ULP tanpa sertifikasi ahli pengadaan

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang hal-hal yang bersifat umum, seperti organisasi pengadaan, aturan-aturan di luar Perpres 54/2010, dan lain-lain

Re: ULP tanpa sertifikasi ahli pengadaan

Postoleh Rahman Tunggal » 18 Jun 2011, 07:43

jefri pandiangan menulis:
khalid menulis:
Nah, kalau melihat aturan sebenarnya hal tersebut sudah salah. Yang berhak melanjutkan pada tahap ini adalah Auditor melalui proses Audit Investigasi.
Keputusan akhir berada pada rekomendasi Auditor yang akan ditujukan kepada PA/KPA.
Tidak ada pertimbangan kalau berdasarkan aturan.

Kemarin pada acara talkshow di RRI, Pak Setya dari LKPP menegaskan kalau Panitia tidak bersertifikat, maka proses lelang dapat dinyatakan batal. Tidak ada tawar menawar atau dispensasi dalam hal ini.


Saya setuju pak bahwa proses lelang dinyatakan batal, timbul pertanyaan lagi pak, apakah auditor yang dimaksud auditor BPK atau yang lain ya pak? akan tetapi siapa yang akan memberitahukan hal ini kepada Auditor, apakah pihak PA/KPA /PPK/ULP atau menunggu apabila nanti saatnya diaudit oleh BPK dan saat ini dibiarkan berjalan saja dulu, atau bagaimana prosedur bakunya? karena kecenderungan membatalkan proses pembangunan yang sudah berjalan dengan menyatakan bahwa seluruh Proses Pengadaan yang dijalankan ULP/Panitia Pengadaan BATAL adalah hal yang tidak pernah dilakukan sehingga risi untuk dijalankan ?
mohon pencerahannya.. trimakasih


Seharusnya hal tersebut TIDAK menjadi suatu masalah jika semua yang terlibat memahami SYARAT dan RUKUN untuk diangkat menjadi pejabat pelaksanaan pengadaan pada posisi manapun, karena itu menjadi salah satu dasar pengangkatan.

Akan menjadi aneh jika dalam pelaksanaan kegiatan, point-point sebagaimana pasal 19 mengenai persyaratan wajib bagi penyedia jasa mutlak untuk dilaksanakan, sementara point pada pasal 17, 127 dan/atau pasal lain yang berkaitan dengan persyaratan untuk pengangkatan sebagai pelaksana kegiatan kita abaikan.
Diskusi, merupakan PIGURA perbedaan, yang indah dan mengindahkan
http://aulakehidupan.blogspot.com/
Rahman Tunggal
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
 
Post: 594
Bergabung: 10 Apr 2011, 08:02

Re: ULP tanpa sertifikasi ahli pengadaan

Postoleh ahmad.barokah71 » 18 Jun 2011, 08:50

khalid menulis:
ahmad.barokah71 menulis:Kepada Yth.
Bapak/Ibu yang terhormat

Kalau menurut saya, bila kita mau menegakkan aturan dan ada komitmen untuk menjalankan aturan dari tingkat atas sampai ketingkat bawah maka bila melanggar aturan atau tidak sesuai dengan Perpres 54/201o maka proses pengadaan ataupun hasil pelelangan dapat dinyatakan batal.

Mungkin juga ini sebagai masukan bagi pejabat kita yang membuat aturan, seharusnya ditegaskan dalam aturan tersebut seperti : bila melanggar aturan/perpres tesebut maka proses maupun hasil pengadaan dapat dinyatakan batal.


Sebenarnya sudah amat jelas pada Pasal 83 Ayat 3


setuju Pak Khalid,
bahkan sesuai topik untuk ULP/panitia tanpa sertifikasi ahli pengadaah, saya cenderung yang lebih bertanggung jawab atas kegagalan lelang adalah Pengguna Anggaran (PA) yang telah memilih anggota ULP/Panitia tsb. seharusnya PA meneliti keabsahan sertifikat anggota ULP/Panitia sebelum meminta mereka menjadi pelaksana proses pengadaan.

yang menjadi pertanyaan, tidak ada sanksi yang jelas terhadap pelanggaran/kekeliruan yang dilakukan oleh PA tersebut, apalagi bila pelaksanaan pekerjaan saja belum dilakukan maka tentu saja tidak ada unsur merugikan negara.
ahmad.barokah71
Newbie
Newbie
 
Post: 16
Bergabung: 17 Jun 2011, 14:26

Re: ULP tanpa sertifikasi ahli pengadaan

Postoleh ahmad.barokah71 » 20 Jun 2011, 14:05

Saya pernah menjumpai didaerah lain :

1. Panitia Pengadaan yang terdiri dari minimal 3 (tiga) orang, yang diantara mereka ada yang tidak memiliki sertifikat ataupun sertifikatnya sudah habis masa berlakunya.

2. Ada personil/anggota LPSE yang menjadi ketua/anggota Panitia Pengadaan. Kalau saya tidak salah baca pada Perka LKPP No. 2 tahun 2010 tentang LPSE Pasal 13 ayat (3): "Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan." . Saya tidak habis mengerti apakah Personil LPSE tersebut menggunakan pedoman Perka LKPP No.2/2010 atau tidak.

yang menjadi kebingungan saya ini adalah:
Apakah hasil dari proses lelang yang mereka lakukan bisa dianggap sah, atau bagaimana status hukumnya? Adakah sanksi untuk personil tersebut?

Mohon masukan dari Bapak/Ibu semua..
ahmad.barokah71
Newbie
Newbie
 
Post: 16
Bergabung: 17 Jun 2011, 14:26

Re: ULP tanpa sertifikasi ahli pengadaan

Postoleh burhan » 20 Jun 2011, 19:58

ahmad.barokah71 menulis:Saya pernah menjumpai didaerah lain :

1. Panitia Pengadaan yang terdiri dari minimal 3 (tiga) orang, yang diantara mereka ada yang tidak memiliki sertifikat ataupun sertifikatnya sudah habis masa berlakunya.

2. Ada personil/anggota LPSE yang menjadi ketua/anggota Panitia Pengadaan. Kalau saya tidak salah baca pada Perka LKPP No. 2 tahun 2010 tentang LPSE Pasal 13 ayat (3): "Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan." . Saya tidak habis mengerti apakah Personil LPSE tersebut menggunakan pedoman Perka LKPP No.2/2010 atau tidak.

yang menjadi kebingungan saya ini adalah:
Apakah hasil dari proses lelang yang mereka lakukan bisa dianggap sah, atau bagaimana status hukumnya? Adakah sanksi untuk personil tersebut?

Mohon masukan dari Bapak/Ibu semua..


1. pastikan dulu bahwa tidak memiliki atau habis masa berlakunya :P
2. pastikan dulu apakah benar-benar tercatat di sk lpse :lol:

jika sudah pasti, proses yang dilakukan tentu tidak sesuai dengan perpres 54/2010.
Avatar pengguna
burhan
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
 
Post: 559
Bergabung: 01 Apr 2011, 09:01

Re: ULP tanpa sertifikasi ahli pengadaan

Postoleh zahara » 21 Jun 2011, 08:17

burhan menulis:
ahmad.barokah71 menulis:Saya pernah menjumpai didaerah lain :

1. Panitia Pengadaan yang terdiri dari minimal 3 (tiga) orang, yang diantara mereka ada yang tidak memiliki sertifikat ataupun sertifikatnya sudah habis masa berlakunya.

2. Ada personil/anggota LPSE yang menjadi ketua/anggota Panitia Pengadaan. Kalau saya tidak salah baca pada Perka LKPP No. 2 tahun 2010 tentang LPSE Pasal 13 ayat (3): "Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan." . Saya tidak habis mengerti apakah Personil LPSE tersebut menggunakan pedoman Perka LKPP No.2/2010 atau tidak.

yang menjadi kebingungan saya ini adalah:
Apakah hasil dari proses lelang yang mereka lakukan bisa dianggap sah, atau bagaimana status hukumnya? Adakah sanksi untuk personil tersebut?

Mohon masukan dari Bapak/Ibu semua..


1. pastikan dulu bahwa tidak memiliki atau habis masa berlakunya :P
2. pastikan dulu apakah benar-benar tercatat di sk lpse :lol:

jika sudah pasti, proses yang dilakukan tentu tidak sesuai dengan perpres 54/2010.


Salam Kenal,
Bapak-bapak, diskusi ini sangat menarik dan ini koment pertama bagi saya :)

Ditempat saya ada yang seperti diutarakan diatas, dan kebetulan saya memiliki data panitia yang memiliki sertifikat begitu juga yang habis masa berlakunya, maupun SK LPSE yang didalamnya terdapat personil yang juga menjadi panitia lelang. dan saya pernah melakukan pendekatan secara pribadi terhadap hal itu, namun kayaknya belum berhasil menyadarkan mereka :(

saya fikir kita semua sudah dewasa, sudah pada pinter semua (pendidikan sudah lumayan tinggi), dan mengetahui yang mana yang benar/salah dan legal atau illegal, yang diperlukan disini adalah kesadaran diri dalam segala hal, baik dalam menjalankan aturan dan maupun sportifitas dalam melaksanakan pekerjaan. Piiizz 8-)
zahara
Newbie
Newbie
 
Post: 3
Bergabung: 21 Jun 2011, 07:55

Re: ULP tanpa sertifikasi ahli pengadaan

Postoleh khalid » 21 Jun 2011, 09:16

zahara menulis: [

Salam Kenal,
Bapak-bapak, diskusi ini sangat menarik dan ini koment pertama bagi saya :)

Ditempat saya ada yang seperti diutarakan diatas, dan kebetulan saya memiliki data panitia yang memiliki sertifikat begitu juga yang habis masa berlakunya, maupun SK LPSE yang didalamnya terdapat personil yang juga menjadi panitia lelang. dan saya pernah melakukan pendekatan secara pribadi terhadap hal itu, namun kayaknya belum berhasil menyadarkan mereka :(

saya fikir kita semua sudah dewasa, sudah pada pinter semua (pendidikan sudah lumayan tinggi), dan mengetahui yang mana yang benar/salah dan legal atau illegal, yang diperlukan disini adalah kesadaran diri dalam segala hal, baik dalam menjalankan aturan dan maupun sportifitas dalam melaksanakan pekerjaan. Piiizz 8-)


Coba lakukan proses Pengaduan sesuai Pasal 117 Perpres 54/2010

Ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi proses untuk menyadarkan mereka terhadap aturan yang berlaku
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4187
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

Re: ULP tanpa sertifikasi ahli pengadaan

Postoleh Rahman Tunggal » 21 Jun 2011, 09:36

khalid menulis:
zahara menulis: [

Salam Kenal,
Bapak-bapak, diskusi ini sangat menarik dan ini koment pertama bagi saya :)

Ditempat saya ada yang seperti diutarakan diatas, dan kebetulan saya memiliki data panitia yang memiliki sertifikat begitu juga yang habis masa berlakunya, maupun SK LPSE yang didalamnya terdapat personil yang juga menjadi panitia lelang. dan saya pernah melakukan pendekatan secara pribadi terhadap hal itu, namun kayaknya belum berhasil menyadarkan mereka :(

saya fikir kita semua sudah dewasa, sudah pada pinter semua (pendidikan sudah lumayan tinggi), dan mengetahui yang mana yang benar/salah dan legal atau illegal, yang diperlukan disini adalah kesadaran diri dalam segala hal, baik dalam menjalankan aturan dan maupun sportifitas dalam melaksanakan pekerjaan. Piiizz 8-)


Coba lakukan proses Pengaduan sesuai Pasal 117 Perpres 54/2010

Ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi proses untuk menyadarkan mereka terhadap aturan yang berlaku


Pengaduannya juga memasukan poin untuk PA, agar dalam membuat Surat Keputusan bukan hanya menulis kalimat menimbang, memperhatikan dan memutuskan tetapi juga harus bisa membuktikan perihal persyaratan anggota yang ditunjuk. Kebanyakan mereka memilih yang berpengalaman walau tidak memenuhi syarat bersertifikasian. :lol: :lol: :lol:
Diskusi, merupakan PIGURA perbedaan, yang indah dan mengindahkan
http://aulakehidupan.blogspot.com/
Rahman Tunggal
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
 
Post: 594
Bergabung: 10 Apr 2011, 08:02

Re: ULP tanpa sertifikasi ahli pengadaan

Postoleh zahara » 21 Jun 2011, 16:02

Rahman Tunggal menulis:
khalid menulis:
zahara menulis: [

Salam Kenal,
Bapak-bapak, diskusi ini sangat menarik dan ini koment pertama bagi saya :)

Ditempat saya ada yang seperti diutarakan diatas, dan kebetulan saya memiliki data panitia yang memiliki sertifikat begitu juga yang habis masa berlakunya, maupun SK LPSE yang didalamnya terdapat personil yang juga menjadi panitia lelang. dan saya pernah melakukan pendekatan secara pribadi terhadap hal itu, namun kayaknya belum berhasil menyadarkan mereka :(

saya fikir kita semua sudah dewasa, sudah pada pinter semua (pendidikan sudah lumayan tinggi), dan mengetahui yang mana yang benar/salah dan legal atau illegal, yang diperlukan disini adalah kesadaran diri dalam segala hal, baik dalam menjalankan aturan dan maupun sportifitas dalam melaksanakan pekerjaan. Piiizz 8-)


Coba lakukan proses Pengaduan sesuai Pasal 117 Perpres 54/2010

Ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi proses untuk menyadarkan mereka terhadap aturan yang berlaku


Pengaduannya juga memasukan poin untuk PA, agar dalam membuat Surat Keputusan bukan hanya menulis kalimat menimbang, memperhatikan dan memutuskan tetapi juga harus bisa membuktikan perihal persyaratan anggota yang ditunjuk. Kebanyakan mereka memilih yang berpengalaman walau tidak memenuhi syarat bersertifikasian. :lol: :lol: :lol:


Kita harus membedakan antara yang berpengalaman dengan yang bersertifikat, Proses pengadaan ini menggunakan aturan yang berlaku bukan memakai hukum rimba siapa yang kuat dan berpengalaman akan merajai. :idea:

Bila yang berpengalaman tanpa memiliki sertifikat terus dipilih, kapan lagi yang bersertifikat akan memiliki pengalaman... ATAU hapuskan saja aturan penggunaan sertifikasi :roll: :roll: :roll:
zahara
Newbie
Newbie
 
Post: 3
Bergabung: 21 Jun 2011, 07:55

Re: ULP tanpa sertifikasi ahli pengadaan

Postoleh emir » 21 Jun 2011, 19:17

aturan sudah jelas ... Pokja ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan plus PPK harus bersertifikat.

Kenapa bersertifikat karena pekerjaan pengadaan barang/jasa akan di jadikan suatu profesi, bukan pekerjaan sampingan.
Ini masih mending profesi procurement masih bisa dilakukan dengan berbagai latar belakang, andaikan peraturan berbicara harus berlatar belakang Sarjana (misal) Logistik, entah apa kata dunia ...

Ato ... jangan jangan ...
--------------------------
xxx
emir
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 317
Bergabung: 06 Apr 2011, 12:25

Re: ULP tanpa sertifikasi ahli pengadaan

Postoleh khalid » 22 Jun 2011, 15:50

emir menulis:aturan sudah jelas ... Pokja ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan plus PPK harus bersertifikat.

Kenapa bersertifikat karena pekerjaan pengadaan barang/jasa akan di jadikan suatu profesi, bukan pekerjaan sampingan.
Ini masih mending profesi procurement masih bisa dilakukan dengan berbagai latar belakang, andaikan peraturan berbicara harus berlatar belakang Sarjana (misal) Logistik, entah apa kata dunia ...

Ato ... jangan jangan ...


Masalahnya, kalau pakai akademis, pada banyak kasus, justru yang bukan bidangnya jauh lebih ahli daripada orang yang berpendidikan di bidangnya :lol: :lol:
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4187
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

tulis komentar

Sebelumnya

Kembali ke Umum

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 3 tamu