Legal Opinion Kedudukan PA/KPA, PPTK, PPK & Pejabat Pengadaa

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang hal-hal yang bersifat umum, seperti organisasi pengadaan, aturan-aturan di luar Perpres 54/2010, dan lain-lain

Re: Legal Opinion Kedudukan PA/KPA, PPTK, PPK & Pejabat Peng

Postoleh guskun » 25 Feb 2012, 07:36

saya tidak menguraikan secara rinci, namun bisa memberikan gambaran apa yang terjadi apabila PA merangkap sebagai PPK.
1) dalam tahap pengkajian ulang RUP
PPK wajib melakukan pengkajian ulang RUP bersama-sama dengan ULP. Hasil pengkajian ulang bisa berupa usulan perubahan yang diajukan oleh PPK kepada PA.
PA harus mengambil keputusan atas usulan perubahan yang diajukan oleh PPK, setuju atau tidak setuju. Keputusan PA bersifat final.
Jika PA adalah juga PPK, maka usulan dan keputusan ada pada 1 orang.

2) dalam tahap penerbitan SPPBJ
Perpres 54/2010 memberi hak kepada PPK apabila tidak setuju dengan penetapan pemenang yang dilakukan oleh Pokja ULP. PPK dapat tidak setuju dan menolak menerbitkan SPPBJ. Masalah selanjutnya diajukan ke PA. PA mengambil keputusan apakah setuju dengan penetapan Pokja ULP atau setuju dengan penolakan PPK.
Jika PA adalah juga PPK, maka berpotensi PA tidak netral dalam mengambil keputusan yang berisi perbedaan pendapat antara Pokja ULP dan PPK, karena secara tidak langsung juga merupakan perbedaan pendapat antara PA dan Pokja ULP

3) dalam tahap pembayaran
Pada proses APBD, PPK mengajukan SPP sebagai dasar penerbitan SPM. SPM ditandatangani oleh PA. Maka yang terjadi adalah kontrak - permintaan pembayaran - penerbitan SPM ada ada 1 orang, yaitu PA yang merangkap sebagai PPK.

silakan teman lain melengkapi , mohon maaf jika uraian saya tidak sistematis
Happy Procure !!!

http://guskun.com, PERTAMA menyediakan newslatter mingguan, terhubung ke seluruh social media
http://bukutender.com
http://www.carajawab.com/?id=guskun
URGENT : guskun@pengadaan.org or info@guskun.com
guskun
Procurement Specialist
Procurement Specialist
 
Post: 2305
Bergabung: 01 Apr 2011, 20:43
Lokasi: Jakarta, Surabaya

Re: Legal Opinion Kedudukan PA/KPA, PPTK, PPK & Pejabat Peng

Postoleh priyantoro » 25 Feb 2012, 17:14

Betulll sekali pak Guskun, saya setuju dengan analisis bapak ... dan mohon ijin saya untuk ambil pernyataan bapak yang terakhir karena sejalan dengan permintaan saya pada bp. Denny untuk dapat diulas asas legal-opinion nya :
guskun menulis:3) dalam tahap pembayaran
Pada proses APBD, PPK mengajukan SPP sebagai dasar penerbitan SPM. SPM ditandatangani oleh PA. Maka yang terjadi adalah kontrak - permintaan pembayaran - penerbitan SPM ada ada 1 orang, yaitu PA yang merangkap sebagai PPK.

1. Bp. Guskun mengatakan bahwa SPM ditandatangani oleh PA.
2. Menurut Perpres 54 tahun 2010 Pejabat Penandatangan SPM termasuk didalam Pengelola Keuangan
3. Salah satu syarat menjadi PPK adalah Tidak Menjabat Sebagai Pengelola Keuangan

Jadi Kesimpulan saya sementara : "PA" Tidak Dapat merangkap sebagai "PPK"
Bagaimana tanggapan rekan-rekan pengadaan yang lain..? (Khususnya pemilik post ini bp. Denny)
Ditunggu lho ulasannya ...
Salam Pengadaan ... :hi:
priyantoro
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 308
Bergabung: 26 Mei 2011, 22:11

Re: Legal Opinion Kedudukan PA/KPA, PPTK, PPK & Pejabat Peng

Postoleh guskun » 25 Feb 2012, 18:51

priyantoro menulis:Betulll sekali pak Guskun, saya setuju dengan analisis bapak ... dan mohon ijin saya untuk ambil pernyataan bapak yang terakhir karena sejalan dengan permintaan saya pada bp. Denny untuk dapat diulas asas legal-opinion nya :
guskun menulis:3) dalam tahap pembayaran
Pada proses APBD, PPK mengajukan SPP sebagai dasar penerbitan SPM. SPM ditandatangani oleh PA. Maka yang terjadi adalah kontrak - permintaan pembayaran - penerbitan SPM ada ada 1 orang, yaitu PA yang merangkap sebagai PPK.

1. Bp. Guskun mengatakan bahwa SPM ditandatangani oleh PA.
2. Menurut Perpres 54 tahun 2010 Pejabat Penandatangan SPM termasuk didalam Pengelola Keuangan
3. Salah satu syarat menjadi PPK adalah Tidak Menjabat Sebagai Pengelola Keuangan

Jadi Kesimpulan saya sementara : "PA" Tidak Dapat merangkap sebagai "PPK"
Bagaimana tanggapan rekan-rekan pengadaan yang lain..? (Khususnya pemilik post ini bp. Denny)
Ditunggu lho ulasannya ...
Salam Pengadaan ... :hi:


Utk APBN, SPM ditandatangani oleh Pejabat Pengujin Tagihan/Penandatangan SPM, yang dipastikan BUKAN PA/KPA
Utk APBD, Permendagri mengatur bahwa SPM ditandatangani oleh PA. Dalam proses pengujian dan penandatanganan SPM, PA dibantu oleh PPK SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD).
Mohon koreksi jika saya salah dalam menafsirkan proses bisnis APBD.
Happy Procure !!!

http://guskun.com, PERTAMA menyediakan newslatter mingguan, terhubung ke seluruh social media
http://bukutender.com
http://www.carajawab.com/?id=guskun
URGENT : guskun@pengadaan.org or info@guskun.com
guskun
Procurement Specialist
Procurement Specialist
 
Post: 2305
Bergabung: 01 Apr 2011, 20:43
Lokasi: Jakarta, Surabaya

Re: Legal Opinion Kedudukan PA/KPA, PPTK, PPK & Pejabat Peng

Postoleh agus adi » 25 Feb 2012, 19:04

permasalahannya PA 'bertindak' sbg PPK tdk hanya diatur Permandagri, tetapi diatur oleh PP58 2005 yg hierarkinya bahkan lebih tinggi dr Perpres...ditambah lagi keterbatasan personil PPK yg bersertifikat ditambah lagi iklim lelang yg gak kondusif buat PPK krn bentar2 dipanggil penyidik krn laporan peserta tanpa proses sanggah n sanggah banding lgs laporan ke penyidik....bahkan lelang via lpse saya sempat ditanya staf penyidik bahwa lelangnya dikondisikan ya...????
Capek dech bapak penyidik,,,,pake nanya2 lg berita acara2 proses lelangnya mana..???
Nambah gawat, ternyata penyidiknya gak tau proses lelang di lpse....n nanya lpse itu apa... :angry: :angry:
agus adi
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 433
Bergabung: 31 Mar 2011, 08:38
Lokasi: Kab. Sumenep

Re: Legal Opinion Kedudukan PA/KPA, PPTK, PPK & Pejabat Peng

Postoleh tenderwatch2 » 26 Feb 2012, 14:14

guskun menulis:saya tidak menguraikan secara rinci, namun bisa memberikan gambaran apa yang terjadi apabila PA merangkap sebagai PPK.
1) dalam tahap pengkajian ulang RUP
PPK wajib melakukan pengkajian ulang RUP bersama-sama dengan ULP. Hasil pengkajian ulang bisa berupa usulan perubahan yang diajukan oleh PPK kepada PA.
PA harus mengambil keputusan atas usulan perubahan yang diajukan oleh PPK, setuju atau tidak setuju. Keputusan PA bersifat final.
Jika PA adalah juga PPK, maka usulan dan keputusan ada pada 1 orang.

2) dalam tahap penerbitan SPPBJ
Perpres 54/2010 memberi hak kepada PPK apabila tidak setuju dengan penetapan pemenang yang dilakukan oleh Pokja ULP. PPK dapat tidak setuju dan menolak menerbitkan SPPBJ. Masalah selanjutnya diajukan ke PA. PA mengambil keputusan apakah setuju dengan penetapan Pokja ULP atau setuju dengan penolakan PPK.
Jika PA adalah juga PPK, maka berpotensi PA tidak netral dalam mengambil keputusan yang berisi perbedaan pendapat antara Pokja ULP dan PPK, karena secara tidak langsung juga merupakan perbedaan pendapat antara PA dan Pokja ULP

3) dalam tahap pembayaran
Pada proses APBD, PPK mengajukan SPP sebagai dasar penerbitan SPM. SPM ditandatangani oleh PA. Maka yang terjadi adalah kontrak - permintaan pembayaran - penerbitan SPM ada ada 1 orang, yaitu PA yang merangkap sebagai PPK.

silakan teman lain melengkapi , mohon maaf jika uraian saya tidak sistematis


Pasal 8 Perpres 54/2010 menjelaskan:
PA bertindak sebagai PPK pada Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau pada Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Terkait dgn PPTK, menurut saya PPTK itu jabatan struktural sementara PPK adalah jabatan fungsional. Jabatan PPK hanya ada setelah anggaran disetujui. Sebelumnya fungsi yang terkait dengan PPK ada pada PPTK. Harusnya pejabat yang ditunjuk sebagai PPK adalah pejabat yang sama yang memegang jabatan PPTK. Hal itu sesuai dengan pengertian PPTK dan PPK menurut UU Perbendaharaan Negara, PP No. 58 Tahun 2005 dan Perpres 54/2010...
Avatar pengguna
tenderwatch2
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 313
Bergabung: 11 Agt 2011, 22:48

Re: Legal Opinion Kedudukan PA/KPA, PPTK, PPK & Pejabat Peng

Postoleh guskun » 26 Feb 2012, 16:39

tenderwatch2 menulis:
Pasal 8 Perpres 54/2010 menjelaskan:
PA bertindak sebagai PPK pada Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau pada Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Terkait dgn PPTK, menurut saya PPTK itu jabatan struktural sementara PPK adalah jabatan fungsional. Jabatan PPK hanya ada setelah anggaran disetujui. Sebelumnya fungsi yang terkait dengan PPK ada pada PPTK. Harusnya pejabat yang ditunjuk sebagai PPK adalah pejabat yang sama yang memegang jabatan PPTK. Hal itu sesuai dengan pengertian PPTK dan PPK menurut UU Perbendaharaan Negara, PP No. 58 Tahun 2005 dan Perpres 54/2010...


koreksi pak, PA tidak pernah bertindak sebagai PPK memurut pasal 8
pasal 8 itu hanyalah mengatur : PA menetapkan pemenang, ini hanya hubungan pembangian kewenangan antara PA dengan Pokja ULP, tidak ada kaitan dengan PPK.
setelah penetapan pemenang dilakukan oleh PA, maka SPPBJ tetap diterbitkan oleh PPK, kontrak pun juga oleh PPK.
Happy Procure !!!

http://guskun.com, PERTAMA menyediakan newslatter mingguan, terhubung ke seluruh social media
http://bukutender.com
http://www.carajawab.com/?id=guskun
URGENT : guskun@pengadaan.org or info@guskun.com
guskun
Procurement Specialist
Procurement Specialist
 
Post: 2305
Bergabung: 01 Apr 2011, 20:43
Lokasi: Jakarta, Surabaya

Re: Legal Opinion Kedudukan PA/KPA, PPTK, PPK & Pejabat Peng

Postoleh tenderwatch2 » 26 Feb 2012, 18:58

guskun menulis:
tenderwatch2 menulis:
Pasal 8 Perpres 54/2010 menjelaskan:
PA bertindak sebagai PPK pada Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau pada Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Terkait dgn PPTK, menurut saya PPTK itu jabatan struktural sementara PPK adalah jabatan fungsional. Jabatan PPK hanya ada setelah anggaran disetujui. Sebelumnya fungsi yang terkait dengan PPK ada pada PPTK. Harusnya pejabat yang ditunjuk sebagai PPK adalah pejabat yang sama yang memegang jabatan PPTK. Hal itu sesuai dengan pengertian PPTK dan PPK menurut UU Perbendaharaan Negara, PP No. 58 Tahun 2005 dan Perpres 54/2010...


koreksi pak, PA tidak pernah bertindak sebagai PPK memurut pasal 8
pasal 8 itu hanyalah mengatur : PA menetapkan pemenang, ini hanya hubungan pembangian kewenangan antara PA dengan Pokja ULP, tidak ada kaitan dengan PPK.
setelah penetapan pemenang dilakukan oleh PA, maka SPPBJ tetap diterbitkan oleh PPK, kontrak pun juga oleh PPK.


Disini saya sedikit memakai logika, bila pemenangnya saja ditentukan oleh PA maka selayaknya kontrak juga ditanda tangani oleh PA. UU Perbendaharaan Negara juga menentukan bahwa PA dapat menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga.
Avatar pengguna
tenderwatch2
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 313
Bergabung: 11 Agt 2011, 22:48

Re: Legal Opinion Kedudukan PA/KPA, PPTK, PPK & Pejabat Peng

Postoleh dennyyap » 28 Feb 2012, 19:32

priyantoro menulis:Ulasan yang bagus sekali pak, dapat menambah wawasan rekan-rekan pengadaan khususnya Saya pak .... ;)
Kalo boleh ulasannya ditambah pak mengenai Permendagri 21 tahun 2011 terutama terkait tambahan pasal 10A bagaimana asas Legal Opinion-nya?
Karena jujur saja di daerah saya, beberapa teman-teman SKPD masih ada silang pendapat bahwa "PA" bisa merangkap menjadi "PPK" dengan hanya berdasarkan Permendagri 21 tahun 2011 pasal 10A yang berbunyi yaitu "Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah."
Yang dimaksud "Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" bukankah Perpres No. 54 Tahun 2010.??
Apabila rujukannya adalah Perpres No. 54 Tahun 2010 maka kalau ditinjau dari persyaratan menjadi PPK didalam Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 12, terdapat salah satu syarat yang menjadi ganjalan yaitu Pasal 12 ayat (2) huruf f. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan yang didalam penjelasan Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 12 ayat (2) huruf f. Yang dimaksud pengelola keuangan disini yaitu bendahara/verifikator/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar.
Saya memerlukan penjelasan disini adalah :
1. Siapakah Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar tersebut..?? :?
2. Saya mengartikan "Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar" adalah seseorang yang mempunyai hak untuk menandatangani Surat Perintah Membayar. (Di tempat saya (mungkin hampir semuanya) yang menandatangani Surat Perintah Membayar adalah Kepala SKPD dalam hal ini adalah selaku Pengguna Anggaran (PA). hal ini juga sesuai Perbup di tempat saya)
3. Kalau benar "Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar" adalah Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) maka secara otomatis syarat menjadi PPK sesuai huruf f. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan, menjadi Tidak Terpenuhi/Tidak Memenuhi Syarat (karena ternyata PA termasuk didalam pengelola keuangan).
4. Kalau point 3 diatas benar maka bukankah selama pasal 12 huruf f. tidak diubah.... selamanya Pengguna Anggaran (PA) tidak akan dapat merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). :shock:
5. Usulan saya pak Denny ... dalam analisis dan kesimpulan bapak ditambahkan bagaimana peluangnya PA merangkap sebagai PPK, apakah bisa atau tidak dimungkinkan sama-sekali.

Mohon penjelasannya pak Denny (termasuk para Senior spt pak Khalid, Guskun dan senior-senior lainnya) dan mohon diluruskan apabila ada salah dalam mengartikan peraturan... :)

Salam Pengadaan...



saya baru ngeh ada persoalan ini, dan menarik sekali, nanti saya coba analisis dan kaji lagi dengan lebih jelas.
Avatar pengguna
dennyyap
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 438
Bergabung: 24 Nov 2011, 13:10
Lokasi: Surabaya

Re: Legal Opinion Kedudukan PA/KPA, PPTK, PPK & Pejabat Peng

Postoleh priyantoro » 28 Feb 2012, 23:40

Mohon masukan bp. Guskun bisa ditambahkan juga ya pak Denny :
guskun menulis:Utk APBN, SPM ditandatangani oleh Pejabat Pengujin Tagihan/Penandatangan SPM, yang dipastikan BUKAN PA/KPA
Utk APBD, Permendagri mengatur bahwa SPM ditandatangani oleh PA. Dalam proses pengujian dan penandatanganan SPM, PA dibantu oleh PPK SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD).

Analisis dan kajiannya ditunggu ... untuk dibagikan ..... :mrgreen: :mrgreen:
Salam Pengadaan ... :hi:
priyantoro
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 308
Bergabung: 26 Mei 2011, 22:11

Re: Legal Opinion Kedudukan PA/KPA, PPTK, PPK & Pejabat Peng

Postoleh guskun » 29 Feb 2012, 08:34

priyantoro menulis:Mohon masukan bp. Guskun bisa ditambahkan juga ya pak Denny :
guskun menulis:Utk APBN, SPM ditandatangani oleh Pejabat Pengujin Tagihan/Penandatangan SPM, yang dipastikan BUKAN PA/KPA
Utk APBD, Permendagri mengatur bahwa SPM ditandatangani oleh PA. Dalam proses pengujian dan penandatanganan SPM, PA dibantu oleh PPK SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD).

Analisis dan kajiannya ditunggu ... untuk dibagikan ..... :mrgreen: :mrgreen:
Salam Pengadaan ... :hi:


apa yang harus saya jelaskan lagi pak Pri ?
Happy Procure !!!

http://guskun.com, PERTAMA menyediakan newslatter mingguan, terhubung ke seluruh social media
http://bukutender.com
http://www.carajawab.com/?id=guskun
URGENT : guskun@pengadaan.org or info@guskun.com
guskun
Procurement Specialist
Procurement Specialist
 
Post: 2305
Bergabung: 01 Apr 2011, 20:43
Lokasi: Jakarta, Surabaya

tulis komentar

SebelumnyaBerikutnya

Kembali ke Umum

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Bing [Bot] dan 1 tamu