Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas (Pasal 6)

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang Pekerjaan Konstruksi berdasarkan Perpres 54/2010

Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas (Pasal 6)

Postoleh m_ridho » 03 Mei 2011, 16:58

Saya mau bertanya tentang pendapat rekan2 mengenai isi penjelasan Pasal 6- Perpres No. 54-2010.
Agar lebih jelas, perkenankan saya untuk mengutip isi pasal 6 dan penjelasannya
========================
Pasal 6 - Etika Pengadaan
Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
(a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
(b) bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
(c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
(d) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
(e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
(f) - (h)
========================
Penjelasan Pasal 6

Huruf a s/d d ; cukup jelas.
Huruf e
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin perilaku konsisten dari para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya. Oleh karena itu, para pihak tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.
Yang dimaksud dengan peran ganda, misalnya:
a. dalam suatu Badan Usaha, seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan/Seleksi yang sama;
b. dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencana bertindak sebagai pelaksana pekerjaan atau konsultan pengawas pekerjaan yang direncanakannya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Terima Jadi (turn key contract) dan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi mencakup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pengawasan dengan memperhatikan besaran pekerjaan atau biaya, penggunaan teknologi canggih serta risiko besar bagi para pihak ataupun kepentingan umum dalam 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi, misalnya Kontrak Berbasis Kinerja (Performance Based Contract/PBC), Kontrak Rancang dan Bangun (Design and Build), Kontrak Rancang, Bangun dan Operasi (Engineering, Procurement and Construction/EPC).
c. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan atau pejabat yang berwenang menentukan pemenang Pelelangan/Seleksi.
==============================================

Yang menjadi pertanyaan saya adalah:
Kenapa konsultan perencana tidak boleh bertindak sebagai konsultan pengawas pekerjaan? (dicetak dalam huruf tebal warna biru dalam kutipan diatas). Menurut saya, selama ini konsultan perencana dan konsultan pengawas tidak mempunyai pertentangan kepentingan dan peran ganda. Apalagi banyak pekerjaan yg dilakukan secara bertahap dan biasanya tender untuk konsultan perencana dan pengawas dilakukan bertahap juga. Apa dasar yg dipakai untuk penyusunan kalimat penjelasan tsb. Semoga rekan2 disini ada yg bisa memberikan pencerahan. Tks

Salam Hangat,
Muhammad Ridho
m_ridho
Newbie
Newbie
 
Post: 1
Bergabung: 03 Mei 2011, 16:41

Re: Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas (Pasal 6)

Postoleh TENDERUDIN » 03 Mei 2011, 18:23

Konsultan Perencana, Pelaksana Konstruksi dan Konsultan Pengawas adalah komponen yg saling melengkapi untuk keberhasilan pekerjaan. Jika Perencana juga menjadi Pengawas tentu akan mengurangi kelengkapan unsur komponen, mengurangi fungsi saling kontrol, dan ada kemungkinan menutup mata terhadap kesalahan perencanaan yg mestinya bisa diperbaiki dalah tahap pelaksanaan. Selain itu, sebenarnya Konsultan Perencana juga memiliki tugas pengawasan yaitu Pengawasan Berkala sebagaimana diatur dalam Permen PU No. 43. Dengan adanya pemisahan tdk terjadi tumpang tindih dalam tugas pengawasan.
demikian...., semoga membantu.
TENDERUDIN
Newbie
Newbie
 
Post: 97
Bergabung: 09 Apr 2011, 09:28

Re: Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas (Pasal 6)

Postoleh Juragan Iroh » 03 Mei 2011, 18:34

Diatasnya Perpres 54 ada UU Jasa Konstruksi; peraturan ini juga membatasi antara konsultan perencana dan supervisi
Juragan Iroh
Newbie
Newbie
 
Post: 24
Bergabung: 03 Mei 2011, 18:23

Re: Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas (Pasal 6)

Postoleh guskun » 14 Mei 2011, 01:55

Untuk melindungi kepentingan pemilik pekerjaan dan mencegah "kongkalikong" antara perencana dengan pelaksana.
JIka perencana sepakat dg pelaksana untuk menggunakan spesifikasi yang dibawah RAB, maka kepentingan pemilik pekerjaan bisa terganggu. Dengan adanya pengawas, diharapkan hal spt itu bisa dicegah
Happy Procure !!!

http://guskun.com, PERTAMA menyediakan newslatter mingguan, terhubung ke seluruh social media
http://bukutender.com
http://www.carajawab.com/?id=guskun
URGENT : guskun@pengadaan.org or info@guskun.com
guskun
Procurement Specialist
Procurement Specialist
 
Post: 2305
Bergabung: 01 Apr 2011, 20:43
Lokasi: Jakarta, Surabaya

tulis komentar


Kembali ke Pekerjaan Konstruksi

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 1 tamu

cron