Perpres 70/2012

Diskusi tentang Pekerjaan Konstruksi berdasarkan Perpres 54/2010
Avatar pengguna
Benny
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
PostCOLON 537
BergabungCOLON 01 Apr 2011, 11:32
LokasiCOLON Kubu Raya (Kal-Bar)
CONTACTCOLON

Perpres 70/2012

Postoleh Benny » 10 Agt 2012, 21:33

Pasal 82 ayat 3 :
Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 1% (satu perseratus) dari nilai total HPS.
Menurut saya hampir seluruh perubahan kedua perpres 54/2010 yaitu Perpres 70/2012 isinya tidak lagi mengedepankan persaingan usaha yang sehat...labih mudah untuk kolusi....

Roy sajojak
Newbie
Newbie
PostCOLON 9
BergabungCOLON 04 Mei 2012, 19:05

Re: Perpres 70/2012

Postoleh Roy sajojak » 12 Agt 2012, 14:15

Benny menulisColonPasal 82 ayat 3 :
Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 1% (satu perseratus) dari nilai total HPS.
Menurut saya hampir seluruh perubahan kedua perpres 54/2010 yaitu Perpres 70/2012 isinya tidak lagi mengedepankan persaingan usaha yang sehat...labih mudah untuk kolusi....


Apa perpres ini udah bisa diterapkan untuk pelaksanaan di 2012?
Ataukan Masih Sosialisasi :a: :a:

Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
PostCOLON 4210
BergabungCOLON 30 Mar 2011, 21:26
LokasiCOLON DKI Jakarta
CONTACTCOLON

Re: Perpres 70/2012

Postoleh khalid » 12 Agt 2012, 18:42

Roy sajojak menulisColon
Benny menulisColonPasal 82 ayat 3 :
Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 1% (satu perseratus) dari nilai total HPS.
Menurut saya hampir seluruh perubahan kedua perpres 54/2010 yaitu Perpres 70/2012 isinya tidak lagi mengedepankan persaingan usaha yang sehat...labih mudah untuk kolusi....


Apa perpres ini udah bisa diterapkan untuk pelaksanaan di 2012?
Ataukan Masih Sosialisasi :a: :a:


Berlaku 1 Agustus 2012
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====

M. Hamzah
Newbie
Newbie
PostCOLON 19
BergabungCOLON 07 Jul 2011, 22:49
LokasiCOLON Probolinggo
CONTACTCOLON

Re: Perpres 70/2012

Postoleh M. Hamzah » 12 Agt 2012, 19:41

Jika diberlakukan tmt 1 Agustus 2012, adakah sangsi bagi panitia/K/L/D/I yang melaksanakan pengadaan di Bulan Agustus ini masih dengan berdasarkan Perpres 54/2012 dan 35/2011? Hal ini terjadi karena informasi mengenai terbitnya Perpres 70/2012 didapat setelah pengumuman pengadaan siap diluncurkan.

Sampai pertengahan bulan Agustus ini, kami melaksanakan pengadaan dengan metode Pelelangan Umum (sesuai metode pengadaan yg pd prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi), kendati secara nilai menurut Perpres 70/2012 sudah bisa menggunakan metode Pengadaan Langsung. Demi konsistensi dalam penerapan dasar pelaksanaan pengadaan, kami juga menetapkan Jaminan Sanggahan Banding TETAP 2‰.

Trims
===========

Salam, M. Hamzah

Avatar pengguna
melki
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
PostCOLON 220
BergabungCOLON 30 Mar 2011, 22:50
LokasiCOLON Kalimantan Tengah

Re: Perpres 70/2012

Postoleh melki » 13 Agt 2012, 08:25

Benny menulisColonPasal 82 ayat 3 :
Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 1% (satu perseratus) dari nilai total HPS.
Menurut saya hampir seluruh perubahan kedua perpres 54/2010 yaitu Perpres 70/2012 isinya tidak lagi mengedepankan persaingan usaha yang sehat...labih mudah untuk kolusi....

yang lebih parahnya lagi proyek bagi2 kuenya menjadi 200jt.. :haix: metode pengadaan langsung siapa dekat dia yang dapat :haix:

Avatar pengguna
Benny
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
PostCOLON 537
BergabungCOLON 01 Apr 2011, 11:32
LokasiCOLON Kubu Raya (Kal-Bar)
CONTACTCOLON

Re: Perpres 70/2012

Postoleh Benny » 13 Agt 2012, 20:54

Perpres 70/2012 jika dicermati telah mempersempit ruang persaingan usaha yang sehat. Dari batas hari pelelangan, masa sanggah, nilai sanggah...yang memegang kendali tetap orang yang diarahkan untuk memenangi lelang, pesaing tidak memiliki waktu untuk mempersiapkan dengan waktu yang sempit. Akhirnya demi percepatan penyerapan dana...persaingan dikebiri. Lobi-lobi lebih berperan drpd persaingan sehat.
Padahal kalau dicermati...bukan masalah lelang yang menghambat penyerapan dana...lebih kepada birokrasi yang bertele-tele :noway: :noway: :noway:

Ahmad Rifai
Newbie
Newbie
PostCOLON 1
BergabungCOLON 15 Agt 2012, 22:05

Re: Perpres 70/2012

Postoleh Ahmad Rifai » 15 Agt 2012, 22:08

Apakah Perpres 70/2012 bisa dilaksanakan di daerah, semenatara daerah tersebut APBD Perubahannya belum disyahkan.

eapryadi
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
PostCOLON 470
BergabungCOLON 15 Jun 2012, 08:12

Re: Perpres 70/2012

Postoleh eapryadi » 16 Agt 2012, 14:49

Ahmad Rifai menulisColonApakah Perpres 70/2012 bisa dilaksanakan di daerah, semenatara daerah tersebut APBD Perubahannya belum disyahkan.


semua kegiatan dgn sumber dana sebagian atau seluruhnya dari APBN/APBD wajib mengikuti Perpres 54 2010 dan perubahan2nya. sesuai perpres 70 2012, ULP dapat mengumumkan pengadaan setelah APBD ditetapkan.

Avatar pengguna
Benny
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
PostCOLON 537
BergabungCOLON 01 Apr 2011, 11:32
LokasiCOLON Kubu Raya (Kal-Bar)
CONTACTCOLON

Re: Perpres 70/2012

Postoleh Benny » 22 Agt 2012, 14:51

Perkiraan sanggahan banding akan sedikit, karena akan banyak yang ragu untuk sanggah banding walaupun benar. Sementara bagi ULP/Panita semakin leluasa. Sy berdiskusi dengan mantan panitia, tidak ada yang ditakutkan bagi ULP/panitia...krn tidak ada kekhawatiran dan sanksi tuh untuk ULP/panitia ketika di sanggah banding dan kalopun sanggahan banding dinyatakan benar paling evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang, atau tender ulang. Sementara untuk penyanggah harus menjaminkan dana sebesar 1%, jika kalah akan disita, kalo benar tidak ada sanksi bagi yang disanggah dan jaminan sanggahan banding dikembalikan. Hukum yang tidak seimbang.
Apalagi jika ditingkat kabupaten/kota/prop...jawaban sanggahan banding bisa diwakilkan ke eselon I/II (setingkat sekda/kepala dinas), ketidak seimbangan pengambil keputusan tentu akan terjadi. Bahkan mungkin titipan pemenang bisa saja orangnya si penjawab sanggahan banding. Berharap ada lembaga hukum independen diberi wewenang menjawab sanggahan banding dalam PBJ di tiap daerah.
Mestinya jika mau seimbang...bagi penyanggah dan yang disanggah dibebankan jaminan sebesar 1% HPS, jika penyanggah kalah/salah jaminan disita, tetapi jika menang/benar, sebaliknya panitia/ULP juga didenda sebesar 1% yang dibayar oleh negara/pemerintah dan sanksi yang seimbang (pencabutan sertifikat PBJ atau tidak boleh menjadi panitia selama kurun waktu tertentu) karena tidak memahami peraturan atau melanggar peraturan yang ditetapkan untuk Barang dan Jasa.
:hmm:

Rusdiaman Tahir
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
PostCOLON 182
BergabungCOLON 31 Mar 2011, 07:56

Re: Perpres 70/2012

Postoleh Rusdiaman Tahir » 22 Agt 2012, 20:07

Benny menulisColonPerkiraan sanggahan banding akan sedikit, karena akan banyak yang ragu untuk sanggah banding walaupun benar. Sementara bagi ULP/Panita semakin leluasa. Sy berdiskusi dengan mantan panitia, tidak ada yang ditakutkan bagi ULP/panitia...krn tidak ada kekhawatiran dan sanksi tuh untuk ULP/panitia ketika di sanggah banding dan kalopun sanggahan banding dinyatakan benar paling evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang, atau tender ulang. Sementara untuk penyanggah harus menjaminkan dana sebesar 1%, jika kalah akan disita, kalo benar tidak ada sanksi bagi yang disanggah dan jaminan sanggahan banding dikembalikan. Hukum yang tidak seimbang.
Apalagi jika ditingkat kabupaten/kota/prop...jawaban sanggahan banding bisa diwakilkan ke eselon I/II (setingkat sekda/kepala dinas), ketidak seimbangan pengambil keputusan tentu akan terjadi. Bahkan mungkin titipan pemenang bisa saja orangnya si penjawab sanggahan banding. Berharap ada lembaga hukum independen diberi wewenang menjawab sanggahan banding dalam PBJ di tiap daerah.
Mestinya jika mau seimbang...bagi penyanggah dan yang disanggah dibebankan jaminan sebesar 1% HPS, jika penyanggah kalah/salah jaminan disita, tetapi jika menang/benar, sebaliknya panitia/ULP juga didenda sebesar 1% yang dibayar oleh negara/pemerintah dan sanksi yang seimbang (pencabutan sertifikat PBJ atau tidak boleh menjadi panitia selama kurun waktu tertentu) karena tidak memahami peraturan atau melanggar peraturan yang ditetapkan untuk Barang dan Jasa.
:hmm:

Setuju Dengan Bung Ben...Tapi Apakah pemilik kepentingan akan setuju juga...? :noway: :noway: kita tunggu saja perubahan ke 3 ( tiga ) kira-kira apa yang akan terjadi...... :wha:


Kembali ke

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: 1 dan 0 tamu