APLIKASI SOFTWARE

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang Jasa Konsultansi berdasarkan Perpres 54/2010

APLIKASI SOFTWARE

Postoleh antok13 » 02 Apr 2011, 23:26

mohon pencerahan untuk :
1. pembuatan aplikasi software itu termasuk jasa konsultansi atau jasa lainnya?
2. dalam pembuatan dokumen pengadaan, apakah boleh menghilangkan beberapa bagian yang ada dalam SBD? misalnya pada bab : bentuk kontrak, ssuk, sskk; dengan pertimbangan kontrak berada pada ranah ppk dan pada tahapan setelah lelang.
trima kasih...
antok13
Newbie
Newbie
 
Post: 78
Bergabung: 31 Mar 2011, 22:45

Re: APLIKASI SOFTWARE

Postoleh guskun » 02 Apr 2011, 23:53

Pak Antok,

1) pembuatan aplikasi software tmsk jasa konsultan
2) dokumen pengadaan berisi bbrp hal yg akan menjadi bagian dr kontrak atau ranah kontrak dg maksud agar penyedia mempertimbangkan hal2 tsb pada saat mengajukan penawaran. Oleh karena itu tdk boleh dihilangkan.

Salam
Happy Procure !!!

http://guskun.com, PERTAMA menyediakan newslatter mingguan, terhubung ke seluruh social media
http://bukutender.com
http://www.carajawab.com/?id=guskun
URGENT : guskun@pengadaan.org or info@guskun.com
guskun
Procurement Specialist
Procurement Specialist
 
Post: 2305
Bergabung: 01 Apr 2011, 20:43
Lokasi: Jakarta, Surabaya

Re: APLIKASI SOFTWARE

Postoleh khalid » 03 Apr 2011, 06:01

Apabila software tersebut merupakan software yang sudah jadi (tailor mode), maka dapat menggunakan pengadaan barang, tetapi apabila software tersebut bersifat optimisasi atau build from scrach (dari awal) dan disusun berdasarkan kebutuhan instansi, maka dapat memilih antara menggunakan pengadaan barang atau jasa konsultansi.

Kalau yang diperlukan siapa yang buat dan bagaimana metode buatnya, pakai Jasa Konsultansi, tapi kalau tidak pedulu bagaimana cara buatnya yang penting isinya, maka bisa menggunakan pengadaan barang
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4173
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

Re: APLIKASI SOFTWARE

Postoleh antok13 » 03 Apr 2011, 19:47

guskun menulis:Pak Antok,

1) pembuatan aplikasi software tmsk jasa konsultan
2) dokumen pengadaan berisi bbrp hal yg akan menjadi bagian dr kontrak atau ranah kontrak dg maksud agar penyedia mempertimbangkan hal2 tsb pada saat mengajukan penawaran. Oleh karena itu tdk boleh dihilangkan.

Salam

trima kasih pak guskun ...
antok13
Newbie
Newbie
 
Post: 78
Bergabung: 31 Mar 2011, 22:45

Re: APLIKASI SOFTWARE

Postoleh antok13 » 03 Apr 2011, 19:50

khalid menulis:Apabila software tersebut merupakan software yang sudah jadi (tailor mode), maka dapat menggunakan pengadaan barang, tetapi apabila software tersebut bersifat optimisasi atau build from scrach (dari awal) dan disusun berdasarkan kebutuhan instansi, maka dapat memilih antara menggunakan pengadaan barang atau jasa konsultansi.

Kalau yang diperlukan siapa yang buat dan bagaimana metode buatnya, pakai Jasa Konsultansi, tapi kalau tidak pedulu bagaimana cara buatnya yang penting isinya, maka bisa menggunakan pengadaan barang

trima kasih pak khalid... mohon tanggapan juga untuk point 2..
antok13
Newbie
Newbie
 
Post: 78
Bergabung: 31 Mar 2011, 22:45

Re: APLIKASI SOFTWARE

Postoleh Erwandi Usman » 03 Apr 2011, 20:19

trima kasih pak khalid... mohon tanggapan juga untuk point 2..[/quote]

ikutan share: referensinya adalah pasal 64, kesimpulannya; apabila ulp/pj. pengadaan dlm menyusun dok. pengadaan brg/jasa tdk memasukkan unsur-unsur sebagaimana tercantum dalam pasal 64 ayat 2 dan 3 yg merupakan bagian dari dok. kualifikasi dan dok. pemilihan, maka dok. pengadaan brg/jasa tsb tdk sesuai dengan aturan dan ketentuan yg berlaku.
Erwandi Usman
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 111
Bergabung: 31 Mar 2011, 14:17
Lokasi: Aceh Utara

Re: APLIKASI SOFTWARE

Postoleh khalid » 04 Apr 2011, 05:48

Benar. Dokumen Pengadaan sekurang-kurangnya terdiri atas komponen yang tercantum pada Pasal 64
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4173
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

Re: APLIKASI SOFTWARE

Postoleh Khairil Khai » 04 Apr 2011, 12:30

tambahan sedikit masalah pengadaan software

dari LKPP sebagai berikut:
Kode: Pilih semua
    Konsultan perorangan digunakan bila pekerjaan tersebut tidak membutuhkan kerja tim. Sedangkan konsultan badan usaha digunakan untuk pekerjaan yang membutuhkan kerja tim dan keahlian dari berbagai bidang keilmuan.

    Pengadaan Jasa Penyusun Perencanaan yang bernilai paling tinggi Rp. 50 Juta dapat menggunakan konsultan perorangan dengan Pascakualifikasi atau badan usaha dengan prakualifikasi melalui Pengadaan Langsung.

    Bila software kepegawaian itu sudah dijual bebas, maka dikategorikan sebagai pengadaan barang. Namun bila membbutuhkan aplikasi tambahan dan fitur-fitur lain (tailor made), maka pekerjaan tersebut dikategorikan sebagai jasa konsultansi.

    Penyedia yang sudah mengikat kontrak dengan penyedia jasa lainnya sebagai tenaga full time tidak dapat menjadi tenaga full time pada kontrak kerja yang lain. Menurut hemat kami, hal ini adalah aturan umum dalam perjanjian/kontrak kerja. Dimana seorang yang sudah bekerja pada suatu instansi tidak dapat memiliki ikatan kerja pada waktu yang sama dengan instansi untuk bekerja secara full time. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya pembayaran ganda. Bilamana pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari APBN/APBD, maka hal tersebut merugikan keuangan negara.

    Sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa pemerintah maka Surat Edaran Bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Keuangan Nomor 1203/D.II/03/2000 SE-38/A/2000 mengenai besaran biaya langsung personil (remuneration) sudah tidak berlaku lagi dan tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan RAB dan HPS jasa konsultansi. Peraturan yang dijadikan pedoman dalam pengadaan jasa konsultansi saat ini adalah Perpres No. 54 Tahun 2010. Sedangkan untuk pengaturan biaya langsung non personil yang terdapat dalam aturan tersebut, masih dapat digunakan karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

    Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 66 ayat (7), Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan. HPS jasa konsultansi terdiri dari komponen Biaya Langsung Personil (Remuneration), Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Lampiran IV-A Bagian A. 3. a. 2) e)). Penyusunan HPS Biaya Langsung Personil tenaga ahli dapat bersumber dari informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain INKINDO (pasal 66 ayat (7) b).

    Perpres 54 Tahun 2010 tidak mengatur persentase biaya konsultan perencana/pengawas/manajemen konstruksi. Pedoman mengenai hal tersebut diatur dalam Permen PU No.45 Tahun 2007.

    Tenaga Ahli dapat diganti tetapi pada saat pelaksanaan pekerjaan, tetapi tenaga ahli yang menggantikan sekurang-kurangnya harus memiliki kualifikasi yang sama dengan yang digantikan.

    Pokja ULP/Pejabat Pengadaan harus mengkonfirmasi semua rekaman kontrak pengalaman perusahaan
    dan referensi tenaga ahli, khususnya mengenai billing rate pada pekerjaan sebelumnya.

    Dalam hal software yang sudah dijual bebas, maka dapat dikategorikan sebagai pengadaan barang. Namun bila membutuhkan aplikasi tambahan dan fitur-fitur lain (tailor made), maka pekerjaan tersebut dikategorikan sebagai jasa konsultansi.
    .
    .
    .

Sumber : http://www.lkpp.go.id/v2/konsultasi/ind ... pid=66#q_1
Khairil Khai
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 364
Bergabung: 31 Mar 2011, 05:32

Re: APLIKASI SOFTWARE

Postoleh khalid » 04 Apr 2011, 12:48

Tapi sayang kadang kalau menggunakan Jasa Konsultansi, pada saat pelelangan yang dimasukkan sebagai tenaga ahli adalah sederet orang yang bertitel luar biasa panjang.

Padahal dalam pelaksanaannya, justru dilakukan oleh programmer dari SMK atau Diploma.

Jadi hanya sekedar numpang pasang nama saja.

Oleh sebab itu, saya cenderung tidak melihat siapa yang buat, tapi apa produk yang dihasilkan.
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4173
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

Re: APLIKASI SOFTWARE

Postoleh Khairil Khai » 04 Apr 2011, 19:04

Memang di Jasa Konsultansi banyak Tenaga Ahli cuma di pinjem namanya. Pdhl pada pelaksanaannya mereka tdk begitu signifikan menyumbangkan pemikiran. dan kebanyakan sudah tinggal COPAS. Soalnya Pengguna Jasa tdk bisa mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Tahunya Outputnya/Hasilnya sudah selesai terus baru dikoreksi. :idea:
Khairil Khai
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 364
Bergabung: 31 Mar 2011, 05:32

tulis komentar

Berikutnya

Kembali ke Jasa Konsultansi

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 2 tamu