Honor Pokja ULP

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang hal-hal yang bersifat umum, seperti organisasi pengadaan, aturan-aturan di luar Perpres 54/2010, dan lain-lain

Re: Honor Pokja ULP

Postoleh khalid » 04 Mar 2012, 05:55

priyantoro menulis:Karena judul thread membahas masalah HONOR mungkin ada yang bisa bantu...
Saya sudah membaca salah satu contoh pedoman pemberian honor Pokja/Pejabat Pengadaan dari bp.vikridone yaitu :
vikridone menulis:Sedangkan Dasar Pemberian Honor Panitia PPBJ tertuang di Peraturan Gubernur Prov. DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2011 Tentang Standar Biaya

Didalam PerGub tsb : Standard pemberian Honor Pejabat Pengadaan untuk Pengadaan Langsung dengan nilai dibawah 10 juta Tidak Ada. Padahal untuk Pengadaan Langsung dibawah 10jt Pejabat yang melakukan transaksi dan mendapatkan bukti transaksi sesuai amanat Perpres. Apakah untuk Pengadaan Langsung dibawah 10jt Pejabat Pengadaan memang tidak diberikan HONOR ...?? :cry:
Salam Pengadaan ... :hi:


Bukankah honor pejabat pengadaan itu per-bulan?

Jadi bukan per-paket

CMIIW
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4122
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

Re: Honor Pokja ULP

Postoleh priyantoro » 04 Mar 2012, 08:17

Terima kasih pak Khalid,
khalid menulis:Bukankah honor pejabat pengadaan itu per-bulan?

Dimana pak saya bisa mendapatkan dasar pedomannya....?? Mohon bisa dishare juga rujukannya dimana pak...?
Salam Pengadaan ... :hi:
priyantoro
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 308
Bergabung: 26 Mei 2011, 22:11

Re: Honor Pokja ULP

Postoleh khalid » 04 Mar 2012, 10:57

priyantoro menulis:Terima kasih pak Khalid,
khalid menulis:Bukankah honor pejabat pengadaan itu per-bulan?

Dimana pak saya bisa mendapatkan dasar pedomannya....?? Mohon bisa dishare juga rujukannya dimana pak...?
Salam Pengadaan ... :hi:


Standard Biaya Umum Kementerian Keuangan
Lampiran
SBU-TA-2012.pdf
SBU Tahun Anggaran 2012
(2.11 MiB) Didownload 155 kali
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4122
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

Re: Honor Pokja ULP

Postoleh priyantoro » 04 Mar 2012, 12:10

Terimakasih pak Khalid sudah berkenan melampirkan Permenkeu No. 84/PMK.02/2011.
Jadi berdasarkan Permenkeu tsb Honor Pejabat Pengadaan ditetapkan per bulan (OB).
Saya ada sedikit permasalahan (mohon pak Khalid dapat bantu solusinya) sbb :
Dalam DPA SKPD APBD 2012 di tempat kerja kami sudah menetapkan/menganggarkan :
1. Honor Pejabat Pengadaan untuk nilai Pengadaan diatas 10 juta (memakai Kontrak/SPK) dihitung per Paket.
2. Honor Pejabat Pengadaan untuk nilai Pengadaan dibawah 10 juta (contoh pengadaan barang rutin (ATK, blangko cetak dll), pengadaan bahan swakelola dibawah 10jt, dsb) dihitung per bulan (OB).
Nah permasalahannya Perbup untuk Standar Biaya ini baru saja diperbaharui (berlaku mulai th 2012) dan didalam Perbup yang baru ini kami hanya mendapatkan Standard biaya yang sama dengan point 1 diatas sedangkan untuk point 2 ini yang tidak ada/tidak dimasukkan Standar Pedomannya dalam Perbup tsb. Kalau mencairkan anggaran untuk point 2, kami kuatir nantinya akan ditolak oleh keuangan karena tidak ada aturannya di perbup dan disamping itu kami kuatir nantinya ada temuan dari Inspektorat bahwa pencairan yang point 2 juga tidak diatur di Perbup.
Bagaimana pak ... ?? :cry: :cry:
Salam Pengadaan ... :hi:
priyantoro
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 308
Bergabung: 26 Mei 2011, 22:11

Re: Honor Pokja ULP

Postoleh khalid » 04 Mar 2012, 14:05

priyantoro menulis:Terimakasih pak Khalid sudah berkenan melampirkan Permenkeu No. 84/PMK.02/2011.
Jadi berdasarkan Permenkeu tsb Honor Pejabat Pengadaan ditetapkan per bulan (OB).
Saya ada sedikit permasalahan (mohon pak Khalid dapat bantu solusinya) sbb :
Dalam DPA SKPD APBD 2012 di tempat kerja kami sudah menetapkan/menganggarkan :
1. Honor Pejabat Pengadaan untuk nilai Pengadaan diatas 10 juta (memakai Kontrak/SPK) dihitung per Paket.
2. Honor Pejabat Pengadaan untuk nilai Pengadaan dibawah 10 juta (contoh pengadaan barang rutin (ATK, blangko cetak dll), pengadaan bahan swakelola dibawah 10jt, dsb) dihitung per bulan (OB).
Nah permasalahannya Perbup untuk Standar Biaya ini baru saja diperbaharui (berlaku mulai th 2012) dan didalam Perbup yang baru ini kami hanya mendapatkan Standard biaya yang sama dengan point 1 diatas sedangkan untuk point 2 ini yang tidak ada/tidak dimasukkan Standar Pedomannya dalam Perbup tsb. Kalau mencairkan anggaran untuk point 2, kami kuatir nantinya akan ditolak oleh keuangan karena tidak ada aturannya di perbup dan disamping itu kami kuatir nantinya ada temuan dari Inspektorat bahwa pencairan yang point 2 juga tidak diatur di Perbup.
Bagaimana pak ... ?? :cry: :cry:
Salam Pengadaan ... :hi:


Solusinya hanya dengan menghubungi bagian hukum pemda bapak dan menanyakan hal tersebut. :phew:

Silakan membawa contoh SBU ini kepada mereka, siapa tahu bisa diubah secepatnya
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4122
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

Re: Honor Pokja ULP

Postoleh japokjapok » 07 Mar 2012, 08:01

tahun 2012 ini adalah tahun ketiga saya jadi panitia APBN. selama menjadi panitia, saya belum sekalipun mendapatkan honor sebagaimana yg tertuang dalam kepres/perpres.
kebetulan saya bekerja di instansi, dalam hal ini bumn. bagian perencanaan anggaran pernah mengusulkan adanya honor ini, tp ditolak oleh kementerian. di dalam kepdir (keputusan direksi) pun tidak diatur besaran atau adanya honor panitia apbn.

pertanyaan saya, apakah honor tersebut bersifat wajib diberikan kepada panitia sebagaimana tertuang dalam perpres dan permen keuangan? jika tidak diberikan apa yang harus kami lakukan?

kerja siang malam tanpa imbalan dan penghargaan :o:

-salambm
japokjapok
Newbie
Newbie
 
Post: 15
Bergabung: 07 Mar 2012, 07:28

Re: Honor Pokja ULP

Postoleh muth » 07 Mar 2012, 16:46

priyantoro menulis:Terimakasih pak Khalid sudah berkenan melampirkan Permenkeu No. 84/PMK.02/2011.
Jadi berdasarkan Permenkeu tsb Honor Pejabat Pengadaan ditetapkan per bulan (OB).
Saya ada sedikit permasalahan (mohon pak Khalid dapat bantu solusinya) sbb :
Dalam DPA SKPD APBD 2012 di tempat kerja kami sudah menetapkan/menganggarkan :
1. Honor Pejabat Pengadaan untuk nilai Pengadaan diatas 10 juta (memakai Kontrak/SPK) dihitung per Paket.
2. Honor Pejabat Pengadaan untuk nilai Pengadaan dibawah 10 juta (contoh pengadaan barang rutin (ATK, blangko cetak dll), pengadaan bahan swakelola dibawah 10jt, dsb) dihitung per bulan (OB).
Nah permasalahannya Perbup untuk Standar Biaya ini baru saja diperbaharui (berlaku mulai th 2012) dan didalam Perbup yang baru ini kami hanya mendapatkan Standard biaya yang sama dengan point 1 diatas sedangkan untuk point 2 ini yang tidak ada/tidak dimasukkan Standar Pedomannya dalam Perbup tsb. Kalau mencairkan anggaran untuk point 2, kami kuatir nantinya akan ditolak oleh keuangan karena tidak ada aturannya di perbup dan disamping itu kami kuatir nantinya ada temuan dari Inspektorat bahwa pencairan yang point 2 juga tidak diatur di Perbup.
Bagaimana pak ... ?? :cry: :cry:
Salam Pengadaan ... :hi:

1. rubah Perbup sepertinya susah.
2. solusi dari saya: tolak pengadaan yang dibawah 10 juta, dan gabungkan sampai 10 juta, biar dapat honornya.
atau suruh PPtk/kasubbag suruh ngadain sendiri.
3. atau mending mundur dari pejabat pengadaan
muth
Newbie
Newbie
 
Post: 26
Bergabung: 30 Jun 2011, 11:06

Re: Honor Pokja ULP

Postoleh muth » 07 Mar 2012, 16:47

japokjapok menulis:tahun 2012 ini adalah tahun ketiga saya jadi panitia APBN. selama menjadi panitia, saya belum sekalipun mendapatkan honor sebagaimana yg tertuang dalam kepres/perpres.
kebetulan saya bekerja di instansi, dalam hal ini bumn. bagian perencanaan anggaran pernah mengusulkan adanya honor ini, tp ditolak oleh kementerian. di dalam kepdir (keputusan direksi) pun tidak diatur besaran atau adanya honor panitia apbn.

pertanyaan saya, apakah honor tersebut bersifat wajib diberikan kepada panitia sebagaimana tertuang dalam perpres dan permen keuangan? jika tidak diberikan apa yang harus kami lakukan?

kerja siang malam tanpa imbalan dan penghargaan :o:

-salambm
harusnya dianggarakan dalam Dana yang dari APBNnya. kalo dana dari BUMN mah ga wajib.
muth
Newbie
Newbie
 
Post: 26
Bergabung: 30 Jun 2011, 11:06

Re: Honor Pokja ULP

Postoleh ARNALDI » 13 Mar 2012, 16:45

khalid menulis:
priyantoro menulis:Terima kasih pak Khalid,
khalid menulis:Bukankah honor pejabat pengadaan itu per-bulan?

Dimana pak saya bisa mendapatkan dasar pedomannya....?? Mohon bisa dishare juga rujukannya dimana pak...?
Salam Pengadaan ... :hi:


Standard Biaya Umum Kementerian Keuangan


Honor Pejabat perbulan ya pak?? di tempat kami selama ini masih perpaket..Terima Kasih infonya. :o:
ARNALDI
Newbie
Newbie
 
Post: 20
Bergabung: 08 Mar 2012, 13:50

Re: Honor Pokja ULP

Postoleh Muhamad Aris » 14 Mar 2012, 05:30

subhan menulis:
guskun menulis:
dudhei11 menulis:selamat siang semua.
mohon bantuannya, di tempat saya sudah terbentuk ULP, bagaimana teknis penarikan Honor Untuk Pokjanya?
secara tugas ulp hanya sampai penetapan pemenang, apakah honornya sudah bisa ditarik? dan dasarnya apa saja?
terima kasih atas bantua semuanya


syarat pembayara honor adalah SK Penunjukan sebagai ULP.
silakan ajukan saja honornya.

Besaran honor ulp berapa, dan apa dasarnya ?


Untuk besaran honor ULP tergantung pada besaran anggaran yang di kelola dalam paket yang bersangkutan berdasarkan pedoman pelaksanaan APBD untuk APBD sedangkan untuk APBN di dasarkan pada SBU yang berlaku pada tahun tersebut.
Avatar pengguna
Muhamad Aris
Newbie
Newbie
 
Post: 44
Bergabung: 21 Apr 2011, 04:01

tulis komentar

SebelumnyaBerikutnya

Kembali ke Umum

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 1 tamu