Sewa Hotel bisakah oleh pejabat pengadaan

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang Jasa Lainnya berdasarkan Perpres 54/2010

Sewa Hotel bisakah oleh pejabat pengadaan

Postoleh Nawri » 08 Jan 2013, 21:44

Assalamu'alaykum..

Maaf newbie mau nanya yang sederhana,
1. jika belum dibentuk ULP apakah masih bisa dilaksanakan oleh panitia pengadaan yang tugas dan wewenangnya sama dengan pokja ULP? (menurut kepala LKPP, ULP paling lambat 2014-berita Mei 2012)
2. untuk sewa hotel dengan nilai dibawah 200juta apakah bisa dilakukan oleh pejabat pengadaan?
sedangan sesuai pasal 38 ayat (5) sewa hotel termasuk jasa lainnya yang bersifat khusus yang pengadaannya melalui penunjukan langsung, dan penunjukan langsung jika merujuk pasal 17 ayat (2) huruf g dan huruf h, disitu tertulis, khusus pokja ULP menetapkan penyedia untuk penunjukan langsung, lalu pejabat pengadaan menetapk penyedia untuk pengadaan langsung.
3. apabila sewa hotel dengan nilai dibawah 50 juta, apakah cukup dengan kuitansi atau harus SPK? ada dasarnya tidak..terimakasih..

wassalamu'alaykum wr wb
:o:
Nawri
Newbie
Newbie
 
Post: 3
Bergabung: 08 Jan 2013, 21:24

Re: Sewa Hotel bisakah oleh pejabat pengadaan

Postoleh aiririah » 09 Jan 2013, 09:04

Nawri menulis:Assalamu'alaykum..

Maaf newbie mau nanya yang sederhana,
1. jika belum dibentuk ULP apakah masih bisa dilaksanakan oleh panitia pengadaan yang tugas dan wewenangnya sama dengan pokja ULP? (menurut kepala LKPP, ULP paling lambat 2014-berita Mei 2012)
2. untuk sewa hotel dengan nilai dibawah 200juta apakah bisa dilakukan oleh pejabat pengadaan?
sedangan sesuai pasal 38 ayat (5) sewa hotel termasuk jasa lainnya yang bersifat khusus yang pengadaannya melalui penunjukan langsung, dan penunjukan langsung jika merujuk pasal 17 ayat (2) huruf g dan huruf h, disitu tertulis, khusus pokja ULP menetapkan penyedia untuk penunjukan langsung, lalu pejabat pengadaan menetapk penyedia untuk pengadaan langsung.
3. apabila sewa hotel dengan nilai dibawah 50 juta, apakah cukup dengan kuitansi atau harus SPK? ada dasarnya tidak..terimakasih..

wassalamu'alaykum wr wb
:o:


1. Panitia pengadaan sampai tahun 2013 yaitu tahun ini, menurut perpres 54/2010 dan perubahan-perubahannya.
2. Boleh pengadaan langsung atau penunjukan langsung, pengadaan langsung prosesnya oleh pejabat pengadaan, tetapi bila penunjukan langsung prosesnya oleh panita pengadaan (karena belum terbentuk ULP, sehingga tidak ada pokja ULP)
3. Kuitansi.
mottoku adalah : aiririah
Avatar pengguna
aiririah
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1241
Bergabung: 10 Sep 2011, 10:46

Re: Sewa Hotel bisakah oleh pejabat pengadaan

Postoleh Nawri » 14 Jan 2013, 07:33

2. bukannya di Pasal 38 ayat (4) huruf f, disebutkan bahwa sewa hotel termasuk jasa lainnya yang bersifat khusus yang pemilihannya melalui penunjukkan langsung yang dalam pasal 17 ayat (2) huruf g, bahwa penunjukkan langsung dilakukan oleh ULP? bukan kah berarti bahwa sewa hotel berapapun nilainya apakah dibawah 200 juta atau lebih dari 200 juta maka dilaksanakan oleh ULP?

terimakasih...
Nawri
Newbie
Newbie
 
Post: 3
Bergabung: 08 Jan 2013, 21:24

Re: Sewa Hotel bisakah oleh pejabat pengadaan

Postoleh aiririah » 14 Jan 2013, 09:17

Nawri menulis:2. bukannya di Pasal 38 ayat (4) huruf f, disebutkan bahwa sewa hotel termasuk jasa lainnya yang bersifat khusus yang pemilihannya melalui penunjukkan langsung yang dalam pasal 17 ayat (2) huruf g, bahwa penunjukkan langsung dilakukan oleh ULP? bukan kah berarti bahwa sewa hotel berapapun nilainya apakah dibawah 200 juta atau lebih dari 200 juta maka dilaksanakan oleh ULP?

terimakasih...

Betul, bila penunjukan langsung, maka prosesnya dilakukan pokja ULP. Berapa pun nilainya.
mottoku adalah : aiririah
Avatar pengguna
aiririah
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1241
Bergabung: 10 Sep 2011, 10:46

Re: Sewa Hotel bisakah oleh pejabat pengadaan

Postoleh kujang101 » 15 Jan 2013, 11:19

Nawri menulis:2. bukannya di Pasal 38 ayat (4) huruf f, disebutkan bahwa sewa hotel termasuk jasa lainnya yang bersifat khusus yang pemilihannya melalui penunjukkan langsung yang dalam pasal 17 ayat (2) huruf g, bahwa penunjukkan langsung dilakukan oleh ULP? bukan kah berarti bahwa sewa hotel berapapun nilainya apakah dibawah 200 juta atau lebih dari 200 juta maka dilaksanakan oleh ULP?

terimakasih...

Iya, Pak...
Bunyi pasalnya adalah "Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal ..."

Nah, jika bahasa dapat artinya sewa hotel itu boleh di-PL, boleh juga tidak (tidak HARUS PL).
Jika di-PL, prosesnya tidak boleh oleh pejabat pengadaan.

Btw yang Bapak maksud mungkin Pasal 38 ayat (5) [bukan ayat 4] huruf f.
Avatar pengguna
kujang101
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
 
Post: 995
Bergabung: 06 Apr 2011, 16:30

Re: Sewa Hotel bisakah oleh pejabat pengadaan

Postoleh Nawri » 16 Jan 2013, 11:44

kujang101 menulis:
Nawri menulis:2. bukannya di Pasal 38 ayat (4) huruf f, disebutkan bahwa sewa hotel termasuk jasa lainnya yang bersifat khusus yang pemilihannya melalui penunjukkan langsung yang dalam pasal 17 ayat (2) huruf g, bahwa penunjukkan langsung dilakukan oleh ULP? bukan kah berarti bahwa sewa hotel berapapun nilainya apakah dibawah 200 juta atau lebih dari 200 juta maka dilaksanakan oleh ULP?

terimakasih...

Iya, Pak...
Bunyi pasalnya adalah "Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal ..."

Nah, jika bahasa dapat artinya sewa hotel itu boleh di-PL, boleh juga tidak (tidak HARUS PL).
Jika di-PL, prosesnya tidak boleh oleh pejabat pengadaan.

Btw yang Bapak maksud mungkin Pasal 38 ayat (5) [bukan ayat 4] huruf f.


ok terimakasih banyak penjelasannya, iya ayat (5) bukan ayat (4), maaf salah kutip... :D
sementara ini masih bisa dijadikan justifikasi ketika ada yang mempertanyakan..

terimakasih..
Nawri
Newbie
Newbie
 
Post: 3
Bergabung: 08 Jan 2013, 21:24

Re: Sewa Hotel bisakah oleh pejabat pengadaan

Postoleh whiee_12 » 15 Feb 2013, 13:51

kujang101 menulis:
Nawri menulis:2. bukannya di Pasal 38 ayat (4) huruf f, disebutkan bahwa sewa hotel termasuk jasa lainnya yang bersifat khusus yang pemilihannya melalui penunjukkan langsung yang dalam pasal 17 ayat (2) huruf g, bahwa penunjukkan langsung dilakukan oleh ULP? bukan kah berarti bahwa sewa hotel berapapun nilainya apakah dibawah 200 juta atau lebih dari 200 juta maka dilaksanakan oleh ULP?

terimakasih...

Iya, Pak...
Bunyi pasalnya adalah "Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal ..."

Nah, jika bahasa dapat artinya sewa hotel itu boleh di-PL, boleh juga tidak (tidak HARUS PL).
Jika di-PL, prosesnya tidak boleh oleh pejabat pengadaan.

Btw yang Bapak maksud mungkin Pasal 38 ayat (5) [bukan ayat 4] huruf f.




Perpres 70/ 2012 :
Pasal 1 ayat 9 Pejabat Pengadaan adalah personil yg ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung.
Pasal 17 huruf h khusus Pejabat Pengadaan :
1. Menetapkan Penyedia Barang/ jasa untuk :
a. Pengadaan langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yg bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan/ atau
b. Pengadaan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yg bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
Yg mana pada Perpres 54/ 2010 pada pasal yg sama, Pejabat Pengadaan dpt melaksanakan 2 metode (penunjukan langsung dan Pengadaan Langsung) dg dirubahnya isi dari pasal tsb, terdapat pembatasan metode yg dpt dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.

Mengenai sewa hotel, dlm pasal 38 ayat 5 huruf f sudah jelas dicantumkan bhw metode yg digunakan utk pengadaan sewa hotel adalah penunjukan langsung.

Untuk pemahaman bahasa, kata "dapat" jangan diartikan bhw kriteria yg tercantum pada pasal 38 "dapat" dilaksanakan dengan penunjukan langsung dan/ atau pengadaan langsung. Mengingat dlm prinsip pengadaan adalah : efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan tidak diskriminatif, akuntabilitas. Alangkah lebih baik bila seluruh pengadaan memperhatikan prinsip tersebut, dan apabila sewa hotel dilaksanakan dg metode Pengadaan Langsung lantas dimana letak prinsip terbuka, bersaing, adil dan tidak diskriminatif nya?

Salam pengadaan.. :bingo:
whiee_12
Newbie
Newbie
 
Post: 14
Bergabung: 01 Mar 2012, 10:43

Re: Sewa Hotel bisakah oleh pejabat pengadaan

Postoleh khalid » 16 Feb 2013, 04:09

whiee_12 menulis:
Untuk pemahaman bahasa, kata "dapat" jangan diartikan bhw kriteria yg tercantum pada pasal 38 "dapat" dilaksanakan dengan penunjukan langsung dan/ atau pengadaan langsung. Mengingat dlm prinsip pengadaan adalah : efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan tidak diskriminatif, akuntabilitas. Alangkah lebih baik bila seluruh pengadaan memperhatikan prinsip tersebut, dan apabila sewa hotel dilaksanakan dg metode Pengadaan Langsung lantas dimana letak prinsip terbuka, bersaing, adil dan tidak diskriminatif nya?

Salam pengadaan.. :bingo:


Jadi apakah menurut bapak sewa hotel dengan cara pengadaan langsung itu tidak terbuka, bersaing, adil dan tidak diskriminatif dibandingkan dengan penunjukan langsung?

Butuh pencerahan nih :phew:
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4122
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

Re: Sewa Hotel bisakah oleh pejabat pengadaan

Postoleh whiee_12 » 18 Feb 2013, 17:40

khalid menulis:
whiee_12 menulis:
Untuk pemahaman bahasa, kata "dapat" jangan diartikan bhw kriteria yg tercantum pada pasal 38 "dapat" dilaksanakan dengan penunjukan langsung dan/ atau pengadaan langsung. Mengingat dlm prinsip pengadaan adalah : efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan tidak diskriminatif, akuntabilitas. Alangkah lebih baik bila seluruh pengadaan memperhatikan prinsip tersebut, dan apabila sewa hotel dilaksanakan dg metode Pengadaan Langsung lantas dimana letak prinsip terbuka, bersaing, adil dan tidak diskriminatif nya?

Salam pengadaan.. :bingo:


Jadi apakah menurut bapak sewa hotel dengan cara pengadaan langsung itu tidak terbuka, bersaing, adil dan tidak diskriminatif dibandingkan dengan penunjukan langsung?

Butuh pencerahan nih :phew:


Diskusi aja kok pak.. Maaf klo saya salah pengertian ttg sewa hotel. Mengingat dlm pasal 38 ayat 5 huruf f disebutkan adanya klausul sewa penginapan/ hotel/ ruang rapat maka saya lgs mengasumsikan bhw utk klausul tsb hanya bisa dilakukan penunjukan langsung. Berarti dlm hal ini, spt yg disampaikan dlm posting2 sblumnya dpt disimpulkan bhw sewa hotel dpt dilakukan dg metode pengadaan langsung dan/atau penunjukan langsung ya pak?

Apabila sewa hotel dapat dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung, kenapa dimasukkan dlm pasal 38 ayat 5 dan disebutkan dlm kriteria barang khusus?

Maaf,, saya juga masih belajar dan mgk masih belum paham benar ttg perbedaan antara dokumen pengadaan langsung dg penunjukan langsung dlm pengadaan sewa hotel. :shy:
whiee_12
Newbie
Newbie
 
Post: 14
Bergabung: 01 Mar 2012, 10:43

Re: Sewa Hotel bisakah oleh pejabat pengadaan

Postoleh khalid » 19 Feb 2013, 08:20

whiee_12 menulis:Diskusi aja kok pak.. Maaf klo saya salah pengertian ttg sewa hotel. Mengingat dlm pasal 38 ayat 5 huruf f disebutkan adanya klausul sewa penginapan/ hotel/ ruang rapat maka saya lgs mengasumsikan bhw utk klausul tsb hanya bisa dilakukan penunjukan langsung. Berarti dlm hal ini, spt yg disampaikan dlm posting2 sblumnya dpt disimpulkan bhw sewa hotel dpt dilakukan dg metode pengadaan langsung dan/atau penunjukan langsung ya pak?

Apabila sewa hotel dapat dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung, kenapa dimasukkan dlm pasal 38 ayat 5 dan disebutkan dlm kriteria barang khusus?

Maaf,, saya juga masih belajar dan mgk masih belum paham benar ttg perbedaan antara dokumen pengadaan langsung dg penunjukan langsung dlm pengadaan sewa hotel. :shy:


Hal ini karena sewa hotel tidak selamanya bernilai dibawah 200 Juta. Bisa saja nilainya diatas itu, sehingga dapat dilakukan dengan penunjukan langsung. Tapi kalau nilainya sampai dengan 200 juta, maka bisa dipilih apakah menggunakan penunjukan langsung atau dengan pengadaan langsung.
Kebetulan 2 tahun lalu ini pernah menjadi diskusi seru di Kemdiknas (skrg Kemdikbud) antara saya dengan beberapa rekan termasuk pimpinan. Akhirnya saya menyarankan mengirim surat resmi saja ke LKPP yg di ttd oleh Setjen Kemdiknas karena saya bukan pengambil kebijakan ttg pengadaan. Dan jawaban resmi LKPP sama dengan pendapat saya.
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4122
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

tulis komentar

Berikutnya

Kembali ke Jasa Lainnya

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 1 tamu