Penggunaan Kode Sub Bidang

[Khairil Khai]

karena yg dibicarakan masalah konstruksi tentunya jg harus mengacu pada UU no 18 thn 1999 jasa konstruksi.
Pasal 1 ayat 9

Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untukmenentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat

Pasal 8

Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus :
a. memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi;
b. memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.

Pasal 9

(1) Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian.
(2) Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.
(3) Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.
(4) Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.

merujuk hal tersebut diatas, SBU (sertifikat badan usaha) merupakan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat yg menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu. dimana saat melakukan registrasi akan diminta utk mengisi Klasifikasi & Kualifikasi dan personel yang memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.

menurut PP 04 tahun 2010 pasal 8A ayat 2 & 3 mk di pekerjaan konstruksi harus mengacu pada Klasifikasi & sub klasifikasi.

(1) Klasifikasi sebagaimana untuk bidang usaha jasa pengawasan konstruksi meliputi:
a. arsitektur;
b. rekayasa (engineering);
c. penataan ruang; dan
d. jasa konsultansi lainnya.
2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi
meliputi:
a. bangunan gedung;
b. bangunan sipil;
c. instalasi mekanikal dan elektrikal; dan
d. jasa pelaksanaan lainnya.
(3) Setiap klasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibagi menjadi beberapa subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi.
(4) Setiap subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meliputi satu atau gabungan dari beberapa pekerjaan
konstruksi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

sedangkan pasal 8B menjelaskan mengenai kualifikasi & Sub kualifikasi.

(1) Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
a. kualifikasi usaha besar;
b. kualifikasi usaha menengah;
c. kualifikasi usaha kecil.
(2) Setiap kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi beberapa subkualifikasi usaha jasa konstruksi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian subkualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Klasifikasi bidang & sub bidang dapat mengacu pada perlem 11a thn 2008 karena permen PU yg baru mengenai pembagian Klasifikasi & kualifikasi belum keluar.

berdasarkan PP no 4/2010 Pasal 8A Pelaksana konstruksi bisa memiliki lebih dari Subklasifikasi ( yg biasanya di kodekan)
oleh karena itu Panitia/PPK berhak mensyarakatkan Pelaksana konstruksi utk memiliki subkualifikasi/kompentensi sesuai dgn pekerjaan konstruksi yg akan dilaksanakan.

berdasarkan PP no 4/2010 Pasal 8B ayat 2 maka Panitia/PPK jg bisa bisa mensyaratkan Gred utk pelaksana konstruksi.

tambahan juga di SBD Pekerjaan konstruksi Pascakualfikasi pada BAB II point 2 Persyaratan Peserta:

[Diisi oleh Pokja ULP berdasarkan ijin usaha, klasifikasi dan kualifikasi yang dibutuhkan].

[ahmad.barokah71]

Minta panitianya membaca Pasal 19 Ayat 1 Huruf g:

"memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil"

Maaf Bapak, bukannya saya membantah Perpres 54/2010 Pasal 19 Ayat 1 Huruf g,

namun mungkin perlu kita kaji lebih dalam dengan pertimbangan agar kedepan walaupun usaha kecil tetapi lebih mengutamakan keahlian dan memiliki kemampuan sesuai paket pekerjaan, tidak asal sabet pekerjaan namun tidak mampu menanganinya.
Sepengetahuan saya di bidang konstruksi, pada SBU ada klasifikasi Bidang yang dibagi dalam Klasifikasi SubBidang dan Klasifikasi Bagian Subbidang.
Kalau kita bicara soal Kemampuan walaupun untuk Klasifikasi untuk usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, saya lebih cenderung pada spesialisasi pekerjaan, sehingga saya lebih cenderung untuk mencari penyedia yang sesuai klasifikasi berdasarkan Subbidang ataupun Bagian subbidang pekerjaan.

misalkan: kita mempunyai paket pekerjaan pembangunan gedung kantor (untuk usaha kecil)
maka saya lebih cenderung memilih Klasifikasi Bidang Arsitektur/Subbidang Bangunan-bangunan Non Perumahan lainnya (21005).
Bila kita memakai hanya Klasifikasi Bidang Arsitektur saja, maka seluruh Klasifikasi Subbidang/Subbagian Bidang yang terdapat dalam Klasifikasi Bidang Arsitektur tsb dapat mengikuti lelang yang nota bene belum tentu spesialisasi usahanya untuk pekerjaan tersebut, seperti : Subbidang Pertamanan (21007) yang masih termasuk Klasifikasi Bidang Arsitektur.

mohon arahan bila saya keliru

salut untuk pemikiran saudara, akan tetapi kan segala langkah panitia kan dilandasi oleh aturan. Adapun pemikiran saudara dapat menjadi sumbang saran apabila akan adanya perubahan perpres 54 tahun 2010.

mohon arahan bila kami juga keliru.

Memang benar segala langkah panitia harus dilandasi oleh aturan.
Perpres 54/2010 sebagai pedoman untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, namun kita tidak dapat mengabaikan aturan yang lebih tinggi terkait dengan pengadaan tersebut, seperti untuk Pengadaan Jasa Konstruksi masih ada UU no.18/1999 dan PP 10/2010 (sebagaimana dijelaskan Bapak Khairil Khai diatas).

Kalaupun memang keharusan untuk melaksanakan Pasal 19 Ayat 1 Huruf g, maka sebaiknya untuk kedepan penerbitan SBU untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil cukup menerbitkan Klasifikasi Bidang Usaha saja tanpa subklasifikasi bidang usaha .

Kita sebagaimana forum ini selalu sumbang saran untuk perbaikan kedepan, namun akankah si pembuat aturan meminta sumbang saran terlebih dahulu ke "pelaksana" di tingkat bawah nya terhadap aturan yang akan diterbitkannya. Apalagi kepada saya yang masih newbie ini

[khalid]

menurut PP 04 tahun 2010 pasal 8A ayat 2 & 3 mk di pekerjaan konstruksi harus mengacu pada Klasifikasi & sub klasifikasi.

(1) Klasifikasi sebagaimana untuk bidang usaha jasa pengawasan konstruksi meliputi:
a. arsitektur;
b. rekayasa (engineering);
c. penataan ruang; dan
d. jasa konsultansi lainnya.
2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi
meliputi:
a. bangunan gedung;
b. bangunan sipil;
c. instalasi mekanikal dan elektrikal; dan
d. jasa pelaksanaan lainnya.
(3) Setiap klasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibagi menjadi beberapa subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi.
(4) Setiap subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meliputi satu atau gabungan dari beberapa pekerjaan
konstruksi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

sedangkan pasal 8B menjelaskan mengenai kualifikasi & Sub kualifikasi.

(1) Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
a. kualifikasi usaha besar;
b. kualifikasi usaha menengah;
c. kualifikasi usaha kecil.
(2) Setiap kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi beberapa subkualifikasi usaha jasa konstruksi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian subkualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Klasifikasi bidang & sub bidang dapat mengacu pada perlem 11a thn 2008 karena permen PU yg baru mengenai pembagian Klasifikasi & kualifikasi belum keluar.

Putusan MA Nomor : 11 P/HUM/2010 tentang Uji Materiil PP Nomor 4 Tahun 2010:

3. Pasal 8A, 8B, 8C, 8D, 9, 10, 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 secara umum tidak bertentangan dengan pasal 31, 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, akan tetapi didalamnya menyangkut substansi perubahan pengaturan mengenai :
- Pembagian subkualifikasi usaha jasa konstruksi (pasal 8A ayat 3 dan pasal 8B ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010),
- Persyaratan kompetensi untuk kualifikasi (pasal 8C ayat 4 dan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010)
Yang semula diserahkan kepada Forum/Lembaga Assosiasi di tarik dan diatur dengan Peraturan Menteri.
- Klasifikasi dan Kualifikasi Pekerjaan Jasa Konstruksi (pasal 9 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000) yang semula diserahkan kepada Forum/Lembaga Assosiasi ditiadakan,

Jadi sebaiknya tidak lagi menggunakan Gred pada Persyaratan Kualifikasi, cukup kembali ke Pasal 100 Ayat 3 Perpres 54/2010, yaitu kecil dan non kecil

[ahmad wancik]

menurut PP 04 tahun 2010 pasal 8A ayat 2 & 3 mk di pekerjaan konstruksi harus mengacu pada Klasifikasi & sub klasifikasi.

(1) Klasifikasi sebagaimana untuk bidang usaha jasa pengawasan konstruksi meliputi:
a. arsitektur;
b. rekayasa (engineering);
c. penataan ruang; dan
d. jasa konsultansi lainnya.
2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi
meliputi:
a. bangunan gedung;
b. bangunan sipil;
c. instalasi mekanikal dan elektrikal; dan
d. jasa pelaksanaan lainnya.
(3) Setiap klasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibagi menjadi beberapa subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi.
(4) Setiap subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meliputi satu atau gabungan dari beberapa pekerjaan
konstruksi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

sedangkan pasal 8B menjelaskan mengenai kualifikasi & Sub kualifikasi.

(1) Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
a. kualifikasi usaha besar;
b. kualifikasi usaha menengah;
c. kualifikasi usaha kecil.
(2) Setiap kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi beberapa subkualifikasi usaha jasa konstruksi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian subkualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Klasifikasi bidang & sub bidang dapat mengacu pada perlem 11a thn 2008 karena permen PU yg baru mengenai pembagian Klasifikasi & kualifikasi belum keluar.

Putusan MA Nomor : 11 P/HUM/2010 tentang Uji Materiil PP Nomor 4 Tahun 2010:

3. Pasal 8A, 8B, 8C, 8D, 9, 10, 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 secara umum tidak bertentangan dengan pasal 31, 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, akan tetapi didalamnya menyangkut substansi perubahan pengaturan mengenai :
- Pembagian subkualifikasi usaha jasa konstruksi (pasal 8A ayat 3 dan pasal 8B ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010),
- Persyaratan kompetensi untuk kualifikasi (pasal 8C ayat 4 dan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010)
Yang semula diserahkan kepada Forum/Lembaga Assosiasi di tarik dan diatur dengan Peraturan Menteri.
- Klasifikasi dan Kualifikasi Pekerjaan Jasa Konstruksi (pasal 9 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000) yang semula diserahkan kepada Forum/Lembaga Assosiasi ditiadakan,

Jadi sebaiknya tidak lagi menggunakan Gred pada Persyaratan Kualifikasi, cukup kembali ke Pasal 100 Ayat 3 Perpres 54/2010, yaitu kecil dan non kecil

-wah kami belum mengetahui Putusan MA Nomor : 11 P/HUM/2010 tentang Uji Materiil PP Nomor 4 Tahun 2010, bisa di unduh dimana Pak?
-Terus terang saya menjadi bingung Pak apalagi sebagai panitia lelang, rujukan apa yang akan kami pakai untuk Pembagian Subkualifikasi usaha jasa konstruksi dan Persyaratan Kompetensi untuk kualifikasi karena (kalau tidak salah) Peraturan Menteri nya belum ada..?
-Saat ini Setifikat Badan Usaha (SBU) tetap memakai Klasifikasi Bidang Usaha, sub bidang dan subbagian bidang (Perlem 11a th.2008) dan Gred, akankah nantinya bertentangan dengan aturan yang ada terutama perpres 54/2010?

mohon pencerahannya..

[Khairil Khai]

Putusan MA Nomor : 11 P/HUM/2010 tentang Uji Materiil PP Nomor 4 Tahun 2010:

3. Pasal 8A, 8B, 8C, 8D, 9, 10, 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 secara umum tidak bertentangan dengan pasal 31, 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, akan tetapi didalamnya menyangkut substansi perubahan pengaturan mengenai :
- Pembagian subkualifikasi usaha jasa konstruksi (pasal 8A ayat 3 dan pasal 8B ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010),
- Persyaratan kompetensi untuk kualifikasi (pasal 8C ayat 4 dan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010)
Yang semula diserahkan kepada Forum/Lembaga Assosiasi di tarik dan diatur dengan Peraturan Menteri.
- Klasifikasi dan Kualifikasi Pekerjaan Jasa Konstruksi (pasal 9 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000) yang semula diserahkan kepada Forum/Lembaga Assosiasi ditiadakan,

Jadi sebaiknya tidak lagi menggunakan Gred pada Persyaratan Kualifikasi, cukup kembali ke Pasal 100 Ayat 3 Perpres 54/2010, yaitu kecil dan non kecil

klo yg saya baca seperti ini:

yang berarti utk pasal 8A, 8B, 8C, 8D, 9, 10, 11 masih bisa dijadikan acuan.
berhubung peraturan Men PU yg terbaru belum keluar maka perlem 11a thn 2008 masih bisa dijadikan acuan.
klo memang harus yg diatur oleh men PU maka semua SBU yg ada tidak bisa dijadikan acuan. krn Klasifikasi & Kualifikasi + Sub kualifikasi msh mengacu pada perlem 11a thn 2008.

kmrn pd saat aanwizjing ada jg yg berasumsi spt itu. setalah saya tanyakan SBU penanya mengenai bidang & Sub bidang mengacu pd Perlem apa men PU.
mereka jawab SBU mereka msh menganut perlem. mk saya minta si penanya utk SBU perusahaannya yg mengacu pd Permen PU yg mengatur mengenai Klasifikasi+Kualifikasi+SubKualifikasi. klo tdk mk pd saat evaluasi akan dinyatakan tdk memenuhi/gugur. dan mungkin utk seluruh pendaftar tdk akan ada yg lulus Administrasi.

saya pribadi masih setuju utk pengaturan subkualifikasi (gred) krn akan mendorong pengusaha kecil utk tumbuh. permasalahannya tinggal diatur rentang Gred Tersebut.
Malah seharusnya Perpres 54 di revisi mengikuti Peraturan Pemerintah sbg perundangan yg lebih tinggi menyangkut Pekerjaan konstruksi. dimana harus memperhatikan Kualifikasi spt pd pasal 8B ayat 1.

[zend]

Penjelasan LKPP pada forum konsultasi,
jika menyangkut izin usaha, link : http://www.lkpp.go.id/v2/konsultasi/ind ... id=108#q_1

maaf, di copas langsung:

1. Izin Usaha Pekerjaan Konstruksi

Jawaban:
Persyaratan ijin usaha untuk pekerjaan konstruksi sesuai pasal 19 ayat 1 adalah surat IUJK yang dikeluarkan dinas terkait. Meskipun IUJK baru diterbitkan setelah SBU diperoleh dari asosiasi pengusaha jasa konstruksi yang terdaftar di LPJK, namun SBU tidak dipersyaratkan dalam pemenuhan ijin usaha. SBU baru disyaratkan untuk melihat klasifikasi bidang, dan sub bidang penyedia jasa konstruksi, termasuk konsultan jasa konstruksi.

Pembinaan jasa konstruksi menurut UU Jasa Konstruksi dilakukan oleh Kementerian PU. Dengan demikian perijinan Penyedia Pekerjaan Konstruksi mengacu antara lain mengacu kepada Peraturan Menteri PU, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan lain di atasnya (UU/PP/Perpres).

Perijinan disesuaikan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, perijinan tersebut tidak hanya SIUP. Untuk pekerjaan pelaksanaan konstruksi tidak diharuskan memiliki SIUP melainkan SIUJK

Persyaratan perijinan penyedia untuk jasa konstruksi menurut P 54/2010 adalah IUJK. Ketentuan mengenai SBU diatur oleh UU 18 Tahun 1999 dan peraturan perundang undangan di bawahnya, antara lain PP No 28 dan 29 Tahun 2000 beserta peraturan perubahannya. Menurut UU tersebut sertifikat badan usaha wajib dimiliki oleh pelaksana jasa konstruksi. Meskipun demikian mengingat UU tersebut diinisiasi oleh Kementerian PU, maka penjelasan lebih lanjut tentang SBU dapat dikonsultasikan dengan Kementerian PU.

SBU diterbitkan oleh asosiasi yang terdaftar pada LPJK, sedangkan SIUJK diterbitkan oleh pemerintah daerah. Jika masa berlaku SBU sudah habis, maka tidak dapat dipergunakan lagi untuk mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah, karena hal tersebut diatur dalam PP mengenai jasa konstruksi. Namun mengacu kepada Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No.16/SE/M/2010, sertifikat badan usaha, sertifikat keahlian kerja, dan sertifikat keterampilan kerja yang belum diperpanjang, tetap dapat digunakan sebagai pemenuhan persyaratan khusus untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan konstruksi Pemerintah dan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2011 yang dilaksanakan mulai akhir tahun 2010.

Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha. Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, yang berteknologi sederhana, dan yang berbiaya kecil. Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.Usaha orang perseorangan dan badan usaha yang terdiri atas perencana, pelaksana dan pengawas konstruksi wajib mempunyai izin usaha dari pemerintah.

Pemasangan fasilitas perlengkapan jalan (marka, rambu dan pagar pengaman jalan) termasuk pekerjaan konstruksi. Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur tentang teknis pemasangan perlengkapan jalan dapat digunakan bila Permen tersebut mengacu kepada UU dan PP, sepanjang tidak bertentangan dengan Perpres 54 Tahun 2010.

Untuk pekerjaan konstruksi, di samping persyaratan kekayaan bersih dan omset juga disyaratkan ketersediaan tenaga ahli dan peralatan. Sebagai tambahan informasi menurut ketentuan LPJK yang terbaru Nomor 15 Tahun 2010, tentang Perpanjangan dan Registrasi Ulang SBU Jasa Konstruksi Untuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun 20111, usaha kecil untuk pekerjaan konstruksi digolongkan dalam Gred 2, 3, dan 4. Batasan nilai pekerjaan untuk Gred 4 adalah sampai dengan Rp.2.500.000,00, (dua miliar lima ratus juta rupiah) sedangkan untuk Gred 5 di atas Rp.2.500.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Mengenai Klasifikasi berdasarkan gred, agar dikonsultasikan dengan PU atau LPJK.

Dalam hal terdapat usulan kegiatan untuk perubahan konstruksi bangunan, harus dituangkan dalam KAK yang digunakan dalam mengusulkan anggaran kegiatan tersebut. Bila diperkenankan oleh pejabat yang menyetujui pengusulan kegiatan tersebut , maka bangunan yang berumur dibawah satu tahun dilakukan perubahan baik penambahan ruangan maupun pengurangan ruangan, disesuaikan dengan kebutuhan.

Berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi pasal 5 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa untuk pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil, teknologi sederhana dan berbiaya kecil dapat dilakukan oleh badan usaha perorangan yang melakukan pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Sehingga dengan pagu anggaran yang kecil sebaiknya dilakukan oleh badan usaha perorangan.

Pemasangan jaringan listrik mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain merupakan anggota AKLI.

Suatu Pekerjaan Konstruksi dinyatakan selesai (PHO) ketika dinyatakan sudah sesuai dengan spesifikasi yang tercantum didalam kontrak dan diserahterimakan dari Penyedia kepada PPK setelah mendapat persetujuan Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), yang dituangkan dalam berita acara serah terima. Pekerjaan dianggap selesai setelah BA serah terima ditanda tangani para pihak yang berwenang (PHO). Namun kontrak berakhir setelah masa pemeliharaan berakhir (FHO).

Kontrak pekerjaan konstruksi dinyatakan berlaku sampai dengan masa pemeliharaan berakhir. Masa pemeliharaan dimulai setelah PHO (serah terima I) dilakukan.

Untuk pengadaan yang mempersyaratkan dokumen SIUP atau SIUJK, jika Penyedia memiliki dokumen terkait yang masa berlakunya sudah habis sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Penyedia tersebut tidak memenuhi syarat dan dapat digugurkan. Namun bila ijin tersebut habis masa berlakunya pada saat evaluasi , maka diklarifikasi ijin usaha yang baru diterbitkan pada saat pembuktian kualifikasi. Kalau sudah diterbitkan ijin yang baru, maka peserta tersebut dapat ditunjuk sebagai pemenang maupun pemenang cadangan.

Dalam hal terdapat sisa dana dari kegiatan pembangunan gedung, maka harus dikembalikan ke kas negara, jika semua output dari pekerjaan tersebut telah terpenuhi.

[zend]

jika mengenai bidang subbidang, berikut link : http://www.lkpp.go.id/v2/konsultasi/ind ... id=108#q_2

.....................
Klasifikasi bidang dan sub bidang pekerjaan konstruksi dapat dilihat pada Perlem LPJK No 11a Tahun 2007 sambil menunggu Peraturan Menteri PU diteritkan, sebagaimana diamanatkan dalam PP 4/2010 dan perubahannya. Sedangkan kualifikasi usaha (kecil dan non kecil) mengacu kepada UU No 20/2008 mengenai UMKM.
...................... dst

[zend]

menyangkut klasifikasi subbbidang, link : http://www.lkpp.go.id/v2/konsultasi/ind ... owseP#q_12

12. Klasifikasi Sub Bidang

Jawaban:
Pelaksanaan pekerjaan di bidang jasa konstruksi harus mengikuti pedoman dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan peraturan perubahannya, serta ketentuan lain yang merupakan amanat dari peraturan perundangan tersebut;

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi pasal 7 ayat (2), pembagian bidang pekerjaan konstruksi menjadi sub bidang pekerjaan dan bagian sub bidang pekerjaan ditetapkan lebih lanjut oleh Lembaga. Mengacu kepada Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor: 339/Kpts/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah, Lembaga yang dimaksud dalam PP No. 28 Tahun 2000 adalah Lembaga Pengembangan jasa Konstruksi (LPJK);

Namun menurut Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2010 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 pasal 8A ayat (5), disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri PU, tidak lagi melalui Peraturan LPJK. Namun mengingat Peraturan Menteri PU tersebut belum diterbitkan, maka dapat digunakan Perlem LPJK No 11a Tahun 2008 yang mengatur mengenai Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.
Klasifikasi bidang/sub bidang dan layanan bidang/sub layanan jasa konstruksi dan non konstruksi bukan merupakan produk LKPP. Saudara dapat mengacu pada produk yang dihasilkan oleh asosiasi seperti KADIN dan lainnya;

Pekerjaan yang sesuai/sejenis adalah pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang dikompetisikan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai sampai dengan Rp.2.500.000.000,00. Sedangkan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp.2.500.000.000,00 dan pekerjaan jasa konsultasi harus sesuai dengan sub bidang. Kesesuaian bidang dan sub bidang pekerjaan dapat dilihat pada dokumen peserta mengenai pengalaman kerja, izin usaha dsb. Panitia dapat pula menilai kesesuaian tersebut dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri (KBLI) yang ditetapkan oleh BPS untuk usaha jasa perdagangan, atau dari daftar klasifikasi usaha jasa konsultan yang disusun oleh asosiasi jasa konsultan, antara lain INKINDO. Untuk jasa konstruksi dapat mengacu kepada Peraturan LPJK untuk jasa konstruksi.

Kemampuan manajerial antara lain dilihat dari pengalaman penyedia mengelola pekerjaan sampai dengan nilai tertentu sesuai dengan kemampuan bidang/sub bidang yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang. Sedangkan fasiltas utama adalah kelengkapan peralatan dan Personil yang dimiliki oleh penyedia tersebut terkait dengan kemampuan usaha pada bidang dan sub bidang pekerjaaan, sesuai dengan peraturan yang berlaku atau ketentuan dalam dokumen lelang.

SBU digunakan bukan dalam rangka pemenuhan ijin usaha, melainkan dalam rangka menilai kesesuaian klasifikasi usaha penyedia dengan pekerjaan yang dikompetisikan. SBU yang disyaratkan untuk pekerjaan konstruksi mengacu kepada pekerjaan utama dan dominan yang harus diselesaikan. Bilamana nilai pekerjaan tersebut tidak terlalu besar, maka cukup disyaratkan satu SBU saja, sedangkan persyaratan lainnya dapat anda tuangkan dalam dokumen teknis secara rinci dan terukur sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain persyaratan untuk pekerjaan mekanikal. Dengan demikian penyerahan pekerjaan nantinya harus mengacu kepada ketentuan dalam dokumen teknis tersebut.

Database LPJK online tidak dapat dijadikan dasar untuk mengecek keabsahan suatu dokumen. Saudara harus melakukan klarifikasi terhadap LPJK terkait perbedaan tersebut mengingat LPJK memiliki dasar tersendiri dalam menentukan bidang keahlian suatu perusahaan.

[Khairil Khai]

jika mengenai bidang subbidang, berikut link : http://www.lkpp.go.id/v2/konsultasi/ind ... id=108#q_2

.....................
Klasifikasi bidang dan sub bidang pekerjaan konstruksi dapat dilihat pada Perlem LPJK No 11a Tahun 2007 sambil menunggu Peraturan Menteri PU diteritkan, sebagaimana diamanatkan dalam PP 4/2010 dan perubahannya. Sedangkan kualifikasi usaha (kecil dan non kecil) mengacu kepada UU No 20/2008 mengenai UMKM.
...................... dst

koq saya belum pernah baca peraturan diatas yg berwarna biru bang zend, bisa dikirimi filenya ...

[khalid]

Putusan MA Nomor : 11 P/HUM/2010 tentang Uji Materiil PP Nomor 4 Tahun 2010:

3. Pasal 8A, 8B, 8C, 8D, 9, 10, 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 secara umum tidak bertentangan dengan pasal 31, 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, akan tetapi didalamnya menyangkut substansi perubahan pengaturan mengenai :
- Pembagian subkualifikasi usaha jasa konstruksi (pasal 8A ayat 3 dan pasal 8B ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010),
- Persyaratan kompetensi untuk kualifikasi (pasal 8C ayat 4 dan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010)
Yang semula diserahkan kepada Forum/Lembaga Assosiasi di tarik dan diatur dengan Peraturan Menteri.
- Klasifikasi dan Kualifikasi Pekerjaan Jasa Konstruksi (pasal 9 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000) yang semula diserahkan kepada Forum/Lembaga Assosiasi ditiadakan,

Jadi sebaiknya tidak lagi menggunakan Gred pada Persyaratan Kualifikasi, cukup kembali ke Pasal 100 Ayat 3 Perpres 54/2010, yaitu kecil dan non kecil

klo yg saya baca seperti ini:

yang berarti utk pasal 8A, 8B, 8C, 8D, 9, 10, 11 masih bisa dijadikan acuan.
berhubung peraturan Men PU yg terbaru belum keluar maka perlem 11a thn 2008 masih bisa dijadikan acuan.
klo memang harus yg diatur oleh men PU maka semua SBU yg ada tidak bisa dijadikan acuan. krn Klasifikasi & Kualifikasi + Sub kualifikasi msh mengacu pada perlem 11a thn 2008.

kmrn pd saat aanwizjing ada jg yg berasumsi spt itu. setalah saya tanyakan SBU penanya mengenai bidang & Sub bidang mengacu pd Perlem apa men PU.
mereka jawab SBU mereka msh menganut perlem. mk saya minta si penanya utk SBU perusahaannya yg mengacu pd Permen PU yg mengatur mengenai Klasifikasi+Kualifikasi+SubKualifikasi. klo tdk mk pd saat evaluasi akan dinyatakan tdk memenuhi/gugur. dan mungkin utk seluruh pendaftar tdk akan ada yg lulus Administrasi.

saya pribadi masih setuju utk pengaturan subkualifikasi (gred) krn akan mendorong pengusaha kecil utk tumbuh. permasalahannya tinggal diatur rentang Gred Tersebut.
Malah seharusnya Perpres 54 di revisi mengikuti Peraturan Pemerintah sbg perundangan yg lebih tinggi menyangkut Pekerjaan konstruksi. dimana harus memperhatikan Kualifikasi spt pd pasal 8B ayat 1.

Pak Khairil, coba dibaca yang di halaman 24 Putusan MA tersebut. Yang di Mengadili itu menekankan kepada gugatan tentang Pasal 10. Jadi MA memperluas putusan, selain mengabulkan Pasal 10, tetapi memberikan pertimbangan pasal 8 juga.

Masalah Gred, saya justru tidak setuju dengan adanya Gred2an, lebih baik kembali ke UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 yang sebenarnya sudah diikuti oleh Perpres 54/2010

Kalau pembagian bidang dan sub bidang, saya setuju secepatnya PU mengeluarkan Permen PU atau malah pemerintah mengeluarkan PP yang mengatur hal tersebut, dan selama belum ada, masih bisa menggunakan Perlem 11a.