Pengembangan aplikasi

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang Jasa Lainnya berdasarkan Perpres 54/2010

Pengembangan aplikasi

Postoleh Mei-LLy » 31 Mar 2011, 18:09

Pengembangan aplikasi yang dilakukan pengembangannya setiap tahun dengan output bfrupa software,termasuk ke pengadaan barang/jasa lainnya/konsultasi?tks
Mei-LLy
Newbie
Newbie
 
Post: 3
Bergabung: 31 Mar 2011, 14:22

Re: Pengembangan aplikasi

Postoleh khalid » 31 Mar 2011, 21:21

Mei-LLy menulis:Pengembangan aplikasi yang dilakukan pengembangannya setiap tahun dengan output bfrupa software,termasuk ke pengadaan barang/jasa lainnya/konsultasi?tks


Pengadaan barang. Bisa dilihat pengertian barang yang baru pada pasal 1 Ayat 14
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4123
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

Re: Pengembangan aplikasi

Postoleh Khairil Khai » 02 Apr 2011, 15:28

tambahan sedikit masalah pengadaan software

dari LKPP sebagai berikut:
Kode: Pilih semua
Konsultan perorangan digunakan bila pekerjaan tersebut tidak membutuhkan kerja tim. Sedangkan konsultan badan usaha digunakan untuk pekerjaan yang membutuhkan kerja tim dan keahlian dari berbagai bidang keilmuan.

Pengadaan Jasa Penyusun Perencanaan yang bernilai paling tinggi Rp. 50 Juta dapat menggunakan konsultan perorangan dengan Pascakualifikasi atau badan usaha dengan prakualifikasi melalui Pengadaan Langsung.

Bila software kepegawaian itu sudah dijual bebas, maka dikategorikan sebagai pengadaan barang. Namun bila membbutuhkan aplikasi tambahan dan fitur-fitur lain (tailor made), maka pekerjaan tersebut dikategorikan sebagai jasa konsultansi.

Penyedia yang sudah mengikat kontrak dengan penyedia jasa lainnya sebagai tenaga full time tidak dapat menjadi tenaga full time pada kontrak kerja yang lain. Menurut hemat kami, hal ini adalah aturan umum dalam perjanjian/kontrak kerja. Dimana seorang yang sudah bekerja pada suatu instansi tidak dapat memiliki ikatan kerja pada waktu yang sama dengan instansi untuk bekerja secara full time. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya pembayaran ganda. Bilamana pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari APBN/APBD, maka hal tersebut merugikan keuangan negara.

Sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa pemerintah maka Surat Edaran Bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Keuangan Nomor 1203/D.II/03/2000 SE-38/A/2000 mengenai besaran biaya langsung personil (remuneration) sudah tidak berlaku lagi dan tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan RAB dan HPS jasa konsultansi. Peraturan yang dijadikan pedoman dalam pengadaan jasa konsultansi saat ini adalah Perpres No. 54 Tahun 2010. Sedangkan untuk pengaturan biaya langsung non personil yang terdapat dalam aturan tersebut, masih dapat digunakan karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 66 ayat (7), Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan. HPS jasa konsultansi terdiri dari komponen Biaya Langsung Personil (Remuneration), Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Lampiran IV-A Bagian A. 3. a. 2) e)). Penyusunan HPS Biaya Langsung Personil tenaga ahli dapat bersumber dari informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain INKINDO (pasal 66 ayat (7) b).

Perpres 54 Tahun 2010 tidak mengatur persentase biaya konsultan perencana/pengawas/manajemen konstruksi. Pedoman mengenai hal tersebut diatur dalam Permen PU No.45 Tahun 2007.

Tenaga Ahli dapat diganti tetapi pada saat pelaksanaan pekerjaan, tetapi tenaga ahli yang menggantikan sekurang-kurangnya harus memiliki kualifikasi yang sama dengan yang digantikan.

Pokja ULP/Pejabat Pengadaan harus mengkonfirmasi semua rekaman kontrak pengalaman perusahaan
dan referensi tenaga ahli, khususnya mengenai billing rate pada pekerjaan sebelumnya.

Dalam hal software yang sudah dijual bebas, maka dapat dikategorikan sebagai pengadaan barang. Namun bila membutuhkan aplikasi tambahan dan fitur-fitur lain (tailor made), maka pekerjaan tersebut dikategorikan sebagai jasa konsultansi.
.
.
.

Sumber : http://www.lkpp.go.id/v2/konsultasi/index.php?mod=browseP&pid=66#q_1
Khairil Khai
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 363
Bergabung: 31 Mar 2011, 05:32

pengadaan SIM

Postoleh maylani » 05 Apr 2011, 09:05

Pengadaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang tidak untuk diperjualbelikan (berupa aplikasi), masuk dalam jenis pengadaan apa ? thx b4
maylani
Newbie
Newbie
 
Post: 3
Bergabung: 31 Mar 2011, 15:45

Re: Pengembangan aplikasi

Postoleh Khairil Khai » 05 Apr 2011, 13:21

Klo software tersebut sudah dalam bentuk jd ya pake Pengadaan Barang. tetapi jika software tersebut harus di desain ulang sesuai kebutuhan di kantornya mbak, ya harus pake Jasa Konsultansi. Jika Bisa perorangan ya Pake Konsultan Perorangan. jika tidak pake Badan usaha.
Khairil Khai
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 363
Bergabung: 31 Mar 2011, 05:32

Re: Pengembangan aplikasi

Postoleh maylani » 06 Apr 2011, 11:10

thx u/ infonya ....
maylani
Newbie
Newbie
 
Post: 3
Bergabung: 31 Mar 2011, 15:45

Re: Pengembangan aplikasi

Postoleh ivan » 17 Jul 2011, 14:58

Mohon Maaf, mohon masukan dan pendapat dari Bapak2 dan Ibu2 semua. Kalau dalam pengadaan aplikasinya sudah ditetapkan dalam penetapan anggarannya dengan menggunakan metode jasa lainnya, dimungkinkan tidak kami menggunakan metode jasa lainnya tersebut? apakah boleh kalau kemudian kami lanjutkan dengan menggunakan pascakualifikasi dengan sistem gugur?
Pengadaan aplikasi berupa pengembangan dan penggambungan dari 2 aplikasi yang sebelumnya sudah ada dan ditambah dengan sedikit pengembangan.
Terima kasih..
ivan
Newbie
Newbie
 
Post: 4
Bergabung: 17 Jul 2011, 11:38

Re: Pengembangan aplikasi

Postoleh Rahman Tunggal » 18 Jul 2011, 08:21

ivan menulis:Mohon Maaf, mohon masukan dan pendapat dari Bapak2 dan Ibu2 semua. Kalau dalam pengadaan aplikasinya sudah ditetapkan dalam penetapan anggarannya dengan menggunakan metode jasa lainnya, dimungkinkan tidak kami menggunakan metode jasa lainnya tersebut? apakah boleh kalau kemudian kami lanjutkan dengan menggunakan pascakualifikasi dengan sistem gugur?
Pengadaan aplikasi berupa pengembangan dan penggambungan dari 2 aplikasi yang sebelumnya sudah ada dan ditambah dengan sedikit pengembangan.
Terima kasih..


Pengembangan Aplikasi memang masuk didalam kategori JASA LAINNYA karena bukan pembuatan aplikasi baru.
Di dalam Pasal 36 Perpres 54/2010, Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum
dengan pascakualifikasi, dan perpres 54/2010 menekankan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya menggunakan metode evaluasi sistem gugur.

Untuk Pengembangan Aplikasi jika Panitia melihat adanya kompleksitas, maka Panitia boleh menggunakan Metode evaluasi sistem nilai.
Diskusi, merupakan PIGURA perbedaan, yang indah dan mengindahkan
http://aulakehidupan.blogspot.com/
Rahman Tunggal
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
 
Post: 594
Bergabung: 10 Apr 2011, 08:02

tulis komentar


Kembali ke Jasa Lainnya

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 1 tamu