Penggunaan Kode Sub Bidang

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang Pekerjaan Konstruksi berdasarkan Perpres 54/2010

Penggunaan Kode Sub Bidang

Postoleh ARJUANSYAH » 16 Jun 2011, 23:51

Mohon penjelasan mengenai penetapan kode sub bidang, karena pada lelang - lelang yang kami ikuti hal ini sering menjadi persoalan sebagai contoh :

1. Pada suatu pelelangan pekerjaan Rehabilitasi Gedung paket kecil, Panitia menetapkan bahwa perusahaan yang boleh mendaftar adalah perusahaan yang memiliki 2 (dua) sub bidang yaitu 21005 dan 21301 (tidak dibolehkan kalau hanya memiliki 1 sub bidang )

2. Sementara Pada Instansi lain, pelelangan pekerjaan perpipaan air bersih PDAM paket kecil, panitia hanya mewajibkan harus memiliki 1 (satu) sub bidang yaitu 25003 sementara pada pekerjaan tersebut terdiri dari pekerjaan pengadaan pipa (sekitar 70%) dan pemasangan pipa (sekitar 30%), bukankah seharusnya perusahaan yang boleh ikut pada lelang tersebut juga harus memiliki sertifikat pengadaan (kadin) yang sesuai, artinya dibutuhkan 2 (dua) sub bidang

kiranya dapat diberikan penjelasan tentang hal ini.terima kasih.
ARJUANSYAH
Newbie
Newbie
 
Post: 14
Bergabung: 15 Apr 2011, 18:32

Re: Penggunaan Kode Sub Bidang

Postoleh khalid » 17 Jun 2011, 06:30

ARJUANSYAH menulis:Mohon penjelasan mengenai penetapan kode sub bidang, karena pada lelang - lelang yang kami ikuti hal ini sering menjadi persoalan sebagai contoh :

1. Pada suatu pelelangan pekerjaan Rehabilitasi Gedung paket kecil, Panitia menetapkan bahwa perusahaan yang boleh mendaftar adalah perusahaan yang memiliki 2 (dua) sub bidang yaitu 21005 dan 21301 (tidak dibolehkan kalau hanya memiliki 1 sub bidang )

2. Sementara Pada Instansi lain, pelelangan pekerjaan perpipaan air bersih PDAM paket kecil, panitia hanya mewajibkan harus memiliki 1 (satu) sub bidang yaitu 25003 sementara pada pekerjaan tersebut terdiri dari pekerjaan pengadaan pipa (sekitar 70%) dan pemasangan pipa (sekitar 30%), bukankah seharusnya perusahaan yang boleh ikut pada lelang tersebut juga harus memiliki sertifikat pengadaan (kadin) yang sesuai, artinya dibutuhkan 2 (dua) sub bidang

kiranya dapat diberikan penjelasan tentang hal ini.terima kasih.


Maaf kalau tidak menjawab tapi malah bertanya :lol:

Bukannya untuk paket kecil yang dilihat adalah Bidang dan bukan Sub Bidang ?
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4178
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

Re: Penggunaan Kode Sub Bidang

Postoleh ARJUANSYAH » 17 Jun 2011, 17:48

Itulah yang membuat kami bingung pak khalid, karena pada kasus no.1 tersebut diatas panitia masih mempersyaratkan harus memiliki kode sesuai sub bidang tersebut, bukan berdasarkan bidang sebagaimana mana ketentuan yang berlaku untuk usaha kecil.Apakah dalam hal ini panitia dapat dinyatakan melakukan kesalahan pak, dan apa yang sebaiknya kami lakukan agar dapat mendaftar pada paket tersebut karena kalau harus sesuai sub bidang kami hanya memiliki 21005 ?

Dan bagimana pula pada kasus no.2 tersebut. mohon pencerahanya pak.terima kasih
ARJUANSYAH
Newbie
Newbie
 
Post: 14
Bergabung: 15 Apr 2011, 18:32

Re: Penggunaan Kode Sub Bidang

Postoleh agus sahar » 17 Jun 2011, 21:10

demikian juga dengan yang kami alami di daerah kami. mohon pencerahannya pada yang lebih memahami peratuaran terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah.
pada pengumuman lelang pelimihan langsung masih disyaratkan bahwa peserta harus memiliki kode sub bidang tertentu. yang mana panitia kami ketahui adalah panitia senior yang juga telah lulus dalam TOT tingkat dasar tahun 2011 yang dilaksanakan oleh LKPP.
mohon kiranya penjelasan tindakan apa yang dapat kami lakukan, terima kasih.
agus sahar
Newbie
Newbie
 
Post: 2
Bergabung: 17 Jun 2011, 20:46

Re: Penggunaan Kode Sub Bidang

Postoleh khalid » 18 Jun 2011, 08:13

Minta panitianya membaca Pasal 19 Ayat 1 Huruf g:

"memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil"
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4178
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

Re: Penggunaan Kode Sub Bidang

Postoleh burhan » 18 Jun 2011, 11:37

maaf, ini membahas persyaratan ijin usaha atau kemampuan ?
Avatar pengguna
burhan
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
 
Post: 558
Bergabung: 01 Apr 2011, 09:01

Re: Penggunaan Kode Sub Bidang

Postoleh ahmad.barokah71 » 18 Jun 2011, 12:33

khalid menulis:Minta panitianya membaca Pasal 19 Ayat 1 Huruf g:

"memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil"



Maaf Bapak, bukannya saya membantah Perpres 54/2010 Pasal 19 Ayat 1 Huruf g,

namun mungkin perlu kita kaji lebih dalam dengan pertimbangan agar kedepan walaupun usaha kecil tetapi lebih mengutamakan keahlian dan memiliki kemampuan sesuai paket pekerjaan, tidak asal sabet pekerjaan namun tidak mampu menanganinya.
Sepengetahuan saya di bidang konstruksi, pada SBU ada klasifikasi Bidang yang dibagi dalam Klasifikasi SubBidang dan Klasifikasi Bagian Subbidang.
Kalau kita bicara soal Kemampuan walaupun untuk Klasifikasi untuk usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, saya lebih cenderung pada spesialisasi pekerjaan, sehingga saya lebih cenderung untuk mencari penyedia yang sesuai klasifikasi berdasarkan Subbidang ataupun Bagian subbidang pekerjaan.

misalkan: kita mempunyai paket pekerjaan pembangunan gedung kantor (untuk usaha kecil)
maka saya lebih cenderung memilih Klasifikasi Bidang Arsitektur/Subbidang Bangunan-bangunan Non Perumahan lainnya (21005).
Bila kita memakai hanya Klasifikasi Bidang Arsitektur saja, maka seluruh Klasifikasi Subbidang/Subbagian Bidang yang terdapat dalam Klasifikasi Bidang Arsitektur tsb dapat mengikuti lelang yang nota bene belum tentu spesialisasi usahanya untuk pekerjaan tersebut, seperti : Subbidang Pertamanan (21007) yang masih termasuk Klasifikasi Bidang Arsitektur.

mohon arahan bila saya keliru
ahmad.barokah71
Newbie
Newbie
 
Post: 16
Bergabung: 17 Jun 2011, 14:26

Re: Penggunaan Kode Sub Bidang

Postoleh agus sahar » 18 Jun 2011, 15:14

ahmad.barokah71 menulis:
khalid menulis:Minta panitianya membaca Pasal 19 Ayat 1 Huruf g:

"memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil"



Maaf Bapak, bukannya saya membantah Perpres 54/2010 Pasal 19 Ayat 1 Huruf g,

namun mungkin perlu kita kaji lebih dalam dengan pertimbangan agar kedepan walaupun usaha kecil tetapi lebih mengutamakan keahlian dan memiliki kemampuan sesuai paket pekerjaan, tidak asal sabet pekerjaan namun tidak mampu menanganinya.
Sepengetahuan saya di bidang konstruksi, pada SBU ada klasifikasi Bidang yang dibagi dalam Klasifikasi SubBidang dan Klasifikasi Bagian Subbidang.
Kalau kita bicara soal Kemampuan walaupun untuk Klasifikasi untuk usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, saya lebih cenderung pada spesialisasi pekerjaan, sehingga saya lebih cenderung untuk mencari penyedia yang sesuai klasifikasi berdasarkan Subbidang ataupun Bagian subbidang pekerjaan.

misalkan: kita mempunyai paket pekerjaan pembangunan gedung kantor (untuk usaha kecil)
maka saya lebih cenderung memilih Klasifikasi Bidang Arsitektur/Subbidang Bangunan-bangunan Non Perumahan lainnya (21005).
Bila kita memakai hanya Klasifikasi Bidang Arsitektur saja, maka seluruh Klasifikasi Subbidang/Subbagian Bidang yang terdapat dalam Klasifikasi Bidang Arsitektur tsb dapat mengikuti lelang yang nota bene belum tentu spesialisasi usahanya untuk pekerjaan tersebut, seperti : Subbidang Pertamanan (21007) yang masih termasuk Klasifikasi Bidang Arsitektur.

mohon arahan bila saya keliru



salut untuk pemikiran saudara, akan tetapi kan segala langkah panitia kan dilandasi oleh aturan. Adapun pemikiran saudara dapat menjadi sumbang saran apabila akan adanya perubahan perpres 54 tahun 2010.

mohon arahan bila kami juga keliru.
agus sahar
Newbie
Newbie
 
Post: 2
Bergabung: 17 Jun 2011, 20:46

Re: Penggunaan Kode Sub Bidang

Postoleh khalid » 18 Jun 2011, 17:41

burhan menulis:maaf, ini membahas persyaratan ijin usaha atau kemampuan ?


Bagaimana membedakan keduanya pada dokumen pelelangan pak ? Apakah cukup dengan melihat ijin yang ada sudah dianggap memiliki kemampuan pada bidang tersebut atau harus melihat pengalaman ?
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4178
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

Re: Penggunaan Kode Sub Bidang

Postoleh burhan » 18 Jun 2011, 19:25

khalid menulis:
burhan menulis:maaf, ini membahas persyaratan ijin usaha atau kemampuan ?


Bagaimana membedakan keduanya pada dokumen pelelangan pak ? Apakah cukup dengan melihat ijin yang ada sudah dianggap memiliki kemampuan pada bidang tersebut atau harus melihat pengalaman ?


saya copykan dulu pasal 19 ayat (1) huruf a s/d h
Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;

1. jika berkaitan dengan ijin usaha maka kita merujuk huruf a, maka tentu merujuk sub bidang, jika pengadaan alat tulis kantor, maka ijin usaha yang memenuhi adalah bidang perdagangan sub bidang alat tulis kantor
2. jika berkaitan dengan pengalaman, maka merujuk pada c dan d
3. jika berkaitan dengan kemampuan maka perujuk pasal g dan kemampuan dasar merujuk h

persoalan pertama: jika pertanyaan diatas berkaitan dengan masalah ijin usaha, maka tentu jawabannya sesuai dengan huruf a, tetapi jika berkaitan dengan pengalaman maka merujuk pada c dan d. nah pertanyaan tersebut, ketika saya baca lebih kearah ijin usaha.

persoalan kedua, di pasal ini memakai kata-kata dan bukan dan/atau sehingga apakah tidak kontradiktif antara huruf g dengan d, jika diartikan sebagai pengalaman saja, ini pertanyaan saya, karena jika memang seperti itu maka penyedia barang/jasa yang tidak mempunyai pengalaman meski berdiri kurang dari 3 (tahun) akan lolos pada huruf c karena ada pengecualian pada huruf d, tetapi akan tidak lolos pada huruf g
Avatar pengguna
burhan
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
 
Post: 558
Bergabung: 01 Apr 2011, 09:01

tulis komentar

Berikutnya

Kembali ke Pekerjaan Konstruksi

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 3 tamu