Perpres 54/2010 VS Permendagri 37/2010 ?

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang hal-hal yang bersifat umum, seperti organisasi pengadaan, aturan-aturan di luar Perpres 54/2010, dan lain-lain

Perpres 54/2010 VS Permendagri 37/2010 ?

Postoleh Aryanto Nugroho » 18 Apr 2011, 15:48

Mau tanya.. dalam permendagri 37/2010 (Romawi IV) pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan mendahului anggaran cukup dengan peraturan kepala daerah dg PEMBERITAHUAN kepada DPRD... Tapi dlm perpres 54/2010 harus PERSETUJUAN DPRD
Pertanyaanny... mana yg lebih kuat
Aryanto Nugroho
Newbie
Newbie
 
Post: 1
Bergabung: 18 Apr 2011, 15:39

Re: Perpres 54/2010 VS Permendagri 37/2010 ?

Postoleh Chairul Fuad » 18 Apr 2011, 16:06

Aryanto Nugroho menulis:Mau tanya.. dalam permendagri 37/2010 (Romawi IV) pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan mendahului anggaran cukup dengan peraturan kepala daerah dg PEMBERITAHUAN kepada DPRD... Tapi dlm perpres 54/2010 harus PERSETUJUAN DPRD
Pertanyaanny... mana yg lebih kuat


Bapak Nugroho,

Selalau ingat hirarki peraturan dan perundang-undangan:
1. UUD 1945
2. Undang-undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Menteri
6. Peraturan Daerah

kalau antara "anak" dan "induk" tidak bertentangan, syah-syah saja. tapi klu bertentangan, kata induk nya lah yang berlaku. wong surga ada di telapak kaki iku (kalimat terakhir boleh diabaikan karena sedikit kurang relevant :)
Chairul Fuad
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 144
Bergabung: 31 Mar 2011, 10:06

Re: Perpres 54/2010 VS Permendagri 37/2010 ?

Postoleh sukaliman » 18 Apr 2011, 16:39

Pada prinsipnya lembaga penyelenggara pemerintahan di daerah adalah eksekutif dan legislatif. Jadi seluruh kegiatan eksekutif utamanya yg harus ditetapkan melalui APBD seharusnya mendapat persetujuan legislatifnya. Jadi kegiatan yg mendahului anggaran etikanya juga harus mendapat persetujuan legislatif. Pekerjaan mendahului hanyalah masalah waktu, jadi mekanisme persetujuannya yg perlu disiasati. Dalam era otonomi, mekanisme ini yg seyogianya diberikan keleluasaan kepada daerah, tidak perlu diatur dg misalnya Peraturan kepala daerah, yg bisa jadi prosesnya bertambah lama, padahal 'waktu' merupakan masalah yg akan disiasati.
sukaliman
Newbie
Newbie
 
Post: 1
Bergabung: 18 Apr 2011, 15:06

tulis komentar


Kembali ke Umum

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 7 tamu