Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang ULP sudah ada

[ Komentar Facebook]

Diskusi tentang hal-hal yang bersifat umum, seperti organisasi pengadaan, aturan-aturan di luar Perpres 54/2010, dan lain-lain

Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang ULP sudah ada

Postoleh khalid » 15 Mei 2012, 20:38

Malam ini (15 Mei 2012), LKPP sudah meluncurkan Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang ULP.

Silakan dibaca di http://www.khalidmustafa.info/2012/05/15/perka-lkpp-nomor-5-tahun-2012-tentang-ulp.php

:bingo:
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4173
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

Re: Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang ULP sudah ada

Postoleh tenderwatch2 » 15 Mei 2012, 23:29

khalid menulis:Malam ini (15 Mei 2012), LKPP sudah meluncurkan Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang ULP.

Silakan dibaca di http://www.khalidmustafa.info/2012/05/15/perka-lkpp-nomor-5-tahun-2012-tentang-ulp.php

:bingo:


Perka LKPP yang baru sudah sesuai dengan tulisan http://www.duniakontraktor.com/unit-layanan-pengadaan-pada-pemerintah-daerah/.html
Avatar pengguna
tenderwatch2
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 313
Bergabung: 11 Agt 2011, 22:48

Re: Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang ULP sudah ada

Postoleh benny ss » 16 Mei 2012, 01:02

mari lakukan 3D (Diunduh, Dibaca, Dipahami)
maksa dot com :mrgreen:
Avatar pengguna
benny ss
Newbie
Newbie
 
Post: 46
Bergabung: 27 Apr 2012, 17:28
Lokasi: Sumatera Utara

Re: Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang ULP sudah ada

Postoleh uti » 21 Mei 2012, 11:59

Pak Khalid,
bagaimana cara mengintegrasikan ULP yang ada di tiap dinas kab/kota?
Avatar pengguna
uti
Newbie
Newbie
 
Post: 37
Bergabung: 10 Mei 2011, 08:22

Re: Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang ULP sudah ada

Postoleh khalid » 21 Mei 2012, 13:23

uti menulis:Pak Khalid,
bagaimana cara mengintegrasikan ULP yang ada di tiap dinas kab/kota?


Bupati/Walikota membentuk 1 badan/struktur tersendiri yang khusus menangani pengadaan. Di tiap2 SKPD cukup pakai Pejabat Pengadaan.
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4173
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

Re: Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang ULP sudah ada

Postoleh tenderwatch2 » 21 Mei 2012, 22:34

khalid menulis:
uti menulis:Pak Khalid,
bagaimana cara mengintegrasikan ULP yang ada di tiap dinas kab/kota?


Bupati/Walikota membentuk 1 badan/struktur tersendiri yang khusus menangani pengadaan. Di tiap2 SKPD cukup pakai Pejabat Pengadaan.


ULP yg ada pada tiap dinas tidak perlu diintegrasikan. Masing-masing ULP bertugas untuk mendukung kegiatan pada dinasnya...

Untuk membentuk 1 badan/struktur tersendiri yang khusus menangani pengadaan tidak dapat dilakukan sembarangan, pembentukan tsb harus ditetapkan oleh Menteri. Ketentuan tsb telah diatur dalam Pasal 45 PP NOMOR 41 TAHUN 2007
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, yang bunyinya:

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah.

(2) Organisasi dan tata kerja serta eselonisasi lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur
negara.
Avatar pengguna
tenderwatch2
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 313
Bergabung: 11 Agt 2011, 22:48

Re: Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang ULP sudah ada

Postoleh khalid » 22 Mei 2012, 04:47

tenderwatch2 menulis:
khalid menulis:
uti menulis:Pak Khalid,
bagaimana cara mengintegrasikan ULP yang ada di tiap dinas kab/kota?


Bupati/Walikota membentuk 1 badan/struktur tersendiri yang khusus menangani pengadaan. Di tiap2 SKPD cukup pakai Pejabat Pengadaan.


ULP yg ada pada tiap dinas tidak perlu diintegrasikan. Masing-masing ULP bertugas untuk mendukung kegiatan pada dinasnya...

Untuk membentuk 1 badan/struktur tersendiri yang khusus menangani pengadaan tidak dapat dilakukan sembarangan, pembentukan tsb harus ditetapkan oleh Menteri. Ketentuan tsb telah diatur dalam Pasal 45 PP NOMOR 41 TAHUN 2007
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, yang bunyinya:

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah.

(2) Organisasi dan tata kerja serta eselonisasi lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur
negara.


Filosofi dibentuknya ULP sebenarnya adalah untuk membentuk organisasi pengadaan yang sifatnya profesional di masing-masing kabupaten kota, bukan menyebarkan tenaga ad hoc di seluruh SKPD.
Sehubungan dengan hal tersebut, Pemda diminta membentuk 1 unit ULP sesuai PP tersebut dan sudah disetujui oleh MENPAN dan RB.

Tetapi, kalau 1 unit ULP kelewat berat untuk menangani pengadaan di seluruh kabupaten, maka Pemda dapat membentuk lebih dari 1 ULP sesuai rentang kendali dan beban kerja, termasuk besaran anggaran (Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2012), sehingga untuk SKPD yang besar dan memiliki banyak pengadaan, maka bisa dibentuk ULP sendiri sedangkan bagi SKPD kecil dan pengadaannya tidak terlalu banyak bisa menggunakan ULP Pemda.
ULP juga dapat dilekatkan kepada unit organisasi yang sudah ada dan memiliki tupoksi dalam penyelenggaraan pengadaan.
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4173
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

Re: Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang ULP sudah ada

Postoleh aiririah » 22 Mei 2012, 07:19

Kalau untuk pemerintah daerah pembentukan eselon 2 berbentuk dinas/badan sebagai ulp, atau eselon 3 didalam dinas sebagai bagian yang kepala bagiannya sebagai kepala ULP harus melalui perda.
mottoku adalah : aiririah
Avatar pengguna
aiririah
Procurement Senior Lv. 2
Procurement Senior Lv. 2
 
Post: 1241
Bergabung: 10 Sep 2011, 10:46

Re: Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang ULP sudah ada

Postoleh khalid » 22 Mei 2012, 07:30

aiririah menulis:Kalau untuk pemerintah daerah pembentukan eselon 2 berbentuk dinas/badan sebagai ulp, atau eselon 3 didalam dinas sebagai bagian yang kepala bagiannya sebagai kepala ULP harus melalui perda.


:good:

Perpres 54/2010 yang diperkuat dengan Perka ini bisa menjadi dasar Perda pembentukan ULP di Pemerintah Daerah
Avatar pengguna
khalid
Site Admin
Site Admin
 
Post: 4173
Bergabung: 30 Mar 2011, 21:26
Lokasi: DKI Jakarta

Re: Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang ULP sudah ada

Postoleh tenderwatch2 » 23 Mei 2012, 11:12

khalid menulis:
Filosofi dibentuknya ULP sebenarnya adalah untuk membentuk organisasi pengadaan yang sifatnya profesional di masing-masing kabupaten kota, bukan menyebarkan tenaga ad hoc di seluruh SKPD.
Sehubungan dengan hal tersebut, Pemda diminta membentuk 1 unit ULP sesuai PP tersebut dan sudah disetujui oleh MENPAN dan RB.

Tetapi, kalau 1 unit ULP kelewat berat untuk menangani pengadaan di seluruh kabupaten, maka Pemda dapat membentuk lebih dari 1 ULP sesuai rentang kendali dan beban kerja, termasuk besaran anggaran (Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2012), sehingga untuk SKPD yang besar dan memiliki banyak pengadaan, maka bisa dibentuk ULP sendiri sedangkan bagi SKPD kecil dan pengadaannya tidak terlalu banyak bisa menggunakan ULP Pemda.
ULP juga dapat dilekatkan kepada unit organisasi yang sudah ada dan memiliki tupoksi dalam penyelenggaraan pengadaan.


Memang benar filosofi dibentuknya ULP supaya semua pengadaan yg selingkup dapat terpusat pada 1 ULP, hal itu tertuang dalam Perka LKPP 002/PRT/KA/VII/2009, tetapi filosofi tersebut bertentangan dengan aturan dasarnya. Pasal 19 PP Nomor 29 Tahun 2000 menyatakan bahwa ULP merupakan wakil Pengguna Jasa (dalam hal ini disebut Pengguna Anggaran). Bunyi ketentuannya sbb:

Pengguna jasa atau wakil yang diberi wewenang, menetapkan secara tertulis penyedia jasa sebagai pemenang dalam pemilihan penyedia jasa.

Sebagai wakil PA tentunya ULP berkedudukan di masing-masing dinas/instansi. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Perpres 54/2010 yang sudah saya ulas pada tulisan http://www.duniakontraktor.com/unit-layanan-pengadaan-pada-pemerintah-daerah/.html

Selanjutnya dalam Perka LKPP perubahan tentang pembentukan ULP, ketentuan tentang 1 ULP untuk setiap pemda telah dirubah meskipun masih dimungkinkan untuk dibentuk hanya 1 ULP.
Lampiran
a.jpeg
a.jpeg (103.82 KiB) Dilihat 701 kali
Avatar pengguna
tenderwatch2
Procurement Junior Lv. 2
Procurement Junior Lv. 2
 
Post: 313
Bergabung: 11 Agt 2011, 22:48

tulis komentar

Berikutnya

Kembali ke Umum

Siapa yang online

Pengguna yang berada di forum ini: Tidak ada pengguna yang terdaftar dan 2 tamu