pembayaran sewa atas penggunaan Sistem Informasi, Bolehkah?

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang Jasa Konsultansi berdasarkan Perpres 54/2010

pembayaran sewa atas penggunaan Sistem Informasi, Bolehkah?

Postoleh bambangkusuma » 08 Des 2011, 01:05

Salam kenal buat seluruh para diskuser PBJP (Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)...

Saat ini saya sedang melakukan pendampingan di salah satu Rumah Sakit yang menggunakan jasa Sistem Informasi Manajemen-Rumah Sakit (SIM-RS) dari pihak ketiga, dalam mengelola administrasi pasien sampai dengan proses pembayarannya (billing). Pada prinsipnya, RS hanya sebagai pengguna jasa atas hasil SIM-RS tersebut, adapun software dan hardware tetap menjadi milik pihak ketiga. Dalam hal pembuatan aplikasi, software yang digunakan adalah kustomisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan RS. Pihak RS membayar sewa per bulan kepada pihak ketiga. Beberapa permasalahan yang belum terselesaikan antara lain:

1. Dasar hukum yang dipakai, apakah menggunakan Perpres 54/2010 ataukah Perpres 67/2005 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha?
2. Jenis pengadaan tersebut, apakah termasuk barang, jasa konsultansi ataukah jasa lainnya?
3. Dalam hal pembayaran sewa kepada pihak ketiga, mohon masukannya mengenai acuan/dasar peraturan apa yang dapat digunakan?

Mohon pencerahannya. Terima kasih banyak atas segala masukannya.
bambangkusuma
Newbie
Newbie
 
Post: 4
Bergabung: 07 Des 2011, 23:32

Re: pembayaran sewa atas penggunaan Sistem Informasi, Bolehk

Postoleh Rahman Tunggal » 08 Des 2011, 08:30

bambangkusuma menulis:Salam kenal buat seluruh para diskuser PBJP (Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)...
Saat ini saya sedang melakukan pendampingan di salah satu Rumah Sakit yang menggunakan jasa Sistem Informasi Manajemen-Rumah Sakit (SIM-RS) dari pihak ketiga, dalam mengelola administrasi pasien sampai dengan proses pembayarannya (billing). Pada prinsipnya, RS hanya sebagai pengguna jasa atas hasil SIM-RS tersebut, adapun software dan hardware tetap menjadi milik pihak ketiga. Dalam hal pembuatan aplikasi, software yang digunakan adalah kustomisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan RS. Pihak RS membayar sewa per bulan kepada pihak ketiga. Beberapa permasalahan yang belum terselesaikan antara lain:
1. Dasar hukum yang dipakai, apakah menggunakan Perpres 54/2010 ataukah Perpres 67/2005 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha?
2. Jenis pengadaan tersebut, apakah termasuk barang, jasa konsultansi ataukah jasa lainnya?
3. Dalam hal pembayaran sewa kepada pihak ketiga, mohon masukannya mengenai acuan/dasar peraturan apa yang dapat digunakan?

Mohon pencerahannya. Terima kasih banyak atas segala masukannya.


Pendapat saya pak Bambang :
Di dalam Perpres 54/2010 tidak mengenal perantara jadi yang ada hanya pihak pertama dan Pihak kedua. Kalau ada pihak ketiga, hanya sub kontraktor namun Pihak Pertama hanya mengikat kontrak dengan pihak Kedua (main kontraktor). Saya teruskan pendapat saya dengan asumsi hanya ada dua pihak.
Tanggapan untuk pertanyaan :
1. Jika pembiayaannya dari APBD/APBN maka dasar hukumnya harus Perpres 54/2010 sesuai pasal 2;
2. Untuk pekerjaan dengan sistim sewa maka jelas itu Jasa lainnya.
3. Acuan/dasar peraturan yang digunakan untukpembayaran adalah Perpres 54/2010 pasal 89.
4. demikian semoga ada tambahan saran dan pendapat lain.
Diskusi, merupakan PIGURA perbedaan, yang indah dan mengindahkan
http://aulakehidupan.blogspot.com/
Rahman Tunggal
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
 
Post: 594
Bergabung: 10 Apr 2011, 08:02

Re: pembayaran sewa atas penggunaan Sistem Informasi, Bolehk

Postoleh bambangkusuma » 08 Des 2011, 12:57

Salam kenal Pak Rahman...

Pihak ketiga yang dimaksud adalah penyedia barang/jasa yang membuat SIM-RS tersebut (atau pihak kedua dalam asumsi Pak Rahman). Memang saya yang kurang pas dalam menuliskannya. Mohon maaf :)

Status RS adalah BLU, sehingga sumber pembiayaannya berasal dari APBN dan pendapatan RS. Saya sependapat dengan Pak Rahman, karena menilik sumber dananya maka menggunakan Perpres 54/2010. Kondisi yang ada begini Pak Rahman, RS mengikat perjanjian dengan penyedia B/J dalam bentuk Naskah Perjanjian Kerjasama pengembangan SIM-RS dengan jangka waktu beberapa tahun ke depan, dimana hardware dan software-nya masih tetap menjadi milik pihak penyedia B/J, sedangkan RS mendapatkan manfaat dari operasionalisasi SIM-RS tersebut. Pembayarannya dilakukan dalam bentuk sewa per bulan. Nah, jenis pekerjaan semacam ini, apakah menggunakan Perpres 54/2010 atau Perpres 65/2005?

Pak Rahman, maturnuwun masukannya ya.

Demikian, ditunggu saran dan pendapat lainnya.
bambangkusuma
Newbie
Newbie
 
Post: 4
Bergabung: 07 Des 2011, 23:32

Re: pembayaran sewa atas penggunaan Sistem Informasi, Bolehk

Postoleh Rahman Tunggal » 08 Des 2011, 14:12

bambangkusuma menulis:Salam kenal Pak Rahman...
Pihak ketiga yang dimaksud adalah penyedia barang/jasa yang membuat SIM-RS tersebut (atau pihak kedua dalam asumsi Pak Rahman). Memang saya yang kurang pas dalam menuliskannya. Mohon maaf :)
Status RS adalah BLU, sehingga sumber pembiayaannya berasal dari APBN dan pendapatan RS. Saya sependapat dengan Pak Rahman, karena menilik sumber dananya maka menggunakan Perpres 54/2010. Kondisi yang ada begini Pak Rahman, RS mengikat perjanjian dengan penyedia B/J dalam bentuk Naskah Perjanjian Kerjasama pengembangan SIM-RS dengan jangka waktu beberapa tahun ke depan, dimana hardware dan software-nya masih tetap menjadi milik pihak penyedia B/J, sedangkan RS mendapatkan manfaat dari operasionalisasi SIM-RS tersebut. Pembayarannya dilakukan dalam bentuk sewa per bulan. Nah, jenis pekerjaan semacam ini, apakah menggunakan Perpres 54/2010 atau Perpres 65/2005?


Demikian, ditunggu saran dan pendapat lainnya[/color].



Perpres 65/2005 itu tentang apa pak?

Saya juga bekerja di lembaga dengan status BLU pak. sama dengan pak Bambang.
Setelah saya simak, mudah-mudahan ndak keliru, pembayaran yang dimaksud justru menjadi masukan BLU akibat adanya perjanjian kerjasama. Jika demikian adanya maka jenis pengadaannya menurut saya seperti swakelola dengan instansi non pemerintah/kelompok masyarakat. Sesuai dengan PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 08/PMK.02/2006 pasal 3 berbunyi : Pengadaan barang/jasa pada BLU dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah. Jadi secara tidak langsung mengarah kepada Perpes 54/2010. Mudah-mudahan ndak salah ya pak.
Diskusi, merupakan PIGURA perbedaan, yang indah dan mengindahkan
http://aulakehidupan.blogspot.com/
Rahman Tunggal
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
 
Post: 594
Bergabung: 10 Apr 2011, 08:02

Re: pembayaran sewa atas penggunaan Sistem Informasi, Bolehk

Postoleh bambangkusuma » 13 Des 2011, 15:56

Salam jumpa kembali Pak Rahman...maaf delay ngebalasnya :D

Maksud saya Perpres 67/2005 bukan 65/2005...Maaf dimohonkan :lol:
Terima kasih atas masukannya, karena menambah bahan untuk diskusi masalah ini besok pagi.
bambangkusuma
Newbie
Newbie
 
Post: 4
Bergabung: 07 Des 2011, 23:32

tulis komentar


Kembali ke Jasa Konsultansi

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 1 tamu