Tugas dan wewenang ULP

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang hal-hal yang bersifat umum, seperti organisasi pengadaan, aturan-aturan di luar Perpres 54/2010, dan lain-lain

Tugas dan wewenang ULP

Postoleh aditya » 06 Feb 2012, 23:01

Salam PBJ..
mohon pencerahan tentang ULP
1. ULP itu terdiri dari (kepala,sekretaris,anggota) atau (kepala,Sekretariat,pokja)?
2. apa tugas dan wewenang kepala,sek& anggota ULP?
3. apakah kepala, sekertaris & anggota ULP bisa menjadi pejabat/panitia pengandaan?
4. terus honor ULP dibayarkan perbulan atau perpaket pekerjaan?
terima kasih..
aditya
Newbie
Newbie
 
Post: 7
Bergabung: 06 Feb 2012, 22:38

Re: Tugas dan wewenang ULP

Postoleh ahmad wancik » 07 Feb 2012, 14:05

aditya menulis:Salam PBJ..
mohon pencerahan tentang ULP
1. ULP itu terdiri dari (kepala,sekretaris,anggota) atau (kepala,Sekretariat,pokja)?
2. apa tugas dan wewenang kepala,sek& anggota ULP?
3. apakah kepala, sekertaris & anggota ULP bisa menjadi pejabat/panitia pengandaan?
4. terus honor ULP dibayarkan perbulan atau perpaket pekerjaan?
terima kasih..


1. Lihat Pasal 7 ayat (4) Perpres 54/2010
2. Lihat Pasal 17 ayat (2) Perpres 54/2010
3. Menurut saya boleh saja, selagi memenuhi persyaratan sesuai Pasal 17 ayat (1) Perpres 54/2010 dan tidak ada konflik kepentingan.
4. Biaya untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dibiayai dari APBD/APBN wajib di sediakan oleh K/L/D/I termasuk Honorarium ULP sesuai Pasal 23 ayat (2) Perpres 54/2010. Berdasarkan PMK 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012, Honorarium untuk Pejabat Pengadaan adalah per Bulan (OB) sedangkan Panitia Pengadaan/anggota ULP adalah per Paket (OP).
Selalu berusaha melakukan yang terbaik & benar. Tetap Semangat.
Wassalam,

Ahmad Wancik
ahmad wancik
Newbie
Newbie
 
Post: 32
Bergabung: 19 Jun 2011, 14:57

Re: Tugas dan wewenang ULP

Postoleh khalid » 07 Feb 2012, 15:01

faisal ramdani menulis:Salah satu pertanyaan yang sering muncul ketika Penulis menyampaikan materi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2010 adalah Bagaimana kedudukan Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) dalam struktur organisasi pemerintah daerah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita mulai dengan pengertian Unit Layanan Pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam Perpres dimaksud, Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I (Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya) yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada (pasal 1 angka 8). Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa fungsi utama ULP adalah pelaksanaan pengadaan, artinya unit inilah yang melaksanakan proses pengadaan mulai dari menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa sampai dengan melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk. Unit ini bersifat permanen artinya bersifat tetap bukan panitia atau unit ad-hoc. Dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada, karena ULP merupakan unit dari K/L/D/I, maka tentu yang dimaksud dengan berdiri sendiri bukan berarti independepent, tetapi unit dengan tugas pokok tersendiri dalam struktur K/L/D/I.

Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai kedudukan ULP dalam Struktur Organisasi Pemerintah Daerah, perlu dicermati lebih dahulu kedudukan ULP dalam struktur organisasi pengadaan. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas :

a. PA/KPA;

b. PPK;

c. ULP/Pejabat Pengadaan;

d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Dari struktur tersebut tampak bahwa ULP diposisi dibawah PA/KPA dan PPK. Namun untuk lebih jelasnya mari kita cermati hubungan kerja antar unit-unit tersebut. Pasal 17 angka (2) huruf j menyebutkan bahwa salah satu tugas pokok dan kewenangan ULP adalah memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA jadi jelas bahwa ULP bertanggungjawab kepada PA/KPA. Bagaimana hubungan kerja antara PPK dan ULP? Pasal 12 ayat 1 menyebutkan bahwa PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa, jadi sama-sama bertanggungjawab kepada PA/KPA dan sama-sama betugas melaksanakan pengadaan. Apabila dicermati lebih lanjut pasal-pasal yang mengatur organisasi pelaksana pengadaan sebenarnya terdapat batasan yang jelas antara tugas PPK dan ULP. PPK bertanggungjawab atas keseluruhan pelaksanaan pengadaan baik secara teknis maupun substansif sampai berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, sementara ULP bertanggungjawab terutama terhadap proses “pemilihan” penyedia barang dan jasa. Tampaknya hubungan kerja PPK dengan ULP merupakan hubungan kerja yang bersifat komplementer dalam pelaksanaan pengadaan. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh pasal 11 ayat 2 huruf a yang menyebutkan bahwa selain tugas pokok dan kewenangannya PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP.

Kembali ke pokok persoalan Bagaimana kedudukan Unit Pelayanan Pengadaan dalam struktur organisasi pemerintah daerah? Sebenarnya definisi ULP yang dikemukakan di awal tulisan telah menyebutkan bahwa ULP merupakan unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I. Untuk lebih tegasnya coba kita konsultasikan dengan pengertian perangkat daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pasal 1 angka 7 dan 8 menyatakan bahwa perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Berdasarkan uraian di atas menjadi jelas bahwa kedudukan ULP di daerah adalah unit pelaksana teknis yang memiliki tugas pokok melaksanakan pengadaan barang dan jasa terutama dalam hal proses pemilihan penyedia barang dan jasa. Semoga bermanfaat!


Sumbernya darimana pak?

Karena kalimat pertama ada kata "penulis" maka saya beranggapan ini dicopy paste dari tulisan yang telah ada.

Apa bisa dituliskan sumbernya ?
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4188
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

Re: Tugas dan wewenang ULP

Postoleh tony kristiawan » 09 Feb 2012, 22:17

Pak, Ikut Nimbrung...Didalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No : 002/Prt/Ka/Vii/2009 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (Ulp) Barang/Jasa Pemerintah Pasal 23 Pegawai Negeri yang diperbantukan di ULP berhak mendapatkan jenjang karier struktural maupun fungsional sesuai peraturan yang berlaku dan Pasal 24 (1) Pegawai Negeri yang ditugaskan di ULP sebagai pejabat atau pelaksana berhak menerima tunjangan yang besarnya sesuai kemampuan pemerintah pusat/daerah dengan memperhatikan beban kerja; pasal 24 (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil kajian instansi yang berwenang dalam pengelolaan keuangan dan dalam urusan pendayagunaan aparatur negara.
Apakah ada yang tau perkembangan peraturan2 baru ttg pembentukan ULP? Kaitannya dengan Jenjang karier structural atau fungsional, besaran tunjangan profesi tersebut baik structural maupun fungsional? Terimakasih teman2 semua.
tony kristiawan
Newbie
Newbie
 
Post: 9
Bergabung: 04 Feb 2012, 10:21

Re: Tugas dan wewenang ULP

Postoleh guskun » 09 Feb 2012, 23:29

tony kristiawan menulis:Pak, Ikut Nimbrung...Didalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No : 002/Prt/Ka/Vii/2009 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (Ulp) Barang/Jasa Pemerintah Pasal 23 Pegawai Negeri yang diperbantukan di ULP berhak mendapatkan jenjang karier struktural maupun fungsional sesuai peraturan yang berlaku dan Pasal 24 (1) Pegawai Negeri yang ditugaskan di ULP sebagai pejabat atau pelaksana berhak menerima tunjangan yang besarnya sesuai kemampuan pemerintah pusat/daerah dengan memperhatikan beban kerja; pasal 24 (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil kajian instansi yang berwenang dalam pengelolaan keuangan dan dalam urusan pendayagunaan aparatur negara.
Apakah ada yang tau perkembangan peraturan2 baru ttg pembentukan ULP? Kaitannya dengan Jenjang karier structural atau fungsional, besaran tunjangan profesi tersebut baik structural maupun fungsional? Terimakasih teman2 semua.


masih pembahasan antara LKPP - BKN - MenPAN RB - Mendagri. Jadi belum ada perkembangan lebih lanjut
Happy Procure !!!

http://guskun.com, PERTAMA menyediakan newslatter mingguan, terhubung ke seluruh social media
http://bukutender.com
http://www.carajawab.com/?id=guskun
URGENT : guskun@pengadaan.org or info@guskun.com
guskun
Procurement Specialist
Procurement Specialist
 
Post: 2305
Bergabung: 01 Apr 2011, 20:43
Lokasi: Jakarta, Surabaya

Re: Tugas dan wewenang ULP

Postoleh tony kristiawan » 11 Feb 2012, 17:49

Terima kasih pak,atas jawabannya. di kabupaten kami sudah terbentuk ULP yg bersifat permanen. dgn struktur kepala ULP dan 4 kepala seksi yg duduk di sekretariat. dan pokja yg msh adhoc pd msg2 SKPD. ditunggu hasilnya pak,semoga maju terus forum ini.
tony kristiawan
Newbie
Newbie
 
Post: 9
Bergabung: 04 Feb 2012, 10:21

Re: Tugas dan wewenang ULP

Postoleh Fajar Widodo » 17 Feb 2012, 14:56

tony kristiawan menulis:Terima kasih pak,atas jawabannya. di kabupaten kami sudah terbentuk ULP yg bersifat permanen. dgn struktur kepala ULP dan 4 kepala seksi yg duduk di sekretariat. dan pokja yg msh adhoc pd msg2 SKPD. ditunggu hasilnya pak,semoga maju terus forum ini.


Bagaimana dengan satker vertikal yang berada di daerah tingkat kabupaten apakah bila punya SDM yang banyak dan bersertifikat apakah tiap satker itu boleh membentuk ULP sendiri. Atau satker vertikal tersebut dalam pengadaannya ikut bergabung dalam ULP daerah yang dibentuk Pemerintah kabupaten? trims
Fajar Widodo
Newbie
Newbie
 
Post: 12
Bergabung: 14 Feb 2012, 23:05

Re: Tugas dan wewenang ULP

Postoleh broetzs » 08 Mei 2012, 17:28

Pak mau tanya tentang honor Kepala , Sekretariat dan Staf Pendukung ULP (Bukan Pokja ULP) apakah dibayar honor per paket pekerjaan atau dibayar berdasarkan kinerja bulanan??
dan Dasar Hukum nya..

Terima kasih banyak sebelumnya...
broetzs
Newbie
Newbie
 
Post: 1
Bergabung: 08 Mei 2012, 17:18

tulis komentar


Kembali ke Umum

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 3 tamu