pajak

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang Pekerjaan Konstruksi berdasarkan Perpres 54/2010

pajak

Postoleh Nasri » 15 Apr 2011, 22:43

Pajak 3 bulan terakhir,,
1. PPh pasal 21
2. PPh pasal 23
3. PPh pasal 25/29 dan
4. PPN
apakah semua yg tersebut diata harus dimasukkan dalam dokumen penawaran pekerjaan konstruksi????? mohon penjelasannya<< :) :) :) :) :)
Nasri
Newbie
Newbie
 
Post: 17
Bergabung: 30 Mar 2011, 22:37

Re: pajak

Postoleh akmal » 16 Apr 2011, 02:26

harus pak, dengan ketentuan :
bulanan PPh Pasal 21 (pasti ada lah)
PPh Pasal 23 (bila ada transaksi),
PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak), kalau belum PKP ya tidak usah pak.

tolong dikoreksi.
---------
In Credible Procurement We Trust

Akmal M. Ridwan
Avatar pengguna
akmal
Newbie
Newbie
 
Post: 26
Bergabung: 31 Mar 2011, 08:10
Lokasi: Depok

Re: pajak

Postoleh Nasri » 16 Apr 2011, 15:16

akmal menulis:harus pak, dengan ketentuan :
bulanan PPh Pasal 21 (pasti ada lah)
PPh Pasal 23 (bila ada transaksi),
PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak), kalau belum PKP ya tidak usah pak.

tolong dikoreksi.


nah yang pasal 23 dan 25/29 nih,, kebanyakan rekanan disini hanya melampirkan pasal 21 dan PPN saja.....
pak,,maksud PKP itu gimana Pak??
Nasri
Newbie
Newbie
 
Post: 17
Bergabung: 30 Mar 2011, 22:37

Re: pajak

Postoleh john » 01 Jun 2011, 00:07

Utuk dapat sebagai PKP kita mengajukan diri/ membuat permohonan ke kantor pajak
sebagai PKP. nanti ada fomulir yg harus diisi dan keterangan yang lebih detail tentang usaha atau perusahaan kita
seperti denah tempat usaha/ foto dll.

kalau usaha/perusahaan kita belum PKP, maka kita tidak dapat Membuat Faktur Pajak dan tentunya juga tidak dapat melaporkan PPN (otomatis ditolak oleh system di kantor pajak)
setahu saya semua proyek pemerintah mewajibkan kita untuk membayar PPN atau membuat Faktur Pajak, jadi kita harus sudah PKP.

kalau untuk pasal 25
itu adalah pembayaran/cicilan PPh masa
kalau tidak ada pembayaran ya dilaporkan nihil (bentuk laporan pasal 25 berupa surat setoran pajak (SSP))
Avatar pengguna
john
Newbie
Newbie
 
Post: 8
Bergabung: 18 Mei 2011, 22:37
Lokasi: Sampit

Re: pajak

Postoleh burhan » 01 Jun 2011, 18:46

melampirkan?

pasal 56 ayat (11)
ULP/Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan:
a. meminta Penyedia Barang/Jasa mengisi formulir kualifikasi; dan
b. tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi.
Avatar pengguna
burhan
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
 
Post: 558
Bergabung: 01 Apr 2011, 09:01

Re: pajak

Postoleh bilan » 04 Jun 2011, 23:44

john menulis:Utuk dapat sebagai PKP kita mengajukan diri/ membuat permohonan ke kantor pajak
sebagai PKP. nanti ada fomulir yg harus diisi dan keterangan yang lebih detail tentang usaha atau perusahaan kita
seperti denah tempat usaha/ foto dll.

kalau usaha/perusahaan kita belum PKP, maka kita tidak dapat Membuat Faktur Pajak dan tentunya juga tidak dapat melaporkan PPN (otomatis ditolak oleh system di kantor pajak)
setahu saya semua proyek pemerintah mewajibkan kita untuk membayar PPN atau membuat Faktur Pajak, jadi kita harus sudah PKP.

kalau untuk pasal 25
itu adalah pembayaran/cicilan PPh masa
kalau tidak ada pembayaran ya dilaporkan nihil (bentuk laporan pasal 25 berupa surat setoran pajak (SSP))
Gambar
bilan
Newbie
Newbie
 
Post: 30
Bergabung: 06 Apr 2011, 17:02

Re: pajak

Postoleh bilan » 04 Jun 2011, 23:57

"
kalau usaha/perusahaan kita belum PKP, maka kita tidak dapat Membuat Faktur Pajak dan tentunya juga tidak dapat melaporkan PPN (otomatis ditolak oleh system di kantor pajak)
setahu saya semua proyek pemerintah mewajibkan kita untuk membayar PPN atau membuat Faktur Pajak, jadi kita harus sudah PKP"


bagaimaan kalo perusahaan belum PKP namun memiliki NPWP, padahal ketika uang ditransver dari bank ke Penyedia telah dipungut PPN dan penyedia mendapat bukti SSP, apakah SSP PPn tersebut dapat dijadikan dasar untuk persyaratan ikut pelelangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 Perpres 54 Tahun 2010.
Gambar
bilan
Newbie
Newbie
 
Post: 30
Bergabung: 06 Apr 2011, 17:02

Re: pajak

Postoleh Benny » 05 Jun 2011, 08:28

infonya kalau belum buat PKP, PPN 10% yang kita bayar bisa nyasar kemana-mana...bukan ke negara, ke gayus tambunan :lol: :lol: :lol: :lol: makanya buruan bikin PKP, untuk pendanaan yang APBN diwajibkan telah memiliki PKP, bahkan di daerah ane dah mewajibkan Surat Keterangan Fiskal (SKF), kalo blum PKP ga bisa buat SKF, bagi yang punya SKF kalo terlambat lapor bulanan....500 ribu euy dendanya :) :) :)
Avatar pengguna
Benny
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
 
Post: 513
Bergabung: 01 Apr 2011, 11:32
Lokasi: Kubu Raya (Kal-Bar)

Re: pajak

Postoleh nia deltania » 05 Jun 2011, 17:32

Benny menulis:infonya kalau belum buat PKP, PPN 10% yang kita bayar bisa nyasar kemana-mana...bukan ke negara, ke gayus tambunan :lol: :lol: :lol: :lol: makanya buruan bikin PKP, untuk pendanaan yang APBN diwajibkan telah memiliki PKP, bahkan di daerah ane dah mewajibkan Surat Keterangan Fiskal (SKF), kalo blum PKP ga bisa buat SKF, bagi yang punya SKF kalo terlambat lapor bulanan....500 ribu euy dendanya :) :) :)



wah...wah...bw2 nama gayus tambunan....betul tu bung bens....perusahaan yg belum memiliki PKP,maka PPN 10 % tidak dapat masuk/diterima negara...karena dari arti PKP saja sudah jelas "Pengusaha Kena pajak"...jd kl belum memiliki PKP gimana mau kena pajak.....jd bg yg belum memiliki PKP dan sudah setor PPN 10 %, anggap sedekah saja... :lol: :lol: :lol:
Avatar pengguna
nia deltania
Newbie
Newbie
 
Post: 37
Bergabung: 02 Jun 2011, 21:50
Lokasi: PONTIANAK,KALIMANTAN BARAT

Re: pajak

Postoleh fanny » 05 Jun 2011, 17:40

info dari saya,
untuk pekerjaan konstruksi kewajiban pajaknya adalah :
1. pph psl 21( karyawan )
2. pph psl 4 ( ayat 2 ) (pekerjaan konstruksi)
3. pph psl 23 ( pengadaan barang )
4. ppn
5. pph psl 22( untuk dividen, bonus, sewa tanah, alat )

n 1 lagi pajak tahunan badan tetapi berupa ssp saja, ssp pasal 29 apabila ada kekurangan pajak. yang pasti setau saya pasal 25 uda gak ada karena pajak pekerjaan konstruksi uda final, terkecuali ada transaksi pengadaan yaitu pasal 23 ( belum final ) maka pajak akhir tahunnya akan dikenakan pph pasal 29 dimana cuma mengisi ssp psl 25 sebagai bukti setor

dan mengenai persyaratn pajak dalam lelang benar diisyaratkan :
1. pph psl 21
2. pph psl 25
3. ppn

berdasarkan pengetahuan saya psl 25 sudah tidak dimunculkan, jadi bagaimana solusinya???
mohon pencerahan dan koreksi dari panitia pengadaan, trims
fanny
Newbie
Newbie
 
Post: 10
Bergabung: 19 Mei 2011, 09:42

tulis komentar

Berikutnya

Kembali ke Pekerjaan Konstruksi

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 5 tamu