SANGGAH BANDING

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang hal-hal yang bersifat umum, seperti organisasi pengadaan, aturan-aturan di luar Perpres 54/2010, dan lain-lain

Re: SANGGAH BANDING

Postoleh Rahman Tunggal » 09 Agt 2011, 13:09

Oca menulis:1. Kalau pada sanggahan banding permasalahan yang disanggah banding menyambung dari materi sanggahan pertama tapi ada tambahan permasalahan lain yang mungkin baru ditemukan dan dimasukkan pada sanggahan banding, apakah hal ini diperbolehkan dalam sanggahan banding? apakah sanggahan bandingnya sah?

2. pada pasal 117 ayat 5 perpres 54 th 2010 dijelaskan bahwa "Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara". Yang ingin saya tanyakan adalah tindak lanjut seperti apa yang dilakukan instansi dan contoh kerugian negara disini seperti apa?

Mohon Pencerahannya, terima kasih


1. Yang dimaksud dari sanggah banding adalah upaya sanggah dari pihak yang merasa tidak puas dengan putusan atau jawaban pertama dan dapat diajukan dalam tenggang waktu 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan. Jadi materi sanggah banding harus sama dengan materi yang sanggah pertama karena merupakan kelanjutan dari proses ketidakpuasan atas jawaban pertama. Jika ada materi tambahan maka dapat dikategorikan sebagai aduan. (itu menurut saya).

2. KERUGIAN NEGARA menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling
sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”

2. Tindak lanjut yang mungkin dilakukan oleh instansi bila ada indikasi kerugian negara terhadap proses pelelangan dilakukan oelh APIP diantaranya adalah :
a. melakukan audit terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan;
b. Hasil tindak lanjut yang dilakukan oleh APIP dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi, dan dapat dilaporkan kepada
instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN
yang akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan kepada LKPP dan Badan Pengawasan Keuangan danpembangunan.
c. Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara.
Diskusi, merupakan PIGURA perbedaan, yang indah dan mengindahkan
http://aulakehidupan.blogspot.com/
Rahman Tunggal
Procurement Senior Lv. 1
Procurement Senior Lv. 1
 
Post: 594
Bergabung: 10 Apr 2011, 08:02

tulis komentar

Sebelumnya

Kembali ke Umum

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 1 tamu