ULP tanpa sertifikasi ahli pengadaan

[Rahman Tunggal]

Nah, kalau melihat aturan sebenarnya hal tersebut sudah salah. Yang berhak melanjutkan pada tahap ini adalah Auditor melalui proses Audit Investigasi.
Keputusan akhir berada pada rekomendasi Auditor yang akan ditujukan kepada PA/KPA.
Tidak ada pertimbangan kalau berdasarkan aturan.

Kemarin pada acara talkshow di RRI, Pak Setya dari LKPP menegaskan kalau Panitia tidak bersertifikat, maka proses lelang dapat dinyatakan batal. Tidak ada tawar menawar atau dispensasi dalam hal ini.

Saya setuju pak bahwa proses lelang dinyatakan batal, timbul pertanyaan lagi pak, apakah auditor yang dimaksud auditor BPK atau yang lain ya pak? akan tetapi siapa yang akan memberitahukan hal ini kepada Auditor, apakah pihak PA/KPA /PPK/ULP atau menunggu apabila nanti saatnya diaudit oleh BPK dan saat ini dibiarkan berjalan saja dulu, atau bagaimana prosedur bakunya? karena kecenderungan membatalkan proses pembangunan yang sudah berjalan dengan menyatakan bahwa seluruh Proses Pengadaan yang dijalankan ULP/Panitia Pengadaan BATAL adalah hal yang tidak pernah dilakukan sehingga risi untuk dijalankan ?
mohon pencerahannya.. trimakasih

Seharusnya hal tersebut TIDAK menjadi suatu masalah jika semua yang terlibat memahami SYARAT dan RUKUN untuk diangkat menjadi pejabat pelaksanaan pengadaan pada posisi manapun, karena itu menjadi salah satu dasar pengangkatan.

Akan menjadi aneh jika dalam pelaksanaan kegiatan, point-point sebagaimana pasal 19 mengenai persyaratan wajib bagi penyedia jasa mutlak untuk dilaksanakan, sementara point pada pasal 17, 127 dan/atau pasal lain yang berkaitan dengan persyaratan untuk pengangkatan sebagai pelaksana kegiatan kita abaikan.

[ahmad.barokah71]

Kepada Yth.
Bapak/Ibu yang terhormat

Kalau menurut saya, bila kita mau menegakkan aturan dan ada komitmen untuk menjalankan aturan dari tingkat atas sampai ketingkat bawah maka bila melanggar aturan atau tidak sesuai dengan Perpres 54/201o maka proses pengadaan ataupun hasil pelelangan dapat dinyatakan batal.

Mungkin juga ini sebagai masukan bagi pejabat kita yang membuat aturan, seharusnya ditegaskan dalam aturan tersebut seperti : bila melanggar aturan/perpres tesebut maka proses maupun hasil pengadaan dapat dinyatakan batal.

Sebenarnya sudah amat jelas pada Pasal 83 Ayat 3

setuju Pak Khalid,
bahkan sesuai topik untuk ULP/panitia tanpa sertifikasi ahli pengadaah, saya cenderung yang lebih bertanggung jawab atas kegagalan lelang adalah Pengguna Anggaran (PA) yang telah memilih anggota ULP/Panitia tsb. seharusnya PA meneliti keabsahan sertifikat anggota ULP/Panitia sebelum meminta mereka menjadi pelaksana proses pengadaan.

yang menjadi pertanyaan, tidak ada sanksi yang jelas terhadap pelanggaran/kekeliruan yang dilakukan oleh PA tersebut, apalagi bila pelaksanaan pekerjaan saja belum dilakukan maka tentu saja tidak ada unsur merugikan negara.

[ahmad.barokah71]

Saya pernah menjumpai didaerah lain :

1. Panitia Pengadaan yang terdiri dari minimal 3 (tiga) orang, yang diantara mereka ada yang tidak memiliki sertifikat ataupun sertifikatnya sudah habis masa berlakunya.

2. Ada personil/anggota LPSE yang menjadi ketua/anggota Panitia Pengadaan. Kalau saya tidak salah baca pada Perka LKPP No. 2 tahun 2010 tentang LPSE Pasal 13 ayat (3): "Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan." . Saya tidak habis mengerti apakah Personil LPSE tersebut menggunakan pedoman Perka LKPP No.2/2010 atau tidak.

yang menjadi kebingungan saya ini adalah:
Apakah hasil dari proses lelang yang mereka lakukan bisa dianggap sah, atau bagaimana status hukumnya? Adakah sanksi untuk personil tersebut?

Mohon masukan dari Bapak/Ibu semua..

[burhan]

Saya pernah menjumpai didaerah lain :

1. Panitia Pengadaan yang terdiri dari minimal 3 (tiga) orang, yang diantara mereka ada yang tidak memiliki sertifikat ataupun sertifikatnya sudah habis masa berlakunya.

2. Ada personil/anggota LPSE yang menjadi ketua/anggota Panitia Pengadaan. Kalau saya tidak salah baca pada Perka LKPP No. 2 tahun 2010 tentang LPSE Pasal 13 ayat (3): "Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan." . Saya tidak habis mengerti apakah Personil LPSE tersebut menggunakan pedoman Perka LKPP No.2/2010 atau tidak.

yang menjadi kebingungan saya ini adalah:
Apakah hasil dari proses lelang yang mereka lakukan bisa dianggap sah, atau bagaimana status hukumnya? Adakah sanksi untuk personil tersebut?

Mohon masukan dari Bapak/Ibu semua..

1. pastikan dulu bahwa tidak memiliki atau habis masa berlakunya
2. pastikan dulu apakah benar-benar tercatat di sk lpse

jika sudah pasti, proses yang dilakukan tentu tidak sesuai dengan perpres 54/2010.

[zahara]

Saya pernah menjumpai didaerah lain :

1. Panitia Pengadaan yang terdiri dari minimal 3 (tiga) orang, yang diantara mereka ada yang tidak memiliki sertifikat ataupun sertifikatnya sudah habis masa berlakunya.

2. Ada personil/anggota LPSE yang menjadi ketua/anggota Panitia Pengadaan. Kalau saya tidak salah baca pada Perka LKPP No. 2 tahun 2010 tentang LPSE Pasal 13 ayat (3): "Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan." . Saya tidak habis mengerti apakah Personil LPSE tersebut menggunakan pedoman Perka LKPP No.2/2010 atau tidak.

yang menjadi kebingungan saya ini adalah:
Apakah hasil dari proses lelang yang mereka lakukan bisa dianggap sah, atau bagaimana status hukumnya? Adakah sanksi untuk personil tersebut?

Mohon masukan dari Bapak/Ibu semua..

1. pastikan dulu bahwa tidak memiliki atau habis masa berlakunya
2. pastikan dulu apakah benar-benar tercatat di sk lpse

jika sudah pasti, proses yang dilakukan tentu tidak sesuai dengan perpres 54/2010.

Salam Kenal,
Bapak-bapak, diskusi ini sangat menarik dan ini koment pertama bagi saya

Ditempat saya ada yang seperti diutarakan diatas, dan kebetulan saya memiliki data panitia yang memiliki sertifikat begitu juga yang habis masa berlakunya, maupun SK LPSE yang didalamnya terdapat personil yang juga menjadi panitia lelang. dan saya pernah melakukan pendekatan secara pribadi terhadap hal itu, namun kayaknya belum berhasil menyadarkan mereka

saya fikir kita semua sudah dewasa, sudah pada pinter semua (pendidikan sudah lumayan tinggi), dan mengetahui yang mana yang benar/salah dan legal atau illegal, yang diperlukan disini adalah kesadaran diri dalam segala hal, baik dalam menjalankan aturan dan maupun sportifitas dalam melaksanakan pekerjaan. Piiizz

[khalid]

[

Salam Kenal,
Bapak-bapak, diskusi ini sangat menarik dan ini koment pertama bagi saya

Ditempat saya ada yang seperti diutarakan diatas, dan kebetulan saya memiliki data panitia yang memiliki sertifikat begitu juga yang habis masa berlakunya, maupun SK LPSE yang didalamnya terdapat personil yang juga menjadi panitia lelang. dan saya pernah melakukan pendekatan secara pribadi terhadap hal itu, namun kayaknya belum berhasil menyadarkan mereka

saya fikir kita semua sudah dewasa, sudah pada pinter semua (pendidikan sudah lumayan tinggi), dan mengetahui yang mana yang benar/salah dan legal atau illegal, yang diperlukan disini adalah kesadaran diri dalam segala hal, baik dalam menjalankan aturan dan maupun sportifitas dalam melaksanakan pekerjaan. Piiizz

Coba lakukan proses Pengaduan sesuai Pasal 117 Perpres 54/2010

Ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi proses untuk menyadarkan mereka terhadap aturan yang berlaku

[Rahman Tunggal]

[

Salam Kenal,
Bapak-bapak, diskusi ini sangat menarik dan ini koment pertama bagi saya

Ditempat saya ada yang seperti diutarakan diatas, dan kebetulan saya memiliki data panitia yang memiliki sertifikat begitu juga yang habis masa berlakunya, maupun SK LPSE yang didalamnya terdapat personil yang juga menjadi panitia lelang. dan saya pernah melakukan pendekatan secara pribadi terhadap hal itu, namun kayaknya belum berhasil menyadarkan mereka

saya fikir kita semua sudah dewasa, sudah pada pinter semua (pendidikan sudah lumayan tinggi), dan mengetahui yang mana yang benar/salah dan legal atau illegal, yang diperlukan disini adalah kesadaran diri dalam segala hal, baik dalam menjalankan aturan dan maupun sportifitas dalam melaksanakan pekerjaan. Piiizz

Coba lakukan proses Pengaduan sesuai Pasal 117 Perpres 54/2010

Ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi proses untuk menyadarkan mereka terhadap aturan yang berlaku

Pengaduannya juga memasukan poin untuk PA, agar dalam membuat Surat Keputusan bukan hanya menulis kalimat menimbang, memperhatikan dan memutuskan tetapi juga harus bisa membuktikan perihal persyaratan anggota yang ditunjuk. Kebanyakan mereka memilih yang berpengalaman walau tidak memenuhi syarat bersertifikasian.

[zahara]

[

Salam Kenal,
Bapak-bapak, diskusi ini sangat menarik dan ini koment pertama bagi saya

Ditempat saya ada yang seperti diutarakan diatas, dan kebetulan saya memiliki data panitia yang memiliki sertifikat begitu juga yang habis masa berlakunya, maupun SK LPSE yang didalamnya terdapat personil yang juga menjadi panitia lelang. dan saya pernah melakukan pendekatan secara pribadi terhadap hal itu, namun kayaknya belum berhasil menyadarkan mereka

saya fikir kita semua sudah dewasa, sudah pada pinter semua (pendidikan sudah lumayan tinggi), dan mengetahui yang mana yang benar/salah dan legal atau illegal, yang diperlukan disini adalah kesadaran diri dalam segala hal, baik dalam menjalankan aturan dan maupun sportifitas dalam melaksanakan pekerjaan. Piiizz

Coba lakukan proses Pengaduan sesuai Pasal 117 Perpres 54/2010

Ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi proses untuk menyadarkan mereka terhadap aturan yang berlaku

Pengaduannya juga memasukan poin untuk PA, agar dalam membuat Surat Keputusan bukan hanya menulis kalimat menimbang, memperhatikan dan memutuskan tetapi juga harus bisa membuktikan perihal persyaratan anggota yang ditunjuk. Kebanyakan mereka memilih yang berpengalaman walau tidak memenuhi syarat bersertifikasian.

Kita harus membedakan antara yang berpengalaman dengan yang bersertifikat, Proses pengadaan ini menggunakan aturan yang berlaku bukan memakai hukum rimba siapa yang kuat dan berpengalaman akan merajai.

Bila yang berpengalaman tanpa memiliki sertifikat terus dipilih, kapan lagi yang bersertifikat akan memiliki pengalaman... ATAU hapuskan saja aturan penggunaan sertifikasi

[emir]

aturan sudah jelas ... Pokja ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan plus PPK harus bersertifikat.

Kenapa bersertifikat karena pekerjaan pengadaan barang/jasa akan di jadikan suatu profesi, bukan pekerjaan sampingan.
Ini masih mending profesi procurement masih bisa dilakukan dengan berbagai latar belakang, andaikan peraturan berbicara harus berlatar belakang Sarjana (misal) Logistik, entah apa kata dunia ...

Ato ... jangan jangan ...

[khalid]

aturan sudah jelas ... Pokja ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan plus PPK harus bersertifikat.

Kenapa bersertifikat karena pekerjaan pengadaan barang/jasa akan di jadikan suatu profesi, bukan pekerjaan sampingan.
Ini masih mending profesi procurement masih bisa dilakukan dengan berbagai latar belakang, andaikan peraturan berbicara harus berlatar belakang Sarjana (misal) Logistik, entah apa kata dunia ...

Ato ... jangan jangan ...

Masalahnya, kalau pakai akademis, pada banyak kasus, justru yang bukan bidangnya jauh lebih ahli daripada orang yang berpendidikan di bidangnya