PENGADAAN LANGSUNG

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang pengadaan barang berdasarkan Perpres 54/2010

Re: PENGADAAN LANGSUNG

Postoleh I Made Syantara » 22 Jun 2011, 23:24

Maaf bapk/ ibu: kalau pengadaan langsung dg nilai sampai dg 5 juta apa perlu buat hps dan mmbandingkan informasi harga 2 penyedia ? Tanx
I Made Syantara
Newbie
Newbie
 
Post: 5
Bergabung: 22 Jun 2011, 22:38
Lokasi: Klungkung Bali

Re: PENGADAAN LANGSUNG

Postoleh burhan » 23 Jun 2011, 10:39

I Made Syantara menulis:Maaf bapk/ ibu: kalau pengadaan langsung dg nilai sampai dg 5 juta apa perlu buat hps dan mmbandingkan informasi harga 2 penyedia ? Tanx


perlu
Avatar pengguna
burhan
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
 
Post: 598
Bergabung: 01 Apr 2011, 09:01

Re: PENGADAAN LANGSUNG

Postoleh guskun » 24 Jun 2011, 04:18

burhan menulis:
I Made Syantara menulis:Maaf bapk/ ibu: kalau pengadaan langsung dg nilai sampai dg 5 juta apa perlu buat hps dan mmbandingkan informasi harga 2 penyedia ? Tanx


perlu


sekurang-kurangnya berisi : spesifikasi, harga satuan, jumlah pembelian, hps
Happy Procure !!!

http://guskun.com, PERTAMA menyediakan newslatter mingguan, terhubung ke seluruh social media
http://bukutender.com
http://www.carajawab.com/?id=guskun
URGENT : guskun@pengadaan.org or info@guskun.com
guskun
Procurement Specialist
Procurement Specialist
 
Post: 2305
Bergabung: 01 Apr 2011, 20:43
Lokasi: Jakarta, Surabaya

Re: PENGADAAN LANGSUNG

Postoleh I Made Syantara » 24 Jun 2011, 08:58

guskun menulis:
burhan menulis:
I Made Syantara menulis:Maaf bapk/ ibu: kalau pengadaan langsung dg nilai sampai dg 5 juta apa perlu buat hps dan mmbandingkan informasi harga 2 penyedia ? Tanx


perlu


sekurang-kurangnya berisi : spesifikasi, harga satuan, jumlah pembelian, hps

gimana tentang jaminan penawaran pada pengadaan langsung denga SPK, perlu disyarakan ngak bos ?
I Made Syantara
Newbie
Newbie
 
Post: 5
Bergabung: 22 Jun 2011, 22:38
Lokasi: Klungkung Bali

Re: PENGADAAN LANGSUNG

Postoleh I Made Syantara » 24 Jun 2011, 09:06

guskun menulis:
burhan menulis:
I Made Syantara menulis:Maaf bapk/ ibu: kalau pengadaan langsung dg nilai sampai dg 5 juta apa perlu buat hps dan mmbandingkan informasi harga 2 penyedia ? Tanx


perlu


sekurang-kurangnya berisi : spesifikasi, harga satuan, jumlah pembelian, hps

gimana tentang jaminan penawaran pada pengadaan langsung denga SPK, perlu disyaratkan ngak bos ?
I Made Syantara
Newbie
Newbie
 
Post: 5
Bergabung: 22 Jun 2011, 22:38
Lokasi: Klungkung Bali

Re: PENGADAAN LANGSUNG

Postoleh burhan » 24 Jun 2011, 11:08

I Made Syantara menulis:gimana tentang jaminan penawaran pada pengadaan langsung denga SPK, perlu disyarakan ngak bos ?


pasal 68 ayat (3)
Avatar pengguna
burhan
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
 
Post: 598
Bergabung: 01 Apr 2011, 09:01

Re: PENGADAAN LANGSUNG

Postoleh ampon kambam » 24 Jun 2011, 16:01

bagaimana untuk pekerjaan konstruksi dg pagu dibawah 90 juta juta tetapi menambah aset (mis. beli kontainer) ? metoda apa yg cocok ne? tlg dibantu...
ampon kambam
Newbie
Newbie
 
Post: 1
Bergabung: 24 Jun 2011, 11:47

Re: PENGADAAN LANGSUNG

Postoleh Nafarin » 24 Jun 2011, 16:37

burhan menulis:
sudarto menulis:Berdasarkan PERPRES NO.54 Tahun 2010
BAB III
Pasal 16
(1) Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
(2) Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
(3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.


BAB VI
Pasal 39
(1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
a. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I;
b. teknologi sederhana;
c. risiko kecil; dan/atau
d. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang-perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.
(2) Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
(3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan.
(4) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.




Pertanyaan :

(1) Apakah Paket Pengadaan Barang (ATK) yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara Pengadaan Langsung harus diumumkan di website atau papan pengumuman resmi seperti Pelelangan Umum?

(2) Kami akan melaksanakan Paket Pengadaan Barang (ATK) yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara Pengadaan Langsung dan dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan 3 orang. Apakah hal ini bertentangan dengan PERPRES NO.54 Tahun 2010?

(3) Kami akan melaksanakan Paket Pengadaan Material dan Peralatan untuk perbaikan jalan dan kantor yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara Pengadaan Langsung dan dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan 3 orang. Apakah hal ini bertentangan dengan PERPRES NO.54 Tahun 2010?

(4) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara Pengadaan Langsung dibuat dan disahkan oleh siapa? Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan atau PPK ?

(5) Dalam hal Pengadaan Langsung, klarifikasi dan negosiasi teknis serta untuk mendapatkan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan, minimal dilakukan terhadap 1(satu) penawaran atau 2(dua) penawaran ?


Demikian pertanyaan kami untuk mendapatkan penjelasan, terimakasih


(1) adanya pengumuman penetapan penyedia barang/jasa
(2) lakukan dengan pejabat pengadaan
(3) idem nomor 3
(4) PPK
(5) terhadap 1 penawaran, untuk jelasnya silahkan lihat SBD pengadaan langsung



KEpanitian dibubarin d tengah jalan dong pak Burhan berarti dibuatkan SK yang baru (penunjukan pejabat pengadaan) dan saya rasa berlaku juga untuk penunjukan pejabat penerima hasil pekerjaan. lalu bagaimana kalau dalam dokumen anggaran tertulis cuma honor untuk Panitia Pengadaan dengan jumlah 3 org tidak tertulis honor untuk pejabat pengadaan. apakah bisa honor untuk panitia itu diberikan kepada pejabat pengadaan, satuannya kan beda kalau pejabat pengadaan ob sedangkan untuk panitia op ???
Avatar pengguna
Nafarin
Newbie
Newbie
 
Post: 28
Bergabung: 04 Jun 2011, 00:39
Lokasi: Kalimantan

Re: PENGADAAN LANGSUNG

Postoleh burhan » 24 Jun 2011, 18:29

ampon kambam menulis:bagaimana untuk pekerjaan konstruksi dg pagu dibawah 90 juta juta tetapi menambah aset (mis. beli kontainer) ? metoda apa yg cocok ne? tlg dibantu...


pengadaan langsung, dengan syarat anda telah memahami pengertian dan/atau pada pasal 39 ayat (1)

Nafarin menulis:

KEpanitian dibubarin d tengah jalan dong pak Burhan berarti dibuatkan SK yang baru (penunjukan pejabat pengadaan) dan saya rasa berlaku juga untuk penunjukan pejabat penerima hasil pekerjaan. lalu bagaimana kalau dalam dokumen anggaran tertulis cuma honor untuk Panitia Pengadaan dengan jumlah 3 org tidak tertulis honor untuk pejabat pengadaan. apakah bisa honor untuk panitia itu diberikan kepada pejabat pengadaan, satuannya kan beda kalau pejabat pengadaan ob sedangkan untuk panitia op ???


apakah panitia pengadaan di instansi saudara hanya melaksanaan pengadaan langsung? kalau iya, sesuaikan saja. untuk honor silahkan lihat pedoman pelaksanaan APBD pada instansi saudara bagaimana mekanisme penganggarannya, jika tidak sesuai, sesuaikan
Avatar pengguna
burhan
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
 
Post: 598
Bergabung: 01 Apr 2011, 09:01

Re: PENGADAAN LANGSUNG

Postoleh Nafarin » 26 Jun 2011, 19:32

guskun menulis:
priyantoro menulis:
khalid menulis:Pakai pengadaan langsung. Pertanggungjawaban administrasinya pakai "at cost"
Kalau dibawah 5 juta, cukup menggunakan bukti pembelian, kalau di bawah 10 juta menggunakan kuitansi.


1. Apa definisi bukti pembelian :?: . Apakah yang dimaksud bukti pembelian itu sama dengan Nota pembelian :?:
2. Jika benar, menurut syarat pencairan keuangan di tempat kami bahwa untuk pembelian diatas 1 juta harus disertai Surat Pesanan, BA. Serah Terima Barang, Nota Pembelian dan Kuitansi yang bermeterai. Sudah saya tanyakan katanya itu sudah peraturan di Keuangan.
Jadi bagaimana menyinkronkan hal ini di satu sisi aturan Pengadaan/Perpres 54 mensyaratkan cukup bukti pembelian/Nota sedangkan aturan Keuangan harus SP, Nota pembelian dan Kuitansi yang bermeterai :roll: Thks.


Mungkin bisa dibalik dulu, yang dimaksud peraturan di Keuangan itu yang mana ? nanti di share ke sini supaya kita bisa komentar lebih jauh.
Batasan bentuk "bukti perjanjian" di Perpres sudah dibuat setara dengan batasan cara pembayaran. Artinya, pembayaran di bawah 10 juta bisa dilakukan melalui Uang Persediaan dengan prosedur yang sederhana.
Kecuali jika 1 juta akan dibayar melalui mekanisme LS (transfer langsung oleh KPPN melalui Bank Operasional ke rekening penerima) memang diperlukan pemenuhan persyaratan pembayaran LS yang salah satunya adalah Berita Acara,



priyantoro menulis:Oke pak guskun, nanti saya tanyakan ke bagian Keuangan dulu secara jelas baik mengenai aturan dan syarat-syaratnya.
thks tanggapannya.


ditunggu pak jawaban bagian keuangan tentang aturan keuangannya. gak sabar mode = on :roll:
Avatar pengguna
Nafarin
Newbie
Newbie
 
Post: 28
Bergabung: 04 Jun 2011, 00:39
Lokasi: Kalimantan

tulis komentar

SebelumnyaBerikutnya

Kembali ke Barang

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 1 tamu

cron