Klarifikasi Pra Kualifikasi Seleksi Umum Non Eproc

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang Jasa Konsultansi berdasarkan Perpres 54/2010

Klarifikasi Pra Kualifikasi Seleksi Umum Non Eproc

Postoleh Bams_Samsons » 16 Sep 2011, 12:31

Mohon petunjuk dari rekan - rekan sekalian ,

Pada proses Seleksi Umum Non Eproc dalam tahapan Klarifikasi Pra Kualifikasi sebagai dasar penetapan Short List, apabila Penyedia menggunakan Dokumen Hasil Scaner / Print Colour sebagai Materi Klarifikasi apakah hal ini dapat diterima ke absahan nya? Mengingat beberapa penyedia beralibi menggunakan Undang - Undang IT NOMOR 11 TAHUN 2008 Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Hasil koordinasi dengan LKPP menyatakan bahwa apabila Proses Seleksi masih menggunakan Non Eproc maka Klarifikasi Dokumen dilakukan secara Manual dan Otentik.

Mohon Arahan dari rekan-rekan berikut referensi yg kuat terhadap masalah ini..
Salam Hormat.
Bams_Samsons
Newbie
Newbie
 
Post: 4
Bergabung: 01 Agt 2011, 20:13

Re: Klarifikasi Pra Kualifikasi Seleksi Umum Non Eproc

Postoleh khalid » 22 Okt 2011, 09:50

Bams_Samsons menulis:Mohon petunjuk dari rekan - rekan sekalian ,

Pada proses Seleksi Umum Non Eproc dalam tahapan Klarifikasi Pra Kualifikasi sebagai dasar penetapan Short List, apabila Penyedia menggunakan Dokumen Hasil Scaner / Print Colour sebagai Materi Klarifikasi apakah hal ini dapat diterima ke absahan nya? Mengingat beberapa penyedia beralibi menggunakan Undang - Undang IT NOMOR 11 TAHUN 2008 Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Hasil koordinasi dengan LKPP menyatakan bahwa apabila Proses Seleksi masih menggunakan Non Eproc maka Klarifikasi Dokumen dilakukan secara Manual dan Otentik.

Mohon Arahan dari rekan-rekan berikut referensi yg kuat terhadap masalah ini..
Salam Hormat.


Hasil scanner wajib dilakukan klarifikasi kepada penerbit dokumen, apakah hasil scan tersebut menyebabkan dokumen masih berlaku atau tidak.

Sekilas info, scanner bukan merupakan tandatangan digital yang termuat di dalam UU ITE. Yang dimaksud tandatangan digital adalah proses identifikasi yang dilakukan secara sistem melalui aplikasi.

Berdasarkan Kitab Undang-undang hukum Perdata pasal 1364 otentifikasi dokumen dibuktikan dengan tulisan tangan atau dalam hal ini adalah tanda tangan asli.
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4173
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

tulis komentar


Kembali ke Jasa Konsultansi

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 1 tamu

cron