FORMULIR TKDN

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang pengadaan barang berdasarkan Perpres 54/2010

Re: FORMULIR TKDN

Postoleh Reva Eka Patria » 24 Agt 2011, 21:57

khalid menulis:
Reva Eka Patria menulis:Selamat malam semua
saya ada pertanyaan :
jika dalam intrustion bidder meyebutkan perhitungan TKDN
sesuai dengan format (form SC-12.A) -per item.

karena saya masih awam sehingga ada hal bingung disini "per-item",

karena hampir semuanya import saya hanya membuat 1 form yang berisi total TKDN secara keseluruhan bukan per item (karena total item 50).
(item-item tersebut tidak mengalami perakitan kembali).
sedangkan yang diminta karena ada 50 item maka pihak panita meminta per item (50 form)

pertanyaan saya, apakah tindakan saya dengan membuat 1 form yang berisi keseluruhan
akan menyebabkan di disfikualifikasi atau gugur?

apakah ada Landasan yang memperkuat hal ini ?.


terimakasih


Sedangkan tidak memasukkan dokumen TKDN saja tidak dapat digugurkan, apalagi kalau cuman salah mengisi. Paling jauh tidak akan memperoleh preferensi harga.

Yang saya baca Pedoman Tata Kerja BPMIGAS Nomor: 007 Revisi-2/PTK/I/2011
mengenai dokument penawaran. Surat penawaran harga harus dilampiri dengan:
Perincian perhitungan nilai TKDN, yang dinyatakan dalam
formulir SC-12A (barang), SC-12B (Jasa Lainnya) atau SC-
12C (gabungan), dilengkapi dengan rincian TKDN barang
dan jasa dimaksud.

serta dalam dokument tender ada permintaan untuk ini,

kira-kira apa yang bisa saya jadikan dasar untuk memperkuat tindakan saya dengan membuat 1 form TKDN yang berisi keseluruhan ini

terimakasih
Reva Eka Patria
Newbie
Newbie
 
Post: 4
Bergabung: 24 Agt 2011, 00:56

Re: FORMULIR TKDN

Postoleh ulpulp » 10 Sep 2011, 09:38

PERTANYAAN BARU MENGENAI TKDN :
Didalam Perpres 54/2010 Pasal 98 disebutkan bahwa Preferensi harga hanya diberikan kepada Barang/Jasa dalam negeri dengan TKDN lebih besar atau sama dengan 25 %. (tidak dijelaskan lebih lanjut apakah untuk seluruh jenis barang/jasa).
Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 48/M-IND/PER/4/2010 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (masih mengacu ke Kepres 80 tahun 2003) besaran nilai TKDN untuk PLTS Solar Home System (SHS) dengan kapasitas terpasang 50 WP perunit, yaitu :
a. TKDN barang minimum sebesar 32,56 %
b. TKDN jasa sebesar 100 %; dan
c. TKDN gabungan barang dan jasa minimum sebesar 39,30%.
Sampai dengan saat ini belum diketahui apakah sudah terbit atau belum Peraturan Menteri Perindustrian RI tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Infrastruktur Ketenagalistrikan yang terbaru menggantikan Peraturan Menperin RI sebagaimana disebutkan diatas.
PERTANYAAN SAYA :
1. Untuk Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Solar Home System (SHS) 50 WP dengan pagu diatas 5 milyar, Apakah preferensi harga diberikan kepada TKDN lebih besar atau sama dengan 25 % (Berdasarkan Perpres 54/2010) atau diberikan kepada TKDN lebih besar atau sama dengan 39,30 % (berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian 48/2010) ???
2. Untuk pengadaan tersebut apakah perlu disyaratkan ISO 9001-2008 dan SNI mengingat banyaknya barang produksi China yang dikhawatirkan belum memenuhi standar ???
Demikian, Mohon masukan dari bapak-bapak ahli Pengadaan.
ulpulp
Newbie
Newbie
 
Post: 37
Bergabung: 17 Agt 2011, 23:21

Re: FORMULIR TKDN

Postoleh irwana » 10 Sep 2011, 11:46

ulpulp menulis:PERTANYAAN BARU MENGENAI TKDN :
Didalam Perpres 54/2010 Pasal 98 disebutkan bahwa Preferensi harga hanya diberikan kepada Barang/Jasa dalam negeri dengan TKDN lebih besar atau sama dengan 25 %. (tidak dijelaskan lebih lanjut apakah untuk seluruh jenis barang/jasa).
Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 48/M-IND/PER/4/2010 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (masih mengacu ke Kepres 80 tahun 2003) besaran nilai TKDN untuk PLTS Solar Home System (SHS) dengan kapasitas terpasang 50 WP perunit, yaitu :
a. TKDN barang minimum sebesar 32,56 %
b. TKDN jasa sebesar 100 %; dan
c. TKDN gabungan barang dan jasa minimum sebesar 39,30%.
Sampai dengan saat ini belum diketahui apakah sudah terbit atau belum Peraturan Menteri Perindustrian RI tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Infrastruktur Ketenagalistrikan yang terbaru menggantikan Peraturan Menperin RI sebagaimana disebutkan diatas.
PERTANYAAN SAYA :
1. Untuk Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Solar Home System (SHS) 50 WP dengan pagu diatas 5 milyar, Apakah preferensi harga diberikan kepada TKDN lebih besar atau sama dengan 25 % (Berdasarkan Perpres 54/2010) atau diberikan kepada TKDN lebih besar atau sama dengan 39,30 % (berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian 48/2010) ???
2. Untuk pengadaan tersebut apakah perlu disyaratkan ISO 9001-2008 dan SNI mengingat banyaknya barang produksi China yang dikhawatirkan belum memenuhi standar ???
Demikian, Mohon masukan dari bapak-bapak ahli Pengadaan.

1. Bukankah Perpres itu lebih tinggi dari Peraturan Menteri?
2. Menurut saya boleh saja untuk menjamin mutu barang. (Baru kekhawatiran saja toh produk Cina belum memenuhi standar?)
irwana
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
 
Post: 529
Bergabung: 10 Jul 2011, 08:09

Re: FORMULIR TKDN

Postoleh ulpulp » 10 Sep 2011, 15:59

irwana menulis:
ulpulp menulis:PERTANYAAN BARU MENGENAI TKDN :
Didalam Perpres 54/2010 Pasal 98 disebutkan bahwa Preferensi harga hanya diberikan kepada Barang/Jasa dalam negeri dengan TKDN lebih besar atau sama dengan 25 %. (tidak dijelaskan lebih lanjut apakah untuk seluruh jenis barang/jasa).
Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 48/M-IND/PER/4/2010 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (masih mengacu ke Kepres 80 tahun 2003) besaran nilai TKDN untuk PLTS Solar Home System (SHS) dengan kapasitas terpasang 50 WP perunit, yaitu :
a. TKDN barang minimum sebesar 32,56 %
b. TKDN jasa sebesar 100 %; dan
c. TKDN gabungan barang dan jasa minimum sebesar 39,30%.
Sampai dengan saat ini belum diketahui apakah sudah terbit atau belum Peraturan Menteri Perindustrian RI tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Infrastruktur Ketenagalistrikan yang terbaru menggantikan Peraturan Menperin RI sebagaimana disebutkan diatas.
PERTANYAAN SAYA :
1. Untuk Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Solar Home System (SHS) 50 WP dengan pagu diatas 5 milyar, Apakah preferensi harga diberikan kepada TKDN lebih besar atau sama dengan 25 % (Berdasarkan Perpres 54/2010) atau diberikan kepada TKDN lebih besar atau sama dengan 39,30 % (berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian 48/2010) ???
2. Untuk pengadaan tersebut apakah perlu disyaratkan ISO 9001-2008 dan SNI mengingat banyaknya barang produksi China yang dikhawatirkan belum memenuhi standar ???
Demikian, Mohon masukan dari bapak-bapak ahli Pengadaan.

1. Bukankah Perpres itu lebih tinggi dari Peraturan Menteri?
2. Menurut saya boleh saja untuk menjamin mutu barang. (Baru kekhawatiran saja toh produk Cina belum memenuhi standar?)


Terima kasih pak Irwana...
Yup.... Selain Perpres tersebut lebih tinggi dari Permen, Permen tsb juga masih mengacu ke Kepres 80/2003 jadi ikut ketentuan yang lebih tinggi dan terbaru.
ISO dan SNI diharapkan menjadi filter untuk menjamin mutu dan kualitas barang... Tq
ulpulp
Newbie
Newbie
 
Post: 37
Bergabung: 17 Agt 2011, 23:21

Re: FORMULIR TKDN

Postoleh belajartender » 20 Sep 2011, 11:40

halo saya pemula, bagaimanakah cara mengisi form TKDN?
belajartender
Newbie
Newbie
 
Post: 24
Bergabung: 20 Sep 2011, 11:00

Re: FORMULIR TKDN

Postoleh khalid » 22 Sep 2011, 06:02

belajartender menulis:halo saya pemula, bagaimanakah cara mengisi form TKDN?


Apa bisa dituliskan, bagian mana yang tidak diketahui?
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4188
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

Re: FORMULIR TKDN

Postoleh Reva Eka Patria » 22 Sep 2011, 15:03

Mohon pencerahaan

saya masih pemula dan mengalami sedikit masalah dalam pengisiian form TKDN ini
berikut casen Pengadaaan material untuk principal yang pabriknya tidak terletak di indonesia (hanya sole agent).
form SC 12.A2.

1. Jika dalam tender ada beberapa material didapat dari perusahaan local (sub) akan tetapi sebenarnya
material tersebut di impor juga karena perusahaan local tersebut sole agent juga,
apakah TKDN nya bisa dinyatakan 0% ?

2. Jika kita menggunakan form SC 12.A2.
Pada bagian B, apakah keuntungan/margin termasuk kedalam bagian B (KOMPONEN BUKAN BIAYA) ?
dan bagaimana menentukan biaya pengangkutan/lainya jika barang tersebut didapat dari perusahaan local lain.
sedang kan kemungkinan mereka tidak akan memberikannya secara detail.

Terimakasih atas pencerahaanya..
Reva Eka Patria
Newbie
Newbie
 
Post: 4
Bergabung: 24 Agt 2011, 00:56

Re: FORMULIR TKDN

Postoleh belajartender » 04 Okt 2011, 10:34

Reva Eka Patria menulis:Mohon pencerahaan

saya masih pemula dan mengalami sedikit masalah dalam pengisiian form TKDN ini
berikut casen Pengadaaan material untuk principal yang pabriknya tidak terletak di indonesia (hanya sole agent).
form SC 12.A2.

1. Jika dalam tender ada beberapa material didapat dari perusahaan local (sub) akan tetapi sebenarnya
material tersebut di impor juga karena perusahaan local tersebut sole agent juga,
apakah TKDN nya bisa dinyatakan 0% ?

2. Jika kita menggunakan form SC 12.A2.
Pada bagian B, apakah keuntungan/margin termasuk kedalam bagian B (KOMPONEN BUKAN BIAYA) ?
dan bagaimana menentukan biaya pengangkutan/lainya jika barang tersebut didapat dari perusahaan local lain.
sedang kan kemungkinan mereka tidak akan memberikannya secara detail.

Terimakasih atas pencerahaanya..

Saya juga masih sangat bingung untuk TKDN ini pak, ternyata urusan pengadaan ini tidak semudah yang saya kira.. :(
belajartender
Newbie
Newbie
 
Post: 24
Bergabung: 20 Sep 2011, 11:00

Re: FORMULIR TKDN

Postoleh Liam » 14 Okt 2011, 17:36

khalid menulis:
belajartender menulis:halo saya pemula, bagaimanakah cara mengisi form TKDN?


Apa bisa dituliskan, bagian mana yang tidak diketahui?

semuanya pak..:hammer
dimana saya bisa dapat contoh TKDN ya? atau barangkali bukunya.
Liam
Newbie
Newbie
 
Post: 76
Bergabung: 18 Mei 2011, 01:12

Re: FORMULIR TKDN

Postoleh AOC » 14 Okt 2011, 18:49

Bapak-bapak dan Rekan-rekan sekalian yang tercinta.

TKDN bukan merupakan lampiran subtansi penawaran, tapi perlu diingat bahwa berdasarkan Permen Perindustrian No.11/M-IND/PER/3/2006 tanggal 14 Maret 2006 pada Pasal 17 ayat 1 dan 2 mempunyai makna yang sama dengan PENYAMPAIAN TKDN YANG SALAH ADALAH PIDANA.
Terima kasih.
AOC
Avatar pengguna
AOC
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 459
Bergabung: 17 Sep 2011, 18:32
Lokasi: Jakarta Timur

tulis komentar

SebelumnyaBerikutnya

Kembali ke Barang

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 3 tamu