SBU Non Konstruksi

Diskusi tentang Jasa Konsultansi berdasarkan Perpres 54/2010
max modi
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
Posts: 415
Joined: 01 Apr 2011, 05:32

SBU Non Konstruksi

Postby max modi » 06 May 2011, 20:10

SBU jasa konsultansi Non Konstruksi itu apa saja ? yang mengeluarkan siapa ?

guskun
Procurement Specialist
Procurement Specialist
Posts: 2305
Joined: 01 Apr 2011, 20:43
Location: Jakarta, Surabaya
Contact:

Re: SBU Non Konstruksi

Postby guskun » 07 May 2011, 07:56

max modi wrote:SBU jasa konsultansi Non Konstruksi itu apa saja ? yang mengeluarkan siapa ?


Tidak ada.
Yang ada SIUP
Happy Procure !!!

http://guskun.com, PERTAMA menyediakan newslatter mingguan, terhubung ke seluruh social media
http://bukutender.com
http://www.carajawab.com/?id=guskun
URGENT : guskun@pengadaan.org or info@guskun.com

Chairul Fuad
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
Posts: 144
Joined: 31 Mar 2011, 10:06

Re: SBU Non Konstruksi

Postby Chairul Fuad » 07 May 2011, 09:54

pak guskun dan sdr/i modi,

ada beberapa asosiasi yang mengeluarkan SBU konsultansi non-konstruksi . salah satunya adalah Inkindo yang standarisasi biaya langsung personil dan non-personil nya dijadikan acuan untuk penyusunan HPS dan hal tersebut dibunyikan di Perpres dengan redaksi "asosiasi terkait". di situs LKPP justru dibunyikan secara eksplisit.

standarisasi tenaga ahli nya lho!...

dan betul seperti yang disampaikan oleh bpk guskun bahwa persyaratan pendaftaran untuk konsultansi non-konstruksi adalah dengan menggunakan SIUP yang bidang dan sub-bidang nya diatur di KBLI 2005. memang masih banyak Panitia/Pokja ULP yang mempersyaratkan SBU dengan alasan "kompetensi", tapi perlu kita ketahui bersama bahwa konsultansi badan usaha menggunakan metoda prakualifikasi yang membatasi cuma 5-7 rekanan yang bisa menawar di babak pemilihan. jadi pertanyaan saya yang mendasar, klu mekanisme pembobotan kualifikasi sudah diatur sedemikian rupa di SBD, apa yang panitia/pokja ULP khawatirkan. justru asumsi saya cenderung ke arah negative setelah melihat gejala SBU yang masih beredar...

panitia/pokja ULP malas menerima banyak dokumen kualifikasi apabila mempersyaratkan SIUP...

btw, di kepres ditekankan secara eksplisit malah bahwa konsultansi non-konstruksi pakai SIUP. tapi justru banyak sekali panitia yang persyaratkan SBU. klu presiden g'ditanggapi, siapa yang ditanggapi? :)

guskun
Procurement Specialist
Procurement Specialist
Posts: 2305
Joined: 01 Apr 2011, 20:43
Location: Jakarta, Surabaya
Contact:

Re: SBU Non Konstruksi

Postby guskun » 07 May 2011, 23:50

Chairul Fuad wrote:btw, di kepres ditekankan secara eksplisit malah bahwa konsultansi non-konstruksi pakai SIUP. tapi justru banyak sekali panitia yang persyaratkan SBU. klu presiden g'ditanggapi, siapa yang ditanggapi? :)


Like this !!!! (facebook mode :on)
Happy Procure !!!

http://guskun.com, PERTAMA menyediakan newslatter mingguan, terhubung ke seluruh social media
http://bukutender.com
http://www.carajawab.com/?id=guskun
URGENT : guskun@pengadaan.org or info@guskun.com

User avatar
uti
Newbie
Newbie
Posts: 37
Joined: 10 May 2011, 08:22

Re: SBU Non Konstruksi

Postby uti » 11 May 2011, 11:19

guskun wrote:
max modi wrote:SBU jasa konsultansi Non Konstruksi itu apa saja ? yang mengeluarkan siapa ?


Tidak ada.
Yang ada SIUP


Tepatnya pasal berapa Pak?

Roy Rochananto
Newbie
Newbie
Posts: 36
Joined: 31 Mar 2011, 13:56

Re: SBU Non Konstruksi

Postby Roy Rochananto » 11 May 2011, 11:36

Chairul Fuad wrote:btw, di kepres ditekankan secara eksplisit malah bahwa konsultansi non-konstruksi pakai SIUP. tapi justru banyak sekali panitia yang persyaratkan SBU. klu presiden g'ditanggapi, siapa yang ditanggapi? :)


CMIIW, bukannya yang di inginkan SBD adalah ijin usaha dari instansi yang berwenang, kalo SBU di legalkan oleh instansi pemerintah yang berwenang maka bisa disetarakan dengan SIUP (contoh SBU dari LPJK yang kebetulan unutk jasa konsultansi konstruksi)


Return to “Jasa Konsultansi”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest