pajak

Diskusi tentang Pekerjaan Konstruksi berdasarkan Perpres 54/2010
Nasri
Newbie
Newbie
PostCOLON 17
BergabungCOLON 30 Mar 2011, 22:37

pajak

Postoleh Nasri » 15 Apr 2011, 22:43

Pajak 3 bulan terakhir,,
1. PPh pasal 21
2. PPh pasal 23
3. PPh pasal 25/29 dan
4. PPN
apakah semua yg tersebut diata harus dimasukkan dalam dokumen penawaran pekerjaan konstruksi????? mohon penjelasannya<< :) :) :) :) :)

Avatar pengguna
akmal
Newbie
Newbie
PostCOLON 26
BergabungCOLON 31 Mar 2011, 08:10
LokasiCOLON Depok
CONTACTCOLON

Re: pajak

Postoleh akmal » 16 Apr 2011, 02:26

harus pak, dengan ketentuan :
bulanan PPh Pasal 21 (pasti ada lah)
PPh Pasal 23 (bila ada transaksi),
PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak), kalau belum PKP ya tidak usah pak.

tolong dikoreksi.
---------
In Credible Procurement We Trust

Akmal M. Ridwan

Nasri
Newbie
Newbie
PostCOLON 17
BergabungCOLON 30 Mar 2011, 22:37

Re: pajak

Postoleh Nasri » 16 Apr 2011, 15:16

akmal menulisColonharus pak, dengan ketentuan :
bulanan PPh Pasal 21 (pasti ada lah)
PPh Pasal 23 (bila ada transaksi),
PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak), kalau belum PKP ya tidak usah pak.

tolong dikoreksi.


nah yang pasal 23 dan 25/29 nih,, kebanyakan rekanan disini hanya melampirkan pasal 21 dan PPN saja.....
pak,,maksud PKP itu gimana Pak??

Avatar pengguna
john
Newbie
Newbie
PostCOLON 8
BergabungCOLON 18 Mei 2011, 22:37
LokasiCOLON Sampit

Re: pajak

Postoleh john » 01 Jun 2011, 00:07

Utuk dapat sebagai PKP kita mengajukan diri/ membuat permohonan ke kantor pajak
sebagai PKP. nanti ada fomulir yg harus diisi dan keterangan yang lebih detail tentang usaha atau perusahaan kita
seperti denah tempat usaha/ foto dll.

kalau usaha/perusahaan kita belum PKP, maka kita tidak dapat Membuat Faktur Pajak dan tentunya juga tidak dapat melaporkan PPN (otomatis ditolak oleh system di kantor pajak)
setahu saya semua proyek pemerintah mewajibkan kita untuk membayar PPN atau membuat Faktur Pajak, jadi kita harus sudah PKP.

kalau untuk pasal 25
itu adalah pembayaran/cicilan PPh masa
kalau tidak ada pembayaran ya dilaporkan nihil (bentuk laporan pasal 25 berupa surat setoran pajak (SSP))

Avatar pengguna
burhan
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
PostCOLON 663
BergabungCOLON 01 Apr 2011, 09:01

Re: pajak

Postoleh burhan » 01 Jun 2011, 18:46

melampirkan?

pasal 56 ayat (11)
ULP/Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan:
a. meminta Penyedia Barang/Jasa mengisi formulir kualifikasi; dan
b. tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi.

bilan
Newbie
Newbie
PostCOLON 31
BergabungCOLON 06 Apr 2011, 17:02

Re: pajak

Postoleh bilan » 04 Jun 2011, 23:44

john menulisColonUtuk dapat sebagai PKP kita mengajukan diri/ membuat permohonan ke kantor pajak
sebagai PKP. nanti ada fomulir yg harus diisi dan keterangan yang lebih detail tentang usaha atau perusahaan kita
seperti denah tempat usaha/ foto dll.

kalau usaha/perusahaan kita belum PKP, maka kita tidak dapat Membuat Faktur Pajak dan tentunya juga tidak dapat melaporkan PPN (otomatis ditolak oleh system di kantor pajak)
setahu saya semua proyek pemerintah mewajibkan kita untuk membayar PPN atau membuat Faktur Pajak, jadi kita harus sudah PKP.

kalau untuk pasal 25
itu adalah pembayaran/cicilan PPh masa
kalau tidak ada pembayaran ya dilaporkan nihil (bentuk laporan pasal 25 berupa surat setoran pajak (SSP))
Gambar

bilan
Newbie
Newbie
PostCOLON 31
BergabungCOLON 06 Apr 2011, 17:02

Re: pajak

Postoleh bilan » 04 Jun 2011, 23:57

"
kalau usaha/perusahaan kita belum PKP, maka kita tidak dapat Membuat Faktur Pajak dan tentunya juga tidak dapat melaporkan PPN (otomatis ditolak oleh system di kantor pajak)
setahu saya semua proyek pemerintah mewajibkan kita untuk membayar PPN atau membuat Faktur Pajak, jadi kita harus sudah PKP"


bagaimaan kalo perusahaan belum PKP namun memiliki NPWP, padahal ketika uang ditransver dari bank ke Penyedia telah dipungut PPN dan penyedia mendapat bukti SSP, apakah SSP PPn tersebut dapat dijadikan dasar untuk persyaratan ikut pelelangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 Perpres 54 Tahun 2010.
Gambar

Avatar pengguna
Benny
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
PostCOLON 537
BergabungCOLON 01 Apr 2011, 11:32
LokasiCOLON Kubu Raya (Kal-Bar)
CONTACTCOLON

Re: pajak

Postoleh Benny » 05 Jun 2011, 08:28

infonya kalau belum buat PKP, PPN 10% yang kita bayar bisa nyasar kemana-mana...bukan ke negara, ke gayus tambunan :lol: :lol: :lol: :lol: makanya buruan bikin PKP, untuk pendanaan yang APBN diwajibkan telah memiliki PKP, bahkan di daerah ane dah mewajibkan Surat Keterangan Fiskal (SKF), kalo blum PKP ga bisa buat SKF, bagi yang punya SKF kalo terlambat lapor bulanan....500 ribu euy dendanya :) :) :)

Avatar pengguna
nia deltania
Newbie
Newbie
PostCOLON 37
BergabungCOLON 02 Jun 2011, 21:50
LokasiCOLON PONTIANAK,KALIMANTAN BARAT

Re: pajak

Postoleh nia deltania » 05 Jun 2011, 17:32

Benny menulisColoninfonya kalau belum buat PKP, PPN 10% yang kita bayar bisa nyasar kemana-mana...bukan ke negara, ke gayus tambunan :lol: :lol: :lol: :lol: makanya buruan bikin PKP, untuk pendanaan yang APBN diwajibkan telah memiliki PKP, bahkan di daerah ane dah mewajibkan Surat Keterangan Fiskal (SKF), kalo blum PKP ga bisa buat SKF, bagi yang punya SKF kalo terlambat lapor bulanan....500 ribu euy dendanya :) :) :)



wah...wah...bw2 nama gayus tambunan....betul tu bung bens....perusahaan yg belum memiliki PKP,maka PPN 10 % tidak dapat masuk/diterima negara...karena dari arti PKP saja sudah jelas "Pengusaha Kena pajak"...jd kl belum memiliki PKP gimana mau kena pajak.....jd bg yg belum memiliki PKP dan sudah setor PPN 10 %, anggap sedekah saja... :lol: :lol: :lol:

fanny
Newbie
Newbie
PostCOLON 10
BergabungCOLON 19 Mei 2011, 09:42

Re: pajak

Postoleh fanny » 05 Jun 2011, 17:40

info dari saya,
untuk pekerjaan konstruksi kewajiban pajaknya adalah :
1. pph psl 21( karyawan )
2. pph psl 4 ( ayat 2 ) (pekerjaan konstruksi)
3. pph psl 23 ( pengadaan barang )
4. ppn
5. pph psl 22( untuk dividen, bonus, sewa tanah, alat )

n 1 lagi pajak tahunan badan tetapi berupa ssp saja, ssp pasal 29 apabila ada kekurangan pajak. yang pasti setau saya pasal 25 uda gak ada karena pajak pekerjaan konstruksi uda final, terkecuali ada transaksi pengadaan yaitu pasal 23 ( belum final ) maka pajak akhir tahunnya akan dikenakan pph pasal 29 dimana cuma mengisi ssp psl 25 sebagai bukti setor

dan mengenai persyaratn pajak dalam lelang benar diisyaratkan :
1. pph psl 21
2. pph psl 25
3. ppn

berdasarkan pengetahuan saya psl 25 sudah tidak dimunculkan, jadi bagaimana solusinya???
mohon pencerahan dan koreksi dari panitia pengadaan, trims


Kembali ke

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: 4 dan 0 tamu