PPK yang tidak bersertifikat PBJ tidak dapat ttd Kontrak

Diskusi tentang hal-hal yang bersifat umum, seperti organisasi pengadaan, aturan-aturan di luar Perpres 54/2010, dan lain-lain
Rahfan Mokoginta
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
Posts: 100
Joined: 31 Mar 2011, 16:26
Location: Kotamobagu, Sulut
Contact:

Re: PPK yang tidak bersertifikat PBJ tidak dapat ttd Kontrak

Postby Rahfan Mokoginta » 20 Dec 2011, 22:55

dennyyap wrote:@Pa Rahfan : wah maaf pa, saya bacanya cepat-cepat jadi ga begitu merhatikan ternyata khilaf... mohon maaf namanya salah.
Saya juga tetap harus belajar jadi saling sharing aja pa


Nggak apa2 Pak Denny :)
Semoga kita selalu dapat saling berbagi di forum ini dengan harapan dapat terwujudnya Pengadaan Yang Kredibel
______________________________________
Salam, Torang Samua Basudara
rahfan@pengadaan.org
http://www.rahfanmokoginta.wordpress.com

User avatar
tenderwatch2
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
Posts: 313
Joined: 11 Aug 2011, 22:48

Re: PPK yang tidak bersertifikat PBJ tidak dapat ttd Kontrak

Postby tenderwatch2 » 22 Dec 2011, 09:31

dennyyap wrote:Wah pa rahman udah langsung memvonis saya sebagai pakar hukum.... Belum lah pa... kebetulan latar belakang hukum saja.

Penafsiran pa rahman terhadap pasal 1320 BW mengenai perjanjian menjadi dapat dibatalkan sebagai akibat tidak terpenuhinya syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan memang benar dan sudah merupakan suatu doktrin hukum yang berlaku di Indonesia.

Namun demikian doktrin ini umumnya dipakai ketika perjanjian yang lahir bukan disebabkan oleh Undang-undang, sedangkan Kontrak dari pengadaan barang/jasa merupakan perjanjian yang lahir karena UU (Perpres), ini berarti ada aturan lain yang mengikat perjanjian tersebut.

Karena dalam Perpres ada ketentuan PPK yang tidak bersertifikat tidak dapat menandatangani kontrak, maka ketika ini terjadi dalam perjanjian pengadaan barang/jasa, maka ini bertentangan dengan Suatu sebab yang tidak terlarang. Akibatnya perjanjian menjadi batal demi hukum


Kalau saya memahaminya spt ini:

KUH Perdata

BAB II
PERIKATAN YANG LAHIR DARI KONTRAK ATAU PERSETUJUAN
BAGIAN 1
Ketentuan-ketentuan Umum

Pasal 1319


Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain.

BAGIAN 3
Akibat Persetujuan
Pasal 1338


Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Kesimpulannya:

Apabila perjanjian yang dibuat tidak sesuai dengan undang-undang (PPK tidak bersertifikat) maka perjanjian tsb tidak mempunyai akibat hukum. Jadi bila nantinya ada kontraktor yg ingkar janji atau pekerjaannya tidak selesai maka PPK tidak dapat memberikan sanksi apa-apa karena kedudukan PPK sendiri cacat hukum. Termasuk penetapan SPPBJ dan Penetapan Syarat lelang lainnya.
Dan Saya sependapat dengan Pak Rahfan Mokoginta dan Pak Khalid, bila terjadi sanggahan atau sanggahan banding akan menghambat pelaksanaan pengadaan, sebab ada beberapa syarat lelang yang ditentukan berdasarkan kewenangan PPK.

Mengenai pendapat bahwa Kontrak pengadaan barang/jasa merupakan perjanjian yang lahir karena UU (Perpres), ini berarti ada aturan lain yang mengikat perjanjian tersebut, saya memahaminya spt ini:

Sesuai dengan Buku Prof. Jimly yg berjudul Perihal Undang-Undang, menjelaskan bahwa setiap undang-undang dapat berisi ketentuan yang bersifat mandatori dan direktori. Yg bersifat mandatori wajib dijalankan sementara yang bersifat direktori, walaupun tidak dijalankan, hasilnya tetap sah sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan yang nyata. Tetapi terhadap pelanggar UU direktori dapat diancam dengan hukuman karena kelalaian.
(Not: Perpres 54/2010 sifatnya direktori, KUH Perdata sifatnya mandatori)


Berdasarkan penjelasan tsb, saya berpendapat bahwa proses pengadaan barang/jasa pemerintah tundak pada ketentuan KUH Perdata. Terhadap PPK yang tidak bersertifikat, sangat beresiko digugat secara perdata...

Sumber: http://duniakontraktor.com/memahami-syarat-batal-dari-perjanjian-pembiayaan-konsumen/.html

juli
Newbie
Newbie
Posts: 13
Joined: 02 Jan 2012, 15:44

Re: PPK yang tidak bersertifikat PBJ tidak dapat ttd Kontrak

Postby juli » 03 Jan 2012, 08:42

Ketentuan masa transisi Pemberlakuan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa diatur sebagai berikut:
a.PPK pada Kementerian/Lembaga/Instansi lain wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sejak Peraturan Presiden ini berlaku;
b.PPK pada Kementerian/Lembaga/Instansi lain yang ditugaskan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat/Kabupaten/Kota, wajib memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 1 Januari 2012; dan
c.PPK pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 1 Januari 2012.

Yg dimaksud PPK yg bersertifikat PBJ, itu yg bagaimana? maksud saya apa harus memiliki Sertifikasi/Lulus Ujian Perpres54? kalau pernah memiliki Sertifikasi sbg Pejabat Pengadaan/ Ahli Pengadaan dengan Lulus Seleksi sbg L2 pada seleksi Keppres 80 th.2007, apa masih dianggap sebagai PPK yg bersertifikat PBJ? Berdasarkan ketentuan masa transisi di atas, tahun 2011 untuk point b dan c, PPK yang tidak memiliki sertifikat/tidak pernah ikut pelatihan Perpres54 apakah masih dibenarkan??

terimakasih

User avatar
dennyyap
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
Posts: 438
Joined: 24 Nov 2011, 13:10
Location: Surabaya
Contact:

Re: PPK yang tidak bersertifikat PBJ tidak dapat ttd Kontrak

Postby dennyyap » 03 Jan 2012, 10:20

Yg dimaksud PPK yg bersertifikat PBJ -> harus memiliki Sertifikasi/Lulus Ujian Perpres54
kalau pernah memiliki Sertifikasi sbg Pejabat Pengadaan/ Ahli Pengadaan dengan Lulus Seleksi sbg L2 pada seleksi Keppres 80 -> Ikut ujian ulang Perpres 54 untuk mendapatkan sertifikat baru sesuai Perpres 54
PPK yang tidak memiliki sertifikat/tidak pernah ikut pelatihan Perpres54-> Terhitung 2 hari yang lalu sudah harus mengundurkan diri dan tidak boleh menjadi PPK, kecuali yang Pelaksanaan proyeknya sedang berjalan

juli
Newbie
Newbie
Posts: 13
Joined: 02 Jan 2012, 15:44

Re: PPK yang tidak bersertifikat PBJ tidak dapat ttd Kontrak

Postby juli » 03 Jan 2012, 14:01

terimakasih pak dennyyap..
mohon penjelasannya lagi
"harus memiliki Sertifikasi/Lulus Ujian Perpres54" -->maksudnya mengikuti pelatihan dan lulus atau cukup pernah mengikuti saja namun tidak lulus??

User avatar
khalid
Site Admin
Site Admin
Posts: 4210
Joined: 30 Mar 2011, 21:26
Location: DKI Jakarta
Contact:

Re: PPK yang tidak bersertifikat PBJ tidak dapat ttd Kontrak

Postby khalid » 03 Jan 2012, 15:41

juli wrote:terimakasih pak dennyyap..
mohon penjelasannya lagi
"harus memiliki Sertifikasi/Lulus Ujian Perpres54" -->maksudnya mengikuti pelatihan dan lulus atau cukup pernah mengikuti saja namun tidak lulus??


Harus bersertifikat ahli pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh LKPP. Bukan sertifikat pelatihan atau bukan sekedar pernah ikut pelatihan
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====

juli
Newbie
Newbie
Posts: 13
Joined: 02 Jan 2012, 15:44

Re: PPK yang tidak bersertifikat PBJ tidak dapat ttd Kontrak

Postby juli » 04 Jan 2012, 08:01

terimakasih pak..
kalau kasusnya PPK tsb telah menjabat pada tahun 2011 dan pada tahun 2011 ada pekerjaan konstruksi yang masih dalam masa pemeliharaan pada 2012 bagaimana??apakah PPK tsb masih dapat menjabat sampai dengan masa pemeliharaan selesai atau harus sudah mengendurkan diri pada Januari ini??

mohon tanggapannya pak..terimakasih sebelumnya

User avatar
khalid
Site Admin
Site Admin
Posts: 4210
Joined: 30 Mar 2011, 21:26
Location: DKI Jakarta
Contact:

Re: PPK yang tidak bersertifikat PBJ tidak dapat ttd Kontrak

Postby khalid » 04 Jan 2012, 12:55

juli wrote:terimakasih pak..
kalau kasusnya PPK tsb telah menjabat pada tahun 2011 dan pada tahun 2011 ada pekerjaan konstruksi yang masih dalam masa pemeliharaan pada 2012 bagaimana??apakah PPK tsb masih dapat menjabat sampai dengan masa pemeliharaan selesai atau harus sudah mengendurkan diri pada Januari ini??

mohon tanggapannya pak..terimakasih sebelumnya


Walaupun mundur, PPK tersebut tetap harus bertanggung jawab terhadap Kontrak yang telah ditandatangani pada tahun 2011 lalu.

Mundur tidak menghilangkan kewajiban dan tanggung jawab
====
Info PBJ terbaru silakan klik:
http://www.khalidmustafa.info
====

juli
Newbie
Newbie
Posts: 13
Joined: 02 Jan 2012, 15:44

Re: PPK yang tidak bersertifikat PBJ tidak dapat ttd Kontrak

Postby juli » 04 Jan 2012, 13:48

terimaksih pak khalid buat penjelasannya..
saya ada posting masalah pada masa pemeliharaan
http://forum.pengadaan.org/phpbb/viewtopic.php?f=6&t=2377
tolong ditanggapi juga ya pak..

terimakasih

juli
Newbie
Newbie
Posts: 13
Joined: 02 Jan 2012, 15:44

Re: PPK yang tidak bersertifikat PBJ tidak dapat ttd Kontrak

Postby juli » 04 Jan 2012, 15:17

PPK yang tidak memiliki sertifikat/tidak pernah ikut pelatihan Perpres54-> Terhitung 2 hari yang lalu sudah harus mengundurkan diri dan tidak boleh menjadi PPK, kecuali yang Pelaksanaan proyeknya sedang berjalan


kalo kasusnya seperti yang saya post sebelumnya bagaimana pak??apakah ini termasuk proyeknya sedang berjalan sehingga PPK tsb masih bisa menjabat??jika ya bagaimana nasib proyek baru pada 2012??apakah sah apabila PPK tsb tandatangan kontrak walaupun belum mempunyai sertifikat PBJ seperti yang disebut pak khalid???

mohon tanggapannya pak..terimakasih.


Return to “Umum”

Who is online

Users browsing this forum: Yahoo [Bot] and 1 guest