Salah Kaprah tentang KONTRAK LUMPSUM

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang Pekerjaan Konstruksi berdasarkan Perpres 54/2010

Salah Kaprah tentang KONTRAK LUMPSUM

Postoleh Saifoe El Unas » 16 Apr 2011, 16:22

Saya menyampaikan tulisan ini karena saya merasa ada yang salah dalam memahami jenis Kontrak Lump Sum.

Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, ada beberapa peraturan (paling tidak ada 3 peraturan pokok) yang digunakan sebagai sumber hukum yaitu sesuai dengan urutan hierarkinya :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Peraturan lainnya (saya tidak bisa menyebut satu persatu karena tidak hafal... :D :D ).

Nah, tentang Kontrak Lump Sum ini tercantum didalam peraturan no. 1 (PP No. 29 Tahun 2000) dan no. 3 (Perpres No 54 Tahun 2010). Mari kita cermati bunyi kedua peraturan ini tentang Kontrak Lump Sum.

PP No. 29 Tahun 2000 Pasal 21 Ayat (1) :
Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan Lump Sum sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) huruf a angka 1 merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah.

Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 51 Ayat (1) huruf a dan f (hanya 2 huruf ini yang saya soroti karena sumber dari timbulnya salah kaprah tentang Kontrak Lump Sum ini) :
Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
f. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.


Na ini dia SALAH KAPRAHnya :
Didalam PP No. 29 Tahun 2000 jelas disebutkan bahwa Kontrak Lump Sum itu mengikat untuk pekerjaan dengan jumlah harga yang pasti dan tetap sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah.
Lha kok di Perpres No. 54 Tahun 2010 ditentukan bahwa jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga; dan tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang ?

Piye to iki (Gimana to ini... Gitu loh artinya :lol: :lol: ).
Kita tahu kan bahwa Peraturan Pemerintah itu kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Presiden. Jadi pengertian mana yang diikuti hayoo..., tentang Kontrak Lump Sum ini? Sebagai WNI yang to'at & tunduk pada peraturan seharusnya ya ikut PP No. 29 Tahun 2000 itu toh ? Okeh...okeh...okeh... ;) ;)

Sebagai tambahan referensi tentang Kontrak Lump Sum ini, saya kutip dari bukunya Pak Ir. Nazarkhan Yasin yang berjudul "Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia" sebagai berikut :
- Suatu harga yang pasti dan tertentu telah disetujui oleh para pihak sebelum kontrak ditandatangani. Harga ini tetap tidak berubah selama berlakunya kontrak dan tidak dapat diubah kecuali karena perubahan lingkup pekerjaan atau kondisi pelaksanaan dan tambahan dari Pengguna Jasa. (Robert D. Gilbreath, Managing Construction Contracts, edisi kedua, John Wiley & Sons, Inc.).
- Bentuk kontrak yang paling biasa adalah perjanjian Lump Sum, dimana Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa sepakat pada suatu jumlah pasti yang harus dibayar oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia Jasa untuk pelaksanaan seluruh pekerjaan...... Penyedia Jasa biasanya tidak akan mendapat kenaikan biaya untuk harga-harga yang meningkat jika tidak ada pasal yang mengatur mengenai kenaikan harga dalam kontrak. Akan tetapi hal ini tidak menghalangi Penyedia Jasa untuk mengajukan klaim atas perubahan yang wajar dalam hal biaya-biaya bertambah karena perubahan dalam kebutuhan kontrak, atau karena tindakan dari Pengguna Jasa atau wakilnya. (McNeil Stokes, Construction Law in Contractor's Language, Mc Graw Hill Book Company).

Sekarang kita lihat kenyataannya waktu pelaksanaan konstruksi. Saat pelaksanaan, sangat sering (kalau tidak SELALU) terjadi perubahan baik perubahan gambar, spesifikasi maupun waktu. Siapa yang bisa memastikan bahwa pekerjaan konstruksi itu TETAP DAN PASTI SAMA DENGAN RENCANANYA saat pelaksanaan? Saya kira selama hidup saya ini TIDAK ADA YANG TETAP sifatnya. YANG TETAP ADALAH PERUBAHAN.

Coba kita merenung sejenak. Kalau kita ngotot dengan bahasa "POKOKNYA" mengikuti ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 51 Ayat (1) huruf a dan f, dan ternyata pada saat pelaksanaan ternyata terjadi perubahan gambar dan/atau spesifikasi sehingga biaya menjadi berubah (bertambah) tetapi tidak mengakui perubahan itu dengan mengatakan HARGA TIDAK BOLEH DISESUAIKAN dan TIDAK ADA PEKERJAAN TAMBAH/KURANG. Aduh, betapa kasihannya Penyedia Jasa... :cry: :cry: :cry: Keciaaaan deh lo ........ :D :D :D

Bagaimana Pak LKPP atas pengertian Kontrak Lump Sum didalam Perpres 54 ini ? Saya yakin bahwa di LKPP berjubel ahli-ahli hukum kontrak, bahkan untuk kontrak internasional sekalipun. Sayangnya di negeri ini belum ada standar kontrak yang bisa digunakan. Padahal di negeri sono ada FIDIC (Federation Internationale des Ingenuers Counsels), AIA (American Institute of Architects), JCT (Joint Contract Tribunals), SIA (Singapore Institute of Architects), dll. Bukankah di Pasal 86 Perpres 54 dipersyaratkan untuk kontrak pekerjaan dengan nilai di atas Rp 100 Miliar harus ada ahli hukum kontraknya ? Jangan sampai kita malu didepan orang asing tentang pengertian Kontrak Lump Sum ini kalau pekerjaan harus kontrak dengan pihak asing.

Akhirnya saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ir. Nazarkhan Yasin yang telah memberikan ilmunya kepada saya. Meskipun pertemuan kita sangat singkat, tapi ilmu Bapak tidak akan pernah saya lupakan. Dan sekarang saya mencoba menyampaikan apa yang telah Bapak berikan. Saya sangat menghargai perjuangan Bapak dalam menegakkan kebenaran di negeri tercinta ini.

Saya mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan dengan tulisan ini. Jika ada yang salah dalam tulisan ini, itu semata-mata karena kebodohan saya, akan tetapi jika menjumpai kebenaran didalam tulisan ini, hal itu datangnya hanya karena Allah SWT. Apabila ada masukan, saran atau pendapat lain mengenai tulisan ini, saya akan sangat senang menerimanya.
Saifoe El Unas
Newbie
Newbie
 
Post: 12
Bergabung: 11 Apr 2011, 09:11
Lokasi: Malang

Re: Salah Kaprah tentang KONTRAK LUMPSUM

Postoleh max modi » 16 Apr 2011, 20:46

tambahan ilmu yang sangat berharga bagi kami pak..
dalam kontrak Lump sum, apakah diperbolehkan menggunakan sistim Termin untuk cara pembayarannya ?
terus apabila ternyata sampai berakhirnya tahun anggaran,..misalnya kontrak berakhir tanggal 20 desember,..sementara karena kendala dilapanganseperti musim hujan yang terus menerus ,..sehingga rekanan hanya dapat menyelesaikan pekerjaan 85 %..(berdasarkan perhitungan konsultan pengawas )...
1. apakah boleh pemilik pekerjaan melakukan pembayaran sejumlah 85% x nilai kontrak ?
2. apakah konsultan pengawas tetap di bayar 100 %dari nilai kontrak ?
3. apakah penyedia jasa bisa dimasukkan kedalam daftar hitam ? dengan asumsi dia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak..
Diubah terakhir kali oleh max modi on 17 Apr 2011, 18:34, total pengubahan 1 kali.
max modi
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 414
Bergabung: 01 Apr 2011, 05:32

Re: Salah Kaprah tentang KONTRAK LUMPSUM

Postoleh TENDERUDIN » 17 Apr 2011, 12:00

itu juga yg menjadi kerisauan sy pak. Padahal PP.29 menjadi salah satu konsideran Perpres 54. Sesederhana apapun pekerjaan itu, tdk ada jaminan tidak akan terjadi perubahan gambar dan spesifikasi. Hal lain yg juga aneh menurut saya adalah pd proses audit oleh pemeriksa (BPK, BPKP, Inspektorat). Mereka cenderung melakukan pemeriksaan ala kontrak harga satuan, dimana kalau terjadi perbedaan volume rencana dengan realisasi (meskipun realisasi sesuai dg. gambar) kekurangan volume itu harus menjadi tanggung jawab PPK & Pelaksana, dan tdk pernah diminta pertanggungjawaban Perencana yg menjadi sumber kesalahan ini. Sebaliknya kalau volume dilaksanakan lebih besar drpd rencana gak dianggap dan tdk bisa diperhitungkan untuk menutup kekurangan pd yg lain.
TENDERUDIN
Newbie
Newbie
 
Post: 97
Bergabung: 09 Apr 2011, 09:28

Re: Salah Kaprah tentang KONTRAK LUMPSUM

Postoleh Saifoe El Unas » 17 Apr 2011, 17:26

max modi menulis:tambahan ilmu yang sangat berharga bagi kami pak..
dalam kontrak Lump sum, apakah diperbolehkan menggunakan sistim Termin untuk cara pembayarannya ?
terus apabila ternyata sampai berakhirnya tahun anggaran,..misalnya kontrak berakhir tanggal 20 desember,..sementara karena kendala dilapanganseperti musim hujan yang terus menerus ,..sehingga rekanan hanya dapat menyelesaikan pekerjaan 85 %..(berdasarkan perhitungan konsultan pengawas )...
1. apakah boleh pemilik pekerjaan melakukan pembayaran sejumlah 85% x nilai kontrak ?
2. apakah konsultan pengawas tetap di bayar 100 %dari nilai kontrak ?
3. apakah penyedia jasa bisa disukkan kedalam daftar hitam ? dengan asumsi dia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak..

Alhamdulillah. Syukurlah kalau Pak Max merasa tulisan saya ini bermanfaat.

Waduh, anda kok memberi pertanyaan yang sulit sih. Saya kan tidak minta pertanyaan, yang saya harapkan adalah masukan, saran atau pendapat lain... :D :D Tapi baiklah, saya akan mencoba urun rembug. Anda sudah cape-cape menulis dan berharap dijawab, pamali atau ora ilok (gak pantas) kalau saya tidak menanggapi.

Terus terang saya juga bingung menjawab pertanyaan anda. Saya harus banyak belajar lagi nih. Permasalahan yang anda sampaikan ini sangat sering terjadi dalam pekerjaan konstruksi. Dan ujung-ujungnya adalah ada cabang ilmu baru yang namanya "Rekayasa Penyelesaian Proyek". Sebenarnya masalah ini menarik juga untuk dianalisis menjadi beberapa judul topik "Salah Kaprah Pembuatan Kontrak", "Salah Kaprah Pelaksanaan Kontrak", "Salah Kaprah Pembayaran Pekerjaan", dan masih banyak "Salah Kaprah" lagi... :lol: :lol: :lol:

Mungkin saya tidak menjawab langsung pertanyaan anda tetapi melalui tulisan ini mudah-mudahan bisa sedikit mengurai masalah, atau malah tambah bingung... :lol: :lol:

Sumber hukum tertinggi tentang kontrak kerja sama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), khususnya Buku ke 3 (tentang Perikatan). Coba kita perhatikan Pasal 1338 KUHPer yang bunyinya sbb :
"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."
Dari isi Pasal 1338 KUHPer ini ada 4 hal pokok yang dapat kita ambil sebagai pegangan :
1. Persetujuan (istilah lainnya = "Kontrak" atau "Perjanjian") dibuat sesuai dengan UU (tidak menyebut peraturan lain lho).
2. Kontrak ini berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya (tidak ada peraturan yang lebih tinggi daripada UU selain UUD sehingga kedua belah pihak wajib melaksanakan ketentuan didalam kontrak).
3. Kontrak tidak dapat ditarik kembali kecuali kesepakatan 2 belah pihak atau alasan yang ditentukan UU.
4. Kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Jadi intinya untuk menjawab pertanyaan anda adalah :
1. Apakah sudah ada klausul didalam kontrak mengenai hal-hal yang anda tanyakan?
2. Jika ada, bagaimana ketentuan didalam kontrak itu ?
Itulah yang berlaku sebagai jawaban pertanyaan anda. Tambah bingung ya... :lol: :lol:
Begini contohnya : Kalau tentang pembayaran dengan sistim termin, di Perpres 54 tahun 2010 Pasal 89 ayat (1) huruf b jelas diperbolehkan. Tapi didalam kontrak apa jelas disebutkan sistim dan cara pembayarannya? Kalau disebutkan sistim lain, ya jelas sistim termin tidak boleh to... ;) ;)

Jadi dalam pembuatan kontrak harus diantisipasi segala macam kemungkinan yang bisa terjadi, seperti apabila pekerjaan tidak bisa diselesaikan padahal waktunya sudah tutup tahun anggaran. Saya mencoba memberi saran untuk dicantumkan dalam kontrak misalnya seperti ini (untuk kontrak lain mungkin... :idea: :idea: ) :
"Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan sampai dengan tanggal .... (mendekati tutup tahun anggaran) yang disebabkan bukan karena kesalahan penyedia jasa, maka pengguna jasa membayar sebesar nilai yang belum dibayarkan sampai dengan pekerjaan yang sudah dilaksanakan penyedia jasa."
Kemudian PPK memutuskan kontrak dengan alasan karena tutup tahun anggaran dan bukan karena kesalahan dari penyedia jasa sehingga penyedia jasa tidak dikenakan sanksi dimasukkan dalam daftar hitam (lihat Pasal 93 ayat (2) Perpres 54).
Tapi harap dicantumkan didalam kontrak penyataan seperti tertulis pada lampiran 3 Perpres 54, berikut bunyinya : "Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan kontrak ini dengan pemberitahuan tertulis kepada penyedia."
Soalnya pasal-pasal tersebut didalam KUHPer menyatakan bahwa pemutusan harus melalui pengadilan (pasal 1266) atau dengan cara pemaksaan/ganti rugi (pasal 1267).

Wah, rumit deh pokoknya kalau menyusun kontrak yang baik dan lengkap. Tapi jangan khawatir, ini ada ilmunya kok. Bahkan ada pelatihan yang disampaikan sendiri oleh Pak Ir. Nazarkhan Yasin.

Tapi permasalahannya kadang-kadang bukan sekedar bagaimana menyusun kontrak yang baik. Penyedia jasa dan pengguna jasa tidak realistis dalam menyusun jadwal pelaksanaan sehingga yang terjadi adalah pemaksaan dengan menggunakan bahasa "POKOKNYA" pekerjaan harus dilaksanakan tahun ini. Kalau sudah begini maka akan dicari alasan tidak selesainya pekerjaan dan akhirnya digunakan ilmu "Rekayasa Penyelesaian Pekerjaan".

Menurut saya, sebaiknya kita jujur dan profesional dalam melaksanakan pekerjaan. Jika kita memaksakan sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan atau merekayasa sesuatu yang sebenarnya tidak demikian, maka akibatnya akan menyulitkan dan memusingkan kita sendiri. Inikan menunjukkan adanya itikad tidak baik, tidak sesuai dengan isi Pasal 1338 KUHPer bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Demikian tanggapan saya, selamat berpusing ria karena tambah bingung. Lain kali jangan memberi pertanyaan yang sulit-sulit ya Pak... :lol: :lol: :lol:
Saifoe El Unas
Newbie
Newbie
 
Post: 12
Bergabung: 11 Apr 2011, 09:11
Lokasi: Malang

Re: Salah Kaprah tentang KONTRAK LUMPSUM

Postoleh Saifoe El Unas » 17 Apr 2011, 18:26

TENDERUDIN menulis:itu juga yg menjadi kerisauan sy pak. Padahal PP.29 menjadi salah satu konsideran Perpres 54. Sesederhana apapun pekerjaan itu, tdk ada jaminan tidak akan terjadi perubahan gambar dan spesifikasi. Hal lain yg juga aneh menurut saya adalah pd proses audit oleh pemeriksa (BPK, BPKP, Inspektorat). Mereka cenderung melakukan pemeriksaan ala kontrak harga satuan, dimana kalau terjadi perbedaan volume rencana dengan realisasi (meskipun realisasi sesuai dg. gambar) kekurangan volume itu harus menjadi tanggung jawab PPK & Pelaksana, dan tdk pernah diminta pertanggungjawaban Perencana yg menjadi sumber kesalahan ini. Sebaliknya kalau volume dilaksanakan lebih besar drpd rencana gak dianggap dan tdk bisa diperhitungkan untuk menutup kekurangan pd yg lain.

Mungkin perlu penyadaran Pak, sesuai PP No. 29 Tahun 2000 pasal 21 ayat (1) bahwa pada Kontrak Lump Sum semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah. Arti risiko ini bisa mendatangkan keuntungan atau kerugian bagi pihak penyedia.

Kalau tidak ada perintah perubahan gambar/spesifikasi dari pengguna jasa (meskipun ada perubahan-perubahan didalam pelaksanaan) maka untuk Kontrak Lump Sum yang berlaku adalah seperti pengertian semula mengenai risiko ini. Atau dengan kata lain : UNTUNG GAK NGURUS, RUGI KAREPMU (untung terserah, rugi rasain sendiri)... :lol: :lol:

Tapi repotnya kalau kita harus menghadapi pihak yang tuntutan pekerjaannya mencari "KESALAHAN" pihak lain. Biasanya yang digunakan adalah bahasa "POKOKNYA" seperti yang saya tulis ini. Dan sering kita menjumpai prinsip "SUSAH MELIHAT ORANG SENANG, SENANG MELIHAT ORANG SUSAH". Sedih deh saya melihat kenyataan ini... :cry: :cry: :cry: Orang seperti ini jelas bukanlah pemeriksa yang sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan yang mumpuni. Orang ini adalah ..........."Mr. Bean"... :D :D

Saran saya, dalam pelaksanaan Kontrak Lump Sum, sebaiknya pengguna jasa dan penyedia jasa rajin-rajin membuat Berita Acara jika ada alasan yang sangat kuat untuk melakukan perubahan-perubahan yang signifikan sehingga mempengaruhi biaya pelaksanaan. Kemudian pengguna jasa berdasarkan Berita Acara tersebut serta pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Pengawas dan Tim Teknis memerintahkan dilaksanakannya perubahan yang diperlukan kepada penyedia jasa.

Mohon maaf kalau ada yang tersinggung dengan tulisan ini. Saya percaya, kita semua mempunyai tujuan yang baik kok. Semoga kita semua dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan secara profesional.
Saifoe El Unas
Newbie
Newbie
 
Post: 12
Bergabung: 11 Apr 2011, 09:11
Lokasi: Malang

Re: Salah Kaprah tentang KONTRAK LUMPSUM

Postoleh torax » 07 Mar 2012, 17:32

maaf sedikit share yang saya tahu, untuk pemeriksaan BPKP,BPK,Inspektorat menurut pandangan saya bukan dengan prinsip UNTUNG GAK NGURUS, RUGI KAREPMU (untung terserah, rugi rasain sendiri) dan "SUSAH MELIHAT ORANG SENANG, SENANG MELIHAT ORANG SUSAH"..
coba anda lihat lagi tentang temuan mereka "KEKURANGAN VOLUME" (yang saya baca dari anda) nah kalau kekurangan volume pasti tidak sesuai dengan RAB pada kontrak (yang dibayarkan negara kan berdasar kontrak).. karena negara baik itu lumpsum maupun harga satuan hanya membayar yang dikerjakan.. jadi yang dijadikan temuan mereka pasti kekurangan volume dari kontrak, kalau memang sesuai dan dijadikan temuan kan bisa disanggah..
Jadi dimengerti tugas mereka sebagai pemeriksa adalah memastikan uang rakyat sampai kepada tujuannya..

"SALAM KEMAJUAN KONSTRUKSI INDONESIA YANG KREATIF DAN BERSIH"
torax
Newbie
Newbie
 
Post: 1
Bergabung: 07 Mar 2012, 17:13

Re: Salah Kaprah tentang KONTRAK LUMPSUM

Postoleh guskun » 08 Mar 2012, 11:41

Terima kasih kepada TS yang telah menambah wawasan saya.
Saya sendiri tahun 2011 melakukan kontrak lumpsump dan karen ada kehematan, saya menambah ruang lingkup pekerjaan sehingga akhirnya melakukan addendum kontrak lump sump.
Keyakinan saya sebenarnya adalah perubahan harga akibat perubahan ruang lingkup pekerjaan tidak terbatas pada nilai tertentu, sepanjang dana nya tersedia.
Namun setelah konsultasi dengan KPPN, saya mengambil langkah konservatif melakukan perubahan ruang lingkup hanya sampai perubahan total harga 10%.

Setelah kontrak selesai, memang saya masih mengkhawatirkan pemeriksaan jika para pemeriksa melakukan audit kontrak lump sump dengan pendekatan harga satuan.
Happy Procure !!!

http://guskun.com, PERTAMA menyediakan newslatter mingguan, terhubung ke seluruh social media
http://bukutender.com
http://www.carajawab.com/?id=guskun
URGENT : guskun@pengadaan.org or info@guskun.com
guskun
Procurement Specialist
Procurement Specialist
 
Post: 2305
Bergabung: 01 Apr 2011, 20:43
Lokasi: Jakarta, Surabaya

Re: Salah Kaprah tentang KONTRAK LUMPSUM

Postoleh bdodi » 11 Mar 2012, 00:09

torax menulis:maaf sedikit share yang saya tahu, untuk pemeriksaan BPKP,BPK,Inspektorat menurut pandangan saya bukan dengan prinsip UNTUNG GAK NGURUS, RUGI KAREPMU (untung terserah, rugi rasain sendiri) dan "SUSAH MELIHAT ORANG SENANG, SENANG MELIHAT ORANG SUSAH"..
coba anda lihat lagi tentang temuan mereka "KEKURANGAN VOLUME" (yang saya baca dari anda) nah kalau kekurangan volume pasti tidak sesuai dengan RAB pada kontrak (yang dibayarkan negara kan berdasar kontrak).. karena negara baik itu lumpsum maupun harga satuan hanya membayar yang dikerjakan.. jadi yang dijadikan temuan mereka pasti kekurangan volume dari kontrak, kalau memang sesuai dan dijadikan temuan kan bisa disanggah..
Jadi dimengerti tugas mereka sebagai pemeriksa adalah memastikan uang rakyat sampai kepada tujuannya..

"SALAM KEMAJUAN KONSTRUKSI INDONESIA YANG KREATIF DAN BERSIH"


ikut komentar dikit:
mohon maaf sebelumnya : memang pa sebagian orang yang pernah diperiksa berkomentarnya begitu, walaupun mayoritas belum tentu benar. tapi pengalaman beberapat teman dalam pemeriksaan lebih sering ditempatkan pada posisi pesakitan. dipanggil harus dateng, nda kenal waktu malem atau hari libur, kalau tidak dateng dianggap mangkir pemeriksaan. tapi itu duluuuuuuuu pa, sekarang mungkin nda berubah .. eh salah sudah berubah ..... :love: :love:
bdodi
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 379
Bergabung: 06 Mei 2011, 00:50

Re: Salah Kaprah tentang KONTRAK LUMPSUM

Postoleh Muhammad Taufik » 11 Mar 2012, 09:54

Kontrak lumpsum seyogyanya tidak digunakan untuk pekerjaan konstruksi, dimana volume awal dalam hps/penawaran/b.a pengukuran awal hanya merupakan estimasi, dan lebih mudsh mengukur hasil pekerjaan yang telah nyata. Dalam hal ini sebaiknya digunakan kontrak harga satuan.
Procureholic...
Muhammad Taufik
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 124
Bergabung: 13 Apr 2011, 11:20
Lokasi: Buntok

Re: Salah Kaprah tentang KONTRAK LUMPSUM

Postoleh bdodi » 12 Mar 2012, 22:04

Muhammad Taufik menulis:Kontrak lumpsum seyogyanya tidak digunakan untuk pekerjaan konstruksi, dimana volume awal dalam hps/penawaran/b.a pengukuran awal hanya merupakan estimasi, dan lebih mudsh mengukur hasil pekerjaan yang telah nyata. Dalam hal ini sebaiknya digunakan kontrak harga satuan.


memang pa, kalaupun mau perhitungan perencanaannya benar2 matang, misa hanya pekerjaan struktur (non pancang). tapi tetap nda nutup kemungkinan kan pa?
bdodi
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 379
Bergabung: 06 Mei 2011, 00:50

tulis komentar

Berikutnya

Kembali ke Pekerjaan Konstruksi

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Google [Bot] dan 4 tamu