Peratuaran LKPP Tentang Daftar Hitam

Diskusi tentang hal-hal yang bersifat umum, seperti organisasi pengadaan, aturan-aturan di luar Perpres 54/2010, dan lain-lain
guskun
Procurement Specialist
Procurement Specialist
PostCOLON 2305
BergabungCOLON 01 Apr 2011, 20:43
LokasiCOLON Jakarta, Surabaya
CONTACTCOLON

Re: Peratuaran LKPP Tentang Daftar Hitam

Postoleh guskun » 05 Jul 2011, 17:07

jefri pandiangan menulisColonberbicara tentang daftar hitam dan perka nya, apakah Penyedia Jasa yang berdasarkan Putusan Perkara di KPPU No. XXX/KPPU-L/XXX.XXX september 2010 diputus bersalah dan dihukum tidak boleh mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah di K/L/D/I selama 1 (satu) Tahun apakah dapat di katakan masuk DAFTAR HITAM, padahal direkapitulasi Daftar Hitam di Site LKPP Tahun 2011 nama Perusahaan tersebut tidak masuk daftar... bagaimana ya.. apakah kita bisa mengatakan dia masuk daftar hitam, dan membatalkan kepesertaannya, dan ada dipasal mana ya landasan hukum untuk membatalkan kepesertaan penyedia barang/jasa tersebut ?

trimakasih


silakan koreksi jika saya salah. seingat saya putusan KPPU tdk pernah menyebut K/L/D/I secara umum, tp hanya menyebut nama instansi dimana kasus tsb terjadi.
Happy Procure !!!

http://guskun.com, PERTAMA menyediakan newslatter mingguan, terhubung ke seluruh social media
http://bukutender.com
http://www.carajawab.com/?id=guskun
URGENT : guskun@pengadaan.org or info@guskun.com

zend
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
PostCOLON 127
BergabungCOLON 07 Apr 2011, 10:27

Re: Peratuaran LKPP Tentang Daftar Hitam

Postoleh zend » 05 Jul 2011, 19:38

khalid menulisColon
burhan menulisColonPeraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam
http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/file/Perka_No._7_Tahun_2011.pdf


Akhirnya muncul juga, mudah2an bukan karena digosipin disini yah :lol: :lol: :lol:


bagus juga kalau perka LKPP diterbitkan karna digosipin disini, :lol: :lol:

btw, setelah baca Perka LKPP no. 7 thn 2011
mari kita diskusikan pasal 3 ayat (2) ....................
e. melakukan perbuatan lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sehingga dilakukan pemutusan kontrak sepihak oleh PPK;
f. meninggalkan pekerjaan sebagaimana yang diatur kontrak secara tidak bertanggungjawab;
g. memutuskan kontrak secara sepihak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa;

seperti apa penjabarannya ??


kemudian:

h. tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi audit pihak yang berwenang yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara.

jika kasusnya, temuan audit dimaksud setelah pekerjaan dinyatakan selesai dengan bukti serah terima pekerjaan/PHO/FHO.
apakah maksud sanksi pada "huruf h." tersebut dapat dikenakan kepada penyedia barang/jasa ??
•*´¨*•.¸¸.•*´¨*•.¸¸.•*´¨*•.¸¸.•*´¨*•.¸¸
- berbagi ilmu menambah pengetahuan - Gambar

ddaayyaatt
Newbie
Newbie
PostCOLON 9
BergabungCOLON 13 Mei 2011, 07:47

Re: Peratuaran LKPP Tentang Daftar Hitam

Postoleh ddaayyaatt » 06 Jul 2011, 11:04

khalid menulisColon
burhan menulisColonPeraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam
http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/file/Perka_No._7_Tahun_2011.pdf


Akhirnya muncul juga, mudah2an bukan karena digosipin disini yah :lol: :lol: :lol:



akhirnya....

nova zanda
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
PostCOLON 111
BergabungCOLON 24 Mei 2011, 14:16
LokasiCOLON Jakarta - Tangerang Selatan
CONTACTCOLON

Re: Peratuaran LKPP Tentang Daftar Hitam

Postoleh nova zanda » 06 Jul 2011, 14:31

Mohon bantuannya merartikan maksud pasal 11 dan pasal 13

Pasal 11 :
Perusahaan/individu yang dikenakan sanksi berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor: 02/SE/KA/2009 Perihal Daftar Nama Perusahaan/lndividu yang masuk dalam Daftar Hitam dinyatakan masih dikenakan sanksi sampai dengan berakhirnya masa berlaku sanksi

Pasal 13
Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, maka Surat Edaran Kepala LKPP Nomor : 02/SE/KA/2009 Perihal Daftar Nama Perusahaan/lndividu yang masuk dalam Daftar Hitam dinyatakan tidak berlaku.

ada yang paham maksudnya gimana...sebab berdasarkan Perka LKPP ini ada instansi yang telah mencabut blacklist suatu perusahaan padahal masa berlaku blacklist perusahaan tersebut sampai dengan 31/10/2012. :?:
Trainer Pengadaan Barang/Jasa
Pin BB : 2152D83F
what's new on http://novaontheblog.blogspot.com/ ?

Avatar pengguna
burhan
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
PostCOLON 663
BergabungCOLON 01 Apr 2011, 09:01

Re: Peratuaran LKPP Tentang Daftar Hitam

Postoleh burhan » 06 Jul 2011, 16:43

nova zanda menulisColonMohon bantuannya merartikan maksud pasal 11 dan pasal 13

Pasal 11 :
Perusahaan/individu yang dikenakan sanksi berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor: 02/SE/KA/2009 Perihal Daftar Nama Perusahaan/lndividu yang masuk dalam Daftar Hitam dinyatakan masih dikenakan sanksi sampai dengan berakhirnya masa berlaku sanksi

Pasal 13
Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, maka Surat Edaran Kepala LKPP Nomor : 02/SE/KA/2009 Perihal Daftar Nama Perusahaan/lndividu yang masuk dalam Daftar Hitam dinyatakan tidak berlaku.

ada yang paham maksudnya gimana...sebab berdasarkan Perka LKPP ini ada instansi yang telah mencabut blacklist suatu perusahaan padahal masa berlaku blacklist perusahaan tersebut sampai dengan 31/10/2012. :?:


surat edarannya sudah tidak berlaku tetapi yang dikenakan daftar hitam berdasarkan se tersebut masih berlaku sampai akhir sanksi

instansi tersebut harap lebih teliti

nova zanda
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
PostCOLON 111
BergabungCOLON 24 Mei 2011, 14:16
LokasiCOLON Jakarta - Tangerang Selatan
CONTACTCOLON

Re: Peratuaran LKPP Tentang Daftar Hitam

Postoleh nova zanda » 06 Jul 2011, 16:46

burhan menulisColon
nova zanda menulisColonMohon bantuannya merartikan maksud pasal 11 dan pasal 13

Pasal 11 :
Perusahaan/individu yang dikenakan sanksi berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor: 02/SE/KA/2009 Perihal Daftar Nama Perusahaan/lndividu yang masuk dalam Daftar Hitam dinyatakan masih dikenakan sanksi sampai dengan berakhirnya masa berlaku sanksi

Pasal 13
Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, maka Surat Edaran Kepala LKPP Nomor : 02/SE/KA/2009 Perihal Daftar Nama Perusahaan/lndividu yang masuk dalam Daftar Hitam dinyatakan tidak berlaku.

ada yang paham maksudnya gimana...sebab berdasarkan Perka LKPP ini ada instansi yang telah mencabut blacklist suatu perusahaan padahal masa berlaku blacklist perusahaan tersebut sampai dengan 31/10/2012. :?:


surat edarannya sudah tidak berlaku tetapi yang dikenakan daftar hitam berdasarkan se tersebut masih berlaku sampai akhir sanksi

instansi tersebut harap lebih teliti


walah kelanjur dah dicabut blacklistnya :D
Trainer Pengadaan Barang/Jasa
Pin BB : 2152D83F
what's new on http://novaontheblog.blogspot.com/ ?

jefri pandiangan
Newbie
Newbie
PostCOLON 47
BergabungCOLON 14 Jun 2011, 20:55

Re: Peratuaran LKPP Tentang Daftar Hitam

Postoleh jefri pandiangan » 12 Jul 2011, 16:21

guskun menulisColon
jefri pandiangan menulisColonberbicara tentang daftar hitam dan perka nya, apakah Penyedia Jasa yang berdasarkan Putusan Perkara di KPPU No. XXX/KPPU-L/XXX.XXX september 2010 diputus bersalah dan dihukum tidak boleh mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah di K/L/D/I selama 1 (satu) Tahun apakah dapat di katakan masuk DAFTAR HITAM, padahal direkapitulasi Daftar Hitam di Site LKPP Tahun 2011 nama Perusahaan tersebut tidak masuk daftar... bagaimana ya.. apakah kita bisa mengatakan dia masuk daftar hitam, dan membatalkan kepesertaannya, dan ada dipasal mana ya landasan hukum untuk membatalkan kepesertaan penyedia barang/jasa tersebut ?

trimakasih


silakan koreksi jika saya salah. seingat saya putusan KPPU tdk pernah menyebut K/L/D/I secara umum, tp hanya menyebut nama instansi dimana kasus tsb terjadi.


jadi jawabannnya pak?, bagaimana apakah peserta yg diputus oleh KPPU (putusan september 2010 bersalah utk selama 1 thn tidak boleh mengikuti pengadaan jasa (exp keputusannya pada september 2011) yg bersangkutan ikut pengadaan tahun ini apakah dapat digugurkan kepesertaannya. Jadi perusahaan yg diputus bersalah itu tidak secara otomatis masuk daftar hitam ya pak? kesimpulannya bahwa perusahaan bersangkutan boleh ikut pengadaan pak atau bagaimana ?

Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
PostCOLON 4210
BergabungCOLON 30 Mar 2011, 21:26
LokasiCOLON DKI Jakarta
CONTACTCOLON

Re: Peratuaran LKPP Tentang Daftar Hitam

Postoleh khalid » 12 Jul 2011, 16:49

jefri pandiangan menulisColon
guskun menulisColon
jefri pandiangan menulisColonberbicara tentang daftar hitam dan perka nya, apakah Penyedia Jasa yang berdasarkan Putusan Perkara di KPPU No. XXX/KPPU-L/XXX.XXX september 2010 diputus bersalah dan dihukum tidak boleh mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah di K/L/D/I selama 1 (satu) Tahun apakah dapat di katakan masuk DAFTAR HITAM, padahal direkapitulasi Daftar Hitam di Site LKPP Tahun 2011 nama Perusahaan tersebut tidak masuk daftar... bagaimana ya.. apakah kita bisa mengatakan dia masuk daftar hitam, dan membatalkan kepesertaannya, dan ada dipasal mana ya landasan hukum untuk membatalkan kepesertaan penyedia barang/jasa tersebut ?

trimakasih


silakan koreksi jika saya salah. seingat saya putusan KPPU tdk pernah menyebut K/L/D/I secara umum, tp hanya menyebut nama instansi dimana kasus tsb terjadi.


jadi jawabannnya pak?, bagaimana apakah peserta yg diputus oleh KPPU (putusan september 2010 bersalah utk selama 1 thn tidak boleh mengikuti pengadaan jasa (exp keputusannya pada september 2011) yg bersangkutan ikut pengadaan tahun ini apakah dapat digugurkan kepesertaannya. Jadi perusahaan yg diputus bersalah itu tidak secara otomatis masuk daftar hitam ya pak? kesimpulannya bahwa perusahaan bersangkutan boleh ikut pengadaan pak atau bagaimana ?


Keputusan daftar hitam hanya muncul di Perpres 54/2010 dan Perka LKPP. Seharusnya KPPU menembuskan putusan tersebut atau menyampaikan salinan kepada LKPP agar dapat dimasukkan dalam daftar hitam nasional
Jadi kalau tidak ada dalam daftar hitam, maka tidak dapat dilarang (CMIIW)
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====

Rahman Tunggal
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
PostCOLON 594
BergabungCOLON 10 Apr 2011, 08:02
CONTACTCOLON

Re: Peratuaran LKPP Tentang Daftar Hitam

Postoleh Rahman Tunggal » 14 Jul 2011, 07:23

khalid menulisColon
Keputusan daftar hitam hanya muncul di Perpres 54/2010 dan Perka LKPP. Seharusnya KPPU menembuskan putusan tersebut atau menyampaikan salinan kepada LKPP agar dapat dimasukkan dalam daftar hitam nasional
Jadi kalau tidak ada dalam daftar hitam, maka tidak dapat dilarang (CMIIW)


Gugatan yang disampaikan penyedia jasa terkait persaingan tidak sehat tentu domainnya KPPU.
Menurut saya jika telah ada putusan KPPU terkait permasalahan gugatan, harusnya ditindaklanjut sesuai mekanisme yg ada, karena menurut UU no 6/1999 tentang LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT, (Pasal 30 ayat (1) UU No.5/1999) KPPU lah yang mengawasai pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Benar mengenai daftar hitam hanya muncul pada aturan pengadaan barang dan jasa yg dikeluarkan LKPP, namun dari hirarki perka LKPP tidak lenih kuat dari putusan KPPU. LKPP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sementara KPPU dg Undang-Undang.

Menurut saya lagi, Putusan KPPU yang tidak menyebut K/L/D/I secara umum, tp hanya menyebut nama instansi dimana kasus tsb terjadi (postingnya mas Guskun), paling tidak wajib DILARANG mengikuti pelelangan pada tempat sebagaimana putusan KPPU tersebut. Namun jika ditembuskan kepada LKPP maka secara umum harus dilarang sesuai jangka waktu sebagaimana pasa 4 ayat 6 Perka LKPP

Yang menjadi permasalahan di putusan KPPU tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi LKPP boleh menerima SK daftar Hitam PA/KPA yg dasar keluarnya dari putusan KPPU yg telah berkekuatan hukum tetap, jika tidak ...saya rasa batal demi hukum, kecuali untuk kasus yang bukan didasari oleh putusan KPPU.

Jika salah tolong koreksi karena itu pendapat subjektif dari saya.
Diskusi, merupakan PIGURA perbedaan, yang indah dan mengindahkan
http://aulakehidupan.blogspot.com/

guskun
Procurement Specialist
Procurement Specialist
PostCOLON 2305
BergabungCOLON 01 Apr 2011, 20:43
LokasiCOLON Jakarta, Surabaya
CONTACTCOLON

Re: Peratuaran LKPP Tentang Daftar Hitam

Postoleh guskun » 15 Jul 2011, 17:30

Rahman Tunggal menulisColon
khalid menulisColon
Keputusan daftar hitam hanya muncul di Perpres 54/2010 dan Perka LKPP. Seharusnya KPPU menembuskan putusan tersebut atau menyampaikan salinan kepada LKPP agar dapat dimasukkan dalam daftar hitam nasional
Jadi kalau tidak ada dalam daftar hitam, maka tidak dapat dilarang (CMIIW)


Gugatan yang disampaikan penyedia jasa terkait persaingan tidak sehat tentu domainnya KPPU.
Menurut saya jika telah ada putusan KPPU terkait permasalahan gugatan, harusnya ditindaklanjut sesuai mekanisme yg ada, karena menurut UU no 6/1999 tentang LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT, (Pasal 30 ayat (1) UU No.5/1999) KPPU lah yang mengawasai pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Benar mengenai daftar hitam hanya muncul pada aturan pengadaan barang dan jasa yg dikeluarkan LKPP, namun dari hirarki perka LKPP tidak lenih kuat dari putusan KPPU. LKPP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sementara KPPU dg Undang-Undang.

Menurut saya lagi, Putusan KPPU yang tidak menyebut K/L/D/I secara umum, tp hanya menyebut nama instansi dimana kasus tsb terjadi (postingnya mas Guskun), paling tidak wajib DILARANG mengikuti pelelangan pada tempat sebagaimana putusan KPPU tersebut. Namun jika ditembuskan kepada LKPP maka secara umum harus dilarang sesuai jangka waktu sebagaimana pasa 4 ayat 6 Perka LKPP

Yang menjadi permasalahan di putusan KPPU tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi LKPP boleh menerima SK daftar Hitam PA/KPA yg dasar keluarnya dari putusan KPPU yg telah berkekuatan hukum tetap, jika tidak ...saya rasa batal demi hukum, kecuali untuk kasus yang bukan didasari oleh putusan KPPU.

Jika salah tolong koreksi karena itu pendapat subjektif dari saya.


KPPU menyampaikan ke K/L/D/I tempat perkara tersebut.
di sini peran aktif PA/KPA untuk meneruskan sanksi tersebut ke LKPP sesuai mekanisme Daftar Hitam.
Harus diingat bahwa LKPP tidak akan pernah inisiatif melakukan black list (ini demi amannya LKPP). Black list dilakukan oleh LKPP berdasartkan usulan berjenjang dari satker/SKPD bersangkutan.
Happy Procure !!!

http://guskun.com, PERTAMA menyediakan newslatter mingguan, terhubung ke seluruh social media
http://bukutender.com
http://www.carajawab.com/?id=guskun
URGENT : guskun@pengadaan.org or info@guskun.com


Kembali ke

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: 5 dan 0 tamu