PROSEDUR ADDENDUM PEKERJAAN

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang Pekerjaan Konstruksi berdasarkan Perpres 54/2010

PROSEDUR ADDENDUM PEKERJAAN

Postoleh ashari.arsitek » 05 Okt 2011, 10:31

salam...
saya mau tanya tentang addendum pekerjaan konstruksi... di pekerjaan ini saya bertindak sebagai konsultan perencana, namun di tengah pekerjaan ada addendum pekerjaan dalam hal ini terdapat sisa dana dari penawaran kontraktor yang mau dipakai... saya mohon bimbingannya.... trims
1. bagamana prosedur untuk addendum pekerjaan konstruksi, jika jenis kontraknya, kontrak lunsum...?
2. seperti apa peran masing masih pihak dalam addendum, PPK, konsultan perencana, konsultan pengawas, adn kontraktor?
3. bagmana model pembiayaannya... untuk konsutruksi dan fee konsultan apakah ada atau tidak...? klau ada sperti apa mekanismenya
4. apakah bisa konsultan perencana di SK kan oleh KPA untuk masuk ke panitia adendem?
3. peraturan mana yang bisa menjadi rujukan untuk masalah adendum ini???
terima kasih......
ashari.arsitek
Newbie
Newbie
 
Post: 10
Bergabung: 05 Okt 2011, 09:15

Re: PROSEDUR ADDENDUM PEKERJAAN

Postoleh Arifin dwi » 05 Okt 2011, 13:33

menurut saya apabila ini merupakan Pekerjaan yang di payungi APBN/APBD dan mengacu Perpres 54/2010.
1. Kontrak Jenis Lumpsum Tidak diperbolehkan adanya kerja Tambah Kurang (Pasal 51.(1).huruf e.)
2. Kontraktor Mengajukan Addendum; Perencana dan pengawas mengetahui dan menyetujui; PPK menerbitkan SPK Addendum
3. yang di addendum itu kontrak dengan Pelaksana atau Konsultan pak?
4. No.4 biar empu nya pengadaan BJ yang menjawab...hehehehe..
5. Perpres 54/2010

Mohon koreksi para empu-empu....
Arif dwi
Arifin dwi
Newbie
Newbie
 
Post: 28
Bergabung: 15 Sep 2011, 10:39
Lokasi: jakarta

Re: PROSEDUR ADDENDUM PEKERJAAN

Postoleh ashari.arsitek » 05 Okt 2011, 15:38

Arifin dwi menulis:menurut saya apabila ini merupakan Pekerjaan yang di payungi APBN/APBD dan mengacu Perpres 54/2010.
1. Kontrak Jenis Lumpsum Tidak diperbolehkan adanya kerja Tambah Kurang (Pasal 51.(1).huruf e.)
2. Kontraktor Mengajukan Addendum; Perencana dan pengawas mengetahui dan menyetujui; PPK menerbitkan SPK Addendum
3. yang di addendum itu kontrak dengan Pelaksana atau Konsultan pak?
4. No.4 biar empu nya pengadaan BJ yang menjawab...hehehehe..
5. Perpres 54/2010

Mohon koreksi para empu-empu....



trims... pak
1. klo gak bisa, apa tidak ada payung hukum lain yang bisa dipakai untuk pemakaian sisa anggaran, ?rujukan peraturan dalam SK yang saya terima yaitu pp 54, dengn
permen no 45 thn 2007, yang lainnya aturan internalnya....(keg sumber anggaran APBN)
2. di pp54 tida secara rinci menjelaskan peran DAN mekanisme itu yang ada hanya PPK dengan penyedia dst, ada juga istilah tim pendukung tp tidak ada secara rinci
menjelaskan siapa2 saja , dan bagaimana klo keinginan addendum ini datang dari pihak owner (PPK, KPA) prosedrnya kyk apa...apa tetap seperti itu, ????
3. kontrak yang di adendum adalah pekerjaan fisik... pihak perencana diminta untuk membuat semacam dok baru untuk pelakssanaa addendum ( GBR dan RAB,
SPEKTEK)... tp sisa anggaran di masukkan ke fisik tidak ada alokasi anggaran untuk perencana, anggapannya karena perencana masih bertanggung jawab terhadap
kegiatan .... oh iya dana penrcanaan saya masih tertahan 15% sampai kegiatanfisik selesai 100%.
4. iya saya nungggu nih.... saya khawatir klo ternyata addenum ini tidak prosedural dan tidak ada landasan hukumnya...
5. sy dah baca smm dengan pnjelasannya... trims.. tpi masih "hang"(heheh lambat mikir kali saya)
ashari.arsitek
Newbie
Newbie
 
Post: 10
Bergabung: 05 Okt 2011, 09:15

Re: PROSEDUR ADDENDUM PEKERJAAN

Postoleh agus adi » 05 Okt 2011, 22:09

hati-hati untuk kontrak lumpsum karena tidak boleh ada adendum tambah kurang.
Perintah perubahan dapat dilaksanakan oleh PPK, karena kedua pihak memiliki hak dan kewajiban yg setara
agus adi
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 433
Bergabung: 31 Mar 2011, 08:38
Lokasi: Kab. Sumenep

Re: PROSEDUR ADDENDUM PEKERJAAN

Postoleh Arifin dwi » 06 Okt 2011, 13:05

ashari.arsitek menulis:
Arifin dwi menulis:menurut saya apabila ini merupakan Pekerjaan yang di payungi APBN/APBD dan mengacu Perpres 54/2010.
1. Kontrak Jenis Lumpsum Tidak diperbolehkan adanya kerja Tambah Kurang (Pasal 51.(1).huruf e.)
2. Kontraktor Mengajukan Addendum; Perencana dan pengawas mengetahui dan menyetujui; PPK menerbitkan SPK Addendum
3. yang di addendum itu kontrak dengan Pelaksana atau Konsultan pak?
4. No.4 biar empu nya pengadaan BJ yang menjawab...hehehehe..
5. Perpres 54/2010

Mohon koreksi para empu-empu....



trims... pak
1. klo gak bisa, apa tidak ada payung hukum lain yang bisa dipakai untuk pemakaian sisa anggaran, ?rujukan peraturan dalam SK yang saya terima yaitu pp 54, dengn
permen no 45 thn 2007, yang lainnya aturan internalnya....(keg sumber anggaran APBN)
2. di pp54 tida secara rinci menjelaskan peran DAN mekanisme itu yang ada hanya PPK dengan penyedia dst, ada juga istilah tim pendukung tp tidak ada secara rinci
menjelaskan siapa2 saja , dan bagaimana klo keinginan addendum ini datang dari pihak owner (PPK, KPA) prosedrnya kyk apa...apa tetap seperti itu, ????
3. kontrak yang di adendum adalah pekerjaan fisik... pihak perencana diminta untuk membuat semacam dok baru untuk pelakssanaa addendum ( GBR dan RAB,
SPEKTEK)... tp sisa anggaran di masukkan ke fisik tidak ada alokasi anggaran untuk perencana, anggapannya karena perencana masih bertanggung jawab terhadap
kegiatan
.... oh iya dana penrcanaan saya masih tertahan 15% sampai kegiatanfisik selesai 100%.
4. iya saya nungggu nih.... saya khawatir klo ternyata addenum ini tidak prosedural dan tidak ada landasan hukumnya...
5. sy dah baca smm dengan pnjelasannya... trims.. tpi masih "hang"(heheh lambat mikir kali saya)


1. Bisa pak kalo dilihat hirarkinya dgn UU 18 tahun 1999; PP 29/2000 pasal 21.(1) bahwa perpres 54/2010 pasal 51.(1). huruf e bertentangan secara subtansi isi maka perpres 54/2010 layaknya dilakukan Judicial Review ke MA..... tapi nanti malah jadi Rumit....hehehehe... Intinya karena sudah berlakunya Perpres 54/2010 ya suka-gak suka dikuti saja.
2. bener ket. pak agus adi : dalam penjelasan bahwa PPK dapat mengusulkan perubahan paket dan jadwal pekerjaan kepada PA/KPA.
3. benar pak karena yang di addendum pekerjaan fisiknya. Coba bapak baca lagi kontrak perencanaan TOR dan Term of Payment nya, sesuai tidak?. Silakan perencanaan ajukan juga addendum jika tidak sesuai dengan kontrak.
4. sabar
5. jangankan anda mungkin saja yang buat juga masih Hang...hehehehehe...
Arif dwi
Arifin dwi
Newbie
Newbie
 
Post: 28
Bergabung: 15 Sep 2011, 10:39
Lokasi: jakarta

Re: PROSEDUR ADDENDUM PEKERJAAN

Postoleh guskun » 06 Okt 2011, 15:23

dalam pandangan saya, output pekerjaan sudah tercapai dan terjadi penghematan anggaran, sehingga tidak tidak perlu lagi ada penambahan pekerjaan.
Jika KPA/PPK ingin menggunakan sisa dana tsb, maka harus diproses revisi anggaran utk menentukan output yang baru. proses nya bisa berupa revisi PO atau revisi DIPA tergantung kasus nya.
Happy Procure !!!

http://guskun.com, PERTAMA menyediakan newslatter mingguan, terhubung ke seluruh social media
http://bukutender.com
http://www.carajawab.com/?id=guskun
URGENT : guskun@pengadaan.org or info@guskun.com
guskun
Procurement Specialist
Procurement Specialist
 
Post: 2305
Bergabung: 01 Apr 2011, 20:43
Lokasi: Jakarta, Surabaya

tulis komentar


Kembali ke Pekerjaan Konstruksi

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Bing [Bot] dan 2 tamu