Penggunaan Kode Sub Bidang

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang Pekerjaan Konstruksi berdasarkan Perpres 54/2010

Re: Penggunaan Kode Sub Bidang

Postoleh Khairil Khai » 20 Jun 2011, 07:35

khalid menulis:Pak Khairil, coba dibaca yang di halaman 24 Putusan MA tersebut. Yang di Mengadili itu menekankan kepada gugatan tentang Pasal 10. Jadi MA memperluas putusan, selain mengabulkan Pasal 10, tetapi memberikan pertimbangan pasal 8 juga.

klo saya baca di halaman 26
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka
Majelis mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Pasal 8A ayat 5, Pasal 8B ayat 3 dan pasal 8C ayat 6 Peraturan Pemerintah
Nomor 4 Tahun 2010 substansi yang diatur didalamnya tidak bertentangan
dengan pasal 31, 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, tetapi
sesuai dengan ketentuan pasal 34 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999,
hal mengenai Forum dan Lembaga ini harus diatur dengan Peraturan
Pemerintah bukan dengan Peraturan Menteri.
.......dst

jd MA tdk mempermasalahkan pasal seperti tersebut diatas krn tdk bertentangan. mknya di putusan akhir (spt gbr yg saya tampilkan)
tidak menyebutkan Pasal Pasal 8A ayat 5, Pasal 8B ayat 3 dan pasal 8C ayat 6.
yang tdk berlaku adalah Pasal 10 ayat 4, Pasal 26, Pasal 29A dan Pasal 29B.

khalid menulis:Masalah Gred, saya justru tidak setuju dengan adanya Gred2an, lebih baik kembali ke UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 yang sebenarnya sudah diikuti oleh Perpres 54/2010

krn PP 4-2010 pasal 8B masih berlaku dan Perpres 54-2010 hrs mengacu pada hal tersebut.
Gred merupakan implementasi pasal 8B ayat 2.
di Perpres 54 cuma mengenal Usaha Kecil & Non Kecil. sedangkan di izin usaha baik (SIUP & SBU) mengenal istilah Menengah. ini yg sering menjadi kerancuan.

khalid menulis:Kalau pembagian bidang dan sub bidang, saya setuju secepatnya PU mengeluarkan Permen PU atau malah pemerintah mengeluarkan PP yang mengatur hal tersebut, dan selama belum ada, masih bisa menggunakan Perlem 11a.

Saya Sangat mendukung agar MEN PU utk di desak agar segera mengeluarkan peraturan lebih lanjut mengenai pembagian klasifikasi+Sub klasifikasi, Kualifikasi+Sub kualifikasi.

berhubung SBU sekarang msh mengacu pd Perlem 11a jg tdk salah jk sebagian panitia msh mensyaratkan Gred (subkualifikasi).
di SBU jg msh tercantum Gred.
Khairil Khai
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 363
Bergabung: 31 Mar 2011, 05:32

Re: Penggunaan Kode Sub Bidang

Postoleh zend » 20 Jun 2011, 10:50

khalid menulis:
Putusan MA Nomor : 11 P/HUM/2010 tentang Uji Materiil PP Nomor 4 Tahun 2010:

3. Pasal 8A, 8B, 8C, 8D, 9, 10, 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 secara umum tidak bertentangan dengan pasal 31, 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, akan tetapi didalamnya menyangkut substansi perubahan pengaturan mengenai :
- Pembagian subkualifikasi usaha jasa konstruksi (pasal 8A ayat 3 dan pasal 8B ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010),
- Persyaratan kompetensi untuk kualifikasi (pasal 8C ayat 4 dan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010)
Yang semula diserahkan kepada Forum/Lembaga Assosiasi di tarik dan diatur dengan Peraturan Menteri.
- Klasifikasi dan Kualifikasi Pekerjaan Jasa Konstruksi (pasal 9 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000) yang semula diserahkan kepada Forum/Lembaga Assosiasi ditiadakan,

Jadi sebaiknya tidak lagi menggunakan Gred pada Persyaratan Kualifikasi, cukup kembali ke Pasal 100 Ayat 3 Perpres 54/2010, yaitu kecil dan non kecil


menyangkut putusan MA terhadap PP nomor 4 thn 2010,
Pemerintah telah menerbitkan perubahannya di PP 92 tahun 2010,
link terkait: http://www.ekon.go.id/media/documents/2 ... -_2010.pdf

terhadap PP 4 thn 2010, yang dihapus:
1. pasal 10 (4)
2. pasal 26
3. pasal 29A
4. pasal 29B

substansinya putusan MA:
1. Menteri (Kementrian PU) tidak diberi kewenangan mengatur lebih lanjut mengenai kriteria resiko, teknologi, dan biaya.
sehingga pengaturan kriteria resiko, teknologi, dan biaya pada pekerjaan konstruksi dimasukkan pada PP 92 tahun 2010.

2. Menteri (kementrian PU) tidak diberi kewenangan mengatur penetapan pelaksanaan tugas lembaga jasa konstruksi,
jadi dikembalikan sebagaimana PP 28 tahun 2000.

3. Menteri (kementrian PU) tetap diberi kewenangan mengatur klasifikasi dan sub klasifikasi, dan kualifikasi dan sub kualifikasi.
•*´¨*•.¸¸.•*´¨*•.¸¸.•*´¨*•.¸¸.•*´¨*•.¸¸
- berbagi ilmu menambah pengetahuan - Gambar
zend
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 127
Bergabung: 07 Apr 2011, 10:27

Re: Penggunaan Kode Sub Bidang

Postoleh zend » 20 Jun 2011, 11:03

Khairil Khai menulis:
zend menulis:jika mengenai bidang subbidang, berikut link : http://www.lkpp.go.id/v2/konsultasi/ind ... id=108#q_2

.....................
Klasifikasi bidang dan sub bidang pekerjaan konstruksi dapat dilihat pada Perlem LPJK No 11a Tahun 2007 sambil menunggu Peraturan Menteri PU diteritkan, sebagaimana diamanatkan dalam PP 4/2010 dan perubahannya. Sedangkan kualifikasi usaha (kecil dan non kecil) mengacu kepada UU No 20/2008 mengenai UMKM.
...................... dst


koq saya belum pernah baca peraturan diatas yg berwarna biru bang zend, bisa dikirimi filenya ...


seharusnya memang Perlem LPJK No 11a Tahun 2008, (karena isi penjelasan diatas di "copas" dari konsultasi LKPP, jadi tidak diedit "kesalahan penulisan tahun").

btw, untuk donlot di : http://jasakonstruksi.net/modules/article.php?id=7
•*´¨*•.¸¸.•*´¨*•.¸¸.•*´¨*•.¸¸.•*´¨*•.¸¸
- berbagi ilmu menambah pengetahuan - Gambar
zend
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 127
Bergabung: 07 Apr 2011, 10:27

Re: Penggunaan Kode Sub Bidang

Postoleh zend » 20 Jun 2011, 11:15

Khairil Khai menulis:
khalid menulis:Masalah Gred, saya justru tidak setuju dengan adanya Gred2an, lebih baik kembali ke UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 yang sebenarnya sudah diikuti oleh Perpres 54/2010

krn PP 4-2010 pasal 8B masih berlaku dan Perpres 54-2010 hrs mengacu pada hal tersebut.
Gred merupakan implementasi pasal 8B ayat 2.
di Perpres 54 cuma mengenal Usaha Kecil & Non Kecil. sedangkan di izin usaha baik (SIUP & SBU) mengenal istilah Menengah. ini yg sering menjadi kerancuan.

khalid menulis:Kalau pembagian bidang dan sub bidang, saya setuju secepatnya PU mengeluarkan Permen PU atau malah pemerintah mengeluarkan PP yang mengatur hal tersebut, dan selama belum ada, masih bisa menggunakan Perlem 11a.

Saya Sangat mendukung agar MEN PU utk di desak agar segera mengeluarkan peraturan lebih lanjut mengenai pembagian klasifikasi+Sub klasifikasi, Kualifikasi+Sub kualifikasi.

berhubung SBU sekarang msh mengacu pd Perlem 11a jg tdk salah jk sebagian panitia msh mensyaratkan Gred (subkualifikasi).
di SBU jg msh tercantum Gred.



sempat dapat informasi dalam waktu dekat Kementrian PU akan menerbitkan klasifikasi+sub klasifikasi, dan kualifikasi+sub kualifikasi,
yang tetap didasarkan pada Central Product Classification (merupakan standar klasifikasi yang dikeluarkan oleh PBB,
dan digunakan untuk korespondensi dalam perundingan internasional --WTO, ASEAN, APEC)
•*´¨*•.¸¸.•*´¨*•.¸¸.•*´¨*•.¸¸.•*´¨*•.¸¸
- berbagi ilmu menambah pengetahuan - Gambar
zend
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 127
Bergabung: 07 Apr 2011, 10:27

Re: Penggunaan Kode Sub Bidang

Postoleh Khairil Khai » 20 Jun 2011, 13:13

zend menulis:seharusnya memang Perlem LPJK No 11a Tahun 2008, (karena isi penjelasan diatas di "copas" dari konsultasi LKPP, jadi tidak diedit "kesalahan penulisan tahun").

btw, untuk donlot di : http://jasakonstruksi.net/modules/article.php?id=7


oleh karena itu mohon dibaca & dimengerti dahulu walaupun sumbernya dari LKPP.
sebenarnya saya tahu yg salah ketik itu ada di LKPP bukan di sampeyan.

kalau peraturan tersebut saya sudah mempunyai.
Khairil Khai
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 363
Bergabung: 31 Mar 2011, 05:32

Re: Penggunaan Kode Sub Bidang

Postoleh Budjang Budiman » 22 Jun 2011, 11:56

Perdebatan semakin seru... dan sudah tentu menambah wawasan dan pemahaman tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Mungkin ada yang terlupakan atau memang saya tidak jeli membaca postingan dengan seksama..

Saya hanya melampirkan SE Men PU. No.16/SE/ M/ 2010 . Mudah-mudahan tidak keliru saya sampaikan dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada, sesuai yang saya kutip SE Men PU No. 16/SE/M2010 : "tugas pembinaan jasa konstruksi, meliputi tugas pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan, dilakukan pemerintah pusat cq menteri pekerjaan umum" dan sesuai kutipan PP. 30 th 2000 pasal 1. angka 5.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang konstruksi. ( dalam hal ini apakah yang dimaksud Menteri Pekerjaan Umum atau menteri yang lain )...

Semoga penjelasan saya tidak keliru... jika keliru diperbaiki saja... karena memang itu yang saya tahu...
TK
Lampiran
SE Men PU No. 16 2010.rar
(708.83 KiB) Didownload 40 kali
Avatar pengguna
Budjang Budiman
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 318
Bergabung: 01 Jun 2011, 11:55
Lokasi: Pontianak Kalimantan Barat

Re: Penggunaan Kode Sub Bidang

Postoleh max modi » 19 Jul 2011, 01:08

sebenarnya masalah persyaratan sub bidang SBU ini adalah ketika panitia menulis pengumuman pelelangan/pemilihan secara non eproc..
kalo di eprocc kode sub bidang tidak diisi ngga masalah (utk paket kecil)...
kembali penegasan pertanyaan awal...apakah diperbolehkan panitia mempersyaratkan SBU sub bidang tertentu pada saat mengumumkan lelang ?? ataukah cukup SIUJK aja ??
masalahnya di SBU itu yang ada semuanya sub bidang bukan bidang..
wah ngomong ngomong Gus Kun kemana Nih ???
max modi
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 411
Bergabung: 01 Apr 2011, 05:32

Re: Penggunaan Kode Sub Bidang

Postoleh guskun » 19 Jul 2011, 03:26

max modi menulis:sebenarnya masalah persyaratan sub bidang SBU ini adalah ketika panitia menulis pengumuman pelelangan/pemilihan secara non eproc..
kalo di eprocc kode sub bidang tidak diisi ngga masalah (utk paket kecil)...
kembali penegasan pertanyaan awal...apakah diperbolehkan panitia mempersyaratkan SBU sub bidang tertentu pada saat mengumumkan lelang ?? ataukah cukup SIUJK aja ??
masalahnya di SBU itu yang ada semuanya sub bidang bukan bidang..
wah ngomong ngomong Gus Kun kemana Nih ???


saya hadir menyimak pak Max !
Happy Procure !!!

http://guskun.com, PERTAMA menyediakan newslatter mingguan, terhubung ke seluruh social media
http://bukutender.com
http://www.carajawab.com/?id=guskun
URGENT : guskun@pengadaan.org or info@guskun.com
guskun
Procurement Specialist
Procurement Specialist
 
Post: 2305
Bergabung: 01 Apr 2011, 20:43
Lokasi: Jakarta, Surabaya

Re: Penggunaan Kode Sub Bidang

Postoleh agus adi » 20 Jul 2011, 22:11

monggo dilanjut diskusinya makin seru nich.... :o :o :o :o :o

Bantu sundul ahhh.....
agus adi
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 433
Bergabung: 31 Mar 2011, 08:38
Lokasi: Kab. Sumenep

Re: Penggunaan Kode Sub Bidang

Postoleh Khairil Khai » 05 Agt 2011, 05:13

kementrian pekerjaan umumtelah menerbitkan Permen PU nomor 08/PRT/M/2011 tentang tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.

utk lebih jelasnya silakan buka link berikut : http://forum.pengadaan.org/phpbb/viewtopic.php?f=2&t=1571
Khairil Khai
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 363
Bergabung: 31 Mar 2011, 05:32

tulis komentar

Sebelumnya

Kembali ke Pekerjaan Konstruksi

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Bing [Bot] dan 1 tamu