belanja Televisi 1 Unit = Rp. 3.500.000
c. Belanja Mobilair / Kursi 16 Unit = Rp. 6.400.000
d. Belanja Fiilling Kabinet 3 unit = Rp. 4.500.000
Masing2 item barang terisah per rekeningnya..

2. berhubung UP kami sebesar 30jt,, maka kami berasumsi mlakukn pengadaan dgn menggunakan UP trsbut ( dgn NOTA Pembelian berhubung semua nilai brang < 10jt)... nmun stelah pelaksanaan sewaktu kami lakukan proses GUP trnyata pihak Keuangan menolak utk proses lanjut dgn alasan :
a. yg namanya jenis Belanja Modal,,,mau berapa nilainya ttp tak dpt menggunakan Uang Persediaan...
b. tekhnis Pembayarannya harus melalui Rekening Masing2 Rekanan Toko yg di belanjakan....

Pertanyaan kami:
1. apakah cara kami sdh benar mnrt Perpres 54/70...??
2. apakah mmg demikian di atur Perpres bhwa utk pembyaran dgn manggunakan NOTA PEMBELIAN di syaratkan mnggunakan No.Rekening Rekanan (Toko) ??
3. apakah Pengadaan Langsung utk jenis belanja modal dgn NILai tsbt TAK DPT menggunakan Uang Persediaan..???

Mohon di bagi Ilmunya.. terima kasih
awiedoank
Newbie
Newbie
 
Post: 2
Bergabung: 10 Feb 2013, 05:34

Re: PENGADAAN LANGSUNG

Postoleh aiririah » 16 Apr 2013, 10:01

awiedoank menulis:Ass.. Mohon Maaf...agak keluar dari pembahasan di atas...
kbtln sya baru & masih byk keliru dlm masalah2 pelaksanaan pengadaan BJP :swt: ... jd mohon pendapatnya ttg mslh kami berikut :

1. pada kantor kami ada keg pengadaan perlengkapan kantor sbb:
a. Belanja Pendingin Ruangan Ac Split 1 unit = Rp. 2.975.000
b. Belanja Televisi 1 Unit = Rp. 3.500.000
c. Belanja Mobilair / Kursi 16 Unit = Rp. 6.400.000
d. Belanja Fiilling Kabinet 3 unit = Rp. 4.500.000
Masing2 item barang terisah per rekeningnya..

2. berhubung UP kami sebesar 30jt,, maka kami berasumsi mlakukn pengadaan dgn menggunakan UP trsbut ( dgn NOTA Pembelian berhubung semua nilai brang < 10jt)... nmun stelah pelaksanaan sewaktu kami lakukan proses GUP trnyata pihak Keuangan menolak utk proses lanjut dgn alasan :
a. yg namanya jenis Belanja Modal,,,mau berapa nilainya ttp tak dpt menggunakan Uang Persediaan...
b. tekhnis Pembayarannya harus melalui Rekening Masing2 Rekanan Toko yg di belanjakan....

Pertanyaan kami:
1. apakah cara kami sdh benar mnrt Perpres 54/70...??
2. apakah mmg demikian di atur Perpres bhwa utk pembyaran dgn manggunakan NOTA PEMBELIAN di syaratkan mnggunakan No.Rekening Rekanan (Toko) ??
3. apakah Pengadaan Langsung utk jenis belanja modal dgn NILai tsbt TAK DPT menggunakan Uang Persediaan..???

Mohon di bagi Ilmunya.. terima kasih

Ya tidak mungkin kita ke toko membeli barang bayar belakangan ke rekening toko, kami rasa tidak ada toko yang bersedia apalagi seperti carefull, indomart, alfamart dll.
mottoku adalah : aiririah
Avatar pengguna
aiririah
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1241
Bergabung: 10 Sep 2011, 10:46

Re: PENGADAAN LANGSUNG

Postoleh kujang101 » 20 Apr 2013, 16:52

awiedoank menulis:3. apakah Pengadaan Langsung utk jenis belanja modal dgn NILai tsbt TAK DPT menggunakan Uang Persediaan..???

Saya pernah dengar, tapi belum pernah melihat sendiri aturannya, bahwa ada peraturan/edaran Mendagri bahwa UP tidak dibenarkan untuk belanja modal.
*Nah, beda 'kan dengan orang APBN?
Avatar pengguna
kujang101
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1159
Bergabung: 06 Apr 2011, 16:30

Re: PENGADAAN LANGSUNG

Postoleh Kasiman berutu » 20 Apr 2013, 17:07

kujang101 menulis:
awiedoank menulis:3. apakah Pengadaan Langsung utk jenis belanja modal dgn NILai tsbt TAK DPT menggunakan Uang Persediaan..???

Saya pernah dengar, tapi belum pernah melihat sendiri aturannya, bahwa ada peraturan/edaran Mendagri bahwa UP tidak dibenarkan untuk belanja modal.
*Nah, beda 'kan dengan orang APBN?


peraturannya ada di permendagri 13 beserta perubahannya
salam pengadaan dari sumatera utara, HP. 081370201730, email : bkasiman@gmail.com
Avatar pengguna
Kasiman berutu
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
 
Post: 544
Bergabung: 10 Feb 2013, 16:54
Lokasi: SUMATERA UTARA, HP. 081370201730

Re: PENGADAAN LANGSUNG

Postoleh kujang101 » 22 Apr 2013, 15:36

Kasiman berutu menulis:
kujang101 menulis:
awiedoank menulis:3. apakah Pengadaan Langsung utk jenis belanja modal dgn NILai tsbt TAK DPT menggunakan Uang Persediaan..???

Saya pernah dengar, tapi belum pernah melihat sendiri aturannya, bahwa ada peraturan/edaran Mendagri bahwa UP tidak dibenarkan untuk belanja modal.
*Nah, beda 'kan dengan orang APBN?


peraturannya ada di permendagri 13 beserta perubahannya

Terima kasih atas sharingnya, Pak Kasiman. :shakehand
Avatar pengguna
kujang101
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1159
Bergabung: 06 Apr 2011, 16:30

tulis komentar

SebelumnyaBerikutnya

Kembali ke Barang

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 2 tamu