Rekanan Minta Buka Dokumen (Setelah Lelang Selesai)

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang hal-hal yang bersifat umum, seperti organisasi pengadaan, aturan-aturan di luar Perpres 54/2010, dan lain-lain

Re: Rekanan Minta Buka Dokumen (Setelah Lelang Selesai)

Postoleh guskun » 06 Mar 2012, 23:03

tenderwatch2 menulis:
guskun menulis:
dedy prastiono menulis:Mohon masukan, terkait dengan adanya permintaan dari rekanan yang kalah lelang untuk melihat dokumen pemenang lelang. Mereka beragumen dengan Dasar Ketentuan terhadap Keterbukaan Informasi Publik dan BAHP bukan menjadi rahasia ketika Sudah Pengumuman. Apakah hal ini diperkenankan atau diperbolehkan? Terus terang kami sebagai Panitia Pengadaan berat untuk mengabulkan. Mohon petunjuk Bapak dan Ibu sekalian.


memang belum ada aturan spesifik mengenai masalah ini.
keinginan yang kalah itu bisa dipahami dengan dasar logika bahwa perjanjian dg pihak ke 3 adlah dokumen publik. kemudian juga ada ketentuan bahwa dokumen penawaran adlah bagian dr kontrak. maka melihat kontrak bisa sampai ke dokumen penawarannya.

di sisi lain, jika memang lelangnya sudah diyakini sesuai prosedur, apa yang ditakutkan ?


Senangnya ikut lelang, kalau Guskun panitianya...


wah .... mungkin saja pak tenderwatch pernah ikut pelelangan di satker saya .... BRR-Sekretariat Kantor Pusat
Happy Procure !!!

http://guskun.com, PERTAMA menyediakan newslatter mingguan, terhubung ke seluruh social media
http://bukutender.com
http://www.carajawab.com/?id=guskun
URGENT : guskun@pengadaan.org or info@guskun.com
guskun
Procurement Specialist
Procurement Specialist
 
Post: 2305
Bergabung: 01 Apr 2011, 20:43
Lokasi: Jakarta, Surabaya

Re: Rekanan Minta Buka Dokumen (Setelah Lelang Selesai)

Postoleh tenderwatch2 » 07 Mar 2012, 05:47

guskun menulis:
wah .... mungkin saja pak tenderwatch pernah ikut pelelangan di satker saya .... BRR-Sekretariat Kantor Pusat


BRR-Sekretariat Kantor Pusat... Belum pernah ikut :)
Avatar pengguna
tenderwatch2
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 313
Bergabung: 11 Agt 2011, 22:48

Re: Rekanan Minta Buka Dokumen (Setelah Lelang Selesai)

Postoleh guskun » 07 Mar 2012, 06:45

tenderwatch2 menulis:
guskun menulis:
wah .... mungkin saja pak tenderwatch pernah ikut pelelangan di satker saya .... BRR-Sekretariat Kantor Pusat


BRR-Sekretariat Kantor Pusat... Belum pernah ikut :)


sekarang sudah tidak ada, sudah menjadi cerita penghias CV saja ......
Happy Procure !!!

http://guskun.com, PERTAMA menyediakan newslatter mingguan, terhubung ke seluruh social media
http://bukutender.com
http://www.carajawab.com/?id=guskun
URGENT : guskun@pengadaan.org or info@guskun.com
guskun
Procurement Specialist
Procurement Specialist
 
Post: 2305
Bergabung: 01 Apr 2011, 20:43
Lokasi: Jakarta, Surabaya

Re: Rekanan Minta Buka Dokumen (Setelah Lelang Selesai)

Postoleh andry123 » 09 Okt 2012, 11:29

ebuah pertanyaan dan pernyataan menarik masuk melalui forum diskusi oleh seorang anggota pokja dan juga via japri oleh penyedia. Ini memicu keinginan untuk menelusuri lebih jauh. Pertanyaan dari pokja ini adalah bolehkah dokumen penawaran pemenang lelang diberikan langsung kepada penyedia lain yang tidak menjadi pemenang? Sedangkan pernyataan dari penyedia adalah kami berhak tahu dari sisi mana penyedia pemenang memiliki penawaran yang lebih baik dari kami. Ini sesuai dengan prinsip persaingan, terbuka dan transparansi!

Saya yakin dilapangan pasti lebih banyak argumen lain yang lebih hebat. Dan dari sisi Pokja tentu akan dilematis dan membingungkan.

Penulusuran paling dasar, dimulai dari mengupas unsur kerahasiaan dalam Perpres 54/2010 sebagai acuan dasar pengadaan barang/jasa pemerintah. Pertama setiap proses pengadaan barang/jasa pemerintah harus menerapkan 7 prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 6 bagian etika pengadaan huruf b dan c berbunyi sebagai berikut :

bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

Pada huruf b disebutkan tentang “menurut sifatnya harus dirahasiakan”. Maka kalau dirunut pasal 66 ayat 3 disebutkan: “Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia. Kemudian dalam penjelasan pasal 66 ayat 3 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia.”

Lampiran II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang tentang BAHP kita juga menemukan kata rahasia yaitu “BAHP bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang“.

Setidaknya dua hal ini yang secara tegas disebutkan sifatnya rahasia. Dengan kesimpulan ini apakah berarti dokumen penawaran dari pemenang bersifat tidak rahasia?

Tentu kita tidak bisa serta merta mengambil kesimpulan. Perpres 54/2010 tidak terlepas dari peraturan lain yang lebih tinggi. Setidaknya ada dua peraturan setingkat Undang-Undang (UU) yang dapat dijadikan acuan yaitu UU no.14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan UU no. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Terkait dengan UU KIP apakah dokumen penawaran dari penyedia termasuk dalam kategori informasi publik? Karena pasal 1.b menyebutkan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UndangUndang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dengan pengertian ini maka jawabannya adalah Ya, dokumen penawaran termasuk informasi publik! Alasannya dokumen penawaran menjadi informasi yang diterima oleh badan publik berkaitan dengan penyelenggaraan negara dalam hal ini pengadaan barang/jasa pemerintah.

Namun ketika ditelaah lagi pada pasal 2 ayat 4 terdapat ketentuan pengecualian yaitu Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan UndangUndang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Rinciannya ada pada pasal 6 ayat 1 bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi yang dikecualikan, dalam pengadaan barang/jasa, ada pada ayat 3.b yaitu “informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat“.

Sampai disini sangat jelas bahwa dokumen penawaran dari penyedia tidak dapat diberikan kepada publik tanpa melalui proses memastikan terpenuhinya persyaratan yang diatur oleh undang-undang. Untuk itu penting memperdalam maksud persaingan usaha tidak sehat menurut undang-undang.

UU no. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menjadi acuan. Pasal 1 ayat 6 mendefinisikan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Kata kuncinya terdapat pada Pasal 23 yang menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Sebagai tambahan referensi pembanding pada draft Pedoman Penjelasan Pasal 23 dijelaskan bahwa yang disebut dengan rahasia perusahaan adalah informasi kegiatan usaha yang tidak pernah dibuka oleh pemiliknya kepada siapapun juga, kecuali kepada orang-orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha pemilik informasi.

Sebutan rahasia perusahaan kadang juga disamakan dengan rahasia dagang yang merupakan terjemahan dari istilah “undisclosed information“, “trade secret“, atau “know how“. Di negara kita pengaturan mengenai rahasia dagang diatur secara tersendiri. Pengaturan ini dapat dijumpai pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Pengertian rahasia dagang terdapat pada Pasal 1 angka 1 yang rnenyatakan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Berarti rahasia dagang di sini tidak terbatas hanya pada rahasia bisnis atau dagang belaka. Hal ini dapat dilihat dari lingkup perlindungan rahasia dagang yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Pasal 2 tersebut menyatakan bahwa lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, rnetode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui masyarakat umum.

Persyaratan rahasia dagang sendiri terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, bahwa rahasia dagang yang akan mendapat perlindungan terbatas pada informasi yang bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomis, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya, yaitu semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan.

Dengan demikian definisi suatu informasi akan dianggap termasuk rahasia dagang, bila memenuhi 3 (tiga) persyaratan berikut ini:

Informasi bersifat rahasia , bahwa informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat;
Informasi memiliki nilai ekonomi, bahwa sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi;
Informasi dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-Iangkah yang layak dan patut.

Dari sisi ini maka dapat diambil satu analisa bahwa dokumen penawaran yang dikirimkan oleh penyedia merupakan informasi kegiatan usaha yang tidak dibuka kecuali kepada orang-orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya. Sehingga berpotensi memenuhi syarat disebut rahasia perusahaan.

Kemudian penetapan apakah dokumen penawaran yang dikirimkan oleh penyedia mengandung atau tidak mengandung unsur “rahasia perusahaan” dan/atau unsur sebagai informasi publik yang
dikecualikan, harus diputuskan oleh Komisi Informasi setempat sebagai pelaksana tugas menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Dari runtutan ini pertanyaan bolehkah dokumen penawaran pemenang lelang langsung diberikan kepada pihak lain atau penyedia lain? Dapat dijawab dengan kata tidak boleh.

Disamping itu tidak ada satu pasalpun dalam Perpres 54/2010 yang menyebutkan tugas organisasi pengadaan yang berkaitan dengan memberikan dokumen penawaran pemenang kepada penyedia lain.

Lagipula kepentingan setiap penyedia terkait informasi penawaran terbatas hanya pada nilai penawaran dan proses evaluasi yang dilakukan pokja melalui BAHP. Apabila terdapat hal yang tidak jelas atau tidak benar maka penyedia yang tidak terpilih sebagai pemenang dapat memanfaatkan hak sanggah atau sanggah banding bahkan aduan, gugatan perdata atau laporan pidana apabila memenuhi klausul pidana.


Sumber : http://samsulramli.wordpress.com/2012/0 ... u-rahasia/
andry123
Newbie
Newbie
 
Post: 1
Bergabung: 09 Okt 2012, 11:24

Re: Rekanan Minta Buka Dokumen (Setelah Lelang Selesai)

Postoleh dennyyap » 09 Okt 2012, 15:39

Pa andry123,
sudah saya bantah penalaran pa samsul ramli sesuai yang anda post dan dari diskusi kami di thread viewtopic.php?f=13&t=4280, bantahan saya tidak ada yang menanggapi hingga selesai, kesimpulan akhir kami tidak menemukan kata sepakat dengan analisa pa samsul tersebut.
Avatar pengguna
dennyyap
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 438
Bergabung: 24 Nov 2011, 13:10
Lokasi: Surabaya

Re: Rekanan Minta Buka Dokumen (Setelah Lelang Selesai)

Postoleh aman » 09 Okt 2012, 17:01

dennyyap menulis:Pa andry123,
sudah saya bantah penalaran pa samsul ramli sesuai yang anda post dan dari diskusi kami di thread viewtopic.php?f=13&t=4280, bantahan saya tidak ada yang menanggapi hingga selesai, kesimpulan akhir kami tidak menemukan kata sepakat dengan analisa pa samsul tersebut.


saya sependapat dengan pak Yap... tetapi saya tidak sependapat pak yap menggunakan kata " bantahan " ....... ini kan ulah panitia yang gak bertanggung jawab aja ... dengan merahasiakan segala bentuk obyek yang mereka kuasai dalam rangka pelaksanaan tugas tata kelola anggaran..... sebenarnya apa yang ada dibenaknya panitia .... klo proses menyimpang ya silakan rahasikan nanti kan ketahuan ....... klo gak ada, kenapa apa sih... toh UU sudah memerintahkan kok ....

disini terlihat kualitas .... suatu ULP dalam pelaksnaan tugas..... logika sederhana saya ... " Uang siapa... uang Pemerintah daerah..... emang siapa yang mengelola pemerintah daerah ....

coba andry 123 pahami keterbukaan informasi terhadap pelaksanaan lelang contoh kecilnya ada di topik pembicaraan ini ....http://forum.pengadaan.org/phpbb/viewtopic.php?f=13&t=4562... HARUSKAH E-PROC TIDAK MENGGUNAKAN SAKSI, pertanyaana dengan 5 kata tersebut tidak ada teman - teman panitia yang berani menjawab secara detil dan rici, bagaimana Pak Gus Kun dan Pak Kalid ... kita tunggu masukannya.
aman
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 165
Bergabung: 08 Agt 2012, 22:08

Re: Rekanan Minta Buka Dokumen (Setelah Lelang Selesai)

Postoleh tenderwatch2 » 09 Okt 2012, 17:17

andry123 menulis:UU no. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menjadi acuan. Pasal 1 ayat 6 mendefinisikan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Kata kuncinya terdapat pada Pasal 23 yang menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.


Kata kunci pada pasal 23 berlaku sebelum pemasukan penawaran.

Sebagai tambahan referensi pembanding pada draft Pedoman Penjelasan Pasal 23 dijelaskan bahwa yang disebut dengan rahasia perusahaan adalah informasi kegiatan usaha yang tidak pernah dibuka oleh pemiliknya kepada siapapun juga, kecuali kepada orang-orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha pemilik informasi.


Panitia lelang tidak termasuk dalam katagori "orang-orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha pemilik informasi."

Sebutan rahasia perusahaan kadang juga disamakan dengan rahasia dagang yang merupakan terjemahan dari istilah “undisclosed information“, “trade secret“, atau “know how“. Di negara kita pengaturan mengenai rahasia dagang diatur secara tersendiri. Pengaturan ini dapat dijumpai pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Pengertian rahasia dagang terdapat pada Pasal 1 angka 1 yang rnenyatakan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.


Dalam dokumen penawaran jasa konstruksi, terutama untuk pekerjaan sederhana, sepertinya tidak ada bagian yang dapat dikatagorikan sebagai rahasia perusahaan atau rahasia dagang, karena metode pekerjaan yang ditawarkan harus punya standar keteknikan yang sudah diakui (hasil karya sembarangan orang tidak dibolehkan karena standarnya tidak jelas)

Berarti rahasia dagang di sini tidak terbatas hanya pada rahasia bisnis atau dagang belaka. Hal ini dapat dilihat dari lingkup perlindungan rahasia dagang yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Pasal 2 tersebut menyatakan bahwa lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, rnetode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui masyarakat umum.


Lingkupnya memang demikian tetapi tidak berarti semua yang masuk dalam lingkup tsb masuk dalam katagori rahasia dagang. Yang dikatagorikan dalam rahasia dagang, selain lingkupnya yang demikian, juga harus terpenuhi unsur Pasal 1angka 1-nya.

Persyaratan rahasia dagang sendiri terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, bahwa rahasia dagang yang akan mendapat perlindungan terbatas pada informasi yang bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomis, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya, yaitu semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan.

Dengan demikian definisi suatu informasi akan dianggap termasuk rahasia dagang, bila memenuhi 3 (tiga) persyaratan berikut ini:

Informasi bersifat rahasia , bahwa informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat;
Informasi memiliki nilai ekonomi, bahwa sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi;
Informasi dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-Iangkah yang layak dan patut.

Dari sisi ini maka dapat diambil satu analisa bahwa dokumen penawaran yang dikirimkan oleh penyedia merupakan informasi kegiatan usaha yang tidak dibuka kecuali kepada orang-orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya. Sehingga berpotensi memenuhi syarat disebut rahasia perusahaan.


Panitia lelang tidak termasuk dalam katagori orang-orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 UU tsb. Artinya, tidak ada rahasia dagang dalam dokumen penawaran.

Dari runtutan ini pertanyaan bolehkah dokumen penawaran pemenang lelang langsung diberikan kepada pihak lain atau penyedia lain? Dapat dijawab dengan kata tidak boleh.


Boleh, kecuali untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu yang sifatnya rahasia.

Disamping itu tidak ada satu pasalpun dalam Perpres 54/2010 yang menyebutkan tugas organisasi pengadaan yang berkaitan dengan memberikan dokumen penawaran pemenang kepada penyedia lain.


Ketentuan tsb diatur dalam Pasal 43 ayat (2) UU Pelayanan Publik, bunyinya sbb:

Dalam hal pengadu membutuhkan dokumen terkait dengan pengaduannya dari penyelenggara dan/atau pelaksana untuk mendukung pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara dan/atau pelaksana wajib memberikannya.

Lagipula kepentingan setiap penyedia terkait informasi penawaran terbatas hanya pada nilai penawaran dan proses evaluasi yang dilakukan pokja melalui BAHP. Apabila terdapat hal yang tidak jelas atau tidak benar maka penyedia yang tidak terpilih sebagai pemenang dapat memanfaatkan hak sanggah atau sanggah banding bahkan aduan, gugatan perdata atau laporan pidana apabila memenuhi klausul pidana.


Penting sebagai dasar dan bukti pengaduan.
Avatar pengguna
tenderwatch2
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 313
Bergabung: 11 Agt 2011, 22:48

Re: Rekanan Minta Buka Dokumen (Setelah Lelang Selesai)

Postoleh Novry Dotulong » 10 Okt 2012, 12:10

sy sependapat dengan Pak Denny, Pak Tenderwatch, serta rekan2 yg lain yg mempunyai argumen hukum bahwasanya dokumen penawaran bukanlah rahasia perusahaan, rahasia dagang
:good:

Sy telah melakukan konfirmasi secara lisan kepada pihak KPPU di selah penandatangan berita acara pemeriksaan dengan pihak KPPU terkait laporan sy atas pelanggaran Pasal 22 UU No 5 tahun 1999 yang terjadi daerah kami, dimana pihak KPPU secara garis besar menjelaskan bahwa memberikan dokumen penawaran kepada publik dan atau penyedia jasa yg lain oleh IULP/ Panitia Pengadaan bukanlah sebuah pelanggaran terhadap pasal 23 UU No. 5 tahun 1999.

Pasal 23 UU No. 5 tahun 1999 menyatakan sbb : “ Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

coba kita simak baik2 bunyi ketentuan Pasal 23 UU No 5 Thn 1999 tersebut, apakah ada terdapat kata " tender" didalamnya :?: :?:

Menurut penjelasan pihak KPPU, Pasal larangan yang terkait dengan tender /pelelangan pada UU No. 5 Tahun 1999 adalah pasal 17, pasal 19 dan Pasal 22, sedangkan Pasal 23 UU. No 5 tahun 1999 tidak terkait dengan tender, sehingga pada pasal 23 tsb tidak terdapat kata "tender", dan yang dimaksudkan dengan “rahasia perusahaan ” menurut pasal 23 UU No. 5 tahun 1999 tsb misalnya “ strategi pemasaran (marketing strategy)” dan bukanlah "dokumen penawaran tender " (silahkan download dan baca draft Pedoman Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999).
:bingo:
Menuju Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang lebih efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif & akuntabel

= Salam Sukses =

Novry Dotulong, ST
Email : novrydotulong@yahoo.co.id
Avatar pengguna
Novry Dotulong
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 199
Bergabung: 07 Mei 2011, 12:25
Lokasi: Minahasa Utara - Sulawesi Utara

Re: Rekanan Minta Buka Dokumen (Setelah Lelang Selesai)

Postoleh khalid » 14 Okt 2012, 05:19

Sudah pernah saya jawab bahwa apabila penyedia hendak melihat dokumen penawaran setelah pelaksanaan pelelangan, maka hal tersebut dibolehkan.

Apabila menggunakan ketentuan UU KIP, maka ikuti prosedur yang juga tercantum dalam UU KIP tersebut.
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4189
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

Re: Rekanan Minta Buka Dokumen (Setelah Lelang Selesai)

Postoleh amanjago » 28 Nov 2012, 13:43

khalid menulis:Sudah pernah saya jawab bahwa apabila penyedia hendak melihat dokumen penawaran setelah pelaksanaan pelelangan, maka hal tersebut dibolehkan.

Apabila menggunakan ketentuan UU KIP, maka ikuti prosedur yang juga tercantum dalam UU KIP tersebut.


Wah ternyata rame juga ya dibahas...
Sepakat dengan Pak Khalid Intinya peraturan pengadaan tidak mengatur tugas para pihak menyerahkan Dokumen Penawaran penyedia ke penyedia lain... apabila ada pihak yang ingin meminta dokumen penawaran ataupun dokumen lainnya maka mengacu kepada peraturan lain seperti UU KIP, KUHAP atau lainnya
amanjago
Newbie
Newbie
 
Post: 37
Bergabung: 17 Sep 2012, 14:12

tulis komentar

SebelumnyaBerikutnya

Kembali ke Umum

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Google [Bot] dan 1 tamu