Perka LKPP No. 7 Tahun 2011, Diskriminatif !

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang hal-hal yang bersifat umum, seperti organisasi pengadaan, aturan-aturan di luar Perpres 54/2010, dan lain-lain

Perka LKPP No. 7 Tahun 2011, Diskriminatif !

Postoleh Novry Dotulong » 11 Apr 2012, 11:03

Setahun yang lalu, LKPP telah mengeluarkan Perka LKPP No. 7 Tahun 2011 ttg Petunjuk Teknis Daftar Hitam
dimana bunyi ketentuan - ketentuan yang tercantum pada Peraturan tsb, antara lain sbb :
Pasal 1 AngKa 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1.Daftar Hitam adalah daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang dikenakan sanks; oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berupa larangan ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa diseluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Ke~a Perangkat Daerah/lnstitusi lainnya.

Pasal3 Ayat (1), (2), (3)
(1) Penyedia Barang/Jasa pada proses pemilihan dikenakan sanksi Daftar Hitam apabila:
a.terbukti melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oJeh instansi yang berwenang;
b.mempengaruhi ULP/Pejabat PengadaanlPPKlpihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Dokumen Pengadaan dan/atau HPS yang mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat;
c.mempengaruhi ULPlPejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengaturHarga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat
dan/atau merugikan orang lain;
e.membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidakbenar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalamDokumen Pengadaan;
f.mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
g.membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
h.mengundurkan diri pada masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
i.menolak untuk menaikkan nilai jaminan pelaksanaan untuk penawaran dibawah 80% HPS;
j.mengundurkan diri/tidak hadir bagi calon pemenang dan calon pemenang cadangan
1 (satu) dan 2 (dua) pada saat pembuktian kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan
barang/pekerjaan konstruksiljasa lainnya;
k.mengundurkan diri/tidak hadir bagi pemenang dan pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) pada saat klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan jasakonsultansi;
I.memalsukan data tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri;
m. mengundurkan diri bagi pemenang dan pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) pada saat penunjukan Penyedia Barang/Jasa dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK; dan/atau
n. mengundurkan diri dari peraksanaan penandatanganan kontrak dengan arasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh PPK.

(2)Penyedia Barang/Jasa yang terah terikat kontrak dikenakan sanksi Daftar Hitam apabila:
a.terbukti merakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pelaksanaan kontrak yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
b.menolak menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
c.mempengaruhi PPK dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.melakukan pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak termasuk pertanggungjawaban keuangan;
e.melakukan perbuatan lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sehingga dilakukan pemutusan kontrak sepihak oleh PPK;
f.meninggalkan pekerjaan sebagaimana yang diatur kontrak secara tidak bertanggungjawab;
g.memutuskan kontrak secara sepihak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa; dan/atau
h.tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi audit pihak yang berwenang yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara.

(3) Penerbit Jaminan dikenakan sanksi Daftar Hitam apabila tidak mencairkan jaminan dengan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.
:hmm:

Seharusnya juga dalam mengeluarkanPeraturan ini, LKKP jangan bersikap diskriminatif, sanksi daftar hitam juga wajib diberikan kepada ULP/Pejabat Pengadaan,PPK, PA/KPA yang terbukti melakukan kecurangan, rekayasa, penyalahgunaan dan KKN dalam pengadaan barang / jasa ?
:red:

Dalam olahraga aja termasuk sepak bola, para wasit, pelatih, pengurus klub, pemilik klub,dll tidak luput dari sanksi "black list " apabila melakukan pengaturan hasil pertandingan
:bingo:
Menuju Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang lebih efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif & akuntabel

= Salam Sukses =

Novry Dotulong, ST
Email : novrydotulong@yahoo.co.id
Avatar pengguna
Novry Dotulong
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 199
Bergabung: 07 Mei 2011, 12:25
Lokasi: Minahasa Utara - Sulawesi Utara

Re: Perka LKPP No. 7 Tahun 2011, Diskriminatif !

Postoleh melki » 11 Apr 2012, 17:16

pasal 118 ayat 7 : Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses
Pengadaan Barang/Jasa, maka ULP:
a. dikenakan sanksi administrasi;
b. dituntut ganti rugi; dan/atau
c. dilaporkan secara pidana.
Avatar pengguna
melki
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 220
Bergabung: 30 Mar 2011, 22:50
Lokasi: Kalimantan Tengah

Re: Perka LKPP No. 7 Tahun 2011, Diskriminatif !

Postoleh khalid » 12 Apr 2012, 05:43

Sejak adanya aturan pengadaan, sanksi blacklist hanya diberlakukan untuk Penyedia Barang/Jasa, tidak pernah kepada Pemilik Pekerjaan.
Jadi Perka LKPP tidak salah.

Kalau mau menyalahkan, maka salahkan Keppres 80/2003 atau Perpres 54/2010 yang tidak memasukkan daftar hitam untuk Pemilik Pekerjaan.
Tetapi, kalau Pemilik pekerjaan kena sanksi daftar hitam, trus gimana?
Apakah pengusaha dilarang ikut tender disana? Pasti tidak akan efektif :bingo:

Jadi, ketentuan pasal 118 di Perpres 54/2010 itu sudah cukup mengganti sanksi daftar hitam.

Tetapi untuk hukuman sosial, bisa saja kita di forum ini bersatu membuat daftar hitam PPK dan ULP di Indonesia, sehingga penyedia dapat berhati-hati ikut lelang disana karena terindikasi lelangnya hanya "pura-pura"

:haix:
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4188
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

Re: Perka LKPP No. 7 Tahun 2011, Diskriminatif !

Postoleh dennyyap » 12 Apr 2012, 17:41

Perka LKPP No. 7 Tahun 2011 adalah aturan turunan dari Perpres 54 Tahun 2010 yang menjelaskan mekanisme daftar hitam, karena perpres tidak secara lengkap menjelaskan mekanisme daftar hitam. Jadi Perka No. 7 Tahun 2011 itu tidak diskriminatif.

Pasal 118 Perpres 54 Tahun 2010 menurut saya sudah mengatur dengan adil bahwa ketika penyedia melakukan kesalahan maka ada sanksinya demikian juga bilamana ULP/Panitia melakukan kesalahan sudah dimuat sanksinya... Kalau memang mau dibuat daftar hitam bagi panitia sebagaimana usul pa khalid bisa juga tuh... biar ada sanksi sosialnya.
Avatar pengguna
dennyyap
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 438
Bergabung: 24 Nov 2011, 13:10
Lokasi: Surabaya

Re: Perka LKPP No. 7 Tahun 2011, Diskriminatif !

Postoleh Novry Dotulong » 12 Apr 2012, 18:14

melki menulis:pasal 118 ayat 7 : Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses
Pengadaan Barang/Jasa, maka ULP:
a. dikenakan sanksi administrasi;
b. dituntut ganti rugi; dan/atau
c. dilaporkan secara pidana.


Pak Melki, pasal 118 ayat (1) s/d ayat (6) Perpres 54/2010, lebih detail mengatur secara jelas tentang "kategori" perbuatan atau tindakan dari Penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi
Pasal 118
(1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:
a. berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa,
sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau
f. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa
produksi dalam negeri.
(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
a. sanksi administratif;
b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
c. gugatan secara perdata; dan/atau
d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
(3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan.
(4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/ ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan.
(5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan.
(6) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Sedangkan pada pasal 118 ayat (7) Perpres 54/2010, tidak mengatur secara jelas tentang "kategori" perbuatan atau tindakan dari ULP/pejabat Pengadaan yang dapat dikenakan sanksi
:huh:

menurut hemat sy, krn tidak diatur dlm secara jelas dlm perpres 54/2010 maka seharusnya LKPP lebih memprioritaskan penerbitan Perka LKPP yang mengatur secara jelas perbuatan atau tindakan dari ULP/pejabat Pengadaan yang dapat dikenakan sanksi serta tindak lanjut dari sanksi tersebut, apakah dalam bentuk pencabutan Sertifikat ataupun tindakan lainnya. & sampai saat ini Perka LKPP yang mengatur hal tsb belum pernah dikeluarkan
:bingo:

realitasnya saat ini, setiap kali segala perbuatan curang, rekayasa dan penyalahgunaan wewenang dari oknum-oknum ULP/pejabat pengadaan, bisa dibuktikan oleh penyedia jasa, atasan dari ULP/pejabat pengadaan tsb selalu punya jawaban klasik yaitu : sorry, nanti kami kasih surat teguran
kalau kesalahan tsb hanya terjadi satu atau dua kali maka hal itu masih bisa dimaklumi, tapi kalau kesalahan tsb sudah terjadi lebih dari 3 tiga x maka hal itu sudah termasuk kelalaian yang disengaja dan wajib diberi sanksi.
Tapi kalau si penyedia jasa yg berbuat kesalahan karena tidak pernah baca perpres 54/2010 maka sanksinya pasti blacklist :red:
Menuju Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang lebih efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif & akuntabel

= Salam Sukses =

Novry Dotulong, ST
Email : novrydotulong@yahoo.co.id
Avatar pengguna
Novry Dotulong
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 199
Bergabung: 07 Mei 2011, 12:25
Lokasi: Minahasa Utara - Sulawesi Utara

Re: Perka LKPP No. 7 Tahun 2011, Diskriminatif !

Postoleh jatnika » 12 Apr 2012, 18:36

khalid menulis:Sejak adanya aturan pengadaan, sanksi blacklist hanya diberlakukan untuk Penyedia Barang/Jasa, tidak pernah kepada Pemilik Pekerjaan.
Jadi Perka LKPP tidak salah.

Kalau mau menyalahkan, maka salahkan Keppres 80/2003 atau Perpres 54/2010 yang tidak memasukkan daftar hitam untuk Pemilik Pekerjaan.
Tetapi, kalau Pemilik pekerjaan kena sanksi daftar hitam, trus gimana?
Apakah pengusaha dilarang ikut tender disana? Pasti tidak akan efektif :bingo:

Jadi, ketentuan pasal 118 di Perpres 54/2010 itu sudah cukup mengganti sanksi daftar hitam.

Tetapi untuk hukuman sosial, bisa saja kita di forum ini bersatu membuat daftar hitam PPK dan ULP di Indonesia, sehingga penyedia dapat berhati-hati ikut lelang disana karena terindikasi lelangnya hanya "pura-pura"

:haix:


nah pak ... kalau begitu kenapa tidak dibuatkan dalam forum ini laman tersendiri untuk para oknum ULP
Avatar pengguna
jatnika
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 305
Bergabung: 19 Jan 2012, 03:03
Lokasi: jakarta

Re: Perka LKPP No. 7 Tahun 2011, Diskriminatif !

Postoleh Novry Dotulong » 12 Apr 2012, 19:10

khalid menulis:Sejak adanya aturan pengadaan, sanksi blacklist hanya diberlakukan untuk Penyedia Barang/Jasa, tidak pernah kepada Pemilik Pekerjaan.
Jadi Perka LKPP tidak salah.

Kalau mau menyalahkan, maka salahkan Keppres 80/2003 atau Perpres 54/2010 yang tidak memasukkan daftar hitam untuk Pemilik Pekerjaan.
Tetapi, kalau Pemilik pekerjaan kena sanksi daftar hitam, trus gimana?
Apakah pengusaha dilarang ikut tender disana? Pasti tidak akan efektif :bingo:

Jadi, ketentuan pasal 118 di Perpres 54/2010 itu sudah cukup mengganti sanksi daftar hitam.

Tetapi untuk hukuman sosial, bisa saja kita di forum ini bersatu membuat daftar hitam PPK dan ULP di Indonesia, sehingga penyedia dapat berhati-hati ikut lelang disana karena terindikasi lelangnya hanya "pura-pura"

:haix:


Pak Khalid, qt semua tdk bisa menyalahkan regulasi Pengadaan barang/ jasa yang sudah terlanjur diterbitkan oleh Pemerintah,
seluruh penyedia jasa termasuk sy juga yg sebenarnya yang patut disalahkan karena tidak mau menggunakan hak uji materil seperti halnya PP No 4 Tahun 2010, yang salah satu pasalnya telah dianulir oleh Mahkamah Agung krn karena dikabulkannya permohonan dari salah satu ketua asosiasi kontraktor

tapi kan semua belum terlambat, masih ada rencana2 pemerintah utk merevisi perpres 54/2010, karena di republik ini tidak ada aturan yang tidak bisa direvisi......UUD 1945 aja bisa direvisi sampai beberapa kali
:hee:

sy mengutip salah satu masukan PaK dennyyap pada thread Usulan Perbaikan PBJ di viewtopic.php?f=23&t=1216&start=80
dennyyap menulis:Perpres 54 tahun 2010 tidak mengatur sanksi bilamana PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Perpres 54 tahun 2010 padahal penyedia barang/jasa dikenakan sanksi. Seharusnya ada sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan pengadaan barang/jasa yang dilakukan pemerintah. Ini memudahkan pengawasan oleh masyarakat terhadap ketentuan pengadaan yang dibuat oleh ULP/Pejabat Pengadaan


mudah2 dalam perubahan Perpres 54/2010 atau ditetapkan UU pengadaan barang/jasa pemerintah nantinya, Pihak Pihak yang membuat kebijakan tsb bisa lebih mengedepankan persamaan2 hak dan kewajiban termasuk antara pemilik pekerjaan dan penyedia jasa dgn mengakomodir salah satu usulan pak Denny agar supaya prinsip - prinsip pengadaan yang adil / tidak diskriminatif bisa terimplementasikan secara nyata, bukan cuma "fiksi belaka" serta "surga telinga" bagi qt penyedia jasa
:pray:
Menuju Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang lebih efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif & akuntabel

= Salam Sukses =

Novry Dotulong, ST
Email : novrydotulong@yahoo.co.id
Avatar pengguna
Novry Dotulong
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 199
Bergabung: 07 Mei 2011, 12:25
Lokasi: Minahasa Utara - Sulawesi Utara

Re: Perka LKPP No. 7 Tahun 2011, Diskriminatif !

Postoleh Novry Dotulong » 12 Apr 2012, 19:33

dennyyap menulis:Perka LKPP No. 7 Tahun 2011 adalah aturan turunan dari Perpres 54 Tahun 2010 yang menjelaskan mekanisme daftar hitam, karena perpres tidak secara lengkap menjelaskan mekanisme daftar hitam. Jadi Perka No. 7 Tahun 2011 itu tidak diskriminatif.

Pasal 118 Perpres 54 Tahun 2010 menurut saya sudah mengatur dengan adil bahwa ketika penyedia melakukan kesalahan maka ada sanksinya demikian juga bilamana ULP/Panitia melakukan kesalahan sudah dimuat sanksinya... Kalau memang mau dibuat daftar hitam bagi panitia sebagaimana usul pa khalid bisa juga tuh... biar ada sanksi sosialnya.


Pak Denny, maksud saya gini.....
kenapa dalam mengeluarkan Perka No. 7 Tahun 2011 tsb, LKPP tidak mencantumkan juga ketentuan yang mengatur secara jelas tentang perbuatan atau tindakan dari ULP/pejabat Pengadaan/PPK dll yang dapat dikenakan sanksi serta tindak lanjut dari sanksi tersebut, apakah dalam bentuk pencabutan Sertifikat, blacklist ataupun sanksi lainnya yang setimpal,
atau alternatif lainnya adalah dengan keluarnya Perka No. 7 Tahun 2011 tsb maka secara bersamaan, LKPP juga harus mengeluarkan PERKA LKPP yang mengatur secara jelas perbuatan tentang atau tindakan dari ULP/pejabat Pengadaan/PPK dll yang dapat dikenakan sanksi serta tindak lanjut dari sanksi tersebut. agar supaya ada persamaan hak dan kewajiban antara penyedia jasa dan Pemberi Jasa
:bingo:
Menuju Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang lebih efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif & akuntabel

= Salam Sukses =

Novry Dotulong, ST
Email : novrydotulong@yahoo.co.id
Avatar pengguna
Novry Dotulong
Procurement Junior Lv. 1
Procurement Junior Lv. 1
 
Post: 199
Bergabung: 07 Mei 2011, 12:25
Lokasi: Minahasa Utara - Sulawesi Utara

Re: Perka LKPP No. 7 Tahun 2011, Diskriminatif !

Postoleh aiririah » 12 Apr 2012, 19:58

Masalah blacklist perusahaan saja belum selesai, bagaimana kita bisa sampai ke tahap blacklist ppk, sekarang saja sudah banyak yang takut jadi ppk. Siapa lagi nanti mau jadi ppk, dan banyak perusahaan yang seharusnya di blacklist, ada tekanan dari atas sehingga perusahaan tersebut tidak diblacklist. Pada akhirnya memang diperlukan black untuk ppk, tapi untuk saat ini belum, karena seperti kata pepatah, besar pasak dari pada tiang.
mottoku adalah : aiririah
Avatar pengguna
aiririah
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1241
Bergabung: 10 Sep 2011, 10:46

Re: Perka LKPP No. 7 Tahun 2011, Diskriminatif !

Postoleh aiririah » 12 Apr 2012, 20:00

Masalah blacklist perusahaan saja belum selesai, bagaimana kita bisa sampai ke tahap blacklist ppk, sekarang saja sudah banyak yang takut jadi ppk. Siapa lagi nanti mau jadi ppk, dan banyak perusahaan yang seharusnya di blacklist, ada tekanan dari atas sehingga perusahaan tersebut tidak diblacklist. Pada akhirnya memang diperlukan black untuk ppk, tapi untuk saat ini belum, karena seperti kata pepatah, besar pasak dari pada tiang.
mottoku adalah : aiririah
Avatar pengguna
aiririah
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1241
Bergabung: 10 Sep 2011, 10:46

tulis komentar

Berikutnya

Kembali ke Umum

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Google [Bot] dan 4 tamu