Kesimpulan Gugatan Perkara Perdata Terkait Tender di Aceh

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang hal-hal yang bersifat umum, seperti organisasi pengadaan, aturan-aturan di luar Perpres 54/2010, dan lain-lain

Kesimpulan Gugatan Perkara Perdata Terkait Tender di Aceh

Postoleh tenderwatch2 » 13 Sep 2011, 21:21

PERIHAL: KESIMPULAN PENGGUGAT

Dengan Hormat,

Berdasarkan ketentuan diatas dan sehubungan dengan telah selesainya diajukan jawaban, replik, duplik, bukti-bukti dari PENGGUGAT dan Para TERGUGAT dalam Perkara Perdata No. 03/Pdt.G/2011/PN-BNA, maka perkenankanlah PENGGUGAT untuk mengajukan kesimpulan terakhir.

A. Sesuai ketentuan pasal 1365 KUH Perdata maka suatu perbuatan melawan hukum yang dapat digugat melalui pengadilan haruslah mengandung unsur-unsur antara lain:

I. Adanya suatu perbuatan

* Perbuatan tersebut baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) padahal dia mempunyai kewajiban untuk membuatnya, kewajiban tersebut tentunya lahir oleh hukum yang berlaku bukan lahir oleh suatu kesepakatan atau kontrak;

* Sesuai dengan penjelasan diatas, tidak berbuat sesuatu (pasif) padahal dia mempunyai kewajiban untuk membuatnya, kewajiban tersebut tentunya lahir oleh hukum yang berlaku, juga ditermasuk kedalam ketentuan adanya suatu perbuatan;

* Unsur tidak berbuat (pasif) ini sudah PENGGUGAT jelaskan dalam surat gugatan serta telah PENGGUGAT buktikan berdasarkan Bukti P-1, Bukti P-2 dan Bukti P-3;

* Dalam surat gugatan, penjelasan tersebut bisa dilihat pada angka Romawi IV mengenai URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM;

* Bunyi penjelasannya sebagai berikut:

* TERGUGAT II telah melakukan “perbuatan melawan hukum” dengan cara “tidak mengumuman rencana pengadaan barang/jasa pada awal pelaksanaan tahun anggaran 2010, secara terbuka pada media internet”.

* TERGUGAT II telah melakukan “perbuatan melawan hukum” dengan cara “tidak memasang pengumuman pemilihan penyedia barang/ jasa dengan metode pemilihan langsung yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh tahun anggaran 2010, pada papan pengumuman resmi untuk penerangan umum.


II. Perbuatan tersebut melawan hukum

* “Tidak mengumumankan rencana pengadaan barang/jasa pada awal pelaksanaan tahun anggaran 2010, secara terbuka pada media internet” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 4 huruf (h) dan Pasal 47 Ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

* “Tidak memasang pengumuman pemilihan penyedia barang/ jasa dengan metode pemilihan langsung yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh tahun anggaran 2010, pada papan pengumuman resmi untuk penerangan umum merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II, karena perbuatan tersebut bertentangan Pasal 17 poin (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

III. Adanya kesalahan

* Suatu perbuatan dapat dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dikenakan tanggung jawab secara hukum apabila menemui unsur-unsur:
o Ada unsur kesengajaan;
o Ada unsur kelalaian/kealpaan;
o tidak ada alasan pembenar atau pemaaf

* PENGGUGAT sudah pernah mengingatkan TERGUGAT II mengenai perbuatan melawan hukum tersebut melalu surat no. 011/LP3SI/IV/2010 tanggal 13 April 2010, tetapi TERGUGAT II mengabaikannya. Hal ini menunjukkan bahwa TERGUGAT II sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;

* Perbuatan TERGUGAT II tersebut sama sekali tidak ada alasan pembenar atau pemaaf;

* Berdasarkan penjelasan diatas, maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II merupakan suatu perbuatan yang dapat dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dikenakan tanggung jawab secara hukum.

IV. Adanya Kerugian serta Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian

Berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, kerugian tersebut meliputi kerugian materiil maupun kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang. Besaran nilai uangnya tercantum pada bagian penutup. Adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan TERGUGAT II dengan kerugian PENGGUGAT, baik hubungan sebab akibat yang faktual (Sine Qua Non) maupun sebab akibat kira-kira (Proximate Cause), yaitu sebagai berikut:

* Perbuatan melawan hukum yang TERGUGAT II lakukan dengan cara “tidak mengumuman rencana pengadaan barang/jasa pada awal pelaksanaan tahun anggaran 2010, secara terbuka pada media internet” telah melanggar hak PENGGUGAT untuk memperoleh informasi. Padahal informasi awal yang terkait dengan rencana pengadaan barang/jasa punya peran penting bagi PENGGUGAT dalam rangka mempersiapkan dan menyesuaikan bidang usaha perusahaan dengan peluang usaha yang ada.

* Karena tidak mendapatkan informasi mengenai rencana umum pengadaan tersebut, PENGGUGAT kesulitan dalam menentukan pilihan bidang usaha untuk mengembangkan perusahaan. Akibatnya, perusahaan PENGGUGAT yang pada mulanya sudah direncanakan untuk menambah bidang usaha dibidang konstruksi , akhirnya urung terlaksana akibat menunggu TERGUGAT II mengumumkan rencana umum pengadaan. Padahal untuk mempersiapkan rencana tersebut PENGGUGAT mengeluarkan banyak dana terutama untuk merekrut tenaga kerja serta mengurus sertifikat ketrampilan kerja personil.

* Berdasarkan uraian diatas telah membuktikan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak PENGGUGAT untuk memperoleh informasi rencana pengadaan barang/jasa, telah menyebabkan PENGGUGAT megalami kerugian serta kesulitan mengembangkan usaha.

* Selanjutnya, perbuatan melawan hukum yang TERGUGAT II lakukan dengan cara “tidak memasang pengumuman pemilihan penyedia barang/ jasa dengan metode pemilihan langsung yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh tahun anggaran 2010, pada papan pengumuman resmi untuk penerangan umum juga sangat merugikan PENGGUGAT.

* Sebagai perusahaan baru yang bergerak dibdang usaha perbengkelan dan pengadaan barang (sesuai dengan SIUP, HO dan SITU Bengkel Las), sasaran pekerjaan yang menjadi target untuk PENGGUGAT dapatkan adalah untuk jenis pekerjaan-pekerjaan sederhana, yang nilai anggaran berada pada kisaran Rp. 100.000.000 kebawah. Berdasarkan ketentuan Keppres Nomor 80 tahun 2003, untuk pekerjaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000 dilakukan dengan metode pemilihan langsung.

* Pelaksanaan pelelangan dengan metode pemilihan langsung ini dilakukan dengan cara prakualifikasi. Terhadap penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi ini kemudian diundang untuk memasukkan penawaran. Tetapi sebelum proses prakualifikasi dimulai, ada tahapan penting yang harus dilakukan yaitu pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa. Atas dasar pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa inilah yang menyebabkan penyedia barang/jasa seperti PENGGUGAT mengetahui bahwa akan dimulainya tahapan pemilihan pelaksana pekerjaan untuk proyek pemerintah. Oleh sebab itu maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II dengan cara “tidak memasang pengumuman pemilihan penyedia barang/ jasa dengan metode pemilihan langsung yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh tahun anggaran 2010, pada papan pengumuman resmi untuk penerangan umum telah menyebabkan kerugian yang nyata bagi PENGGUGAT karena telah merampas hak serta menutup kesempatan bagi PENGGUGAT untuk dapat bersaing mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan bakat dan kemampuan. Tertutupnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan telah memberikan kerugian materil terhadap PENGGUGAT.

B. Tanggapan terhadap alat bukti yang sampaikan TERGUGAT II

* Alat bukti yang diajukan oleh TERGUGAT II tidak relevan dengan fakta-fakta hukum yang PENGGUGAT sampaikan. Oleh sebab itu alat bukti tersebut tidak dapat membantah tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II.

* Fakta-fakta hukum yang PENGGUGAT sampaikan sebagai berikut:

1. TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena “tidak mengumuman rencana pengadaan barang/jasa pada awal pelaksanaan tahun anggaran 2010, secara terbuka pada media internet”;
2. TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena “tidak memasang pengumuman pemilihan penyedia barang/ jasa dengan metode pemilihan langsung yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh tahun anggaran 2010, pada papan pengumuman resmi untuk penerangan umum;


* Alat-alat bukti TERGUGAT II sebagai berikut:

a. Alat bukti T II/1:

* Alat bukti T II/1 yang disampaikan oleh TERGUGAT II yaitu pengumuman pelelangan umum nomor 02/PAN.U-APBA/2010 yang dikeluarkan oleh panitia pengadaan barang/jasa satuan kerja di Lingkungan Pemerintah Aceh sumber Dana APBA tahun anggaran 2010 tidak dapat membantah fakta-fakta hukum yang PENGGUGAT sampaikan.

* Alat bukti T II/1 adalah pengumuman pelelangan, bukan pengumuman rencana pengadaan barang/jasa. Pengumuman pelelangan dengan pengumuman rencana pengadaan barang/jasa berbeda, baik dari segi materi, tujuan maupun dari segi waktu serta tempat penayangannya.

* Pengumuman rencana umum pengadaan materinya berisi informasi umum seperti paket-paket pekerjaan yang bakal dilaksanakan oleh penanggung jawab anggaran, jumlah anggaran untuk setiap paket pekerjaan serta rencana waktu pelaksanaannya. Pengumuman rencana umum ini dilakukan pada awal pelaksanaan tahun anggaran dan pengumumannya dilakukan cukup melalui media internet seperti yang telah ditentukan.

* Sementara pengumuman pelelangan adalah pemberitahuan serta undangan kepada penyedia barang/jasa yang berminat serta memenuhi kualifikasi supaya dapat mendaftar untuk mengikuti pelelangan. Maka materinyapun berisi tentang persyaratan penyedia jasa. Pengumuman ini dilakukan pada saat dimulainya proses pemilihan, tidak mesti pada awal tahun anggaran. Berdasarkan ketentuan Keppres Nomor 80 tahun 2003, pengumuman lelang untuk paket pekerjaan dengan nilai diatas Rp. 100.000.000 wajib dilakukan di media masa. Sementara untuk paket pekerjaan Rp. 100.000.000 kebawah, pengumumannya cukup di papan pengumuman resmi untuk umum dan papan pengumuman pengguna barang/jasa.

* Alat bukti T II/1 tidak dapat membantah fakta hukum yang PENGGUGAT ajukan seperti pada poin 2 diatas, yaitu mengenai pengumuman pemilihan penyedia barang/ jasa dengan metode pemilihan langsung, karena pengumuman pelelangan umum pada alat bukti T II/1 tidak mencantumkan pengumuman pemilihan penyedia barang/ jasa yang bernilai Rp. 100.000.000 kebawah.

b. Alat bukti T II/2:

* Alat bukti T II/2 yang disampaikan oleh TERGUGAT II tidak dapat membantah membantah fakta hukum yang PENGGUGAT ajukan seperti pada poin 2 diatas, yaitu mengenai pengumuman pemilihan penyedia barang/ jasa dengan metode pemilihan langsung, karena Alat bukti T II/2 tidak menyajikan informasi mengenai letak dipasangnya papan pengumuman resmi untuk penerangan umum tersebut.

* Berdasarkan ketentuan Pasal 17 poin (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2003, ditentukan, “Dalam hal metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda pemilihan langsung, yaitu pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet”.

* Pengertian “papan pengumuman resmi untuk penerangan umum” adalah papan pengumuman resmi yang dipasang pada tempat yang strategis di ibukota kabupaten/kota sehingga tujuan dari pengumuman bisa tercapai, yaitu harus dapat memberikan informasi secara luas kepada masyarakat dunia usaha. Hal ini sesuai dengan penjelasan pada Lampiran I BAB II Bagian A angka 1 huruf a poin 3.a. Kepres No. 80 Tahun 2003, yang pernyataannya sebagai berikut: “Pengumuman pelelangan/prakualifikasi yang ditujukan kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil, menggunakan surat kabar dan siaran radio pemerintah daerah/swasta yang mempunyai jangkauan pembaca dan pendengar sekurang-kurangnya di seluruh kabupaten/ kota yang bersangkutan, serta memasang pengumuman pada papan pengumuman resmi untuk penerangan umum yang letaknya strategis di ibukota kabupaten/kota yang bersangkutan dan papan pengumuman pengguna barang/jasa”;

c. Alat bukti T II/3:

* Alat bukti T II/3 yang disampaikan oleh TERGUGAT II yaitu berupa surat LPJK No 235/LPJK-01/D/II/2011, perihal informasi Data Badan Usaha yang isinya menyatakan bahwa Autotech,CV tidak ada dalam data base LPJK Aceh tidak relevan untuk membantah fakta-fakta hukum yang PENGGUGAT sampaikan. Walaupun demikian untuk lebih meningkatkan kualitas serta mendukung alasan-alasan PENGGUGAT, maka bersama dengan surat kesimpulan ini juga dilampirkan dokumen perusahaan PENGGUGAT.

* Lampiran dokumen tersebut terdiri atas: Foto Copy Akte Pendirian, Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha Kontraktor/Levarensier, Foto Copy Surat Izin Perbengkelan Serta Foto Copy Izin Gangguan (HO), Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan, Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan, Foto Copy NPWP, Foto Copy Sertifikat Ketrampilan Kerja Tenaga Kerja, serta Foto Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional milik PENGGUGAT.

* Menurut ketentuan Kepres nomor 80 tahun 2003 mengenai persyaratan penyedia barang / jasa, maka berdasarkan bukti lampiran dokumen tersebut, perusahaan PENGGUGAT telah memenuhi syarat untuk menjadi penyedia barang, sesuai denganyang tercantum pada Surat Izin Usaha Perdagangan.

Terhadap alat bukti yang sampaikan TERGUGAT I, tidak PENGGUGAT tanggapi lagi karena semua alat BUKTI yang disampaikan oleh TERGUGAT I yaitu Bukti TI.1, Bukti TI.2 dan bukti TI.3, menurut PENGGUGAT tidak ada relevansinya dengan Fakta-fakta hukum yang PENGGUGAT sampaikan dalam surat gugatan.



C. PENUTUP

Maka berdasarkan hal-hal, bukti-bukti tersebut diatas, serta bukti-bukti yang telah PENGGUGAT sampaikan sebelumnya, serta memperhatikan dalil-dalil dalam perlawanan, jawaban, duplik, replik maka mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II telah melanggar Hak Azasi PENGGUGAT;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT I bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT II;
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT II untuk mengganti kerugian kepada PENGGUGAT, sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sebagai biaya pengganti keuntungan yang mungkin didapat oleh perusahaan PENGGUGAT selama waktu 1 (satu) tahun. Bahwa angka Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut merupakan hasil perkiraan 10 % (sepuluh persen) keuntungan dari total jumlah penjualan 1 (satu) tahun, yaitu sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah), berdasarkan pertimbangan kriteria usaha kecil menurut pasal 6 Ayat (2) Huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk mengganti kerugian immateriil kepada PENGGUGAT, sebesar Rp. 1.500.000.000.000,- (satu trilyun lima ratus milyar rupiah), yang pembayarannya diangsur dan diberikan kepada Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik Seluruh Indonesia, sebagai biaya operasional untuk pembelaan kepentingan masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pelayanan publik, dengan nilai angsuran sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tiap tahun.
7. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;

Atau apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Banda Aceh, 28 September 2011

Hormat Pemohon

Hendri, S.Ked
Avatar pengguna
tenderwatch2
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 313
Bergabung: 11 Agt 2011, 22:48

Re: Kesimpulan Gugatan Perkara Perdata Terkait Tender di Ace

Postoleh agus adi » 18 Sep 2011, 21:36

Selamat berjuang....
agus adi
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 433
Bergabung: 31 Mar 2011, 08:38
Lokasi: Kab. Sumenep

Re: Kesimpulan Gugatan Perkara Perdata Terkait Tender di Ace

Postoleh tenderwatch2 » 20 Sep 2011, 17:54

agus adi menulis:Selamat berjuang....


Terima kasih atas dukungan dan doa...
Avatar pengguna
tenderwatch2
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 313
Bergabung: 11 Agt 2011, 22:48

Re: Kesimpulan Gugatan Perkara Perdata Terkait Tender di Ace

Postoleh Musafir™ » 23 Sep 2011, 19:52

ane lum ngerti ni pak..

judulnya : Kesimpulan Gugatan Perkara Perdata Terkait Tender di Aceh.

ttd : Banda Aceh, 28 September 2011

postinganya tgl ; 13 September 2011

skrg tgl : 23 September 2011 ,

ini surat gugatan bpk ato apa ya ??

tq..

up'ss ampir liwat .. SELAMAT BERJUANG ....
Avatar pengguna
Musafir™
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 250
Bergabung: 14 Apr 2011, 10:51

Re: Kesimpulan Gugatan Perkara Perdata Terkait Tender di Ace

Postoleh Arifin dwi » 27 Sep 2011, 15:17

Musafir™ menulis:ane lum ngerti ni pak..

judulnya : Kesimpulan Gugatan Perkara Perdata Terkait Tender di Aceh.

ttd : Banda Aceh, 28 September 2011

postinganya tgl ; 13 September 2011

skrg tgl : 23 September 2011 ,

ini surat gugatan bpk ato apa ya ??

tq..

up'ss ampir liwat .. SELAMAT BERJUANG ....


Sepertinya Draft ....
Ya selamat berjuang
Arif dwi
Arifin dwi
Newbie
Newbie
 
Post: 28
Bergabung: 15 Sep 2011, 10:39
Lokasi: jakarta

Re: Kesimpulan Gugatan Perkara Perdata Terkait Tender di Ace

Postoleh tenderwatch2 » 27 Sep 2011, 16:51

Musafir™ menulis:ane lum ngerti ni pak..

judulnya : Kesimpulan Gugatan Perkara Perdata Terkait Tender di Aceh.

ttd : Banda Aceh, 28 September 2011

postinganya tgl ; 13 September 2011

skrg tgl : 23 September 2011 ,

ini surat gugatan bpk ato apa ya ??

tq..

up'ss ampir liwat .. SELAMAT BERJUANG ....


Arifin dwi menulis:
Sepertinya Draft ....
Ya selamat berjuang


Benar Pak Arifin, masih berupa draft. Besok baru saya bacakan di Pengadilan...
Tq atas semua dukungan, semoga gugatan saya mampu membawa sedikit perubahan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah...
Avatar pengguna
tenderwatch2
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 313
Bergabung: 11 Agt 2011, 22:48

tulis komentar


Kembali ke Umum

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 2 tamu