PL mobil pemerintah

[krisna dwi]

pak,bagaimana prosedur pengadaan langsung kendaraan bermotor ini?berdasarkan apa kita menentukan kendaraan yang akan kita beli?

[viar]

Ijin bertanya.. Untuk Penunjukan Langsung Mobil Pemerintah yang wilayahnya tidak tercantum dalam inaproc apa yang harus dilakukan, sebagai contoh saya di daerah Cianjur Jawa Barat:
1. Apakah saya bisa melakukan penunjukan langsung, karena daerah saya termasuk dalam jaringan service/ dealer wilayah provinsi Jabar Banten (tapi tidak termasuk dalam wilayah yang ditunjuk inaproc)?
2. Apakah saya bisa melakukan penunjukan langsung terhadap penyedia/dealer yang ada di Bogor atau Bandung(sesuai dengan wilayah yang tercantum di inaproc)?
3. Apakah saya harus melaksanakan Pelelangan Umum?
4. Apakah penyedia yang ditunjuk harus terdaftar dalam LPSE (karena dealer di Cinajur tidak terdaftar dalam LPSE)
Terima Kasih.

[dian]

Apakah jaminan penawaran tetap harus disediakan oleh ATPM dalam penunjukan langsung kendaraan?

Salam e-proc

[burhan]

pak,bagaimana prosedur pengadaan langsung kendaraan bermotor ini?berdasarkan apa kita menentukan kendaraan yang akan kita beli?

prosedur buka lagi perpres-nya dan perka lkpp no 4 dan 6 tahun 2011. menentukan kendaraan berdasarkan kebutuhan, bukan kemauan, yang tentunya disesuaikan dengan standar kendaraan dinas/operasional berdasarkan eselonnya, lihat permendagri no. 11 tahun 2007

Ijin bertanya.. Untuk Penunjukan Langsung Mobil Pemerintah yang wilayahnya tidak tercantum dalam inaproc apa yang harus dilakukan, sebagai contoh saya di daerah Cianjur Jawa Barat:
1. Apakah saya bisa melakukan penunjukan langsung, karena daerah saya termasuk dalam jaringan service/ dealer wilayah provinsi Jabar Banten (tapi tidak termasuk dalam wilayah yang ditunjuk inaproc)?
2. Apakah saya bisa melakukan penunjukan langsung terhadap penyedia/dealer yang ada di Bogor atau Bandung(sesuai dengan wilayah yang tercantum di inaproc)?
3. Apakah saya harus melaksanakan Pelelangan Umum?
4. Apakah penyedia yang ditunjuk harus terdaftar dalam LPSE (karena dealer di Cinajur tidak terdaftar dalam LPSE)
Terima Kasih.

pertanyaan banyak, yang lainnya saja nanti yang mikir intinya jika satu covered area, maka tidak masalah, jika tidak lelang umum

Apakah jaminan penawaran tetap harus disediakan oleh ATPM dalam penunjukan langsung kendaraan?

Salam e-proc

tidak, pasal 63 ayat (3)

[rossie]

mohon pencerahan
kami mau pengadaan mobil operasioanal dinas, dan ada harga gso nya di lkpp, akan tetapi PPK menghendaki tambahan aksesoris berupa ac dan tape/audio yang setelah kami tanyakan ke dealernya tidak masuk dalam spek mobil dengan harga gso tersebut. harga aksesoris tsb < 100juta, akan tetapi total mobil dan aksesoris tersebut > 100 juta, jika mau dipecah menjadi Penunjukan langsung untuk mobilnya dan pengadaan langsung untuk aksesorisnya apakah termasuk memecah paket dan dianggap menghindari pelelangan? karena mobil dan aksesoris tersebut dalam 1 kode rekening kegiatan. Jika digabung menjadi 1 pengadaan dengan cara penunjukan langsung apakah tidak menyalahi prosedur penunjukan langsung? karena aksesoris kendaraan tsb tidak masuk dalam spek yang ditawarkan dalam mobil dengan harga gso yang ada di lkpp.

[irwan kurniawan]

ass, mohon bantuannya,kalo dumptruck merk izusu elf apa boleh ditunjuk langsung, persepsi banyak. sy liat di katalog SPEK ada tetapi gak ada harganya. dan bagaimana kalo PL dilakukan sebelum ada katalog GSO Dari LKPP? EMERGENCY

[rhony]

1. Kami dari Dinas PU Kab. Barito Utara berencana mengadakan penunjukkan langsung mobil ford. Harga GSO PT. Kreasi Auto Kencana yang ada di http://www.lkpp.go.id/katalog/pricelist ... um/Ford/14 untuk tipe STD 4x2 2.5 L MT yg tertera adalah 151.815.000 belum termasuk ongkos kiarim. Ketika kami liat ongkir PALANGKAYA adalah 8 Jt. Ketika kami konfirmasi harga untuk PALANGKARAYA adalah 151.815.000+ 8 jt ongkir tadi= 159.815.000. Sementara kami berada di Kabupaten Barito Utara yg masih satu Provinsi dengan Ibukota kalteng yaitu Palangkaraya. Jadi harga akhir menuju kabupaten kami adalah 164.000.000 sudah franco dari ibukota provinsi Palangkaraya. Perlu diketahui bahwa harga 164 jt adalah harga dealer jaringan ford yg ada di kalteng yaitu PT. United Mobil International. Pertanyaannya:
Apakah bisa harga 164 jt td dijadikan sbg HPS harga mobil GSO mengingat adanya 2 ongkos kirim, yaitu dari PT. Kreasi Auto Kencana (jakarta Pusat) ke PT United Mobil International (palangkaraya) lalu palangkaraya ke Kabupaten Barito Utara?

2. Bisa disebut Ini adalah kali pertama, Kab. Barito Utara mengadakan Penunjukkan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah. Sementara itu, Kabupaten Barito Utara belum memiliki LPSE sendiri, yang ada baru di Palangkaraya LPSE Kalteng. PPK kami belum memiliki akun di LPSE. Penunjukkan Langsung mengharuskan dilakukan dengan Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah via APLIKASI. Pertanyaannya, Apa yang harus kami lakukan dengan kondisi yg demikian. Mengingat tenggat waktu yang ada, Apakah Penunjukkan Langsung kami tersebut akan terganjal hanya karena data tidak di upload di Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah via APLIKASI?

MOhon pencerahannya para suhu di forum ini. sekian dan terima kasih. (Mohon diemailkan juga ke zee1356@gmail.com)

[Darussalam]

Dalam pasal 38 huruf e Pepres 54 Tahun 2010 dan Perka No. 6 Tahun 2011 bahwa pengadaan kendaraan pemerintah bisa ditunjuk langsung apabilah ada harga GSO yang dipublikasikan sebagai dasar HPS bagaimana kalau kendaraan yang diinginkan pimpinan atau yang akan diadakan tidak ada Harga GSO ataupun Surat Perjanjian Kerjasa antara Main Dealer dan LKPP apakah panitia harus mengadakan Pelelangan Umum, atas jawabanya diucapkan terima kasih

[Khairil Khai]

Dalam pasal 38 huruf e Pepres 54 Tahun 2010 dan Perka No. 6 Tahun 2011 bahwa pengadaan kendaraan pemerintah bisa ditunjuk langsung apabilah ada harga GSO yang dipublikasikan sebagai dasar HPS bagaimana kalau kendaraan yang diinginkan pimpinan atau yang akan diadakan tidak ada Harga GSO ataupun Surat Perjanjian Kerjasa antara Main Dealer dan LKPP apakah panitia harus mengadakan Pelelangan Umum, atas jawabanya diucapkan terima kasih

kalau pagu >200jt baru Pelelangan Umum. Jika >100-200jt pake Pelelangan sederhana. jika >10-100jt pakai Pengadaan Langsung.

[khalid]

Dalam pasal 38 huruf e Pepres 54 Tahun 2010 dan Perka No. 6 Tahun 2011 bahwa pengadaan kendaraan pemerintah bisa ditunjuk langsung apabilah ada harga GSO yang dipublikasikan sebagai dasar HPS bagaimana kalau kendaraan yang diinginkan pimpinan atau yang akan diadakan tidak ada Harga GSO ataupun Surat Perjanjian Kerjasa antara Main Dealer dan LKPP apakah panitia harus mengadakan Pelelangan Umum, atas jawabanya diucapkan terima kasih

kalau pagu >200jt baru Pelelangan Umum. Jika >100-200jt pake Pelelangan sederhana. jika >10-100jt pakai Pengadaan Langsung.

Mungkin yang pas kata "pagu" diganti "hps" yah pak