Memahami Makna Penyimpangan Terhadap Ketentuan dan Prosedur

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang hal-hal yang bersifat umum, seperti organisasi pengadaan, aturan-aturan di luar Perpres 54/2010, dan lain-lain

Memahami Makna Penyimpangan Terhadap Ketentuan dan Prosedur

Postoleh tenderwatch2 » 18 Mar 2012, 06:00

Berdasarkan Penjelasan Pasal 81 ayat (1) Perpres 54/2010, yang dimaksud dengan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur adalah:

a. tidak memenuhi persyaratan; dan
b. tidak mengikuti prosedur tata urut proses.

Untuk Pelelangan Umum pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode pascakualifikasi, prosedur tata urut prosesnya meliputi kegiatan:

1) pengumuman;
2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
3) pemberian penjelasan;
4) pemasukan Dokumen Penawaran;
5) pembukaan Dokumen Penawaran;
6) evaluasi penawaran;
7) evaluasi kualifikasi;
8). pembuktian kualifikasi;
9) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
10) penetapan pemenang;
11) pengumuman pemenang;
12) sanggahan;
13) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
14) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Setiap tahapan dari prosedur tata urut proses tersebut harus memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Perpres No 54 tahun 2010.

Sebagai contoh, dibawah ini dapat dilihat persyaratan pada pengumuman, persyaratan pada saat penjelasan, persyaratan pada pembuatan BAHP dan persyaratan pada pengumuman pemenang.

1. Pengumuman

Pengumuman dengan metode Pascakualifikasi ini sudah ditentukan syarat-syarat minimal yang wajib dipenuhi, misalnya:

[*]ULP mengumumkan Pelelangan Umum Pascakualifikasi melalui website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE atau jika diperlukan melalui media cetak dan/atau elektronik paling kurang 7 (tujuh) hari kerja.

[*]Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi paling sedikit memuat:

a) nama dan alamat ULP yang akan mengadakan pelelangan;
b) uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
c) nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
d) syarat-syarat peserta pelelangan; dan
e) tempat, tanggal, hari dan waktu untuk mengambil Dokumen Pengadaan;

[*]Dalam pengumuman DILARANG mencantumkan persyaratan:

a) peserta harus berasal dari provinsi/kabupaten/kota tempat lokasi pelelangan;

b) pendaftaran harus dilakukan oleh:
(1) direktur utama/pimpinan perusahaan;
(2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;
(3) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
(4) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.

c) pendaftaran harus membawa asli dan/atau rekaman/fotocopy/legalisir Akta Pendirian, Izin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), kontrak kerja sejenis, Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan/atau dokumen-dokumen lain yang sejenis;

d) persyaratan lainnya yang sifatnya diskriminatif; dan
e) persyaratan di luar yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini kecuali diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Pemberian penjelasan

Beberapa syarat yang harus dipenuhi pada proses penjelasan lelang antara lain:

[*]Pemberian penjelasan mengenai isi Dokumen Pengadaan, pertanyaan dari peserta, jawaban dari ULP, perubahan substansi dokumen, hasil peninjauan lapangan, serta keterangan lainnya harus dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditandatangani oleh anggota pokja ULP dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.

[*]Apabila tidak ada satupun peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani BAPP, maka BAPP cukup ditandatangani oleh anggota pokja ULP yang hadir.

[*]Apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksud pada angka 7) terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.

3. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)

[*]BAHP merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis, dan harga yang dibuat oleh ULP dan ditandatangani oleh paling kurang seperdua dari jumlah anggota pokja ULP.

[*]BAHP bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang.

[*]BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut:

a) nama semua peserta;
b) harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta;
c) metode evaluasi yang digunakan;
d) unsur-unsur yang dievaluasi;
e) rumus yang dipergunakan;
f) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan;
g) jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; dan
h) tanggal dibuatnya Berita Acara.

[*]Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa pelelangan dinyatakan gagal dan harus segera dilakukan pelelangan ulang. Apabila peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga), maka peserta tersebut tetap diusulkan sebagai calon pemenang.

4. Pengumuman Pemenang

[*]ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat yang memuat sekurang-kurangnya:

1) nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
2) nama dan alamat penyedia serta harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi;
3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
4) hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis dan harga.

Demikianlah penjelasan mengenai ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Semua pelelangan harus memenuhi persyaratan dan harus mengikuti prosedur tata urut proses. Bila terjadi penyimpangan dan penyimpangan tersebut merugikan Peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa maka peserta tersebut dapat melakukan sanggahan. Surat sanggahan disampaikan kepada ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.

Bila sanggahan benar dan terbukti telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur sehingga merugikan peserta lelang, misalnya pelelangan tidak mengikuti prosedur tata urut proses, atau tata urut prosesnya tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Perpres 54/2010 maka ULP harus membatalkan lelang atau menyatakan pelelangan gagal.

Selain sanggahan, apabila ditemukan terjadi penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur lelang, maka peserta lelang dan/atau masyarakat yang merasa dirugikan juga dapat mengajukan pengaduan. Pengaduan tersebut dapat ditujukan kepada PA/KPA, dan PA/KPA berwenang menetapkan pelelangan gagal akibat pelanggaran seperti itu.

Apabila pelelangan gagal karena pengaduan masyarakat atas terjadinya pelanggaran prosedur ternyata benar, maka dilakukan penggantian pejabat dan/atau anggota ULP yang terlibat.

Perlu diketahui bahwa tidak semua penyimpangan dapat menyebabkan pelelangan gagal. Pelelangan hanya dapat dinyatakan gagal apabila penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Perpres 54 tahun 2010, telah menyebabkan kerugian yang nyata bagi peserta lelang, masyarakat dan/atau negara.

Short URL: http://www.duniakontraktor.com/?p=3163
Avatar pengguna
tenderwatch2
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 313
Bergabung: 11 Agt 2011, 22:48

tulis komentar

Kembali ke Umum

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Bing [Bot] dan 4 tamu